Kumpulan materi kelas  7%2 c 8 %26 9
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kumpulan materi kelas 7%2 c 8 %26 9

on

  • 3,572 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,572
Views on SlideShare
3,571
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
38
Comments
1

1 Embed 1

http://paksuwondo.blogspot.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • makasihh
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kumpulan materi kelas  7%2 c 8 %26 9 Kumpulan materi kelas 7%2 c 8 %26 9 Document Transcript

  • DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………………………………………. Daftar Isi …………………………………………………………………….. I. Bagian Pertama A. Materi Kelas VII 1. Norma-Norma Masyarakat ………………………………………….. 2. Proklamasi dan Konstitusi Pertama di Indonesia ……………………. 3. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia……………………………… 4. Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum ..................... B. Materi Kelas VIII 1. Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara ...................................... 2. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia ....................................... 3. Peraturan Perundangan-Undangan ........................................................ 4. Budaya Demokrasi ................................................................................ 5. Kedaulatan Rakyat ................................................................................ C. Materi Kelas IX 1. Pembelaan Negara .................................................................................. 2. Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah ..................................... 3. Globalisasi .............................................................................................. 4. Prestasi Diri ............................................................................................ 1
  • NORMA-NORMA MASYARAKAT 1. Manusia merupakan mahluk dwi tunggal (monodualis), yaitu : a. Mahluk individu (pribadi), artinya manusia berbeda satu sama lain. b. Mahluk sosial (masyarakat), artinya selalu membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. 2. Norma ialah kaidah/ketentuan yan dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. 3. Norma berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Norma memiliki arti penting agar kehidupan masyarakat tertib dan aman. 4. Macam norma terbagi atas : a. Norma Agama, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan. Sanksi dari Tuhan berupa dosa. b. Norma Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi dari diri sendiri berupa penyesalan , malu, rasa bersalah. c. Norma Kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dalm pergaulan masyarakat. Sanksi dari masyarakat berupa ejekan, cemooh, dikucilkan. d. Norma Hukum, yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, berisi perintah, larangan, dan sanksi hukum. Sanksi dari negara berupa pidana. 5. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Norma harus dijunjung tinggi dan ditaati dengan kesadaran. Kesadaran (keinsafan) adalah suatu kemauan melakukan sesuatu yang timbul dari hati sanubari, tanpa paksaan. 6. Kesadaran mentaati norma memiliki arti penting bagi terwujudnya suasana aman, tertib, damai dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kesadaran dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 7. Pasal 27 ayat 1 menegaskan persamaan dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan. 8. Tujuan hukum adalah mengatur ketertiban masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib. Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat. 9. Ciri-ciri hukum : a. Dibuat oleh negara b. Bersifat mengikat dan memaksa c. Memiliki sanksi yang tegas dan nyata 10. Macam hukum, terbagi atas : a. Menurut Sanksi (sifat)  Hukum yang mengatur  Hukum yang memaksa b. Menurut bentuk :  Peraturan tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh lembaga berwewenang. Cohtoh UUD, Tap MPR, UU, Keppres, dll.  Peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis, tetapi hidup dan terpelihara dalam masyarakat dan diakui sebagai peraturan. Contoh Konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Seperti pidato Presiden tanggal 16 Agustus. c. Menurut Wilayah  Hukum Lokal  Hukum Nasional  Hukum Internasional d. Menurut Waktu Berlaku  Ius Constitutum  Ius Constituendum 2
  •  Hukum Alam (Antar Waktu) e. Menurut Pribadi yang diatur  Hukum Satu Golongan  Hukum Antar Golongan  Hukum Semua Golongan f. Menurut Tugas dan Fungsi :  Hukum Material, memuat peraturan berisi perintah, larangan, sanksi hukum.  Hukum Formal (acara), mengatur bagaimana cara mengajukan perkara dan memutuskan perkara g. Menurut Isi  Hukum Privat (Sipil), yaitu mengatur hubungan antar individu, menyangkut kepentingan perseorangan. Hukum privat terbagi atas :  Hukum Perdata, yaitu mengatur hubungan antar indiviu secara umum  Hukum Perniagaan (dagang), yaitu mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan.  Hukum Keluarga  Hukum Kekayaan  Hukum Waris  Hukum Perkawinan  Hukum Publik, yaitu mengatur hubungan antar individu dengan negara, menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas :  Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi.  Hukum (tata) Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian- bagiannya.  Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara.  Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara.  Hukum Acara 11. Perbedaan hukum publik dengan hukum privat, antara lain : a. Sanksi hukum publik lebih tegas, sedangkan hukum privat tidak langsung b. Hukum publik bukan delik aduan, sedangkan hukum privat merupakan delik aduan 12. Masyarakat Indonesia yang majemuk sangat menuntut kesadaran hukum warganya, sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran hukum berkembang jika kebenaran dan keadilan diutamakan. Sehingga terwujud rasa aman dan terlindungi hak asasi manusia. 13. Perwujudan kesadaran hukum dalam : a. Kehidupan Keluarga :  Sopan, bertutur kata baik  Menghormati, taat perintah dari orang tua  Sayang, rukun dengan keluarga b. Kehidupan Sekolah :  Mentaati tata tertib sekolah  Santun terhadap guru  Sayang teman  Tidak melanggar hukum c. Kehidupan Masyarakat :  Menciptakan kadarkum  Mengikuti ronda malam  Menyelesaikan persolan secara hukum  Tidak main hakim sendiri d. Kehidupan Negara :  Membayar pajak  Mentaati peraturan perundangan  Mentaati rambu lalu lintas 3 View slide
  • 14. Usaha meningkatkan kesadaran hukum melalui : a. Pendidikan hukum b. Meningkatkan disiplin c. Penyuluhan hukum PROKLAMASI DAN KONSTITUSI PERTAMA 1. Ciri perjuangan bangsa sebelum 1908 : a. Mengutamakan perjuangan fisik (senjata) b. Bersifat kedaerahan c. Tergantung pemimpin 2. Ciri perjuangan bangsa setelah 1908 : a. Menggunakan organisasi b. Bersifat nasional c. Tidak tergantung pemimpin 3. Awal tahun 1945 Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Untuk menarik bantuan dari rakyat Indonesia membantu Jepang maka dijanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut diwujudkan dengan membentuk BPUPKI tanggal 28 April 1945. Ketua K.R.T Radjiman Widyodingrat dan wakil Ketua R.P Soeroso dan Iche Bangase. Anggota 62 orang. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. 4. Sidang BPUPKI : a. Sidang Pertama , tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas Dasar Negara. Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta. b. Sidang Kedua, tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas Rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang UUD diketua oleh Mr Soepomo menghasilkan Rancangan UUD. 5. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketua Ir Soekarno dan wakil ketua Mohammad Hatta. 6. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Nagasaki dan Hirosima dibom oleh sekutu. Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Keadaan ini mendorong para pemuda menghadap Bung Karno untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan pemuda mengenai waktu kemerdekaan. Pemuda ingin waktu secepatnya, sedangkan golongan tua mengharapkan melalui rapat PPKI terlebih dahulu. Keadaan ini mengakibatkan para pemuda mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sore harinya tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945, maka Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Pada malam harinya di rumah Laksamana Maeda, Jl Imam Bonjol No 1 disusun teks Proklamasi Kemerdekaan. Naskah disusun oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik. 7. Tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat di bulan ramadhan jam 10.00 bertempat di depan rumah Bung Karno Jl Pegangsaan Timur No 56 Jakarta dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. 8. Kemerdekaan suatu negara dapat diperoleh melalui : a. Pemberian negara penjajah (dekolonialisasi) b. Revolusi (perjuangan) bangsa c. Pemisahan suatu negara menjadi beberapa negara 4 View slide
