bmd

1. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN BOGOR

3. Pentingnya Pengetahuan mengenai
Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena:
 Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD
 Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan
status kepemilikannya.
 Belum tersedianya database aset yang akurat dalam rangka
penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
 Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan
Barang Milik Daerah.

4. Gambaran Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bogor
Tanah:
Bidang tanah 3.786 bidang
Luas total 30.116.202 m2
Nilai Rp. 7.302.681.059.352
Kendaraan:
Kendaraan Roda 2 : 2.234 unit
Kendaraan Roda 3 : 32 unit
Kendaraan Roda 4 : 991 unit
Kendaraan Roda 6 : 120 unit
Nilai : Rp. 228.725.538.632
Gedung dan Bangunan :
Gedung dan Bangunan : 16.076 unit
Nilai perolehan Rp.2.549.907.317.046
Jalan, Irigasi, dan Jaringan :
Nilai Perolehan Rp.3.240.302.148.821
Aset Tetap Lainnya
Nilai Perolehan Rp. 473.541.234.377
Konstruksi dalam Pengerjaan
Nilai Perolehan Rp. 482.440.268.654
NILAI ASET TETAP KABUPATEN BOGOR PER 31 DESEMBER 2014 Rp. 15.404.202.200.774

5. DASAR HUKUM
1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

6. Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemda kab Bogor
Tahun 2005 : Wajar Tanpa Pengecualian
Tahun 2006 : Disclaimer
Tahun 2007 : Wajar Dengan Pengecualian
S/d 2014

7. Mengapa penyajian aset dan persediaan
dinilai tidak wajar?
 Penyajian nilai aset dan persediaan dalam Neraca Pemda tidak
sesuai dengan catatan yang ada di masing-masing SKPD.
 SKPD tidak melakukan pencatatan administrasi aset secara
tertib, karena lemahnya SPI (Sistem Pengendalian Intern).
 Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung jarang dilakukan.

8. Pejabat Pengelola Barang Daerah
Kepala Daerah : selaku Pemegang kekuasaan
↓
dibantu oleh
↓
> Sekretaris Daerah : selaku Pengelola Barang
> Satker Pengelola Barang Daerah : selaku Pembantu Pengelola
Barang
> Kepala SKPD : selaku Pengguna Barang
> Kepala UPTD : selaku Kuasa Pengguna Barang
> Penyimpan Barang Milik Daerah
> Pengurus Barang Milik Daerah

9. Kewajiban Penyimpan Barang Milik Daerah
Pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Penyimpan Barang Milik
Daerah :
1) Menerima, menyimpan dan menyalurkan BMD
1) Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang
diterima.
2) Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai
dengan dokumen pengadaan.
3) Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam Buku /
Kartu Barang , dan Buku / Kartu Persediaan.
4) Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam
Persediaan.
5) Membuat Laporan Penerimaan, Penyaluran dan
Stock/Persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.

10. Kewajiban Pengurus Barang Milik Daerah
Pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Pengurus Barang Milik Daerah:
Mencatat seluruh barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang
sah ke dalam
 Kartu Inventaris Barang (KIB),
 Kartu Inventaris Ruangan (KIR),
 Buku Inventaris (BI),
 Buku Induk Inventaris (BII),
sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah.
 Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam Kartu
Pemeliharaan.
 Menyiapkan :
Laporan Barang Pengguna Semesteran (LPBS)
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LPBT),
Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan.
 Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

11. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan)
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan Pemeliharaan
8. Penilaian Barang Daerah
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan Ganti Rugi

12. PENATAUSAHAAN ASET
1. Pembukuan
2. Inventarisasi
3. Pelaporan

14. Pembukuan
Aset dicatat ke dalam daftar aset menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.
(utk barang daerah digunakan Daftar Barang Pengguna /
Daftar Barang Kuasa Pengguna)
Pencatatan aset menurut penggolongan dimuat
ke dalam masing-masing KIB ( Kartu Inventaris
Barang )

15. Barang Milik Daerah tercatat di dalam KIB A, B,
C, D, E, F.
 KIB A : Tanah
 KIB B : Peralatan dan Mesin
 KIB C : Gedung dan Bangunan
 KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
 KIB E : Aset Tetap Lainnya
 KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan

16. Inventarisasi
kegiatan atau tindakan untuk melakukan
perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan,
pengaturan, pencatatan data dan pelaporan
barang milik organisasi dalam unit pemakaian.

17. Barang inventaris
adalah seluruh barang yang dimiliki oleh
organisasi yang penggunaannya lebih dari satu
tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku
Inventaris.

18. Tujuan dilakukannya Inventarisasi atas aset – aset
untuk mengetahui saldo akhir tahun / saldo awal tahun

19. Kartu Inventaris Ruangan
adalah kartu untuk mencatat barang- barang inventaris
yang ada dalam ruangan kerja.
(dipasang di setiap ruangan kerja,
pemasangan maupun pencatatan inventaris ruangan
menjadi tanggung jawab pengurus barang dan Kepala
Ruangan).

20. Kartu Inventaris Barang (KIB)
adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris
secara tersendiri atau kumpulan/kolektip
berisi catatan mengenai :
 data asal,
 volume,
 kapasitas,
 merk,
 type,
 nilai/harga
 dan data lainnya,
diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan
selama barang itu belum dihapuskan.

21. KIB (Kartu Inventaris Barang) terdiri dari :
(1) Kartu Inventaris Barang A (Tanah);
(2) Kartu Inventaris Barang B (Mesin dan Peralatan);
(3) Kartu Inventaris Barang C (Gedung dan Bangunan);
(4) Kartu Inventaris Barang D (Jalan, Irigasi dan Jaringan);
(5) Kartu Inventaris Barang E (Aset Tetap Lainnya);
(6) Kartu Inventaris Barang F (Konstruksi dalam Pengerjaan)
Sumber data : Permendagri 17 Tahun 2007

22. Buku Inventraris
adalah himpunan catatan data teknis dan administratif
yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris
sebagai hasil inventarisasi yang dilaksanakan secara
serentak pada waktu tertentu.

23.  Penatausahaan dapat dilakukan Secara manual atau
menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi Sistem
Barang Daerah ( ATISISBADA)
 Pelaksanaan ATISISBADA memerlukan :
SDM yang berkompeten
( mampu mengoperasikan Komputer dan sistem Aplikasi)
Perangkat yang memadai
( Laptop, Komputer dan Jaringan internet )
Dukungan dari atasan/pimpinan

24. Web : http://123.231.253.230/

26.  Penatausahaan Aset berkaitan erat dengan Akuntansi
 Didalam ATISISBADA telah disajikan menu Akuntansi
yang dapat mendukung penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah
 Penyimpan/pengurus barang harus memahami keterkaitan
antara menu akuntansi dengan menu penatausahaan
barang
 Contoh menu akuntansi :
Penyusutan, aset lainnya, aset tak berwujud,
intrakomptabel, ekstrakomptabel

28.  Mulai Tahun 2015 laporan keuangan disusun
menggunakan Accrual base (berbasis akrual)
 Dari sisi Aset laporan tersebut telah memperhitungkan
PENYUSUTAN
 Penyimpan/pengurus barang dituntut untuk memahami
perubahan tersebut
 Proses penyusutan telah disajikan didalam ATISISBADA
dimana tata cara penggunannya harus dipahami oleh
seluruh penyimpan/pengurus barang.