SlideShare a Scribd company logo

Kebijakan pengelolaan uang

•Download as PPT, PDF•
•
Sutardjo ( Mang Ojo )
Sutardjo ( Mang Ojo )
Government & Nonprofit
1 of 55
1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENPASAR, 2 SEPTEMBER 2014
KEDAULATAN HUKUM NKRI UUD 1945 UNDANG-UNDANG NO.6/2014 TENTANG DESA ASAS TUJUAN KEDUDUKA N POKOK-POKOK PENGATURAN DESA ATURAN PELAKSANAAN : PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN MENTERI, PERATURAN DAERAH, PERATURAN DESA
KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN NEGARA  Pengaturan Desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa.  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa.
5 VISI, MISI JOKOWI-JK JALAN PERUBAHAN UNTUK INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN. MENEGUHKAN KEMBALI JALAN IDEOLOGIS YAITU MENJALANKAN SECARA KONSEKUEN PANCASILA 1 JUNI 1945 DAN TRISAKTI.
Dalam konteks desa, jalan ideologis yang dipilih Jokowi- JK diwujudkan dengan dedikasi pada upaya memberdayakan Desa dengan penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama yaitu: 1. pengawalan implementasi UU Desa secara 6 sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. 2. pemastian berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa. 3. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan
4. pemastian redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) 7 dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa, berjalan secara efektif. 5. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan regulasi baru tentang share-holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam. 6. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat. 7. pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan. 8. pelaksanaan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENIMBANG bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 9
10 DEFINISI DESA Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANNYA 2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA 3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT 4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY 5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB 6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM 7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA 9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN 11 TUJUAN PENGATURAN
ASAS PENGATURAN DESA 12 UU Desa : Pasal 3 1. rekognisi; 2. subsidiaritas; 3. keberagaman; 4. kebersamaan; 5. kegotongroyongan; 6. kekeluargaan; 7. musyawarah; 8. demokrasi; 9. partisipasi; 10. kesetaraan; 11. pemberdayaan, dan 12. keberlanjutan
Asas Rekognisi Asas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan oleh konstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai rekognisi. Rekognisi mencakup pengakuan keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya (cultural justice) serta pengakuan terhadap kemandirian desa. Yang strategis adalah rekognisi terhadap: Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum desa, tradisi dan institusi lokal.
ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENGATURAN DESA  Asas subsidiaritas ini menjamin kewenangan lokal berskala Desa  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa berkewajiban memfasilitasi dan membantu desa untuk berdaya mengelola secara mandiri urusan-urusan lokal berskala Desa  Konsekuensinya, segala urusan lokal yang Desa dan yang mampu dikelola sendiri oleh Desa, pelaksananya harus diserahkan kepada desa. Segala urusan lokal berskala Desa yang mampu dikelola sendiri oleh Desa tidak boleh diambil alih dari Desa. 14
15 KEDUDUKAN DESA UU Desa : Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.
KEDUDUKAN DESA
17 KEWENANGAN DESA  tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan Kewenangan Desa meliputi: •. PP 72/2005 Pasal 7 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : UU Desa/2013 Pasal 18 d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
KEWENANGAN DESA a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan 18 •. oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Self Governing Community Local Self Government
19 BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 DESA HARUS DIPAHAMI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MAMPU HADIR DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI KOMUNITAS DESA YANG MANDIRI
TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal • RPJM-Desa dan Strategis Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa RKP-Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama Prinsip Tata Kelola Desa • Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakat an/Adat 20
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA BASIS LEGALITAS BASIS LEGITIMASI PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA BERBASISKAN ATURAN-ATURAN HUKUM POSITIF YANG LEBIH TINGGI PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA BERBASISKAN ASPIRASI MASYARAKAT
23 PEMBATALAN PERDES DAN PERKADES PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 87 Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota
KOMUNIKASI POLITIK DEMOKRATIS DI DAERAH OTONOM BIROKRASI : RUANG PUBLIK KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK PERDA BKAD JARING ASMARA RENJA SKPD HEARING MUSRENBANG DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PP 43 /2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 94 Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 26
27 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 93 1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. 2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
KEUANGAN DAN ASET DESA  PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI : 1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN 2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA 5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD KAB/KOTA. 6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA 7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH  KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB
ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  ALOKASI ANGGARAN APBN BERSUMBER DARI BELANJA PUSAT DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG BERBASIS DESA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN.  BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP  ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS >>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA PALING SEDIKIT 10% DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
