Natura dan kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama Januari-Juni 2023 merupakan objek pajak namun tidak perlu dipotong PPh-nya, melainkan dilaporkan sendiri oleh penerima dalam SPT Tahunan. Sementara mulai Juli 2023, natura dan kenikmatan menjadi objek pajak dan wajib dipotong PPh-nya oleh pemberi kerja.

1. TATA TERTIB PESERTA
WEBINAR
1. Pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute (tanda
mikrofon mati).
2. Disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone atau
semacamnya agar suara lebih optimal.
3. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya
jawab melalui menu Chat Meeting yang dapat diakses peserta dengan
mengklik icon Chat.
4. Silahkan sampaikan pertanyaan pada kolom chat zoom.
Harap menambahkan Nama dan Instansi pada pertanyaan.
Pertanyaan yang masuk akan dimoderasi oleh Moderator.
5. Peserta dapat mengunduh materi webinar di website
www.enforcea.com

4. I WAYAN
SUDIARTA,
S.E., M.M., C.W.M., B.K.P.
+62 87775312419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Work History
1. Managing Partner (& Founder)
Firma Sudiarta & Rekan (Enforce A Tax Consultant)
(2014 - Present)
2. Sr. Researcher & Supervisory Board
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
(2014 - Present)
3. Tax Specialist & Advisor
Salamander Energy Indonesia Ltd
(2008 - 2014)
4. Tax Officer
Directorate General of Taxes (DJP – Kanwil Khusus)
(1998 - 2008)

5. I WAYAN
SUDIARTA,
S.E., M.M., C.W.M., B.K.P.
+62 87775312419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Education & Training
1. Master of Management (MM),
Magister Management UI, focusing Corporate Finance
2. Bachelor of Economics (SE),
UI, majoring Financial Management
3. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
specializing in Taxation
4. International Wealth Management Training
by UGM-Erasmus University
5. International Tax and Transfer Pricing Training
by UI-University of Leiden

6. Dampak Pajak Natura
dan/atau Kenikmatan
Terhadap PPh Badan,
PPh PotPut, dan
PPh OP
PEMBICARA:
I WAYAN SUDIARTA

7. Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan
Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan…termasuk:
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan”
Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh s.t.d.t.d UU HPP
“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan, termasuk:
…
n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan”

8. Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan di
Beberapa Negara
Negara Ketentuan Perpajakan Natura & Kenikmatan (Fringe Benefit)
Australia Fringe Benefit Tax (FBT) dikenakan pada benefit tertentu yang diberikan oleh pemberi kerja
kepada karyawan atas dasar hubungan pekerjaan. FBT ditanggung oleh pemberi kerja dan
pada prinsipnya dapat menjadi biaya dalam penghitungan PPh-nya
Contohnya: Car Fringe Benefit, Car Parking Fringe Benefit, Entertainment and Fringe Benefits
Jepang Fringe benefit diperlakukan sebagai penghasilan bagi penerimanya, dimasukkan dalam satu
kesatuan penghitungan penghasilan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima. Namun ada
beberapa pengecualian seperti seragam dan sejenisnya yang bersifat wajib sehubungan
dengan pekerjaan.
Tiongkok Fringe benefit dikenakan pajak final sebesar 32% dengan sistem withholding tax yang dibayar
dan dilaporkan oleh pemberi kerja
Kamboja Fringe benefit yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, seperti transportasi,
makanan, akomodasi, pengeluaran listrik dan air, dan dana pensiun yang melebihi 10% dari
gaji perbulan karyawan akan dikenakan pajak. Pemberi kerja bertanggung jawab sebagai
pemotong pajak kemudian wajib melaporkannya kepada departemen perpajakan Kamboja.

9. Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan
Regulasi
Ketentuan bagi
Penerima Natura
Ketentuan bagi Pemberi
Natura
UU 36 Tahun
2008
Non-taxable* Non-deductible**
UU 7 Tahun 2021 Taxable*** Deductible****
*Taxable jika diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenai PPh Final dan Wajib
Pajak yang dikenai PPh berdasarkan deemed profit (Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d))
**Deductible untuk jenis natura tertentu
***Non-taxable untuk jenis natura tertentu
****Sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Titik dispute akan muncul ketika menafsirkan frasa
“…sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan” karena
berkaitan dengan konsep akuntansi “matching cost
against revenue”.

10. Perlakuan Natura/Kenikmatan Pasca Terbit
PMK-66/2023
Tahun
Diterima/Dipe
roleh
Taxable/Non-
Taxable
Deductible/N
on-Deductible
Keterangan
< 2022 Non-taxable Non-deductible
Masih berlaku ketentuan
lama (secara umum Non-
taxable – Non-DE)
2022 Non-taxable Deductible Dilakukan relaksasi
1 Januari – Juni
2023
Taxable Self
Asessment
Deductible
Objek pajak namun tidak
dilakukan pemotongan,
dilakukan dengan self
assessment di SPT Tahunan

