UMKM dan hubungannya dengan Zakat

1. UMKM Naik Kelas Berbasis Zakat
Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf
Dr. H. Saparuddin Siregar SE.Ak., MA
Disampaikan pada acara Penguatan Inkubator Bisnis SyariahKDEKS PROVSU Menuju UMKM Naik Kelas (Berbasis Masjid)
Le-Polonia Hotel Medan, Jumat 10 November 2023

2. UMKM
Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM
adalah usaha mikro, kecil, atau menengah yang dimiliki
dan/atau dikelola baik itu secara perorangan maupun
oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan dan
pendapatan tertentu .

3. KRITERIA USAHA MIKRO, USAHA KECIL, USAHA MENENGAH, USAHA ULTRA MIKRO
Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan. (PMK RI NO. 193 /PMK.05/2020
TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO)
Ciri-ciri usaha ultramikro adalah usaha yang dikerjakan hanya oleh satu orang dengan modal Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Mereka
tergolong masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Kelompok ini meliputi, antara lain, penjual asongan, pedagang kaki
lima, warung kecil, bakul pasar, dan pekerja informal lainnya dengan pemasukan harian.

4. s

5. Data Keragaan
Koperasi
NO URAIAN
KEADAAN
2021 2022
1. Jumlah Koperasi 12.543 13.187
- Aktif 5.024 5.393/41%
- Tidak Aktif 7.519 7.794
2. Anggota 1.448.843 1.582.070
3. RAT 1.227 858/15%
4. Manajer 209 215
5. Karyawan 9.345 4.078
6. Modal Sendiri 9.027.752.361.334 5.377.329.412.273
7. Modal Luar 2.697.553.471.972 2.568.054.841.425
8. Volume Usaha 5.609.377.025.377 5.610.980.408.760/1.1%
9. SHU 368.255.876.443 358.475.927.748/4.5%
DATA KOPERASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Sumber: Presentasi Kadis KUMKM Provinsi Sumatera Utara pada 10Okt 2023 pada acara KDEKS di Hotel Le Polonia Medan

6. DAN BELUM MASUK KE SEKTORRIIL
7. KEGIATAN PEMASARAN BELUM MODERN&
DIGITAL
8. KETERSEDIAAN MODAL MINIM SEHINGGA
USAHA SULIT BERKEMBANG
Sumber: Presentasi Kadis KUMKM Provinsi Sumatera Utara pada 10Okt 2023 pada acara KDEKS di Hotel Le Polonia Medan

7. 1. Terbatasnya Akses Permodalan Usaha dan
informasi pasar yang akan ditekuni
2. Rendahnya kapasitas SDM ekonomi kreatif
EVIDENCE BASED
1. Jumlah UMKM per tahun 2021 adalah 856 UMKM, dari
target yaitu 1000 UMKM.
2. Persentase koperasi yang mengakses permodalan di
tahun 2022 masih 0%.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KOPERASI DAN UKM

8. KEMISKINAN
Persentase Kemiskinan 2019-2022 Perbandingan Nasional dan Sumatera Utara
Kemiskinan Sumatera Utara senantias lebih rendah dari Nasional

9. KEMISKINAN
No Kab/Kota
Jumlah PendudukMiskin
(ribu org)
Persentase Penduduk
Miskin (Persen)
1 Nias 23,33 16
2 Mandailing Natal 40,98 8,92
3 Tapanuli Selatan 23,05 8,07
4 Tapanuli Tengah 47,07 11,71
5 Tapanuli Utara 27,47 8,93
6 Toba Samosir 16,48 8,89
7 Labuhan Batu 43,27 8,26
8 Asahan 64,49 8,64
9 Simalungun 72,47 8,26
10 Dairi 22,53 7,88
11 Karo 35,93 8,17
12 Deli Serdang 85,28 3,62
13 Langkat 100,45 9,49
14 Nias Selatan 54,16 16,48
15 Humbang Hasundutan 17,33 8,86
16 Pakpak Bharat 4,52 8,66
17 Samosir 14,97 11,77
18 Serdang Bedagai 48,22 7,82
19 Batu Bara 49,39 11,53
20 Padang Lawas Utara 26,09 8,94
21 Padang Lawas 24,45 8,05
22 Labuhan Batu Selatan 29,38 8,09
23 Labuhan Batu Utara 33,91 9,09
24 Nias Utara 32,87 23,4
25 Nias Barat 20,42 24,75
26 Kota Sibolga 10,05 11,47
27 Kota Tanjung Balai 22,65 12,45
28 Kota Pematang Siantar 20,53 7,88
29 Kota Tebing Tinggi 16,34 9,59
30 Kota Medan 187,74 8,07
31 Kota Binjai 14,61 5,1
32 Kota Padangsidimpuan 16,03 6,89
33 Kota Gunungsitoli 21,85 14,81
Sumatera Utara 1.268,19 8,42
Gaíis Kemiskinan 561.004,-/kapita/bulan (Maí 22)
Rp 18.700,-/Kapita/haíi
Penduduk Miskin tertinggi Nias Barat 24,75%
Terendah Deli Serdang 3,62%
Sumber: BPS Sumut 2022