  • 9. Kemerdekaan bangsa Indonesai merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia karena : a. Terjadi kekosongan kekuasaan (vacoom of power) b. Naskah Proklamasi tidak menggunakan Piagam Jakarta yang sudah disiapkan sebelumnya. 10. Arti / makna penting proklamasi kemerdekaan : a. Berdirinya Negara Kesatuan RI b. Berlakunya hukum nasional Indonesia c. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan d. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat (pembangunan) 11. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan menetapkan : a. UUD 1945 b. Memilih Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden c. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden (KNIP) 12. UUD 1945 merupakan hasil rancangan BPUPKI melalui Panitia Perancang Hukum Dasar yang di ketuai oleh Mr Soepomo. Pada saat ditetapkan oleh PPKI terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pembukaan UUD 1945 merupakan naskah Piagam Jakarta, sedangkan pasal-pasal merupakan hasil sidang BPUPKI yang kedua, dengan beberapa perubahan. 13. Perubahan yang paling mendasar yaitu dasar negara dalam sila yang pertama. Sila pertma dalam Piagam Jakarta yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 14. Naskah UUD 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia No 7 tahun II tanggal 15 Februari 1946, terdiri atas : a. Pembukaan, terdiri 4 alinea b. Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan) c. Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh MR (Magister de Recht) Soepomo. 15. Konstitusi memiliki arti Hukum Dasar. Konstitusi terdiri atas dua bentuk : a. Konstitusi Tertulis yaitu UUD b. Konstitusi tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut konvensi. 16. Syarat suatu konvensi : a. Tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis b. Pelengkap UUD atau pengisis kekosongan hukum jika tidak terdapat dalam UUD. 17. Sifat UUD 1945 , yaitu : a. Singkat, yaitu memuat atuarn-aturan pokok saja, sebagai unstruksi dalam penyelenggaraan negara. b. Supel, artinya aturan yang pokok saja sesuai dengan negara Indonesia yang berkembanga, terus dinamis dan mengalami perubahan, sehingga tidak ketinggalan zaman. 18. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan sangat penting dalam penyelengaraan negara. 5
  • 19. Sebagai hukum UUD 1945 maka mengikat setiap warga negara dan berisis norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar maka UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi pertaruran perundangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. 20. Mempelajari suatu UUD harus mencakup : a. Teks UUD b. Proses penyusunan UUD c. Keterangan-keterangan UUD d. Suasana kebatinan saat penyusunan UUD 21. Pembukaan UUD 1945 memuat kaidah yang fundamental, seperti tujuan negara, dasar negara, pernyataan kemerdekaan, prinsip negara kesatuan dab kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia bertekad tidak merubah Pembukaan UUD 1945. 22. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dalam pasal-pasalnya. 23. Pembukaan UUD 1945 memuata nilai yang universal dan lestari. Universal berarti dijunjung tinggi oleh bangsa yang beradab, sedangkan lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat. 24. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 : a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat c. Negara berkedaulatan rakyat d. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. 25. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 : a. Alinea pertama, memuat dalil obyektif bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Juga dali subyektif, ayaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk memrdeka. b. Alinea kedua, memuata :  Perjuangan bangsa telah sampai pada saat yang menentukan  Moemntum tersebut harus dimanfaatkan untuk kemerdekaan  Kemerdekaan bukan tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan mewujudkan cita-cita nasional. c. Alinea ketiga, memuat pernyataan kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual yaitu atas rahmat Tuhan, dan motivasi riil dan metriial yaitu keinginan luhur bangsa. d. Alinea keempat, memuat tujuan negara, prinsip dasar negara republik dan berkedaulatan rakyat, serta dasar negara. 26. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945 merupakan uraian teperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. 27. Batang tubuh (pasal-pasal) memuat tentang : a. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara b. Materi hubungan negra dengan warga negara dan penduduk 28. Sistem pemerintahan Negara Indonesia : a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) b. Sistem konstitusional c. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis 6
  • e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR f. Menteri negara ialah pembantu, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 1. Harkat adalah nilai manusia sebagai mahluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, dan karsa, serta hak dan kewajiban asasi. 2. Martabat adalah tingkatan dan kedudukan manusia yang terhormat, karena memiliki cipta, rasa, dan karsa. Martabat manusia sama, yang membedakan dihadapan Tuhan adalah ketaqwaan. 3. Derajat adalah kedudukam manusia yang memiliki hak dan kewajiban asasi. 4. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir secara kodrat, sebagai anugerah Tuhan. 5. Perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia : a. Negara Inggris  Magna Charta (1215)  Petition of Rights (1628)  Hobeas Corpus Act (1679)  Bill of Rights (1689) b. Negara Amerika Serikat  Declaration of Independent (1776) c. Negara Perancis  Declaration Detroit des L’homme et du citoyen (1789) d. Negara Indonesia  Pembukaan UUD 1945 e. Universal Declaration of Human Rights (PBB), tanggal 10 Desember 1948, diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 6. Macam hak asasi manusia, tebagi atas : a. Hak Asasi Pribadi (personal right), seperti memeluk agama, mengeluarkan pendapat, berorganisasi/serikat b. Hak Asasi Ekonomi (economical right), seperti membuat perjanjian, membeli, memiliki sesuatu, memilih pekerjaan. c. Hak Persamaan Hukum dan Pemerintahan (legal equality), seperti kedudukan sama dalm hukum. d. Hak Asasi Politik (political right), seperti persamaan derajat warga negara, mengolah dan menata kemajuan negara. e. Hak Asasi Sosial Budaya (social and culture right), seperti memperoleh pengajaran dan mengembangkan kebudayaan. f. Hak Asasi dalam Tata Cara Peradilan (procedural right), seperti perlakuan wajar dalam bantuan hukum, penangkapan, razia. 7. Latar belakang/alasan perlunya Instrumen nasional HAM yaitu : a. HAM merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dihilangkan b. HAM tidak dapat digunakan tanpa batas c. Negara Indonesia adalah negara hukum d. Negara Indonesia menghormati HAM 8. Instrumen nasional HAM terdiri atas : a. UUD 1945 b. Tap No. XVII/MPR/1998, tentang Piagam HAM c. UU No 39 tahun 1999, tentang HAM 7
  • d. UU No 26 tahun 2000, tentang Pengadilan HAM e. UU No 9 tahun 1998, tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di muka Umum f. Keppres No 5 tahun 1998, tentang Komisi Nasional HAM 9. Jaminan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945, termuat : a. Pembukaan UUD 1945, alinea :  Pertama , menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.  Keempat, menegaskan tujuan negara : • Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Memajukan kesejahteraan umum • Ikut melaksanakan ketertiban dunia b. Pasal-Pasal UUD 1945, yaitu pasal :  27 ayat 1, tentang hak dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan.  27 ayat 2, tentang memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak  27 ayat 3, tentang hak dan kewajiban bela negara  28 , tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat  29 ayat 2, tentang kemerdekaan beragama dan beribadah  30 ayat 1, tentang hak dan kewajiban hankam  31ayat 1, tentang memperoleh pengajaran  32, tentang mengembangkan kebudayaan  33, tentang ekonomi  34, tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.  Pasal 28 A sampai dengan 28 J 10. Perlindungan dan penegakkan HAM sesuai dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 11. Komisi Nasional (Komnas) HAM : a. Dasar hukum berdiri Komnas HAM  Keppres No 50 Tahun 1993  UU No 39 Tahun 1999 pasal 75 - 99 b. Tujuan dibentuk Komnas HAM adalah : • menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM • meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM c. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden, dengan masa jabatan 5 tahun. d. Komnas HAM memiliki fungsi : • Pengkajian dan penelitian • Penyuluhan • Pemantauan • Mediasi 12. Pengadilan HAM a. Dasar hukum pengadilan HAM adalah : • UU No 26 tahun 2000 • UU No 39 tahun 1999 pasal 104 b. Kedudukan pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum c. Kewenangan pengadilan HAM adalah mengadili pelanggaran HAM berat, yang meliputi : 8
  • • kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama. • Kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. d. Hukum acara pengadilan HAM secara ringkas adalah : • penyelidikan oleh Komnas HAM • penyidikan oleh kejaksaan • penututan oleh kejaksaan • memutuskan perkara oleh pengadilan HAM e. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM berat yang diajukan ke Pengadilan HAM : • Kasus Tanjung Priuk • Kasus daerah Operasi Militer di Aceh • Kasus Timor Timur f. Pengadilan HAM berwewenang mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU pengadilan HAM dengan usul dari DPR 13. Partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM dapat dilakukan melalui cara : a. memberikan laporan apabila terjadi pelanggaran HAM b. mengajukan usul mengenai kebijakan HAM c. melakukan penelitian, pendidikan, penyuluhan HAM d. memberikan perlindungan, penegakan HAM sesuai kewenangannya 14. Sikap positip yang dapat dikembangkan antara lain : a. menjaga keseimbangan hak dan kewajiban b. mengutamkan kewajiban daripada hak c. berani membela kebenaran dan keadilan d. tidak sewenang-wenang terhadap orang lain e. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 15. Beberapa contoh contoh perbuatan perlindungan dan penegakkan HAM a. bergaul tanpa membeda-bedakan b. tidak sewenang-wenang terhadap orang lain c. melaporkan kepada yang berwajib jika ada pelanggaran d. menjaga ketertiban proses belajar mengajar e. memperluas pengetahun HAM dengan mempelajarinya 16. Sebagai bangsa merdeka, Indonesia harus mempertahankan harga diri dan martabat bangsa, seperti a. tidak menindas bangsa lain b. tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain c. cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan 17. Piagam hak asasi manusia sedunia termuat dalam Universal Declaration of Human Rights, disyahkan 10 Desember 1948 (hari HAM sedunia) 18. Peranan bangsa Indonesia dalam menegakkan HAM di dunia antara lain : a. Membantu perjuangan bangsa yang terjajah b. Menjadi anggota organisasi internasional c. Mengirimkan pasukan perdamaian dunia (pasukan garuda) d. Meratifikasi piagam HAM 9
  • KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT 1. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi pribadi (personal rights). Kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, ulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 2. Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara a. Lisan seperti pidato, orasi, dialog, diskusi b. Tertulis sepert pamflet, petisi, surat, gambar, spanduk. c. Cara lain seperti mogok makan, tutup mulut 3. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat memiliki arti penting bagi pelaksanaan hak asasi manusia yang lain. Hak asasi manusia akan dapat dilaksanakan apabila ada kemerdekaan mengeluarkan pendapat. 4. Tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum : a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab b. Mewujudkan perlindungan hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas warga negara d. Menepatkan tanggung jawab sosial , tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan/kelompok 5. Landasan hukum kemerdekaan mengeluarkan pendapat : a. Pasal 28 dan pasal 28 E UUD Negara RI Tahun 1945 b. UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum c. UU No 40 tahun 1999 tentang Pers d. UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik e. UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran f. Pasal 19 Piagam PBB tentang Hak Asasi (UDHR) 6. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum : a. Unjuk rasa (demonstrasi), adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan. Tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum b. Pawai, adalah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum c. Rapat Umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu d. Mimbar Bebas, adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu. 7. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilarang dilaksanakan pada : a. Tempat di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek penting nasional. b. Pada hari besar nasional, seperti hari besar keagamaan, hari kemerdekaan. 8. Hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum : a. Mengeluarkan pikiran secara bebas 10
  • b. Memperoleh perlindungan hukum 9. Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat : a. Menghormati hak dan kebebasan orang lain b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa 10. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah : a. Melindungi hak asasi manusia b. Menghargai asas legalitas (hukum) c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah d. Menyelenggarakan pengamanan 11. Asas-asas dalam menyampaikan pendapat di muka umum : a. keseimbangan hak dan kewajiban b. musyawarah mufakat c. kepastian hukum dan keadilan d. proposionalitas (seimbang) e. manfaat 12. Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum : a. Wajib meberitahukan secara tertulis kepada kepolisian b. Pemberitahuan disampaiakan oleh orang yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok c. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilakukan. 13. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Bebas memiliki arti warga negara memiliki kebebasan dalam menyampaiakn pendapat, tanpa rasa takut, paksaan, ancaman dari pihak lain. Bertanggung jawab berarti dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Kebebasan yang dimiliki bukan bebas tanpa batas, tetapi dibatasi tanggung jawab dan kewajiban terhadap orang lain, masyarakat, bangsa dan negara. 14. Akibat pembatasan kemerdekaan menyampaikan pendapat, antara lain : a. Muncul sikap tidak peduli masyarakat b. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah c. Terbentuk kekuasaan yang otoriter d. Terhambat perkembangan demokrasi e. Mematikan kreatifitas dan aspirasi rakyat f. Menimbulkan kerawanan dan kerusuhan sosial 15. Sikap positif yang perlu dikembangkan dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat, antara lain : a. Menghormati pendapat orang lain b. Tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada orang lain c. Mengutamakan musyawarah mufakat d. Menaati peraturan perundangan yang berlaku e. Menyampaiakn kritik bersifat membangun f. Mnggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyingung perasaan orang lain g. Menjaga ketertiban dan keamanan h. Tidak menggangu hak kebebasan orang lain i. Menjaga persatuan dan kesatuan 11
  • PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA 1. Ideologi berasal dari kata idea (gagasan, cita-cita), dan logos (pengetahuan). Ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan sistematis mengenai suatu kehidupan yang dicita-citakan. Ideologi sering kali diartikan sama dengan pandangan hidup.Ideologi yang dianut oleh suatu bangsa dapat menjadi dasar negara yang bersangkutan. Sebagai dasar negara maka menjadi sumber dan cita-cita hukum dari organisasi negara. 2. Arti penting ideologi bagi suatu bangsa yaitu memberi arah dan pedoman bagi bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. 3. Perbandingan berbagai ideologi dunia : Liberalisme Sosialisme Pancasila Berdasarkan paham individualisme Berdasarkan ajaran Karl Marx Bersumber pada tata nilai budaya Indonesia Mengutamakan hak individu Mengutamakan kewajiban Keseimbangan hak dan kewajiban Bersifat sekulerisme Bersifat atheis Berdasarkan ketuhanan YME Kapitalisme Etatisme Ekonomi berdasar Kekeluargaan Campur tangan negara sedikit Negara mendominasi kehidupan Negara mengatur kehidupan secar seimbang 4. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara : a. BPUPKI dalam sidang I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas dasar negara b. Panitia Kecil merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 c. PPKI menetapkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, yang memuat Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 5. Beberapa usulan rumusan dasar negara : a. Muhammad Yamin, secara tertulis : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa 2) Kebangsaan persatuan Indonesia 3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permsyawaratan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b. Mr Soepomo 1) Persatuan/integralistik 2) Ketuhanan 3) Permusyawaratan/perwakilan 4) Kekeluargaan 5) Semangat kebudayaan 12
  • c. Ir Soekarno 1) Kebangsaan 2) Internasionalisme/kemanusiaan 3) Mufakat/demokrasi 4) Kesejahteraan sosial 5) Ketuhanan Yang Maha Esa d. Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta : 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk - pemeluknya 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia e. Rumusan dasar Negara menurut Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950 : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa 2) Peri-kemanusiaan 3) Kebangsaan 4) Kerakyatan 5) Keadilan sosial 6. Rumusan Pancasila yang sah dan benar yaitu sesuai denga rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 7. Kedudukan dan Fungsi Pancasila : a. Dasar Negara, berfungsi sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan perundangan harus sesuai dengan Pancasila b. Pandangan Hidup (way of life), berfungsi sebgai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. c. Jiwa dan kepribadian, berfungsi membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. d. Perjanjian luhur, yaitu telah disepakati menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaann oleh wakil bangsa Indonesia. e. Tujuan yang hendak dicapai, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. 8. Sikap tanggung jawab warga negara terhadap Pancasila adalah mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 9. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Panacsila hendaknya dimulai sejak dini dalam lingkungan keluarga. 13
  • KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA 1. Konstitusi memiliki arti Hukum Dasar. Konstitusi terdiri atas dua bentuk : a. Konstitusi Tertulis yaitu UUD b. Konstitusi tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut konvensi. 2. Sejarah UUD yang pernah berlaku di Indonesia a. UUD 1945, periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 b. Konstitusi RIS, periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 c. UUD Sementara 1950, periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 d. UUD 1945, periode 5 Juli 1959 – sekarang  Periode 5 Juli 1959 – 1965 (orde lama)  Periode 1965 – 1999 (orde baru)  Periode 1999 – sekarang 3. UUD 1945 a. Ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 b. Sistematika terdiri atas : a. Pembukaan, terdiri 4 alinea b. Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan) c. Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh MR Soepomo. c. Sifat UUD 1945 , yaitu : a. Singkat, yaitu memuat atuarn-aturan pokok saja, sebagai unstruksi dalam penyelenggaraan negara. b. Supel, artinya aturan yang pokok saja sesuai dengan negara Indonesia yang berkembanga, terus dinamis dan mengalami perubahan, sehingga tidak ketinggalan zaman. d. UUD 1945 bersifat sementara, ditegaskan dalam pasal 3 dan ayat 2 aturan tambahan UUD 1945. 4. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. 5. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang diwujudkan oleh UUD 1945 dalam pasal-pasalnya 6. Batang tubuh (pasal-pasal) memuat tentang : a. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara b. Materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduk 7. Sistem Pemerintahan Indonesia : a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) b. Sistem konstitusional c. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR f. Menteri negara ialah pembantu, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas 14
