Recommended
More Related Content
Similar to 19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx
Similar to 19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx
- 1. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPh Pasal 21 PASCA TERBITNYA PER-16/PJ/2016 DAN PMK 101/PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN PTKP Instruktur : Arif Rahman
- 2. PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 Outline PPh Pasal 15 PPh Pasal 4 ayat 2 Pengisian SPT
- 3. Pemotong PPh Pasal 21 Pihak Yang Dipotong PPh Pasal 21 Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Outline PTKP dan Tarif Skema dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pesangon
- 4. Penghasilan SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG : - Diterima atau diperoleh WP - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi/menambah kekayaan WP P E N G H A S I L A N DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
- 5. MEKANISME Pemenuhan Kewajiban PPh TERUTANG PPh PASAL 21 PPh PASAL 22 PPh PASAL 23 PPh PASAL 26 PPh PASAL 15 PPh PASAL 4 (2) PAJAK TERUTANG DIHITUNG DIPOTONG/DIPUNGUT DISETORKAN & DILAPORKAN PIHAK LAIN MENGHITUNG MENYETOR MELAPOR SENDIRI PAJAK YANG TERUTANG PPH PASAL 25/29 SELF ASSESMENT WITHOLDING SYSTEM Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 6
- 6. PPh Pasal 21, 22, 23, 15 (non Final) PPh Terutang KB / N / LB Penghasilan Pasal 4(1) Kekurangan akan diangsur/bulan [PPh Pasal 25 (setor sendiri)] Pemotongan & Pemungutan Pajak sebagai Kredit Pajak Pemotongan & Pemungutan Kredit Pajak “tambahan kemampuan ekonomis; diterima/diperoleh WP; berasal dari Indonesia/LN; untuk konsumsi/menambah kekayaan.” 7
- 7. PENGHASILAN PENGHASILAN tiap tambahan kemampuan ekonomis yg diterima/diperoleh WP yg berasal dari Ind./LN untuk konsumsi/menambah kekayaan WP dlm nama&bentuk apapun Benefit in cash Benefit in kind/natura & kenikmatan Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. 8
- 8. Natura/ Kenikmatan NATURA/ KENIKMATAN OBJEK PPh BUKAN OBJEK PPh Ps 4 (3) huruf d diberikan oleh: diberikan oleh*: • bukan WP; • WP yg dikenakan PPh Final; • WP yg dikenakan PPh berdasarkan NormaPenghitungan Khusus (deemed profit**) • Pemerintah; • WP lainnya. Ps 4 (3) huruf d * PMK-252/PMK.03/2008 jo PER-16/PJ/2016 ** perush. Charter pesawat; pelayaran DN; WPLN pelayaran/penerbangan int’l; WPLN yg punya kantor perwakilan dagang di Ind. 9
- 9. 10
- 10. Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan • Pekerjaan atau jabatan • Jasa dan • Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 Pengertian PPH Pasal 21/26
- 12. PEMOTONG PPh PASAL 21 PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI BADAN (TERMASUK BUT) BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH (TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA, LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI) PEMOTONG DANA PENSIUN, BADAN PENYELENGGARA JAMSOSTEK PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH, ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN, ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SERTA BADAN
- 13. TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21 KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA ATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS BUKAN PEMOTONG
- 15. 16 PEGAWAI PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA TERMASUK AHLI WARISNYA BUKAN PEGAWAI PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh Ps 21 PEGAWAI TETAP PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS 1. Tenaga ahli 2. Seniman/pekerja seni, pembawa acara 3. Olahragawan 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, 5. penyuluh dan moderator 6. Pengarang, peneliti, penerjemah 7. Pemberi jasa dalam segala bidang 8. Agen iklan 9. Pengawas dan pengelola proyek 10. Pembawa pesanan/yg menemukan langganan/perant 11. Petugas penjaja barang dagangan 12. Petugas dinas luar asuransi 13. Distributor MLM, Direct Selling • Peserta perlombaan • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja • Peserta/anggota kepanitiaan • Peserta pendidikan, pelatihan dan magang • Peserta kegiatan lainnya
