Pendirian dan Pengembangan BUM Desa Bersama, berbasiskan studi pada BUM Desa Bersama Bumidewandaro di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; serta diskusi isu restorasi kawasan gambut, revitalisasi BKAD pada implementasi UU Desa

1. KELEMBAGAAN
BADAN USAHA MILIK (BUM) DESA BERSAMA
Ahmad Rofik,
Anggota Pokja Masyarakat Sipil Desa Membangun Indonesia - Kemendesa,
Jarkomdesa Soloraya, Perkumpulan Desa Lestari, Radio Gesma FM
Serta Konsultan di PATTIRO, dan Penabulu
Foto by: Soga Soegiarto

2. BUM Desa dan Kerjasama Antar Desa
Pasal 1 ayat 6 UU No. 6
tahun 2014 tentang Desa:
Badan Usaha Milik Desa,
selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan
secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
Pasal 92
(1) Kerja sama antar-Desa melipuD: (a) pengembangan
usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai
nilai ekonomi yang berdaya saing;
(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan;
(3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh Badan Kerja
Sama Antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan
Bersama Kepala Desa.
(4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
(a) Pembentukan lembaga antar-desa
(b) pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa,
antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan
kerjasama antar-Desa dapat membentuk kelompok /
lembaga sesuai dengan kebutuhan.
(6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk
BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau
lebih.

3. 3
BUM Desa dan Kerjasama Antar Desa
Pasal 6 ayat (1) Permendesa
No. 4 tahun 2015*:
• Dalam rangka kerja sama
antar-Desa dan pelayanan
usaha antar-Desa dapat
dibentuk BUM Desa
bersama yang merupakan
milik 2 (dua) Desa atau
lebih.
Pasal 6 ayat (2), (3) , (4)
¨ Pendirian BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disepakaD melalui Musyawarah antar-
Desa yang difasilitasi oleh badan kerja
sama antar-Desa yang terdiri dari:
a. Pemerintah Desa;
b. Anggota Badan Permusyawaratan
Desa;
c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
d. lembaga Desa lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan
memperDmbangkan keadilan
gender.
¨ BUM Desa bersama ditetapkan dalam
Peraturan Bersama Kepala Desa
tentang Pendirian BUM Desa bersama.
___________
*) Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

4. Tahapan Pembentukan BUM Desa Bersama
BKAD Lama
(v. Permendagri
38/2007)
BKAD Lama susun
DraX Perdes
BKAD (Baru)
Kasi PMD Kec + Ketua
MAD à Sosialisasi
Perdesa BKAD
Desa Meyusun
SK Kades BKD
(5 org Dap desa)
MAD à
Membetuk
Tim 7
Tim 7 Sosialisasi à
Desa memilih 1 org/desa
untuk MengikuD Tes BKAD
Test BKAD oleh
Bapermades, Tim 7,
PMD dllà Terpilih 5 org
SK BKAD Baru
dari BupaD
Tim 7 + BKAD
menyusun AD/ART
Uji Publik AD/ART
di desa
MAD à
MenyepakaD
Struktur BKAD
----------------------------------------
Rofik (2016), Riset Bumdesa Bersama Bumidewandaro, Kebumen
MAD àmenetapkan
AD/ART BUM Desa
Bersamaà
Permakades
Menghitung Aset,
Pembentukan
Usaha
RPJM Desa memuat
Renc. Pembentukan
BUM Desa Bersama

5. Struktur BUMDesa Bersama,
(adaptasi Psl.92 UU Desa)
BKAD
Pengurus
harian
Unit Lainnya
TV, TP, Unit
Kerjasma lainnya
Unit Usaha
BUM Desa
Bersama
Badan Pengawas
Ketua
Unit Kerja Unit Kerja
Badan Pengawas
Badan Pengawas
Anggota
Anggota
1. Ketua
2. Ketua II
3. Sekretaris
4. Bendahara
Dewan
Penasehat
3 Kades
-------------------
Gunung Wiryanto (2016), Profil BUM Desa Bersama BUMIDEWANDARO

6. SKEMA Kerjasama Antar Desa
Kecamatan Karangsambung
1. Widoro
2. Pencil
3. Seling
4. Kd Waru
5. Plumbon
6. PJ Tirto
7. Wds Malang
8. KL Gending
9. Langse
10. KL Sana
11. Tlepok
12. Kr Sambung
13. Totogan
14. Banioro
DESA-DESA
Kerjasama
Antar Desa
(Perma Kades)
1. Pelestarian dana
Bergulir
2. Penyertaan Modal
(APB Desa)
Lembaga
Pengelola
(BKAD)
BUM Desa
Bersama
Staff
Pengelola
Dana Bergulir
(SPDB)
Staff Pengelola
Jasa &
Perdagangan
(SPJP)
Dana Sosial
(Bantuan
untuk Miskin
Absolut )
Bantuan
Ekonomi
(SDM,
permodalan,
peralatan)
1. RPJM Desa
2. RKP Desa
3. APB Desa
-------------------
Gunung Wiryanto (2016), Profil BUM Desa Bersama BUMIDEWANDARO

8. 8
Peta Sebaran Konveksi
LINGKUP
¨ Satu Kecamatan/14 Desa.
PRODUK
¨ Jasa & Perdagangan (SPJP),
Konveksi: jasa konveksi/singlet
anak, kerudung/baju,
baju dewasa, Sablon
Keset/sprei (limbah)
¨ Jasa Simpan Pinjam (kelanjutan
UPK dan MP3KI)
SUBYEK
¨ BKAD
¨ BUM Desa Bersama
Dewandaro
Jasa
Konveksi
Limbah
Konveksi
1. Kesed
2. Sprei
3. Dll
Baju
dewasa
1. Kerudung
2. Baju Anak
8
-------------------
Gunung Wiryanto (2016), Profil BUM Desa Bersama BUMIDEWANDARO