  • 8. Lembaga negara menurut UUD 1945 adalah MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, DPA. 9. Penyimpangan terhadap UUD 1945 a. Periode 1945 – 1949 :  Berlaku demokrasi liberal  Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 merubah sistem Presidential menjadi Parlementer b. Periode 5 Juli 1959 – 1965 (orde lama) :  Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup  Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan diganti dngan DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat oleh Presiden  Ketua MPR merangkat Menteri dibawah Presiden c. Period 1965 – 1999 (orde baru)  Demokrasi yang bersifat semu  Terjadi KKN dalam pemerintahan 10. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dengan pertimbangan negara dalam keadaan darurat, karena kegagalan konstituante menyusun UUD. 11. Alasan perubahan UUD 1945 a. Tuntutan reformasi b. Penafsiran UUD 1945 sesuai kepentingan politik 12. Perubahan secara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk kepentingan bukti sejarah. 13. UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas : a. Pembukaan b. Pasal-Pasal, terdiri atas 21 Bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan 14. Perubahan UUD 1945 yaitu : a. Perubahan Pertama, ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999, mencakup 9 pasal yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. b. Perubahan Kedua, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 , mencakup 4 bab dan 25 pasal yaitu pasal 18, 18A 19, 20 ayat 5, 20A, 22A, 22B,Bab IX A, 25E, Bab X, 26 ayat 2 dan 3, 27 ayat 3, Bab XA 28A, 28B, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30,bab XV , 36A,36B, dan 36C. c. Perubahan Ketiga, ditetapkan tanggal 9 November 2001, mencakup 3 bab dan 22 pasal yaitu pasal 1 ayat 2 dan 3; 3 ayat1, 3, dan 4; 6 ayat 1 dan 2; 6A ayat 1, 2,3, 5; 7A ; 7B; 7C; 8 ayat 1, 2; 11 ayat 2, 3; 17 ayat 4; Bab VIIA, 22C, 22D, BAB VIIB; 22E; 23 ayat 1,2,3; 23A, 23C; Bab VIIIA, 23E, 23F; 23G, 24A, 24B;24C. d. Perubahan Keempat, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002, mencakup 13 pasal yaitu pasal 2 ayat 1; 6A ayat 4; 8 ayat 3; 11 ayat 1; 16; 23B; 23D; 24 ayat 3; 31 ; 32 ; 33 ayat 4 , 5; 34; 37 ; aturan peralihan pasal I,II,III; aturan tambahan pasal I,II. 15. Konstitusi RIS a. Disusun berdasarkan hasil persetujuan KMB b. Konstitusi RIS bersifat sementara, karena pasal 108 Konstitusi RIS menghendaki dibuatnya UUD oleh Konstituante c. Bentuk negara adalah serikat (federasi) dan bentuk pemerintahan republik d. Menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi liberal e. Menganut sistem kabinet Parlementer f. UUD 1945 hanya berlaku di wilayah negara bagian Republik Indonesia g. Wilayah terbagi atas :  negara bagian (RI, NIT, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumetera Timur, Sumetra Selatan)  Satuan kenegaraan yang tegak sendiri (Jawa Tengah, bangka, Belitung, Riau, Kalbar, Banjar, Kaltim, KalTeng) 15
  • h. Lembaga negara terdiri atas Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan. i. Akibat berlaku Konstitusi RIS :  Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan keinginan bangsa Indonsia  Sistem demikrasi liberal mengakibatkan kehidupan politik kurang stabil  Sistem kabinet parlementer mengakibatkan kabinet silih berganti dalam waktu cepat, pembangunan terhambat, dan kehidupan politik kurang stabil. 16. UUD Sementara 1950 a. Termuat dalam UU No 7 Tahun 1950 b. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik c. Menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi liberal d. Menganut sistem kabinet Parlementer e. UUD S 1950 bersifat sementara, karena mnghendaki dibuat UUD oleh Konstituante f. Lembaga negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri (Kabinet), DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan. g. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 :  Memilih anggota DPR, tanggal 29 September 1955  Memilih anggota Kontituante, tanggal 15 Desember 1955 h. Akibat berlaku UUD Semnetara 1950 :  Sistem demikrasi liberal mengakibatkan kehidupan politik kurang stabil  Sistem kabinet parlementer mengakibatkan kabinet silih berganti dalam waktu cepat, pembangunan terhambat, dan kehidupan politik kurang stabil. 16
  • PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL 5. Norma hukum bersifat mengikat dan memaksa, sedangkan norma lain (agama, susila, kesopanan) tidak dapat dipaksakan. Hukum bertujuan menciptakan keamanan dan keadilan. Hukum berisi perintah, larangan, dan sanksi. 6. Hukum dapat dibagi atas ; a. Peraturan tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh lembaga berwewenang. Cohtoh UUD, Tap MPR, UU, Keppres, dll. b. Peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis, tetapi hidup dan terpelihara dalam masyarakat dan diakui sebagai peraturan. Contoh Konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Seperti pidato Presiden tanggal 16 Agustus. 7. Negara hukum (rechtstaats) yaitu negara dimana pemerintahannya berdasarkan hukum. Prinsip/Azas negara hukum : a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak c. Tidak ada diskriminasi hukum (kepastian hukum) 8. Prinsip-Prinsip Hukum Umum : a. Peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar hukum bagi peraturan yang lebih rendah b. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi c. Apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tidak berlaku (batal demi hukum) d. Peraturan yang bersifat khusus mengabaikan peraturan yang bersifat umum 9. Landasan pembinaan negara hukum adalah : a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV b. Pasal 27 ayat 1, persamaan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan c. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum 10. Perkembangan perubahan tata urutan peraturan perundangan di Indonesia : TAP No XX/MPRS/1966 TAP No III/MPR/2000 UU No 10 Tahun 2004 1. UUD 1945 2. Tap MPR 3. UU/Perpu 4. PP 5. Keppres 6. Peraturan Lainnya 1. UUD 1945 2. Tap MPR 3. UU 4. Perpu 5. PP 6. Keppres 7. Perda 1. UUD 1945 2. UU/Perpu 3. PP 4. Perpres 5. Perda 11. Tata Urutan Peraturan Perundangan Indonesia ditegaskan dalam UU No 10 tahun 2004 : a. UUD 1945 5. Ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI 6. MPR berwewenang mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1 UUD 1945) 7. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena memuat kaedah fundamental seperti tujuan, dasar, cita-cita negara. 8. Bentuk negara kesatuan republik (pasal 1 ayat 1) tidak dapat diubah (pasal 37 ayat 5) 17
  • 9. Sistematika terdiri atas : • Pembukaan • Pasal-Pasal ( 21 Bab, 73 Pasal, 140 ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal aturan Tambahan) b. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) 5. DPR memegang kekuasaan membentuk UU (pasal 20 ayat 1) 6. Setiap RUU harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden (pasal 20 ayat 2) 7. Dalam hal ihkwal kegentingan memaksa Presiden mengeluarkan perpu (pasal 22 ayat 1) 8. Perpu harus disetujui DPR dalam sidang berikutnya, jika disetujui menjadi UU sedangkan jika tidak disetujui harus dicabut (pasal 22 ayat 2 dan 3) c. Peraturan Pemerintah (PP) 5. Presiden menetapkan PP untuk melaksanakan UU (pasal 5 ayat 2) d. Peraturan Presiden (Perpres) 5. Perpres ditetapkan oleh Presiden untuk melakanakan UUD 1945, UU, atau Perpu untuk keperluan tertentu. e. Peraturan Daerah 5. Perda ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD (pasal 18 ayat 6) 12. Proses pembuatan Undang-Undang : a. DPR, DPD, atau Presiden berhak mengajukan RUU b. Pembahasan RUU oleh DPR bersama Presiden yang terdiri atas 2 tingkat : • Tingkat I : dilaksnakan dalan Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus • Tingkat II : Pengambilan keputusan dalan rapat paripurna DPR c. RUU disetujui bersama Presiden dan DPR d. Pengesahan RUU oleh Presiden e. Pengundangan UU dalam Lembaran Negara oleh Sekretariat Negara 13. Manfaat mematuhi hukum di sekolah yaitu menciptakan suasana belajar mengajar yang aman dan tertib. 18
  • 19
  • BUDAYA DEMOKRASI 1. Demokrasi berasal dari bahasa latin demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Azas/prinsip negara demokrasi, meliputi : a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia b. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan c. Supremasi hukum 3. Ciri-ciri negara demokrasi, meliputi : a. Memiliki lembaga perwakilan rakyat b. Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat c. Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan d. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi) 4. Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat terbagi atas : a. Demokrasi langsung b. Demokrasi tidak langsung 5. Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga negara (sistem pemerintahan)terbagi atas : a. Demokrasi Parlementer, bercirikan :  Tanggung jawab pemerintahan di tangan kabinet (menteri)  Kabinet dipimpin perdanan menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)  Kedudukan kabinat dibawah dan tergantung parlemen  Berlaku dalam negara republik atau monarkhi konstitusional b. Demokrasi Presidensial, bercirikan :  Tanggung jawab pemerintahan ditangan Presiden  Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 6. Perkembangan demokrasi di Indonesia : a. Tahun 1945 – 1949  Berlaku UUD 1945  Sistem demokrasi Parlementer dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 b. Tahun 1949 – 1959  Berlaku Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950) dan UUD Sementara 1950 (15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)  Sistem demokrasi parlementer (liberal)  Akibat yang ditimbulkan : o Partai politik mengutamakan kepentingan golongan o Pemerintahan (kabinet) silih berganti dalam waktu singkat o Kehidupan politik tidak stabil o Pembangunan terhambat c. Tahun 1959 – 1965 (orde lama)  Berlaku UUD 1945  Sistem demokrasi terpimpin  Penyimpangan yang terjadi : o Pengangkatan Presiden seumur hidup o Rangkap jabatan, menteri sekaligus anggota MPRS dan DPR 20