10. KEMISKINAN
Provinsi Jumlah
Penduduk
Miskin (ribu)
Persentase Penduduk
Miskin (%)
Aceh 818,47 14,75
Sumatera Utara 1.262,09 8,33
Sumatera Barat 343,82 6,04
Riau 493,13 6,84
Jambi 283,82 7,70
Sumatera Selatan 1.054,99 11,95
Bengkulu 292,93 14,34
Lampung 995,59 11,44
Kep. Bangka
Belitung
69,69 11,44
Kep. Riau 148,89 6,03

11. Status Keadaan Ketenagakerjaan
2019 2020 2021 2022
(ribu orang) (ribu orang) (ribu orang) (ribu orang)
Penduduk Usia Kerja 10.532 10.703 10.870 11.031
Angkatan Kerja 7.411 7.350 7.511 7.670
- Bekerja 7.012 6.842 7.036 7.197
- Pengangguran 508 475 473
Bukan Angkatan Kerja 3.121 3.353 3.359 3.361
Persen Persen Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,39 6,91 6,33 6.16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 70,37 68,67 69,1 69,53

12. Pentingnya Meningkatkan Kelas
Kelas UMKM
UMKM berkelas memberikan dampak positif pada masyarakat dan
perekonomian secara keseluruhan. Meningkatkan kelas UMKM berarti
meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan peluang baru bagi masyarakat.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

13. Langkah membantu UMKM naik kelas termasuk:
1. Peningkatan Kualitas Produk atau Layanan: Melakukan inovasi pada produk atau layanan yang
ditawarkan agar lebih berkualitas atau memiliki nilai tambah.
2. Peningkatan Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis, termasuk
manajemen inventaris, produksi, dan distribusi.
3. Pengembangan Pasar: Melakukan ekspansi pasar, baik dalam skala regional maupun nasional. Ini
bisa melibatkan pemasaran yang lebih agresif, penetrasi pasar baru, atau ekspansi melalui e-
commerce.
4. Diversifikasi Produk atau Layanan: Menambah ragam produk atau layanan untuk mencapai
segmen pasar yang lebih luas atau menciptakan peluang baru.
5. Peningkatan Manajemen Keuangan: Memastikan manajemen keuangan yang baik, termasuk
pemahaman yang lebih baik tentang keuangan bisnis dan pengelolaan risiko.
6. Adopsi Teknologi: Menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional,
mengoptimalkan proses bisnis, dan berinovasi dalam cara berbisnis.
7. Kolaborasi dan Kemitraan: Membangun kemitraan dengan pihak lain, termasuk pemasok,
distributor, atau mitra strategis untuk saling mendukung dalam pertumbuhan bisnis.

14. TerbentuknyaPERDA TentangKemudahan, Pemberdayaandan PerlindunganKUMKM
SumateraUtara
T
ersedianya Sistem Data T
erpadu Dinas KUKM Provinsi Sumatera Utara
Pengawasan dan Perlindungan Hukum bagi Koperasi &UKM
RENCANASTRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV
. SUMUT TAHUN 2024-2026
TerbentuknyaKoperasi PemulayangSehatdan Kompetitif
PeningkatanDayaSaing KUMKM melalui Fasilitasi &Kemitraan
TersedianyaPelatihan dan LayananUsaha Terpadu bagi KUMKM
TersedianyaPusat Pengelolaan Terpadu bagi KUMKM
Sumber: Presentasi Kadis KUMKM Provinsi Sumatera Utara pada 10Okt 2023 pada acara KDEKS di Hotel Le Polonia Medan

15. Peran Zakat, Infaq, Sedekah,
dan Wakaf Melalui Masjid
Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tidak hanya berperan dalam membantu
mereka yang membutuhkan, tetapi juga berpotensi besar sebagai sumber
pendanaan yang dapat membantu UMKM berkembang dan naik kelas.
Masjid digunakan sebagai basis memajukan UMKM

16. ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

18. Agama Jumlah (jiwa) Persentase
Islam 9.522.822 62,77%
Protestan 4.083.712 26,92%
Katolik 1.128.750 7,44%
Hindu 16.076 0,11%
Budha 390.911 2,58%
Konghucu 27.780 0,18%
Total 15.170.051 100,00%
JUMLAH RUMAH IBADAH DI SUMATERA UTARA
Sumatera Utara Dalam Angka 2023
Rumah Ibadah Jumlah (unit) Persentas
masjid 11.036
Mushalla 5.344
Gereja Protestan 1
Gereja Katolik
Pura
Vihara
Konghu
To
JUMLAH UMAT BERAGAMA DI SUMATERA UTARA
RUMAH IBADAH SEBAGAI BASIS PENGHIMPUNAN ZAKAT

20. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan
zakat. Berikut adalah cara membentuk UPZ di Masjid:
1.Masjid mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS, dengan dilengkapi
struktur kepengurusan.
2.BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik berdasarkan data
maupun melakukan kunjungan ke masjid.
3.Jika disetujui, BAZNAS akan memberikan Surat Keputusan (SK) pembentukan UPZ kepada
masjid.
4.UPZ kemudian dapat melakukan sosialisasi kepada jamaah masjid tentang program
pengumpulan zakat yang akan dilaksanakan.
5.UPZ juga harus menyusun rencana kerja dan anggaran (RKJA) serta melaporkan
pelaksanaan program pengumpulan zakat kepada BAZNAS.

23. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009, Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif,
hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih.
Untuk menjadi Nazhir Wakaf Uang, calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan
berpedoman kepada peraturan dari Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
Persyaratan pendaftaran Nazhir Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia:
1.Surat permohonan Nazhir wakaf uang dari ketua badan hukum yang ditujukan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
2.Struktur kepengurusan badan hukum dan struktur lembaga wakaf
3.Daftar riwayat hidup dan photocopy kartu tanda pengenal (KTP) pengurus badan hukum dan lembaga wakaf
4.Legalitas badan hukum (Akta Notaris dan Pengesahan Kemenkumham)
5.Surat keterangan domisili badan hukum dari kelurahan
6.Profil yayasan/lembaga, daftar inventaris harta wakaf yang dikelola, laporan pengelolaannya, hasil pengelolaannya dan penyaluran
hasilnya ke penerima (Mauquf ‘Alaih) dalam bentuk laporan keuangan.
7.Rencana kerja penghimpunan, pengelolaan/ pengembangan wakaf uang, dan penyaluran hasil wakaf
8.Memiliki biaya operasional minimal 30 juta
9.Rekomendasi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
10.Surat pernyataan bersedia memberikan laporan pelaksanaan tugas/laporan wakaf bermaterai ditandatangani oleh Ketua badan hukum
11.Surat pernyataan bersedia diaudit oleh BWI atau oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh BWI bermaterai ditandatangani oleh Ketua
badan hukum.
WAKAF PRODUKTIF

25. WAKAF BENDA
WAKAF UANG
SARANA PRASARANA
DISEWAKAN
DIJADIKAN MODAL
USAHA
HASIL
PENGEMBANGAN
WAKAF
PENGEMBANGAN WAKAF
wakaf produktif adalah skema pengelolaan aset wakaf yang diperoleh dari umat kemudian donasi tersebut diproduktifkan
sehingga mampu menghasilkan surplus berkelanjutan. Donasi wakaf ini dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam
mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan . Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana
abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

26. Masjid Jogokariyan di Yogyakarta dikenal sebagai salah satu masjid
yang sukses dalam pengelolaan keuangannya. DKM Masjid
Jogokariyan memakmurkan masjid dan jamaahnya dengan
mengembangkan usaha berbasis masjid. Beberapa usaha yang lahir
dari Masjid Jogokariyan untuk kesejahteraan umat antara lain hotel,
homestay, pembuatan masker, handsanitizer, catering, dan pasar
pekan Jogokariyan.
Selain itu, DKM Masjid Jogokariyan juga menginisiasi “Gerakan
Jama’ah Mandiri” yang berhasil menaikkan penerimaan infaq masjid
hingga 400% . DKM Masjid Jogokariyan juga membagikan kiat-kiat
pembangunan usaha berbasis masjid lewat loka karya .

28. wassalam