PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA

1. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN
PERATURAN DESA WONOYOSO KECAMATAN
KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2020
T E N T A N G
KERJA SAMA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DESA WONOYOSO KECAMATAN
KUWARASAN

2. KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR : 7 TAHUN 2020
T E N T A N G
KERJA SAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DESA WONOYOSO
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa dalam rangka menanggulangi
permasalahan kemiskinan dan meningkatkan
kesejahtraan masyarakat maka perlu dilakukan
langkah langkah secara terpadu dengan
melibatkan desa dengan desa lain maupun desa
dengan pihak ke tiga
b. bahwa sistem pelestarian pembangunan harus
dijaga dan dilestarikan
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana
dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Badan
Kerjasama Desa (BKD)
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia 4438)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang
nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2007 Tentang kerjasama Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41
Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10
Tahun 2007 Tentang Kerjasama dan Penyelesaian
Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
Dan
KEPALA DESA DESA WONOYOSO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

4. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli
desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar
desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

5. 12. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan
Kerjasama Desa yang menjalankan kerjasama desa dengan desa lain
dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga
13. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar
pemerintahan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:
a. Kerjasama Antar Desa; dan
b. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
Pasal 3
(1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan
kepentingan bersama
(2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
Pasal 4
(1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan;
(2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:
a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
b. peningkatan pelayanan pendidikan;
c. kesehatan;
d. sosial budaya;
e. ketentraman dan ketertiban;
f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan;
g. tenaga kerja;
h. pekerjaan umum;
i. batas desa; dan
j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.
Pasal 5
Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:
(1) Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan

6. (2) Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota
Pasal 6
Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi
pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang
dikerjasamakan.
Pasal 7
(1) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan
Bersama Kepala Desa.
(2) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan
perjanjian bersama.
Pasal 8
(1) Penetapan Perturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pihak-pihak
yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
(2) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) paling
sedikit memuat:
a. ruang lingkup kerja sama;
b. bidang kerja sama;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;
g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
h. penyelesaian perselisihan.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 9
Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan
untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Pasal 10
(1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
bersama ;
(2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi
pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11
(1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang

7. membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan
BPD;
(2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.
Pasal 12
Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-
pihak yang melakukan keIjasama;
BAB V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 13
(1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
(2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan
Kerjasama Desa secara partisipatip;
(3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada
masyarakat melalui BPD.
Pasal 14
(1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk
kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
(2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
(3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan
pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama
Desa kepada masyarakat;
Pasal 15
Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan
keputusan;
d. memberdayakan masyarakat desa;
e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.
Pasal 16
Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:
a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
b. memberdayakan masyarakat lokal;

8. c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
BAB VI
BADAN KERJASAMA DESA
Pasal 17
Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.
Pasal 18
Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 terdiri dari unsur:
a. Pemerintah Desa;
b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. Lembaga Kemasyarakatan;
d. Lembaga desa lainnya; dan
e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
Pasal 19
Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 20
(1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Desa;
(2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
BAB VII
TATA CARA KERJASAMA
Pasal 21
(1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa
dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
(2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas antara lain:
a. Ruang lingkup kerjasama;
b. Bidang Kerjasama;
c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d. Jangka waktu;
e. Hak dan kewajiban;
f. Pembiayaan;

9. g. Penyelesaian perselisihan;
h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
(3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan
Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.
Pasal 22
(1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga
yang akan melakukan kerjasama desa;
(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat antara lain :
a. Ruang lingkup kerjasama;
b. Bidang Kerjasama;
c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d. Jangka waktu;
e. Hak dan kewajiban;
f. Pembiayaan;
g. Penyelesaian perselisihan;
h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
(3) Hasil kesepakatan pembahasan kerja sama desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala
Desa atau Perjanjian Bersama.
BAB VIII
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 23
Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan
untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang
terikat dalam Kerjasama Desa.
Pasal 24
Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
a. terjadi situasi force majeur;
b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.
Pasal 25
Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar
kesepakatan;
b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan diatasnya;
c. merugikan kepentingan masyarakat.