  • o Pembubaran partai politik d. Tahun 1965 – 1998  Berlaku UUD 1945  Sistem demokrasi Pancasila  Penyimpangan yang terjadi : o Kekuasaan Presiden sangat besar o Terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. e. Tahun 1998 – sekarang  Berlaku UUD 1945  Sistem demokrasi Pancasila 7. Landasan hukum demokrasi Pancasila : a. Pancasila sila keempat b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : negara berkedaulatan rakyat c. Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD. 8. Azas/ciri utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat. 9. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal berikut : a. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. c. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. d. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. e. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. 10. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila memperhatikan hal berikut : a. Pengambilan keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah mufakat b. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbayak (voting). 11. Mufakat tidak tercapai apabila : a. Terdapat perbedaan pendapat yang tidak dapat didekatkan lagi b. Musyawarah dibatasi oleh waktu 12. Proses dan mekanisme permusyawaratan harus memiliki unsur-unsur : a. Kejelasan masalah b. Berkembang pendapat dengan alasan yang baik c. Cenderung bersepakat d. Dipimpin akal sehat dan hati nurani luhur serta rasa tanggung jawab e. Semua pihak tunduk dan taat pada hasil keputusan. 13. Nilai lebih (keunggulan) demokrasi Pancasila adalah Adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Karena tidak mengenal dominasi mayoritas (kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil) ataupun tirani minoritas (kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar) 21
  • 14. Nilai lebih musyawarah mufakat adalah pembahasan masalah didasarkan rasa saling menghormati, sehingga pelaksanaan keputusan mudah dan didukung seluruh anggota. 15. Demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Sesuai sila ke-4 Pancasila maka Indonesia menganut demokrasi perwakilan artinya rakyat dalam menjalankan kekuasaannya dilakukan melalui sistem perwakilan. 16. Lembaga perwakilan rakyat, terdiri atas : a. MPR sebagai penjelmaan rakyat, berkedudukan di ibukota negara. b. DPR berkedudukan di ibukota negara c. DPRD Tingkat I, berkedudukan di propinsi d. DPRD tingkat II, berkedudukan di kabupaten/kotamadya. 17. Contoh pemilihan pemimpin secara demokrasi antara lain : a. Pemilihan Presiden secara langsung atau oleh MPR b. Pemilihan Gubernur oleh DPRD Tk I, kemudian diangkat oleh Presiden melalui Mendagri c. Pemilihan ketua partai politik atau organisasi kemasyarakatan d. Pemilihan kepala desa secara langsung e. Pemilihan ketua OSIS secara langsung atau perwakilan 18. Sikap yang diharapkan dalam musyawarah : a. Mengutamakan kepentingan rakyat dan persatuan kesatuan b. Diliputi semangat kekeluargaan c. Menghormati kebebasan mengeluarkan pendapat d. Tidak memaksakan kehendak e. Menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur f. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan 19. Perwujudan demokrasi Pancasila dalam berbagai kehidupan a. Keluarga  Masalah keluarga dibahas secara musyawarah mufakat  Menghormati pendapat anggota keluarga  Mengakui perbedaan yang ada b. Sekolah  Menghormati pendapat teman  Berani menyampaikan gagasan datau pendapat  Pemilihan ketua kelas atau OSIS c. Masyarakat  Pemilihan kepala desa atau ketua RW/RT  Rembug desa (musyarawah desa) menyangku pembangunan desa d. Bangsa dan negara  Pemilihan presiden  Sidang umum MPR/DPR  Pemilu lima tahun sekali 22
  • KEDAULATAN RAKYAT 1. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan terbagi atas : a. Kedaulatan ke dalam yaitu pemerintah (negara) berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain. b. Kedaulatan keluar yaitu negara berhak mengdakan hubungan kerjasama dengan negara lain, guna kepentingan bangsa dan negara. 2. Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan. Negara merupakan organisasi suatu bangsa. Syarat berdiri suatu negara meliputi : a. Memiliki rakyat b. Memiliki wilayah c. Ada pemerintahan yang berdaulat d. Adanya pengakuan dari negara lain Tiga syarat pertama disebut syarat de facto (mutlak), sedangkan syarat keempat syarat de jure (hukum internasional). 3. Sifat kedaulatan, yaitu : a. Permanen, berarti kedaulatan akan tetap ada selama negara berdiri b. Asli, berarti tidak bersumber pada kekuasaan yang lebih tinggi c. Bulat, berarti tidak terbagi-bagi d. Tak terbatas (mutlak), berarti memiliki kekuasaan tak terbatas. 4. Teoti kedaulatan terbagi atas : a. Kedaulatan Tuhan, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi ditangan Tuhan. b. Kedaulatan Negara, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan negara. c. Kedaulatan Raja, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan raja. d. Kedaulatan Rakyat, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. e. Kedaulatan Hukum, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan hukum. 5. Pemerintahan dalam kedaulatan Tuhan, negara, dan raja memiliki sifat sewenang- wenang (absolut). Sedangkan pemerintahan dalam kedaulatan rakyat dan hukum kekuasaannya dibatasi undang-undang. 6. Negara penganut kedaulatan rakyat memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratein (pemerintahan), sehingga demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. 7. Azas/prinsip negara demokrasi meliputi : a. Partisipasi dan dukungan rakyat dalam pemerintahan b. Perlindungan hak asasi manusia 8. Ciri-ciri negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat, meliputi : a. Adanya lembaga perwakilan rakyat b. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat c. Adanya lembaga yang mengawasi pemerintahan d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (UUD) 9. Negara Indonesia menganut Demokrasi Pancasila yang berarti demokrasi yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD 1945 : a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (IV) b. Pasal 1 ayat 2, berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. 23
  • c. UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD d. UU No 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden e. UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi f. UU No 4 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung g. UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 10. Kekuasan pemerintahan dalam negara, digolongkan atas : a. Legislatif, yaitu pembuat undang-undang, dipegang oleh DPR (pasal 20 ayat1) b. Eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang, dipegang oleh Presiden (pasal 4 ayat 1) c. Yudikatif (kehakiman), yaitu pengawas undang-undang, dipegang oleh MA (pasal 24 ayat 2) dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24 C ayat 1) 11. Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) a. Kedudukan MPR sebagai lembaga negara b. Tugas dan wewenang (Pasal 3 UUD 1945) yaitu :  Merubah dan menetapkan UUD  Melantik Presiden dan Wakil Presiden  Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai UUD c. Keanggotaan MPR :  Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD  masa jabatan anggota 5 tahun  Alat kelengkapan terdiri atas : • Pimpinan MPR ayitu 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua • Badan Pekerja MPR • Komisi d. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun (pasal 2 ayat 2), dan di ibukota negara (pasal 2 ayat 3). Jenis sidang MPR terdiri atas :  Sidang Umum, yaitu rapat paripurna yang pertama kali dalam masa jabatan MPR  Sidang Istimewa, yaitu rapat peripurna yang dilaksanakan diluar kedua sidang di atas dan dilaksanakan kapan saja. e. Putusan MPR terbagi atas :  Keputusan, yaitu putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis.  Ketetapan, yaitu putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis.  Perubahan dan Penetapan UUD, yang memiliki kekuatan hukum sebagai UUD f. Jumlah anggota MPR yang harus hadir dalam siding (quorum) :  Sidang memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden paling sedikit ¾ dari jumlah anngota , dan disetujui paling sedikit 2/3 jumlah anggota yang hadir (pasal 7 B ayat 7)  Sidang merubah dan menetapkan UUD paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir (pasal 37) 12. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) a. Kedudukan sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang (legislatif) b. Keanggotaan DPR :  Jumlah anggota 550 orang  Diipilih melalui pemilu  Masa jabatan 5 tahun c. Fungsi DPR  Legislasi, yaitu menetapkan UU bersama Presiden  Anggaran, yaitu menetapkan APBN  Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden d. Tugas dan wewenang DPR : 24
