Sumber-Daya-Manusia-Di-Fasilitas-Kesehatan

1. SUMBER DAYA MANUSIA
DI FASILITAS KESEHATAN
Dosen Pengampuh :
Rahman, S.KM., M.P.H

2. NAMA ANGGOTA KELOMPOK 2
AGUNG J1A117174
SITTI FASMAWATI ADENINGSIH J1A118019
KOMANG SRI PUSPITASARI DEWI J1A120310
ANANDA MAHARANI J1A120266
DINDA J1A120290
FADHILAH HAMIATUL UMMAH J1A120293
FAJRIA RIZKI EOSWLSYA A. J1A120294
HESTI J1A120300
HESTI SYUKUR J1A120301
ANNISYA INDRIYANI TASYA J1A120273
LISMA J1A120316
LA OFUDIN J1A120311

3. Pengertian Sumber Daya Kesehatan
Sumber daya manusia (SDM) kesehatan merupakan salah satu sub-sistem
dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Sebagai salah satu elemen SKN,
SDM kesehatan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan
upaya kesehatan serta untuk mendukung pencapaian Universal Health
Coverage (UHC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
Sustainable Development Goals (SDGs).

4. 01
02
Jenis-Jenis Sumber Daya Manusia Kesehatan Difasilitas Kesehatan
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas
SDM Kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU)

5. Manajemen Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan merupakan bidang yang relatif
baru di negara dunia selatan. Walaupun SDM kesehatan ini memiliki keterkaitan
dengan manajemen SDM secara umum, namun terdapat beberapa kompetensi khusus
yang diperlukan di dalamnya. Beberapa istilah umum yang sering kita dengar di
antaranya “tenaga kesehatan”, “personel kesehatan”, atau “staf puskesmas/rumah
sakit” yang merupakan penggerak atau motor utama dalam suatu organisasi atau
institusi.

6. Perencanaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Tahapan dalam manajemen kesehatan dimulai dari perencanaan. Perencanaan SDM
kesehatan adalah proses estimasi terhadap jumlah SDM berdasarkan tempat,
keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Dengan kata lain, kita meramalkan atau memperkirakan siapa mengerjakan apa, dengan
keahlian apa, kapan dibutuhkan dan berapa jumlahnya (Ilyas, 2000).
Determinan yang berpengaruh dalam perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (Kurniati
& Efendi, 2012):
1. Perkembangan penduduk, baik jumlah, pola penyakit, daya beli, maupun keadaan
sosiobudaya dan keadaan darurat/bencana.
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Berbagai kebijakan di bidang pelayanan kesehatan (Depkes, 2004)

7. Peraturan Pemerintah 46/2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Pasal 8 ayat 5
menyatakan bahwa informasi SDM kesehatan paling sedikit memuat informasi
mengenai jenis, jumlah, kompetensi, kewenangan, dan distribusinya. Berdasarkan
peraturan tersebut, Badan PPSDM Kemkes telah mengembangkan sistem
informasi SDM kesehatan yang dimanfaatkan untuk perencanaan, pengadaan,
pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan.
Sistem Informasi Sumber Daya
Manusia Kesehatan

8. Ketersediaan Dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kekurangan SDM Kesehatan di
Puskesmas dan Rumah Sakit
Maldistribusi
Pada umumnya, terjadi kekurangan pada
jumlah SDM kesehatan yang bergerak di
bidang Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM
(promotif dan preventif) yaitu tenaga
kesehatan masyarakat (kesmas), SDM
kesehatan lingkungan (kesling), serta tenaga
gizi. Kekurangan tenaga UKM berkaitan
dengan produksinya.
Maldistribusi SDM kesehatan juga
dipengaruhi oleh tidak memadainya insentif
baik finansial maupun non finansial.

9. Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Permasalahan kualitas SDM kesehatan harus dilihat dari hulunya, yaitu dari kualitas institusi
pendidikan tinggi bidang kesehatan. Pertumbuhan institusi pendidikan tinggi bidang
kesehatan meningkat dengan cepat, terutama di sektor swasta.

10. Pemenuhan SDM kesehatan harus dalam bentuk kebijakan yang permanen baik di
fasyankes primer/sekunder/tersier. Kebijakan yang permanen ini harus mengatur
antara lain masa bakti, insentif baik finansial maupun non finansial serta
pengembangan karir pasca masa bakti. Kebijakan harus local specific.
Pemenuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan

11. Peningkatan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Indonesia memiliki kemampuan untuk meningkatkan
jumlah SDM kesehatan karena pertumbuhan yang pesat
dari institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan terutama
swasta. Akan tetapi pertumbuhan yang cepat ini tidak
diikuti dengan jaminan kualitas dari institusi pendidikan
kesehatan. Saat ini, kualitas institusi pendidikan bidang
kesehatan masih bervariasi satu dengan lainnya.

12. Regulasi Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Untuk memenuhi kebutuhan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RS),
telah banyak dikeluarkan regulasi dan kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah tentang
pengangkatan dan penempatan SDM kesehatan termasuk untuk mengatasi permasalahan SDM
kesehatan (kekurangan, maldistribusi, kinerja dan kualitas). Dalam mekanisme pengangkatan SDM
kesehatan, pihak-pihak yang terlibat yaitu Kemenkes, Kemenristekdikti, KemenPAN-RB,BKN,
Kemendagri, Kemenkeu, serta pemda (provinsi dan kabupaten/kota).

13. Kronologi Kasus Sumber Daya Manusia
Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan
Sidak ke Puskesmas Oe'ekam, Kecamatan Amanuban Timur, Pansus LKPJ
menemukan fakta miris. Pasalnya dua tahun terakhir puskesmas yang sudah
terakreditasi tersebut mengalami kekosongan dokter. Padahal, tingkat
kunjungan masyarakat ke Puskesmas Oe'ekam sangat tinggi 70 hingga 80
orang per hari, namun sayangnya tidak ada dokter di Puskesmas tersebut.

14. Posisi Kasus Sumber Daya Manusia
Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan
Pada kasus Puskesmas Oe'ekam, tindakan medis yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan nondokter dilakukan dibawah komando dari dokter.
Dalam Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 tindakan medik yang
dilakukan perawat pada prinsipnya berdasar delegasi secara tertulis dari
dokter. Kecuali dalam keadaan darurat, perawat diizinkan melakukan
tindakan medik tanpa delegasi dokter sesuai Pasal 10 ayat (1)
Permenkes No. HK. 02.02/Menkes/148/2010.

15. Analisis Kasus Sumber Daya Manusia Kesehatan
Di Fasilitas Kesehatan
Pelayanan medis di Puskesmas Oe'ekam dilakukan tanpa tenaga medis
secara langsung. Hal ini terjadi karena dalam kurun waktu dua tahun
terakhir puskesmas tersebut kekosongan tenaga dokter. Akibatnya,
segala tindakan medis dilakukan oleh tenaga kesehatan nonmedis.
Tindakan tersebut dilakukan dengan konsultasi dari dokter RSUD Soe
melalui telepon seluler, dan pasien akan dirujuk jika tidak konsultasi
dokter tidak terjadi.

16. Penerapan Pertanggung Jawaban
Pasal 191 UU No. 36 Tahun 2009
Pasal 192 UU
Pasal 194
Tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dokter dibenarkan menurut
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

17. Argumentasi Sebagai Pengambil Keputusan
Kasus Sumber Daya Manusia Kesehatan Di
Fasilitas Kesehatan

18. SEKIAN
TERIMAKASIH !!!