10. BAB IX
TENGGANG WAKTU
Pasal 26
Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama oleh pihak-pihak yang
melakukan Kerjasama.
Pasal 27
(1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 antara lain harus memperhatikan :
a. Ketentuan yang berlaku;
b. Ruang lingkup;
c. Bidang kerjasama;
d. Pembiayaan;
e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
(2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan
pengawas Kerjasama Desa.
BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 28
Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan
semangat kekeluargaan.
Pasal 29
(1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan
diselesaikan oleh Camat;
(2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu
Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota;
(3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten/Kota dalam satu
Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.
Pasal 30
Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31
(1) Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten wajib
memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama desa
(2) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

11. a. memfasilitasi kerjasama desa;
b. melakukan pengawasan kerjasama
desa; dan
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
kerjasama desa.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
(1) Peraturan kerja sama desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
(2) Agar setiap warga masyarakat mengetahui pemerintah desa
mengundangkan dalam peraturan desa.
Ditetapkan di : Wonoyoso.
Pada tanggal : 28 Juli 2020.
Kepala Desa Wonoyoso.
IMAM MASKURI
Diundangkan di Desa Wonoyoso
Pada tanggal 28 Juli 2020
Sekretaris Desa Wonoyoso
INDRA SUPRIYATNO
LEMBARAN DESA WONOYOSO TAHUN 2020 NOMOR 7

12. LAMPIRAN II : PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG : KERJASAMA DESA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA
MENJADI PERATURAN DESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
Menimbang a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai Organisasi Pemerintahan
memiliki kewenangan mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka
melaksanakan programnya harus disusun dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa sistem pelestarian pembagunan harus
dijaga dan dilestarikan
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana
tersebut huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan
peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati
oleh BPD bersama dengan Kepala Desa .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia 4438)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

13. Memperhatikan 1. Surat Kepala Desa Wonoyoso Nomor : 045 /
444 Tentang Penyampaian Draft Rancangan
Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Kerjasama Desa
MEMUTUSKAN
KESATU Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso telah
membahas Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor
7 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Desa Wonoyoso
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang
nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539)
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2007 Tentang kerjasama Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41
Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten
Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 52);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10
Tahun 2007 Tentang Kerjasama dan Penyelesaian
Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 9);

14. 2020.
KEDUA Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso menyepakati
Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Kerjasama Desa Wonoyoso Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 menjadi
Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Kerjasama Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020
KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Disepakati
Pada tanggal
di Wonoyoso
28 Juli 2020
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
SUKINA.
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 SUKINA KETUA 1 ……………
2 RANTI WAKIL KETUA 2 ……………….
3 WIDI ASTUTI SEKRETARIS 3 …………….
4 TURIMAN ANGGOTA 4 ……………….
5 SYAMSINAH
ANGGOTA
5 …………….
6 DHANI AHMAD R
ANGGOTA
6 ……………….
7
ENDANG
SUPRIYATMI
ANGGOTA
7 …………….

15. BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA DESA
(BKD) DESA WONOYOSO
Pada Hari Jum’at Tanggal Dua puluh empat Bulan Juli Tahun Dua
Ribu dua puluh bertempat di Desa Wonoyoso telah dilakukan
pembentukan Badan Kerjasama Desa (BKD) yang bertugas melakukan
kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat..
Adapun anggota Badan Kerjasama Desa yang telah dipilih terdiri dari
unsur sebagai berikut :
1. Unsur pemerintah Desa
2. Unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. Unsur Lembaga Mayarakat Desa (LPM)
4. Unsur Kelembagaan lain yang ada di desa
5. Unsur tokoh masyarakat.
Unsur dengan mempertimbangkan keadilan gender dimana minimal
3 diantaranya adalah perempuan.
No Nama Alamat Jabatan
1 IMAM MASKURI RT 05/RW 02 Penanggung Jawab
2 SUKINA RT 01 RW 04 Ketua
3 TEGUH WIDADI RT 05/RW 03 Sekretaris
4
ARIF NANDYA
YULIANTO
RT 04/RW 03
Anggota
5 RENI DIMAS FINDARTI RT 02/RW 01 Anggota
6 DARWATI RT 01/RW 04 Anggota
7 SARTIN S.Pd RT 04/RW 02 Anggota
8 ARIS SETIYO RT 01/RW 04 Anggota
9 RANTI RT 03/RW 03 Anggota
Mengetahui
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Wonoyoso
Kepala Desa Wonoyoso
SUKINA IMAM MASKURI