  • • Membentuk UU bersama Presiden • Membahas dan memberikan persetujuan atas perpu • Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD • Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pengangkatan duta dan konsul, pemberian amnesti dan abolisi, • Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden • Memilih anggota BPK • Memilih 3 anggota Mahkamah Konstitusi • Memilih anggota Mahkamah Agung dari usulan Komisi Yudisial e. Hak DPR  Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu  Angket yaitu melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum  Menyatakan Pendapat (hak petisi), yaitu menyampaikan pendapat dan usul mengenai kebijakan pemerintah f. Alat Kelengkapan DPR yaitu Pimpinan, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi , Badan Legislas, Panitia Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar- Parlemen, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus g. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun 13. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) a. Kedudukan sebagai lembaga negara perwakilan daerah b. Keanggotaan DPD :  Jumlah anggota tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR  Anggota dari setiap provinsi sebanyak 4 orang  Dipilih oleh rakyat melalui pemilu  Masa jabatan anggota 5 tahun  Anggota bertempat tinggal di daerah pemilihan c. Tugas dan wewenang (pasal 22 D) :  Mengajukan RUU berkaitan otonomi daerah  Ikut membahas RUU berkaiatan otonomi daerah  Mengawasi pelaksanaan UU berkaitan otonomi daerah d. Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun 14. Presiden a. Kedudukan Presiden yaitu :  Kepala Negara (pasal 10 sd 15 UUD 1945)  Kepala Pemerintahan (pasal 4 sd 9 UUD 1945 b. Tugas dan Wewenang sebagai Kepala Negara :  Pemegang keuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (pasal 10)  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan DPR (pasal 11)  Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)  Mengangkat duta dan konsul (pasal 13)  Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1)  Memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2)  Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain sesuai UU (pasal 15) c. Tugas dan wewenang sebagai Kepala Pemerintahan  Pemegang kekuasan pemerintahan (eksekutif/pasal 4 ayat 1)  Mengajukan RUU (pasal 5 ayat 1)  Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2)  Mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17)  Mengajukan RAPBN (pasal 23) 25
  • d. Presiden dan wakil Presiden secara berpasangan dipilih oleh rakyat melalui pemilu e. Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi. f. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6)  WNI sejak kelahirannya  Tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain  Tidak pernah mengkhianati negara  Mampu secara rohani dan jasmani  Pendidikan serendah-rendahnya SLTA g. Presiden dan Wakil Presiden berakhir masa jabatan karena :  Berakhir masa jabatan  Mangkat  Tidak mampu menjalankan kewajiban  Diberhentikan oleh MPR 15. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) a. Kedudukan sebagai lembaga Negara pemeriksa keuangan negara b. Tugas adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara  Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD  Anggota dipilih DPR dengan pertimbangan DPD, dan diresmikan Presiden 16. Mahkamah Agung (MA) a. Kedudukan sebagai salah lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman. (yudikatif) b. Tugas dan wewenang :  Mengadili perkara tingkat kasasi  Menguji peraturan perundangan di bawah UU  Memilih 3 anggota Mahkamah Konstitusi  Memberi pertimbangan atas grasi dan rehabilitasi kepada Presiden c. Angota MA (hakim Agung) dipilih oleh DPR atas usul Komisi Yudisial 17. Mahkamah Konstitusi (MK) a. Kedudukan sebagai salah satu lembaga megara pelaksana kekuasaan kehakiman b. Tugas dan wewenang :  Menguji UU terhadap UUD  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara sesuai UUD  Memutus pembubaran partai politik  Memutus sengketa hasil pemilu  Memutus pendapat DPR tentang Presiden dan atau Wakil Preiden melanggar UUD c. Anggota berjumlah 9 orang hakim konstitusi,yang diajukan Presiden sebanyak 3 orang, MA sebanyak 3 orang, dan DPR sebanyak 3 orang. 18. Komisi Yudisial a. Kedudukan sebagai lembaga Negara b. Tugas dan wewenang :  Usul pengangkatan hakim agung (angggota MA) kepada DPR  Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim c. Anggota diusulkan DPR dang diangkat oleh Presiden 26
  • STANDAR KOMPETENSI : PEMBELAAN NEGARA 1. Istilah Negara dalam bahasa lain seperti staat (Belanda), state (Inggris), etat (Perancis). Negara merupakan organisasi suatu bangsa. 2. Unsur berdiri suatu negara meliputi empat unsur : a. Memiliki rakyat b. Memiliki wilayah c. Ada pemerintahan yang berdaulat d. Adanya pengakuan dari negara lain Tiga syarat pertama disebut syarat de facto (mutlak) disebut juga unsur konstitutif, sedangkan syarat keempat syarat de jure (hukum internasional) atau unsur deklaratif. 3. Tujuan Negara menunjukkan cita-cita, sedangkan fungsi Negara adalah pelaksanaan dari tujuan Negara. 4. Fungsi Negara dapat dikelompokkan menjadi : a. Melaksanakan penertiban b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran c. Fungsi pertahanan d. Menegakan keadilan 5. Tujuan negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu : a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia b. Memajukan kesejahteraan umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Melaksanakan ketertiban dunia 6. Penduduk Indonesia yaitu setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu, terdiri dari WNI dan WNA. 7. Warga negara Indonesia yaitu orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang (pasal 26 ayat 1). 8. Azas kewarganegaraan, terdiri atas : a. Isu Soli, yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. b. Isu Sanguinis, yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Apatride yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride yaitu seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. 9. Bela negara menurut UU No 3 tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 27
  • 10. Pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. 11. Landasan hukum pembelaan negara : a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV b. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 c. Tap No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri d. Tap No VII tentang Peran TNI dan Polri e. UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 12. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata) artinya melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana, dan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan. 13. Komponen Pertahanan Negara a. Komponen Utama , yaitu TNI b. Komponen Cadangan, yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk digunakan, seperti pensiunan TNI, resimen mahasiswa, SAR, dll. c. Komponen Pendukung, yaitu sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen lain. 14. Ancaman terhadap bangsa dan Negara : a. Ancaman militer dalam bentuk :  Agresi, berupa penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan negara, seperti kegiatan invasi, bombardemen, blokade, dll.  Pelanggaran wilayah  Spionase  Sabotase  Aksi teror  Pemberontakan bersenjata  Perang saudara b. Ancaman nonmiliter, seperti :  Ancaman terhadap ideologi Pnacasila  Ancaman terhadap budaya  Ancaman terhadap ekonomi  Dampak globalisasi 15. Bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara, melalui : a. Pendidikan Kewarganegaraan b. Pelatihan dasar kemiliteran wajib c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib d. Pengabdian sesuai profesi 16. TNI merupakan alat pertahanan negara, bertugas : a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa c. Melaksanakan operasi militer selain perang d. Ikutaktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia 17. Polri merupakan alat keamanan negara bertugas : a. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Mengayomi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum 28
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM OTONOMI DAERAH 1. Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan. 2. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan RI. 3. Daerah otonom meliputi Provinsi, Kabupaten/kota, dan Desa 4. Landasan hukum Otonomi daerah diatur dalam : a. UUD 1945 pasal 18 b. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Prinsip/azas pemerintahan daerah : a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengartur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertical di bawahnya. c. Tugas pembantuan adalah penugasan kepada daerah untuk membantu tugas tertentu dan wajib bertanggung jawab kepada yang menugaskan 6. Tujuan pemberian otonomi daerah : a. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat b. mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan c. memelihara hubungan yang serasi antar pusat dan daerah 7. Kewenangan Pemerintah Pusat, mencakup bidang : a. Politik Luar Negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Peradilan (Yustisi) e. Moneter dan Fiskal Nasional (pajak) f. Agama 8. Kewenangan daerah mencakup bidang antara lain bidang : a. Pendidikan dan Kebudayaan b. Kesehatan c. Perhubungan d. Pertanian dan Perikanan e. Pekerjaan Umum f. Perdagangan g. Kesejahteraan Sosial 29
