materi sejarah sma kelas xii ips semester ganjil

2. SIDANG PPKI TANGGAL 18
AGUSTUS 1945
Rapat PPKI pertama di Gedung Cuo Sangi-In
1. Pembahasan dan
Pengesahan
Undang-undang
Dasar
2. Masalah
Pengangkatan
Presiden dan
Wakil Presiden
3. Pembentukan
Komite Nasional

3. Pembahasan dan
Pengesahan UUD
 Sebelum rapat PPKI
dimulai, Sukarno-Hatta
meminta Ki Bagus
Hadikusumo, K.H. Wachid
Hasjim, Mr. Kasman
Singodimejo dan Teuku
Moh. Hassan untuk
membahas kembali Piagam
Jakarta.
 Hal itu disebabkan
pemeluk agama lain merasa
keberatan terhadap
kalimat “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan
Syari’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”.
 Rapat sepakat untuk
merubah kalimat itu
menjadi “Ketuhanan Yang
Maha Esa”.

4. Pengangkatan Presiden
dan Wakil Presiden
Oto Iskandardinata
mengusulkan agar
pemilihan presiden
dilakukan secara
aklamasi.
Ia mengajukan Ir. Sukarno
sebagai presiden dan Drs.
Moh. Hatta sebagai Wakil
Presiden.
Usulan tersebut disetujui
oleh para hadirin,
dilanjutkan dengan
menyanyikan lagu
Indonesia Raya.

5. Pembentukan
Komite Nasional
 Pembentukan sebuah Komite
Nasional untuk membantu
presiden selama Majelis
Permusyawaratan Rakyat
dan Dewan Perwakilan
Rakyat belum terbentuk.
 Sebelum rapat PPKI
ditutup, Presiden meminta
9 orang anggota sebagai
Panitia Kecil untuk
membahas hal-hal yang
yang meminta perhatian
mendesak.
 Panitia Kecil ini
dipimpin oleh Oto
Iskandardinata.

6. SIDANG PPKI
TANGGAL 19 AGUSTUS 1945
Pembagian Wilayah
RI Menjadi 8
Propinsi
Menetapkan 12
Kementerian
Pembahasan
anggota-anggota
Komite Nasional
Indonesia Pusat
(KNIP).

7. 12 Kementerian Dalam
Lingkungan Pemerintahan
Ahmad Subardjo mengusulkan dibentuknya 13
kementerian. Setelah diakukan pembahasan,
sidang memutuskan adanya 12 kementerian
dan satu menteri negara, yaitu :
1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Kehakiman;
4. Departemen Keuangan;
5. Departemen Kemakmuran;
6. Departemen Kesehatan;
7. Departemen Pengajaran,
Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Departemen Sosial;
9. Departemen Pertahanan;
10.Departmen Perhubungan;
11.Departemen Pekerjaan Umum.

8. Pembentukan Komite Nasional
 Anggota KNIP berasal dari tokoh-
tokoh golongan muda dan tokoh-
tokoh masyarakat dari berbagai
daerah jumlahnya 137 orang.
 Anggota KNIP dilantik pada
tanggal 29 Agustus 1945 di
Gedung Kesenian, Pasar Baru,
Jakarta.
 Sidang KNIP pertama berhasil
memilih ketua dan wakil ketua.
 Kasman Singodimedjo dipilih
sebagai Ketua, dengan Wakil
Ketua I : M. Sutardjo; Wakil
Ketua II : Latuharhary; Wakil
Ketua III : Adam Malik.
 Karena situasi keamanan yang
tidak menentu, pembentukan
Komite Nasional Daerah gagal
dibentuk.

9. Pembentukan
Partai Nasional Indonesia
 Pada mulanya pembentukan partai nasional
Indonesia ini bertujuan untuk
menjadikannya sebagai partai tunggal di
Indonesia yang baru merdeka.
 Adapun susunan pengurus Partai Nasional
Indonesia diantaranya sebagai berikut :
Pemimpin Utama : Ir. Sukarno
Pemimpin Kedua : Drs. Moh. Hatta
Dewan Pemimpin : Mr. gatot T
Mr. Iwa K.
Mr. A.A. Maramis
Sayuti Melik
Mr. Sujono

10. Pembentukan
Badan Keamanan Rakyat
(BKR)
Pada tanggal 23 Agustus
1945, Presiden Sukarno
dalam pidato di radio
menyatakan pembentukan
tiga badan baru, yaitu :
 Komite Nasional Indonesia(KNI)
 Partai Nasional Indonesia(PNI)
 Badan Keamanan Rakyat(BKR)
BKR hanya bertugas sebagai penjaga
keamanan umum di daerah-daerah di
bawah koordinasi KNI daerah.

11. Pada umumnya golongan muda menyambut
kecewa pidato presiden tersebut.
Sebab mereka menghendaki agar segera
dibentuk Tentara Nasional.
Tetapi sebagian yang lain, utamanya
bekas tentara PETA, KNIL dan Heiho
menanggapinya dengan segera membentuk
BKR di daerahnya sebagai wadah
perjuangan.

12. Di Jakarta bekas tentara PETA
membentuk BKR Pusat agar BKR-BKR
daerah dapat dikoordinasikan.
Kasman Singodimedjo, bekas daidanco
Jakarta, terpilih sebagai pimpinan BKR
Pusat.
Setelah Kasman diangkat sebagai Ketua
KNIP, ketua BKR digantikan oleh
Kaprawi, bekas daidanco Sukabumi.

13. Dengan demikian susunan pengurus BKR
Pusat adalah sebagai berikut :
 Kaprawi (Ketua Umum),
 Sutalaksana (Ketua I),
 Latief Hendraningrat (Ketua II)
 Dibantu oleh Arifin Abdurachman,
Mahmud dan Zulkifli Lubis.