keuangan negara

1. UNDANG UNDANG DAN
PERATURAN TENTANG
KEUANGAN NEGARA
KELOMPOK 1
NAMA KELOMPOK
MULYONO (054)
NANANG FATKUR ROZI (055)
LISA DWI HANDAYANI (060)
MULIYONO (077)
PUJIHARTO (079)

2. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA
Pengertian keuangan negara menurut UUKN
• Dari sisi objek , keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang,termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter,dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut.
• Dari sisi subyek , keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut
yang dimiliki oleh negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan
negara
• Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan
dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan
dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban
• Dari sisi tujuan , keuangan negara meliputi seluruh kebijakan,kegiatan, dan hubungan
hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaiamana
tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

3. LANDASAN HUKUM KEUANGAN
NEGARA
Landasan Umum
• UUD 1945
• Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Landasan Khusus
• Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia stbl. 1925 Nomor 448 dan telah diperharui dengan Undang-
Undang No. 9 Tahun 1969
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan
• Undang-Undang Tentang APBN
• Peraturan Perundang-Undangan tentang pajak, bea dan cukai
• Peraturan Pemerintah, Keputusan/Instruksi Presiden dan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan Negara
(termasuk Kepres Nomor 14A tahun 1980)

4. SUMBER KEUANGAN NEGARA
• Pajak
• Keuntungan BUMN/BUMD
• Pinjaman
• Pencetakan Uang
• Denda Dan Sita
• Sumbangan, Hadiah Dan Hibah
• Penyelenggaraan Undian Berhadiah
• Retribusi
• Cukai

5. ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MENURUT UUKN
• Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil
• Asas proporsionalitas
• Asas profesionalitas
• Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara
• Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
• perencanaan;
• pelaksanaan;
• pengawasan; dan
• pertanggungjawaban.

6. LINGKUP KEUANGAN NEGARA
• hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman;
• kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara
dan membayar tagihan pihak ketiga;
• Penerimaan Negara;
• Pengeluaran Negara;
• Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
• kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
• kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
• kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.

7. REFORMASI KEUANGAN NEGARA
• Pengaturan umum tentang keuangan negara
UU 17/2003 Keuangan Negara
• Sistem keuangan, tata cara pembayaran,
pertanggungjawaban
UU 1/2004 Perbendaharaan Negara
• Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan tujuan tertentu
UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan Negara Pemeriksaan keuangan oleh
BPK berdasarkan SAP
7

8. REFORMASI HUKUM
UUD
1945
UU No. 17
Tahun 2003
UU No. 1
Tahun 2004
Prinsip dasar pengelolaan
keuangan negara
Prinsip-prinsip umum
pengelolaan keuangan negara
(Hukum Tata Negara)
Kaidah administratif
pengelolaan keu. negara
(Hukum Administrasi Keu Negara)
UU No. 15
Tahun 2004
Prinsip-prinsip umum
pemeriksaan
keuangan negara

9. AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAN DESA
Undang Undang
No 6 tahun 2014
Tentang Desa
Permendagri 113 Tahun 2014
Pengelolaan Keuangan Desa
Laporan Keuangan Desa
Undang Undang
No 17 tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
PP 71 tahun 2010 Standar
Akuntansi Pemerintahan
Laporan Keuangan
Pemerintah (Pusat dan
Daerah)

10. UU KEUANGAN NEGARA
• Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi :
• Laporan Realisasi APBN
• Neraca
• Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
• Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara.
• Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara
• dikuasakan kepada Menteri Keuangan,
• dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga
• diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN,
APBD
10

11. UU KEUANGAN NEGARA
• Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah lain.
• Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan.
• Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite
standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan
dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran
berbasis kas
11

12. TANGGUNG JAWAB KEUANGAN
NEGARA
Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan
Negara secara:
• Tertib;
• Taat pada Peraturan Perundang-undangan;
• Efesiensi, Ekonomis, dan Efektif; dan
• Transparan;
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

13. PRINSIP DASAR PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
• Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
• APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.
• Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dimasukkan dalam APBN.
• Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran
negara tahun anggaran berikutnya.
• Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana
cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh
persetujuan DPR. Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003

14. FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
• Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.
• Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektifitas perekonomian.
• Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilitasasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

15. TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
• Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
• Menjaga kestabilan ekonomi
• Merelokasi sumber-sumber ekonomi
• Mendorong retribusi pendapatan

16. DAFTAR PUSTAKA
• www.seputarpengetahuan.co.id › 2017 › 12√ Pengertian Keuangan Negara, Tujuan,
Ruang Lingkup, Landasan...
• https://www.academia.edu/15767412/Asas_asas_Pengelolaan_Keuangan_Negara?au
to=download&email_work_card=download-paper
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
• www.slideshare.net › metrosanita › uu-17-2003-keuangan-negaraUU No.17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara – SlideShare
• dosenekonomi.com › fungsi-pengelolaan-keuangan-negara6 Fungsi Pengelolaan
Keuangan Negara Dalam Mencapai Tujuan...

17. THANK YOU