  • h. Dan sebagainya. 9. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan di tingkat Kabupaten/kota. 10. Beberapa pengertian pemerintahan : a. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan para menteri b. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur (provinsi),atau Bupati (kabupaten) atau Walikota (kota) dan perangkat daerah d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangakat Desa 11. Kedudukan Gubernur/Bupati/Walikota : a. Kepala Daerah (dipilih rakyat, kepala pemerintah daerah) b. Kepala Wilayah (dilantik Presiden, bawahan Presiden) 12. Beberapa hal mengenai kepala daerah : a. Kepala Daerah dibantu 1 (satu) wakil kepala daerah. b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh rakyat melalui Pemilu secara berpasangan c. Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD 13. DPRD meliputi : a. DPRD Provinsi di tingkat Provinsi b. DPRD Kabupaten di tingkat Kabupoaten c. DPRD Kota di tingkat Kota 14. Fungsi dan Tugas DPRD antara lain : a. Fungsi Anggaran yaitu menetapkan APBD bersama kepala daerah b. Fungsi Legislasi yaitu membuat peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah c. Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi pemerintah daerah oleh kepala daerah 15. Hak DPRD meliputi : a. Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan daerah b. Angket yaitu melakukan penyelidikan mengenai kebijakan daerah yang diduga bertentangan dengan hukum c. Menyatakan Pendapat (hak petisi), yaitu menyampaikan pendapat dan usul mengenai kebijakan daerah. 16. Anggota DPRD : a. Anggota dipilih oleh rakyat melalui pemilu b. Jumlah anggota DPRD Provinsi adalah 35 - 100 orang c. Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 25 - 45 orang. d. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun. 17. Alat kelengakapn DPRD : a. Pimpinan b. Komisi c. Panitia Musyawarah d. Panitia Anggaran e. Badan Kehormatan 18. Kebijakan publik adalah kebijakan pembangunan dalam bentuk peraturan perundangan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani berbagai kepentingan masyarakat umum (publik) 19. Akibat negatif masyarakat tidak dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik : a. tidak sesuai aspirasi masyarakat 30
  • b. kurang mencerminkan rasa keadilan c. kebijakan kurang menyeluruh d. masyarakat apatis (masa bodoh) dan tidak mentaati e. dukungan masyarakat kecil 20. Akibat positif partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik : a. sesuai aspirasi masyarakat b. lebih mencerminkan rasa keadilan c. kebijakan lebih menyeluruh d. masyarakat lebih optimis dan mentaati e. masyarakat mendukung 21. Contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik : a. menyampaikan usul dan saran b. mendukung pelaksanaannya c. mendiskusikan rancangan kebijakan public d. memberikan dorongan moril 31
  • STANDAR KOMPETENSI : GLOBALISASI 1. Beberapa pengertian globalisasi : a. Suatu proses yang dimana batas-batas negara tidak ada dan tidak penting lagi dalam kehidupan social (Michael Haralambas dan Martin Holborn) b. Terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. 2. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan iptek dan komunikasi yang cepat. 3. Arti penting globalisasi bagi Indonesia : a. Sebagai negara berkembang membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan negara lain. b. Globalisasi dapat meningkatkan kehidupan masyarakat c. Meningkatkan kemajuan iptek di Indonesia. 4. Indonesia dalam pergaulan internasioan bersikap terbuka terhadap pergaulan internasional. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas artinya bebas menentukan nasib sendiri, tidak memihak. Aktif berarti ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. 5. Landasan politik luar negeri Indonesia termuat dalam : a. Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV. b. Pasal 11, 12, dan 13 UUD 1945 c. UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 6. Tujuan politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia. 7. Klasifikasi kerjasama antar bangsa dikelompokkan berdasarkan : a. Jumlah Negara, yaitu :  Bilateral, yaitu kerjasama dua negara  Multilateral, yaitu kerjasama lebih dari dua negara b. Wilayah Negara, yaitu :  Regional, yaitu kerjasama beberapa Negara dalam satu wilayah tertentu seperti ASEAN, Uni Eropa  Internasional, yaitu kerjasama beberapa Negara tanpa dibatasi wilayah tertentu c. Bidang kerjasama, yaitu :  Ekonomi, seperti APEC, Bank Dunia  Social budaya, seperti WHO, UNESCO  Pertahanan keamanan, seperti NATO 8. Dampak positif glibalisasi dalam berbagai bidang seperti : a. Bidang Politik antara lain:  Berkembang paham demokrasi, hak asasi manusia, persamaan derajat  Penerapan prinsip-prinsip negara hukum 32
  • b. Bidang Ekonomi antara lain :  Peningkatan eksport dan import barang  Penanaman modal bagi investasi di Indonesia c. Bidang Sosial Budaya antara lain :  Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi  Sikap disiplin, etos kerja, profesional, dan sebagainya d. Bidang Pertahanan dan Keamanan antara lain :  Penggunaan teknologi pertahanan  Radar pertahanan dan keamanan 9. Dampak negatif globalisasi dalam berbagai bidang seperti : a. Bidang Politik, antara lain :  Berkembang paham liberalisme, komunisme  Campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri b. Bidang Ekonomi, antara lain :  Kekuatan ekonomi kapitalisme mendesak ekonomi nasional  Meningkatnya kesenjangan ekonomi  Produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produksi negara lain c. Bidang Sosial Budaya antara lain :  Muncul budaya pergaulan bebas  Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang  Budaya minuman keras  Sikap hedonisme, konsumtif  Nilai kepribadian dan budaya bangsa hilang d. Bidang Pertahanan dan Keamanan, antara lain :  Kejahatan internasional  Tindakan terorisme  Pencurian kekayaan laut oleh nelayan asing 10. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi antara lain : a. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli (daerah) yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia merupakan kebudayaan nasional. Kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan kita terima apabila tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan Pancasila. b. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia c. Bangga terhadap produksi dalam negari d. Cinta tanah air dan bangsa e. Rela berkorban demi bangsa dan negara f. Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa g. Melestarikan budaya nasional, waspada terhadap pengaruh budaya luar 33
  • STANDAR KOMPETENSI : PRESTASI DIRI 1. Prestasi diri berarti hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau diusahakan. Prestasi diri menggambarkan hasil yang diperoleh seseorang dari satu waktu tertentu yang menunjukkan perubahan kemajuan. 2. Prestasi diri merupakan perwujudan dari potensi diri seseorang. Potensi diri diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki seseorang baik sudah atau belum nyata yang dapat digunakan dalam pembangunan dirinya. 3. Potensi diri dapat dikelompokkan atas : a. Potensi fisik, seperti kekuatan dan bentuk tubuh, kesehatan b. Potensi non fisik, seperti kecerdasan, kepribadian, sikap. 4. Faktor yang mempengaruhi prestasi diri : a. Faktor dari dalam (internal), seperti :  Keterbatasan kecerdasan  Kondisi fisik yang kurang (cacad)  Ketidakmampuan mengendalikan emosi  Malas, tidak disiplin b. Faktor dari luar (eksternal), seperti :  Lingkungan Keluarga, seperti keharmonisan , kekeluargaan  Lingkungan Masyarakat, seperti ketertiban, norma, disiplin  Lingkungan Alam, seperti cuaca, makanan 5. Keunggulan suatu bangsa dipengaruhi oleh prestasi diri yang diperoleh warga negaranya. Semakin tinggi prestasi diri warga negara, maka semakin tinggi pula kemajuan dan keunggulan bangsa. Bangsa yang unggul ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. 6. Pembangunan adalah proses perubahan terus-menerus, menuju pada kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan bersama. 7. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosbud, hankam) 8. Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional. 9. Keseluruhan semangat, arah, gerak pembangunan merupakan pengamalan Pancasila. 10. Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 34
  • 11. Hakekat pembangunan nasional adalah : a. Pembangunan manusia seutuhnya, meliputi material dan spiritual. b. Pembangunan seluruh masyarakat, berarti merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. 12. Modal dasar pembangunan nasional : a. Kemerdekaan dan kedaulatan negara b. Wilayah yang luas c. Kekayaan alam yang melimpah d. Jumlah penduduk yang besar e. Potensi dan kekuatan efektif bangsa f. Persatuan dan kesatuan g. Rohaniah dan Mental h. Budaya bangsa 13. Faktor dominan yang berpengaruh terhadap pembangunan : a. Kependudukan dan sosial budaya b. Wilayah kepulauan dan kelautan c. Sumber daya alam d. Sumber daya manusia e. Disiplin nasional f. Manajemen nasional g. Perkembangan regional, globalisasi, tatanan internasional h. Kemungkinan pengembangan 14. Pembangunan nasional adalah dari, oleh, untuk rakyat. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama (subyek) pembangunan. Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, menciptakan suasan penunjang 15. Keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat dan sikap mental, tekad, disiplin penyelenggara negara. 16. Peran siswa dalam pembangunan adalah belajar dengan giat. 35
