Recommended
More Related Content
Similar to 08. Penghitungan Pajak.pptx
Similar to 08. Penghitungan Pajak.pptx (20)
More from AndikaYoanantaPattis
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
08. Penghitungan Pajak.pptx
- 2. Alur Administrasi Pajak dan Sistem Pemungutannya
- 3. Objek dan Sifat Pajak • Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang- undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak.
- 4. Tarif Pajak dan Tata Cara Pemungutannya Tarif Pajak Proporsional Progresif Degresif Tetap Tata Cara Pemungutan Stelsel Nyata Stelsel Anggapan Stelsel Campuran
- 5. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) • Besaran PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) mulai Tahun 2016 • Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- 6. Contoh Penghitungan PPh • Bapak Leopold, seorang pekerja kantoran dengan usaha sambilan reparasi alat elektronik memiliki satu orang istri dan satu orang anak yang sudah berusia dua tahun. Ia memiliki total penghasilan netto sebesar Rp300.000.000,00 pada tahun ini, di mana Rp200.000.000,00 berasal dari pekerjaannya di Hydra Corp. dan Rp100.000.000,00 sisanya berasal dari usaha reparasi alat elektroniknya. Atas penghasilannya di Hydra Corp., bapak Leopold telah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp15.550.000,00 yang tercantum pada bukti potong pajak (form 1721). Ibu Jemma, istri bapak Leopold merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Jawab:
- 7. Penghitungan Pajak Bumi Bangunan (PBB) • Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5% • Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya: • Objek pajak perkebunan sebesar 40%. • Objek pajak pertambangan sebesar 40%. • Objek pajak kehutanan sebesar 40%. • Objek pajak lainnya seperti Pedesaan dan Perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yakni: • Jika NJOP-nya > Rp1.000.000.000,00, persentase NJKP sebesar 40%. • Sedangkan, jika NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00, persentase NJKP sebesar 20%.
- 9. Penghitungan PPNBM • Dasar Hukum UU No. 42 Tahun 2009 • Objek PPNBM: 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. 2. Impor Barang kena pajak 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah yang dilakukan pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam dan luar daerah pabean 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari dalam dan luar daerah pabean 6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha 7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha 8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha
Editor's Notes
- Fiscus = Pemungut pajak Kewenangan berada pada fiscus, WP menjadi bersifat pasif dan menunggu. Kelemahan: Terjadinya negosiasi di luar dalam penetapan surat pajak, dan adanya tawar-menawar antara fiscus dan WP (Indonesia s/d 1967) Disebut MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang). Semi self assesment adalah sistem pemungutan pajak yang pelimpahan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada fiscus dan dan WP. Withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yg terutang ditentukan oleh pihak ketiga. Besarnya pajak dihitung oleh WP dan pihak ketiga, sedangkan pajak terutang yg sesungguhnya ditetapkan oleh fiscus. Sistem ini sudah lebih baik, tetapi msh ada kompromi (kesepakatan dua orang yg berbeda pendapat) dan penyelewengan (1968-1983) WP kemudian mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya, sedangkan fiscus akan memberikan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, hingga penegakan hukum.
- Segala sesuatu tersebut yang ada di dalam masyarakat baik itu keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Segala sesuatunya bisa jadi harta benda maupun jasa. Misalnya Objek dr PPh adalah penghasilan, sedangkan PBB adalah bumi dan bangunan. Subjektif = Pajak yang berpangkal pada subjeknya (WP), contohnya adalah PPh dan PBB Objektif = Pajak yg dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan WP, contohnya pajak pajak penjualan dan cukai
- Tarif: Tarif yg tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jika penghasilan kecil, maka jumlah pajak kecil, dan begitu juga sebaliknya Penghasilan yang bertambah, maka tarif pajak menjadi semakin besar pula Pajak yg semakin kecil seiring dengan semakinbesarnya pendapatan Besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pendapatan meningkat sebesar apapun itu, maka nominal pajak akan tetap. Cara Pemungutan: Nyata = pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yg diperoleh dalam masa pajak ybs Anggapan = Pemungutan dilakukan pd awal tahun pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku, dilaksanakan berdasarkan anggapan pendapatan WP dengan menggunakan perbandingan data pendapatan tahun sebelumnya dianggap sama dengan pendapatan yg diperoleh pd tahun sekarang. Campuran = Pengenaan pajak berlaku awal tahun, dan pada akhir tahun yg didasarkan pada suatu kenyataan, seingga bisa menyebabkan terjadinya penghitungan kembali untuk pajak kelebihan atau kekurangan bayar.
- Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan, di antaranya adalah: a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan b. harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; warisan; penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, apabila diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tertentu akan menjadi Penghasilan); dan Penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Tarif pajak penghasilan Badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak (20%, bila wajib pajak adalah perusahaan yang Go Public). Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22%, dan turun lagi menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Wajib pajak Badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu, menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan 17% untuk tahun pajak 2021.
- Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada: UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 dan Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.
- Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sesuai Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009, disebutkan: Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Dengan demikian, pemberian pengurangan dilakukan sebagai berikut: NJOPTKP untuk PBB-P2 diberikan satu kali per Wajib Pajak untuk setiap tahun pajak; NPOPTKP untuk BPHTB diberikan satu kali per Wajib Pajak,
- Dasar Hukum UU No. 42 Tahun 2009. Tarif penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ekspor barang kena pajak yang tergolong pajak dikenakan pajak 0%. Khusus untuk tarif PPnBM kendaraan bermotor, PMK Nomor 33/PMK.010/2017 utamanya mengatur mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM. Namun, terkait dengan penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk tarif PPnBM kendaraan bermotor serta jenis-jenis BKP yang tidak dikenakan tarif PPnBM serta barang yang diberi fasilitas pembebasan tarif PPnBM diatur dalam PMK Nomor 64/PMK.011/2014. Untuk pengklasifikasian PPNBM, dapat dicek di laman https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-ppnbm