- 16. • pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur • termasuk : • anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas • pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. PEGAWAI TETAP • pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, • Dapat berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS • orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja • Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis • Untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu • Dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja • termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri PEGAWAI 1 2 A
- 17. • orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas • yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 • sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan BUKAN PEGAWAI B • orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, • termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya • dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut PESERTA KEGIATAN C • orang pribadi atau ahli warisnya • yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu • termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. PENERIMA PENSIUN D
- 19. 20 PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 DITERIMA/DIPEROLEH PEGAWAI TETAP SECARA TERATUR/TIDAK DITERIMA/DIPEROLEH PENERIMA PENSIUN SECARA TERATUR PEG TIDAK TETAP: UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH SATUAN, UPAH BORONGAN ATAU UPAH YANG DIBAYAR SECARA BULANAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN PHK/PENSIUN BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN, JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS PESERTA KEGIATAN: UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAU PENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN PENGHASILAN BKN PEGAWAI: HONORARIUM, KOMISI, FEE DAN IMBALAN SEJENISNYA SEHUB DGN PEK, JASA DAN KEGIATAN
- 20. Dit.P2Humas 21 TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT /SANTUNAN ASURANSI DR PERUSAHAAN ASURANSI SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (TERMASUK PPh DITANGGUNG PEMBERI KERJA/PEMERINTAH) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DILAKSANAKAN DI DALAM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI
- 21. JKK JKM JPK JHT JKM JPK JHT JKK Merupakan biaya bagi pemberi kerja yg diperbolehkan secara fiskal --> Objek PPh 21 Karyawan 2 DIBAYAR PEMBERI KERJA DIBAYAR OLEH KARYAWAN 1 0,30% 6%, 3% 3,7%, 2% Merupakan biaya bagi pemberi kerja yg diperbolehkan secara fiskal --> Objek PPh 21 Karyawan Merupakan biaya bagi pemberi kerja yg diperbolehkan secara fiskal --> Objek PPh 21 Karyawan Merupakan biaya bagi pemberi kerja yg diperbolehkan secara fiskal --> Bkn Objek PPh 21 Karyawan Saat bayar menjadi pengurang dlm penghitungan PPh 21, saat menerima dipotong PPh 21 oleh Dana Pensiun Saat bayar tdk menjadi pengurang dlm penghitungan PPh 21, saat menerima tdk dipotong PPh 21 Saat bayar tdk menjadi pengurang dlm penghitungan PPh 21, saat menerima tdk dipotong PPh 21 Saat bayar tdk menjadi pengurang dlm penghitungan PPh 21, saat menerima tdk dipotong PPh 21
- 22. PTKP DAN TARIF
- 23. Rp 24.300.000 Rp 2.025.000 Rp 2.025.000 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER (Pasal 7 ayat (2) UU PPh) BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Tahun 2013 PMK – 162/PMK.011/2012
- 24. Rp 36.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER (Pasal 7 ayat (2) UU PPh) BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Tahun 2015 PMK – 122/PMK.010/2015
- 25. Rp 54.000.000 Rp 4.500.000 Rp 4.500.000 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER (Pasal 7 ayat (2) UU PPh) BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Tahun 2016 PMK – 101/PMK.010/2016
- 26. PTKP UTK KARYAWATI HANYA UTK DIRI SENDIRI STATUS KAWIN STATUS TIDAK KAWIN - UTK DIRI SENDIRI - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG SYARAT: MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS KAWIN, SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN -TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
- 27. PTKP No Nama Tanggal Lahir Hubungan Keluarga Keterangan 1 Sony Wakwaw 5 Maret 1973 Kepala Keluarga Karyawan PT A 2 Laura Basuki 17 Januari 1976 Istri Dokter Bedah 3 Subur Sentosa 10 Desember 2000 Anak kandung Kuliah 4 Sony Tulung 25 September 2006 Anak kandung Sekolah 5 Sony Sugema 3 Januari 2019 Anak kandung 6 Basuki 1 Maret 1940 Mertua Wafat 12 Maret 2016 Berapa PTKP Sony Wakwaw untuk Penghitungan PPh Pasal 21 pada tahun 2019?