  • MATERI ESENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Norma berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Norma memiliki arti penting agar kehidupan masyarakat tertib dan aman. 2. Macam norma terbagi atas : a. Norma Agama, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan. Sanksi dari Tuhan berupa dosa. b. Norma Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi dari diri sendiri berupa penyesalan , malu, rasa bersalah. Seperti menutup aurat, tidak berbohong, dengki, iri hati. c. Norma Kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dalm pergaulan masyarakat. Sanksi dari masyarakat berupa ejekan, cemooh, dikucilkan. Seperti memberi salam, cara makan. d. Norma Hukum, yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, berisi perintah, larangan, dan sanksi hukum. Sanksi dari negara berupa pidana. 3. Pasal 27 ayat 1 menegaskan persamaan dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan. 4. Perwujudan kesadaran hukum dalam : a. Kehidupan Keluarga :  Sopan, bertutur kata baik  Menghormati, taat perintah dari orang tua  Sayang, rukun dengan keluarga b. Kehidupan Sekolah :  Mentaati tata tertib sekolah  Santun terhadap guru  Sayang teman c. Kehidupan Masyarakat :  Menciptakan kadarkum  Mengikuti ronda malam  Menyelesaikan persolan secara hukum  Tidak main hakim sendiri d. Kehidupan Negara :  Membayar pajak  Mentaati peraturan perundangan  Mentaati rambu lalu lintas 5. Arti / makna penting proklamasi kemerdekaan : a. Berdirinya Negara Kesatuan RI b. Berlakunya hukum nasional Indonesia c. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan d. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat (pembangunan) 6. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan menetapkan : a. UUD 1945 b. Memilih Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden 36
  • c. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden (KNIP) 7. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir secara kodrat, sebagai anugerah Tuhan. 8. Jaminan HAM dalam UUD 1945, yaitu pasal : a. 27 ayat 1, tentang hak dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan. b. 27 ayat 2, tentang memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak c. 27 ayat 3, tentang hak dan kewajiban bela negara d. 28 , tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat e. 29 ayat 2, tentang kemerdekaan beragama dan beribadah f. 30 ayat 1, tentang hak dan kewajiban hankam g. 31ayat 1, tentang memperoleh pengajaran h. 32, tentang mengembangkan kebudayaan i. 33, tentang ekonomi j. 34, tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. 9. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum : a. Unjuk rasa (demonstrasi), adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan. Tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum b. Pawai, adalah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum c. Rapat Umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu d. Mimbar Bebas, adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu. 10. Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat : a. Menghormati hak dan kebebasan orang lain b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa 11. Arti penting ideologi bagi suatu bangsa yaitu memberi arah dan pedoman bagi bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. 12. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara : a. BPUPKI dalam sidang I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas dasar negara b. Panitia Kecil merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 c. PPKI menetapkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, yang memuat Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 13. Kedudukan dan Fungsi Pancasila : a. Dasar Negara, berfungsi sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan perundangan harus sesuai dengan Pancasila b. Pandangan Hidup (way of life), berfungsi sebgai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. c. Jiwa dan kepribadian, berfungsi membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. d. Perjanjian luhur, yaitu telah disepakati menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaann oleh wakil bangsa Indonesia. e. Tujuan yang hendak dicapai, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. 14. Konstitusi memiliki arti Hukum Dasar. Konstitusi terdiri atas dua bentuk : 37
  • a. Konstitusi Tertulis yatitu UUD b. Konstitusi tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut konvensi. 15. Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia sesuai UU No 10 Tahun 2004 adalah : a. UUD 1945 b. UU/Perpu c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah 16. Demokrasi berasal dari bahasa latin demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. 17. Azas/prinsip negara demokrasi, meliputi : a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia b. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan c. Supremasi hukum 18. Azas/ciri utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat. 19. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan terbagi atas : a. Kedaulatan ke dalam yaitu pemerintah (negara) berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain. b. Kedaulatan keluar yaitu negara berhak mengdakan hubungan kerjasama dengan negara lain, guna kepentingan bangsa dan negara. 20. Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan. Negara merupakan organisasi suatu bangsa. Syarat berdiri suatu negara meliputi : a. Memiliki rakyat b. Memiliki wilayah c. Ada pemerintahan yang berdaulat d. Adanya pengakuan dari negara lain Tiga syarat pertama disebut syarat de facto (mutlak), sedangkan syarat keempat syarat de jure (hukum internasional). 21. Negara Indonesia menganut Demokrasi Pancasila yang berarti demokrasi yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD 1945 : a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (IV) b. Pasal 1 ayat 2, berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. 22. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) : a. Merubah dan menetapkan UUD b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai UUD 23. Tujuan negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu : a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 38
  • b. Memajukan kesejahteraan umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Melaksanakan ketertiban dunia 24. Landasan hukum pembelaan negara : Pembukaan UUD 1945 alinea IV UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 25. Bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara, melalui : a. Pendidikan Kewarganegaraan b. Pelatihan dasar kemiliteran wajib c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib d. Pengabdian sesuai profesi 26. Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan. 27. Kewenangan Pemerintah Pusat, mencakup bidang : a. Politik Luar Negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Peradilan (Yustisi) e. Moneter dan Fiskal Nasional (pajak) f. Agama 28. Kewenangan daerah mencakup bidang antara lain bidang : a. Pendidikan dan Kebudayaan b. Kesehatan c. Perhubungan d. Pertanian dan Perikanan e. Pekerjaan Umum f. Perdagangan g. Kesejahteraan Sosial 29. Fungsi dan Tugas DPRD antara lain : a. Fungsi Anggaran yaitu menetapkan APBD bersama kepala daerah b. Fungsi Legislasi yaitu membuat peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah c. Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi pemerintah daerah oleh kepala daerah 30. Akibat positif partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik : a. sesuai aspirasi masyarakat b. lebih mencerminkan rasa keadilan c. kebijakan lebih menyeluruh d. masyarakat lebih optimis dan mentaati e. masyarakat mendukung 31. Contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik : a. menyampaikan usul dan saran b. mendukung pelaksanaannya c. mendiskusikan rancangan kebijakan public d. memberikan dorongan moril 32. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan iptek dan komunikasi yang cepat. 33. Arti penting globalisasi bagi Indonesia : 39
  • a. Sebagai negara berkembang membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan negara lain. b. Globalisasi dapat meningkatkan kehidupan masyarakat c. Meningkatkan kemajuan iptek di Indonesia. 34. Indonesia dalam pergaulan internasioan bersikap terbuka terhadap pergaulan internasional. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas artinya bebas menentukan nasib sendiri, tidak memihak. Aktif berarti ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. 35. Dampak positif glibalisasi dalam berbagai bidang seperti : a. Bidang Politik antara lain:  Berkembang paham demokrasi, hak asasi manusia, persamaan derajat  Penerapan prinsip-prinsip negara hukum b. Bidang Ekonomi antara lain :  Peningkatan eksport dan import barang  Penanaman modal bagi investasi di Indonesia c. Bidang Sosial Budaya antara lain :  Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi  Sikap disiplin, etos kerja, profesional, dan sebagainya d. Bidang Pertahanan dan Keamanan antara lain :  Penggunaan teknologi pertahanan  Radar pertahanan dan keamanan 36. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi antara lain : a. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli (daerah) yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia merupakan kebudayaan nasional. Kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan kita terima apabila tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan Pancasila. b. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia c. Bangga terhadap produksi dalam negari d. Cinta tanah air dan bangsa e. Rela berkorban demi bangsa dan negara f. Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa g. Melestarikan budaya nasional, waspada terhadap pengaruh budaya luar 37. Keunggulan suatu bangsa dipengaruhi oleh prestasi diri yang diperoleh warga negaranya. Semakin tinggi prestasi diri warga negara, maka semakin tinggi pula kemajuan dan keunggulan bangsa. Bangsa yang unggul ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. 38. Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 39. Keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat dan sikap mental, tekad, disiplin penyelenggara negara. 40