11. Perlakuan Pembenan Biaya Natura/Kenikmatan
(Sisi Pemberi)
Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau
penggantian melaporkan biaya penggantian atau
imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
beserta Pegawai dan/atau penerima imbalan atau
penggantian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan. (Pasal 2 ayat (6))
Apakah diperlukan Daftar Nominatif?
Tidak disebutkan dalam PMK-66/2023,
sehingga tidak ada kewajiban daftar nominatif.
Cukup dilakukan pencatatan/pembukuan
sebagaimana lazimnya.
1. Biaya Kenikmatan masa manfaat > 1
tahun: penyusutan/amortisasi
2. Biaya Natura/kenikmatan masa
manfaat < 1 tahun: dibebankan
pada tahun terjadinya pengeluaran
3. Tahun buku 2022 Natura/Kenikmatan:
Deductible
Sumber:MediaBriefingDJPPMK66/2023–6Juli2023

12. Perlakuan Pembenan Biaya Natura/Kenikmatan
(Sisi Pemberi)
b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan
Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai
serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk
Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan
yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan
yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Pemberi Kerja belum menampung kebutuhan
penyesuaian perlakuan pajak penghasilan
atas penggantian atau imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan sehingga perlu diganti;
Tidak lagi ada Deductible 50% sesuai PMK-
167/2018. KEP-220/PJ./2002 = juga tidak ada
lagi Deductible 50%

13. Perlakuan Pemotongan PPh Pasal 21
Natura/Kenikmatan (Sisi Pemberi)
Atas penggantian atau imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan yang diterima atau diperoleh
pada Masa Pajak Januari 2023 sampai
dengan Masa Pajak Juni 2023
dikecualikan dari pemotongan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(Pasal 23 ayat (4))
Perlu melakukan pembetulan PPh Pasal 21?
Januari – Juli 2023 = Objek Pajak Namun Tidak Perlu
Pemotongan
Jika sudah melakukan pemotongan, bagaimana?
1. Lakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 – LB
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (misal,
Juli/Agustus/Lainnya)
2. Kembalikan ke pegawai – nilainya sebesar pajak
atas natura/kenikmatan
Natura/Kenikmatan yang diterima/diperoleh
sejak 1 Juli 2023 – dilakukan pemotongan
PPh Pasal 21

14. Perlakuan Pemotongan PPh Pasal 21
Natura/Kenikmatan (Sisi Pemberi)
Tuan A adalah direktur di PT Maju Bersama. Pada bulan Juli 2023 memperoleh gaji sebesar Rp30.000.000
sebulan beserta memperoleh fasilitas keanggotaan golf sebesar Rp1.000.000. Tuan A menikah dan
memiliki 2 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:
Gaji Sebulan Rp30.000.000
Keanggotaan Golf Rp1.000.000
Penghasilan Bruto Sebulan Rp31.000.000
Pengurang
Biaya Jabatan 5% x Rp31.000.000 Rp500.000
Penghasilan neto sebulan Rp30.500.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp30.500.000 Rp336.000.000
PTKP setahun (K/2) Rp67.500.000
Penghasilan Kena Pajak Rp298.500.000
PPh 21 setahun Tarif Progresif Rp43.625.000
PPh 21 sebulan Rp43.625.00 : 12 Rp3.635.417
Bagaimana dengan PPh Pasal 21
ditanggung pemberi kerja?
Dengan adanya PP 55/2022 dan PMK 66/2023
memang tidak ada lagi dikotomi antara PPh
yang ditanggung pemberi kerja dan ditunjang
pemberi kerja. Mekanismenya jadi sama-sama
seperti ditunjang pemberi kerja.

15. Perlakuan Pemotongan PPh Pasal 21
Natura/Kenikmatan (Sisi Pemberi)
Bukti Potong 1721 – A1

16. Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan
(Sisi Penerima)
Dikecualikan dari objek PPh:
Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang
diterima atau diperoleh selama tahun 2022
(Lampiran Huruf A)
Bagaimana jika terjadi lebih bayar SPT
Tahunan Orang Pribadi?
Potensi lebih bayar terjadi ketika
natura/kenikmatan sudah diperhitungkan
sebagai objek pajak di SPT Tahunan Orang
Pribadi Tahun 2022.
SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2022
dilakukan pembetulan, maka SPT
Pembetulan = Lebih Bayar.
1. Restitusi pengembalian pendahuluan =
PER-05/PJ./2023
2. Permohonan pengembalian atas
pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang = PMK-187/PMK.03/2015

17. Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan
(Sisi Penerima)

18. Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan
(Sisi Penerima)
Penggantian atau imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan
yang diterima atau diperoleh sejak
tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2023 yang belum
dilakukan pemotongan Pajak
Penghasilan oleh pemberi kerja atau
pemberi penggantian atau imbalan, atas
Pajak Penghasilan yang terutang wajib
dihitung dan dibayar sendiri serta
dilaporkan oleh penerima dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Penghasilan.
(Pasal 24)
Bagaimana penerapan natura/kenikmatan
diterima/diperoleh selama Januari – Juni 2023?
Atas PPh yang terutang (terkait natura/kenikmatan
pada 1 Januari – 30 Juni 2023 wajib dihitung dan
dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima
dalam SPT Tahunan.

19. Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan
(Sisi Penerima)

20. Media Briefing DJP PMK 66/2023 – 6 Juli 2023
Sumber: republika.id
Sumber: cnbcindonesia.com
Sumber: finance.detik.com
Sumber: Kompas.id

21. Wisma Korindo Lt. 5, Jl. Letjen M.T.
Haryono No.Kav 62, Pancoran, Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Mail: training@enforcea.com
Website: www.enforcea.com