- 28. TARIF PASAL 17 UU PPh No 36/ 2008 s/d Rp 50 JUTA > Rp 250 JUTA s/d Rp 500 JUTA 5% 15% 25% TARIF LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK > Rp 50 JUTA s/d Rp 250 JUTA > Rp 500 JUTA 30% Penerima Penghasilan Yang DIPOTONG PPh Ps. 21 Tdk memiliki NPWP, dikenakan tari 20% LEBIH tinggi
- 30. SKEMA & CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
- 31. PEGAWAI BUKAN PEGAWAI KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP 50% X Ph Bruto (kumulatif) – PTKP Bulanan*) Ph Bruto (kumulatif) Ph NETO - PTKP SEKALIGUS BERKALA Ph BRUTO – 200 RIBU Berlaku PP 68 Th 2009 –Tarif Progresif Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) – PTKP Harian LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMBUNGAN Ph Bruto YG MENERIMA Ph BERKESINAMBUNGAN*) PESERTA KEGIATAN SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 Ph BRUTO(>7jt) – PTKP 50% X Ph Bruto kumulatif) 50% x Ph Bruto
- 32. PEGAWAI BUKAN PEGAWAI KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP 50% X Ph Bruto (kumulatif) – PTKP Bulanan*) Ph Bruto (kumulatif) Ph NETO - PTKP SEKALIGUS BERKALA Ph BRUTO – 300 RIBU Berlaku PP 68 Th 2009 –Tarif Progresif Ph BRUTO(>3jt s.d.8,2jt) – PTKP Harian LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMBUNGAN Ph Bruto YG MENERIMA Ph BERKESINAMBUNGAN*) PESERTA KEGIATAN SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21- 2015 Ph BRUTO(>8,2jt) – PTKP 50% X Ph Bruto kumulatif) 50% x Ph Bruto
- 33. PEGAWAI BUKAN PEGAWAI KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP 50% X Ph Bruto (kumulatif) – PTKP Bulanan*) Ph Bruto (kumulatif) Ph NETO - PTKP SEKALIGUS BERKALA Ph BRUTO – 450 RIBU Berlaku PP 68 Th 2009 –Tarif Progresif Ph BRUTO(>4,5jt s.d.10,2jt) – PTKP Harian LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMBUNGAN Ph Bruto YG MENERIMA Ph BERKESINAMBUNGAN*) PESERTA KEGIATAN SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21-NEW Ph BRUTO(>10,2jt) – PTKP 50% X Ph Bruto kumulatif) 50% x Ph Bruto
- 34. Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala
- 35. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) PENERIMA PENSIUN TARIF PS.17 UU PPh DIKURANGI GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN (HANYA UTK PEGAWAI TETAP) - IURAN YG TERKAIT DGN GAJI KPD DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENKEU DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PTKP
- 36. DIBAGI 12 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA PERHITUNGAN SETIAP MASA DIKURANGI: - BIAYA JABATAN * : 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00/BULAN PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK DIKURANGI : PTKP TARIF PS.17 UU PPh PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN (PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR) PPh Ps.21 atas D I K U R A N G I PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR (BULAN DESEMBER) SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG PADA MASA-MASA SEBELUMNYA DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS *BIAYA JABATAN HANYA UTK PEGAWAI TETAP
- 37. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI SEJAK AWAL TAHUN SETELAH PERMULAAN TAHUN PAJAK MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA TIDAK DISETAHUNKAN MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 : 6 BLN CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 SELAM 6 BLN :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12) - PTKP X TARIF PSL 17 : 12 BLN PENGHASILAN KENA PAJAK YG DISETAHUNKAN
- 38. Penghasilan sebulan : 1 Gaji Pokok (sebulan) XXX 2 Tunjangan PPh XXX 3 Tunjangan Lain XXX 4 Premi Asuransi - JKK, JK, JPK (Yg dibayar Pemberi kerja) XXX Tarif Pasal 17 U - Jaminan Kecelakaan Kerja, J. Kematian, J. Pelayanan Kesehatan XXX +/+ 5 Penghasilan Bruto sebulan XXX (Jml 1 s.d 4) 5% Pengurang Pengh. Bruto : 15% 50 6 Biaya Jabatan / B. pensiun (5% x Pengh. Bruto) XXX 25% 25 - max. 500.000/200,000 per bl atau 6.000,000/2.400.000 per th XXX 30% 7 Iuran Pensiun, IHT (Yg Dibayar Sendiri Karyawan) XXX +/+ XXX -/- 8 Penghasilan Netto sebulan XXX 9 Penghasilan Netto setahun/disetahunkan XXX Dikurangi PTKP : 10 PTKP setahun ( based per awal th) XXX -/- 11 Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun XXX (9-10) 12 PPh Pasal 21 setahun (Tarif Pasal 17 UU PPh) XXX 13 Ph Pasal 21 sebulan XXX (12/jml bl) PEGAWAI TETAP/Penerima Pensiun Skema Perhitungan PPh Pasal 21 secara Umum 39
- 40. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp8.200.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 300.000 > 300.000 Tidak Dipotong Dikurangi 300.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp8,2 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan
- 41. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp10.200.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 450.000 > 450.000 Tidak Dipotong Dikurangi 450.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp 4,5 jt s.d. Rp10,2 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan
- 42. Bukan Pegawai
- 43. BUKAN PEGAWAI BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN 50% PENGHASILAN BRUTO TARIF PASAL 17 PENGHASILAN KENA PAJAK PTKP PER BULAN • MEMPUNYAI NPWP • PENGH HANYA DARI HUB KERJA DENGAN PEMOTONG PPh PS 21 SERTA TIDAK MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN YA TIDAK 50%
- 44. BUKAN PEGAWAI TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN 50% PENGHASILAN BRUTO TARIF PASAL 17
- 45. KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI SELAIN TENAGA AHLI, YG MEMPERKERJAKAN ORANG LAIN SBG PEGAWAINYA DOKTER (BUKAN PEGAWAI) YG MELAKUKAN PRAKTIK DI RUMAH SAKIT/KLINIK MENERIMA HONORARIUM, KOMISI DAN FEE JUMLAH BRUTO PEMBAYARAN DIKURANGI BAGIAN GAJI/UPAH PEGAWAI YG DIPERKERJAKAN PENGHASILAN BRUTO = DI DALAM KONTRAK DIPISAHKAN BIAYA BAGIAN GAJI/ UPAH TSB MENERIMA HONORARIUM, KOMISI DAN FEE JUMLAH BRUTO JASA DOKTER YG DIBAYARKAN PASIEN MELALUI RUMAH SAKIT / KLINIK SEBELUM DIPOTONG BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL PENGHASILAN BRUTO =
- 46. Peserta Kegiatan
- 47. PESERTA KEGIATAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK SETIAP KALI PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DIPECAH TARIF PASAL 17
- 48. PPh Pasal 21 ATAS PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, THT, DAN JHT YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS PP 68 TAHUN 2009 PMK 16/PMK.03/2010
- 49. Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT/JHT yang dibayarkan sekaligus 3 4 2 UANG PESANGON 1 UANG MANFAAT PENSIUN TUNJANGAN HARI TUA JAMINAN HARI TUA • penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, • sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, • termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. • penghasilan dari manfaat pensiun • yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun • oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. • penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua • kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun • penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja • kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.
- 50. TARIF PESANGON 0 s/d 50.000.000,- 0% 50 juta s/d 100 juta 5% 100 juta s/d 500 juta 15% 500 juta 25% UANG MANFAAT PENSIUN, THT, DAN JHT > 0 s/d 50.000.000,- 0% > 50.000.000,- 5% BERSIFAT FINAL
- 51. Pesangon Haji Muhidin menerima pesangon dari PT ISMR akibat adanya pemutusan kontrak. Nilai pesangon yang diperoleh adalah Rp175 juta. Berapakah PPh Pasal 21 atas pesangon yang harus dipotong oleh PT ISMR?
- 52. Pesangon Sony Wakwaw (Ber NPWP) telah bekerja di PT. Maju Makmur Mandiri sejak tahun 1928, pada bulan April 2013 Tn. Sony kena PHK oleh perusahaannya. Bersamaan dengan PHK tersebut Tn Sony memperoleh pesangon sebesar Rp. 250.000.000,- yang dibayarkan oleh perusahaan pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- Yang dibayarkan bulan Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dan bulan Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 53. Pesangon Bapak Trio Agung memiliki NPWP, Bekerja di PT. ABC sejak tahun 1980, dan pada tahun 2012 Bapak Trio Agung terkena PHK Masal, yang bersangkutan memperoleh Pesangon sebagai berikut : 1. Pada bulan April 2012 sebesar Rp. 250.000.000 2. Pada bulan April 2013 sebesar Rp. 200.000.000 3. Pada bulan April 2015 sebesar Rp. 450.000.000 Berapa PPh Pasal 21 atas pesaongon tersebut :
- 54. LAIN-LAIN
- 55. ORANG PRIBADI STATUS WP LUAR NEGERI DIPOTONG PPh PSL 26 TARIF : 20% atau Berdasarkan P3B DARI PENGHASILAN BRUTO BERSIFAT FINAL JIKA BERUBAH STATUS MENJADI WP DLM NEGERI TIDAK FINAL PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
- 56. Kewajiban Pemotong Pajak • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan • Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
- 57. BUKTI POTONG • Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau saat pegawai berhenti • Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan • Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
- 58. Kewajiban Penerima Penghasilan • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun • Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
- 59. Macam-Macam Perlakuan PPh 21 • Karyawan akan menerima Tax Home Pay utuh tanpa potongan pajak • Secara fiskal, Perusahaan tidak boleh membiayakan biaya PPh 21 yg ia tanggung 2 PPh Ps 21 Ditanggung Pemberi Kerja 1 3 Memberikan Tunjangan PPh Pasal 21 • Secara fiskal, Perusahaan boleh membiayakan Tunjangan PPh Pasal 21 • Bagi karyawan, tunjangan PPh ps 21 akan menjadi komponen penambah penghasilan yang dikenakan PPh 21 Gross-up PPh Pasal 21 • Karyawan akan diberikan tunjangan sebesar PPh 21 yang akan terutang sehingga karyawan akan menerima THP utuh • Perusahaan boleh membiayakan secara fiskal