16. DAFTAR HADIR RAPAT
Hari / Tanggal : Jum’at 24 Juli 2020
Tempat : Balai Desa Wonoyoso
Acara : Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa &
Penunjukan Delegasi
NO NAMA
ALAMA
T
MEWAKILI
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1. IMAM MASKURI RT 05/02 Pem Des 1……………
2. INDRA SUPRIYATNO RT 05/02 Pem Des 2 …………
3. SALIM RT 01/01 Pem Des 3 …………
4. PURWATI S.Pd. RT 03/04 Pem Des 4 …………
5. SLAMET RAHARJO RT 01/04 Pem Des 5 …………
6. SETYO BUDHI ERIYANTO RT 02/01 Pem Des 6 …………
7. ELI SUSANTO RT 04/01 Pem Des 7 …………
8. JAETUN RT 05/03 Pem Des 8 …………
9. WASIMAN RT 01/01 Pem Des 9 …………
10 TUKINO RT 04/02 Pem Des 10 …………
11 SAMIRAN RT 02/03 Pem Des 11 …………
12 ARIS SETIYO RT 01/04 Pem Des 12 …………
13 TRI WIYOGI RT 01/01 Tokoh Mas 13 …………
14 PARMAN RT 02/01 Tokoh Mas 14 …………
15 ATMO WIRYONO RT 03/01 Tokoh Mas 15 …………
16 SALIYO RT 04/01 Tokoh Mas 16 …………
17 HADI SUMARNO RT 01/01 Tokoh Mas 17 …………
18 PURWO ATMOJO RT 01/02 Tokoh Mas 18 …………
19 AGUS ARIS SETIYONO RT 02/02 Tokoh Mas 19 …………
20 MURYONO RT 03/02 Tokoh Mas 20 …………
21 AHMAD HUSAENI RT 04/02 Tokoh Mas 21 …………
22 M. SAMSUDIN RT 05/02 Tokoh Mas 22 …………
23 RISNO DR RT 01/02 Tokoh Mas 23 …………
24 SUPARDI RT 01/03 Tokoh Mas 24 …………
25 SAIDAR RT 02/03 Tokoh Mas 25 …………
26 PUJIANTO RT 03/03 Tokoh Mas 26 …………
27 MOCH. MARSUM RT 04/03 Tokoh Mas 27 …………
28 SUGIMAN RT 05/03 Tokoh Mas 28 …………
29 SISYANTO RASIM RT 03/03 Tokoh Mas 29 …………

17. 30 MUNTARIF RT 01/04 Tokoh Mas 30 …………
31 MARYONO RT 02/04 Tokoh Mas 31 …………
32 PARYANTO RT 02/04 Tokoh Mas 32 …………
33 SAMIARTO RT 03/04 Tokoh Mas 33 …………
34 TEGUH WIDADI RT 05/03 Pemuda 34 …………
35 HARTONO RT 01/04 KPMD 35 …………
36 SULISTYOWATI RT 01/03 KPMD 36 …………
37 SARTIN RT 04/02 LKMD 37 …………
38 DARWATI RT 01/04 LKMD 38 …………
39 WIDARWATI RT 05/02 Perempuan 39 …………
40 RENI DIMAS FINDARTI RT 02/01 Perempuan 40 …………
41 UMI SUDARWATI RT 02/03 Perempuan 41 …………
42 SANTAWI RT 03/03 Pemuda 42 …………
43 ARIF NANDYA Y, RT 04/03 Pemuda 43 …………
44 SUKINA RT 01/04 BPD 44 …………
45 RANTI RT 03/03 BPD 45 …………
46 WIDI ASTUTI RT 04/02 BPD 46 …………
47 TURIMAN RT 04/03 BPD 47 …………
48 SYAMSINAH RT 04/01 BPD 48 …………
49 DANI AHMAD RIFAI RT 02/01 BPD 49 …………
50 ENDANG SUPRIYATMI RT 03/02 BPD 50 …………
Kepala Desa Wonoyoso
IMAM MASKURI