9. Kerjasama Kawasan Konveksi Perdagangan
9
-------------------
Gunung Wiryanto (2016), Profil BUM Desa Bersama BUMIDEWANDARO

10. 10
Hasil Usaha BUM Desa Dewandaro
Di Kecamatan Karang Sambung, Kebumen
(Jawa Tengah), 14 Desa membetuk BUM
Desa Bersama “Bumidewandaro” dengan
usaha konveksi dan simpan pinjam serta
memanfaatkan dana UPK (warisan PNPM)
sebagai modal;
Dalam kurun 1 tahun (2015-Juni 2016)
telah mengurangi pengangguran dari
kelompok miskin sebanyak 280 orang dan
keuntungan bersih 860 juta rupiah
¨ Mengurangi
pengangguran dari
kelompok miskin, 280
orang
¨ Keuntungan bersih
860 juta rupiah .

11. 11
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 1 angka (9) UU No. 6
tahun 214 tentang Desa:
Kawasan Perdesaan adalah
kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pasal 83 ayat (1), (3) , (4), (5)
¨ Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan
perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1
(satu) Kabupaten/ Kota.
¨ Pembangunan Kawasan Perdesaan melipuD:
a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa
dalam rangka penetapan kawasan
pembangunan sesuai dengan tata ruang
Kabupaten/Kota
b. Pembangunan infrastruktur, peningkatan
ekonomi perdesaan, dan pengembangan
teknologi tepat guna; dan
c. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk
meningkatkan akses terhadap pelayanan dan
kegiatanekonomi.
¨ Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan
dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota, dan Pemerintah Desa.
¨ Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
oleh BupaD/Walikota sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

12. Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 1 ayat 5 Permendes No. 5
tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan
Perdesaan:
Pembangunan Kawasan
Perdesaan adalah pembangunan
antar desa yang dilaksanakan
dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat
desa melalui pendekatan
parYsipaYf yang ditetapkan oleh
BupaY/Walikota.
Pasal 5 ayat (1),
¨ Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa
desa atau diprakarsai oleh BupaD/Walikota
dengan memperhaDkan aspirasi masyarakat
desa.
Pasal 6 ayat (1), (2), (3)
¨ (1) Penetapan dan perencanaan kawasan
perdesaan memperhaDkan RTRW Kabupaten/
Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama
dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi
program pembangunan.
¨ (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP
kabupaten/kota.
¨ (3) Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan
dengan Peraturan BupaD/Walikota.

13. Konsekuensi Kebijaka PKP pada USAHA
BUM Desa Bersama (Kawasan Gambut)
Penyediaan
Saprodi
Perdagangan
Desa
Pengangkutan Hasil
Brokering
Pengolahan
Komiditas
?
?
Simpan Pinjam
Penjamin
Pembelian
Harga
Komoditas
Tata Guna
Lahan
Tata Ruang
USAHA YG BUTUH
PERIZINAN
(Koord TKPKP)
ü Budidaya Sawit
Membangun Desa Desa Membangun

14. Kriteria Kelayakan Usaha BUM Desa
1. Mudah dan Sederhana
2. Modal RelaDf Kecil dan Terjangkau Desa
3. Resiko Rendah
4. Memiliki Profit / Laba
5. Memiliki Benefit / manfaat
6. Tidak MemaDkan usaha masyarakat yang sudah
ada sebelumnya
7. Berpengaruh luas à misal: nilai sosial-budaya
bagi masyarakat seperD gotong royong dan
solidaritas
8. Berpengaruh pada peningkatan pendapatan
masyarakat/ komunitas
9. Menghasilkan perubahan dalam jangka panjang
10. Berdampak luas pada kelestarian lingkungan
alam
Agar Usaha
Bumdesa
menyejahterakan
masyarakat dan
berkelanjutan
-------------------
Hasil diskusi bersama Tim Perkumpulan Desa Lestari

15. Tantangan Pengembangan BUM Desa
1. 4.
2.
3.
Tidak memiliki AD/ART BUM Desa,
Standar OperaDong Prosedure (SOP):
SOP Keuangan
Penggajian dan pengupahan masih Ddak
ada standar bergantung pendapatan
BUM Desa
Lemahnya Tata Kelola Internal
Kemampuan: memetakan rantai
nilai ekonomi lokal (peluang),
pengelolaan usaha termasuk
meminimkan resiko, pengembangan
jaringan bisnis, dan loby/negosiasii.
Yang lebih pen_ng: KEJUJURAN
Belum Op_malnya Kapasitas
Pengelola BUM Desa
Persepsi publik atas tafsir regulasi
tentang BUM Desa dominan pada fungsi
komersial.
“membelenggu” desa untuk orientasi
pelayanan sosial
Kebimbangan Atas Orientasi BUM Desa
Pendampingan penatakelolaan
kelembagaan dan operasionalisasi usaha.
Hanya sedikit kabupaten/pendamping yang
cukup mumpuni
Belum Op_malnya Kemampuan
Asistensi oleh SupraDesa
5.
BUM Desa mengundang keinginan
pemerintah daerah untuk mengenakan
retribusi
Contoh baik: BUM Desa Tunas Mandiri
Nglanggeran (Gunung Kidul, Yogyakarta);
retribusi kepada pemda @ Rp 2.000 per
pengunjung desa wisata, dikembalikan
lagi oleh pemda dalam bentuk bagi hasil
retribusi sebesar 35% dan fasilitasi
infrastruktur pendukung serta promosi
Pengakuan dan Perlindungan
usaha dari Supradesa
------------------------------------------------------------
Ahmad Rofik (2016), Riset Bumdesa Bersama

16. Foto by soga soegiarto