Ini merupakan presentasi yang sangat bermanfaat untuk mengetahui asas kewarganegaraan apa saja yang ada di indonesia

1. Kewarganegaraan Indonesia
Disusun Oleh :
Anselma Saragih
Mario Christy Anugrah (14)
Mena Sopyan Agustina (15)
Raener
Ryan Satria
Tria Herlina
ZicoFebrian

2. Kewarganegaraan
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam
kontrol satuan politik tertentu yang dengannya
membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga
negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari
negara yang dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan.
Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten
disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena
keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi
daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-
masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial)
yang berbeda-beda bagi warganya.

3. Warga Negara Indonesia
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang
yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik
Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu
Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau
(khusus Dki Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar
sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan
diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk
Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun
dan mencatatkan diri di kantor
pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada
warga negaranya sebagai bukti identitas yang
bersangkutan dalam tata hukum internasional.

4. Asas Kewarganegaraan
Asas kewarganegaraan adalah dasar pikir
dalam menentukan masuk tidaknya
seseorang dalam golongan warga negara
dari suatu negara tertentu

5. Pada Umumnya asas dalam menentukan
kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, Yaitu :
1. Ius sanguinis atau jus sanguinis (asas keturunan)
adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh
seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan
ayah atau ibu biologisnya atau biasa disebut
pertalian darah.
2. Ius soli atau jus soli (Hak untuk wilayah)
adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang
dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat
lahir di wilayah dari suatu negara. Dia berlawanan
dengan jus sanguinis (hak untuk darah).

6. Status Kewarganegaraan
 Status kewargaanegaraan terjadi dikareakan
suatu negara telah menganut dan
menerapkan asas ius soli maupun ius
sanguinis, hal ini dapat menimbulkan dua
kemungkinan status kewarganegaraan
seorang penduduk, Diantaranya :
1. Apartride, yaitu Penduduk yang sama sekali
tidak mempunyai kewarganegaraan apapun.
2. Bipartride, yaitu Penduduk yang mempunyai
dua macam kewarganegaraan sekaligus
(kewarganegaraan ganda).

7. Menentukan Status Kewarganegaraan
• Dalam menetukan status kewarganegaraan seseorang,
pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel,
yaitu :
1. Stelsel Aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan
hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara
(Naturalisasi Biasa).
2. Stelsel Pasif, yaitu seseorang dengan tindakannya sendiri
dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suat
tindakan atau aturan hukum tertentu (Naturalisasi Istimewa).
• Seorang Warga Negara Memiliki Hak pada dasarnya, yaitu :
1. Hak Opsi, yaitu Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
(di dalam Stelsel Aktif).
2. Hak Repudiasi, yaitu Hak untuk menolak suatu
kewarganegaraan (Stelsel Pasif).

8. Menurut UU RI No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI
dinyatakan bahwa indonesia dalam penentuan
kewarganegaraanya menganut asas-asas, diantaranya :
1. Asas Ius Sanguinis : asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara
tempat dilahirkan.
2. Asas Ius Soli secara tebatas : asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran,
yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur UU.
3. Asas Kewarganegaraan Tuggal : asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orangnya.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas : asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam UU.
Asas Kewarganegaraan Indonesia

9. CONTOH NATURALISASI ISTIMEWA
Christian Gonzales
Irfan Bachdim

10. AMANDEMEN
Amendemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan
tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat
berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah,
tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk
kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara
(amendemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-
prinsip dasar politik serta hukum yang mencangkup struktur ,
prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu,
konstitusional sangat berhubungan erat dengan amendemen karena
bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu
negara yang mencangkup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik
dari sebelumnya.

11. Amandemen UUD
Tahun 2001
 Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD
1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1
ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1)
s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B
ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat
(2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4),
22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F
ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat
(1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1)
s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6).

12.  Beberapa perubahan yang penting adalah :
a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Kedaulatan adalah ditangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Diubah menjadi :
Kedaulatan berada di tanagn rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD
b. Ditambah Pasal 6A : Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat
c. Pasal 8 ayat (1) berbunyi : Presiden ialah orang Indonesia asli.
Diubah menjadi : Calon Presiden dan wakil Presiden harus warga
negara Indonesia sejak kelahirannya
d. Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah:
1) Pasal 24B: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung
2) Pasal 24C : mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD (dan menurut amandemen
IV) UUD 1945, Komisi dan Konstitusi ditetapkan dengan ketentuan
MPR bertugas mengkaji ulang keempat amandemen UUD 1945
pada tahun 2003