ALOKASI DANA DESA BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PALING SEDIKIT 10% DARI DANA PERIMBANGAN (DAU+DBH) YANG DITERIMA KAB/KOTA DALAM APBD SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS > KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA (ADD), PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DARI PEMERINTAH YANG DIMANDATKAN UU DESA & TERUS MENERUS Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN ADD (10% DAU + DBH) Alokasi dari APBN (10% dari dana transfer ke Daerah) Baik dana yang bersumber dari DAU + DBH maupun alokasi dari APBN yang diperuntukan untuk desa dialokasikan ke desa melalui kabupaten. 32
Provinsi Dana Perimbangan Program/Hibah Kabupaten/ Kota RPJMDes & APBDes Indeks Indikato r Alokasi & Pemanf a-atan SKEMA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DARI PUSAT 1. DAD: 10% dari DAU + DBH 2. 10% dari bagian dari Pajak & Retribusi 3. HIbah Program K/L APBN Dana Transfe ke Daerah KL KEUANGAN DESA PAD es Sumber Lain 33
APBDESA PASAL 73 UU DESA  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.  Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
PRIORITAS BELANJA DESA PASAL 74 UU DESA  Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.  Kebutuhan pembangunan desa meliputi tetapi tidak terbatas pada: kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
36 BELANJA DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 100 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
APB DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 101 1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 37 2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. 4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
38 INFORMASI RENCANA ANGGARAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 102 1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi. 2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. 3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan Prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah. 4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.
ASET DESA (PASAL 76 DAN 77)  Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.  Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.  Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.  Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.  Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.  Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.  Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.  Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa 39
40 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 78 PEMBANGUNAN DESA  Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.  Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
UU Desa Pasal 79 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.  Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;  Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) jangka waktu 1 (satu) tahun.  RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.  Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.  Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
UU Desa Pasal 80 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.  Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.  Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.  Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.
UU DESA PASAL 80 AYAT 4 Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan 44 dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
45 RPJMDESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 117 1. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota. 2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. 3. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. 4. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
46 RPJMDESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 118 2. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 4. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 5. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. 6. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. 7. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
47 TAHAPAN PERENCANAAN DESA 2014 JUNI BPD DESEMBE R MUSDES DALAM PERENCANAAN DESA PEMDES RANCANGAN RKPDESA PEMDES MUSRENBANG DESA PEMDES PERDES RKPDESA PEMDES RANCANGAN APBDESA PEMDES PRIORITAS BELANJA DESA PEMDES 31 DES = PERDES APBDESA
PEDUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Penyusunan RPJM Desa Koordinator : Kepala Desa 1.Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 2.Sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 3.Pengkajian Keadaan Desa 4.Musyawarah Desa 5.Penyusunan Rancangan RPJM Desa 6.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
PENYUSUNAN RKP DESA Koordinator : Kepala Desa 1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 2. Musyawarah Desa 3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa 4. Penyelarasan Pembangunan Desa dengan Program/Proyek Masuk Desa 5. Review RPJM Desa 6. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 8. Penetapan RKP Desa dg Peraturan Desa sebagai Pedoman Penyusunan APBDesa 9. Perubahan RKP Desa 10.Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
50 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DANA DESA/ALOKASI DANA DESA MUSDES DESA KADE PEMDES BPD R MASYARAK AT ASET DESA PENDAMPING DESA
PENGINTEGRASIAN DURKPDESA DENGAN PROGRAM/PROYEK MASUK DESA BIROKRASI : RUANG PUBLIK KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK PERDA musrenbang kecamatan JARING ASMARA RENJA SKPD HEARING MUSRENBANG DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF
PENGINTEGRASIAN DURKPDESA DENGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BIROKRASI : RUANG PUBLIK KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK PERDA musrenbang kecamatan JARING ASMARA RENJA SKPD HEARING MUSRENBANG DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF
53 UU SDAESTAU M DEENSGAHA SDAIRTKUA N : PERENCANAAN SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA LOKAL (SDA, TTG, SDM & BUDAYA NUSANTARA)
54 PENUTUP 1. Pembangunan Desa ditempatkan dalam konteks kesejarahan desa-desa di Indonesia 2. Pengembangan kapasitas desa dalam rangka “mengajarkan” pembangunan desa harus mampu menghadirkan proses belajar sosial (belajar melalui praktek-praktek langsung) dalam kerangka kerja UU Desa. 3. Pengintegrasian pembangunan menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat di Desa, yang bersifat kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa dengan kondisi empiris Desa secara multi dimensional.
TERIMA KASIH

Recommended

Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Desa Institute
 
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
Love Bali Forum | www.BalidesaAdat.com
 
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Desa Institute
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014
Abdul Kohar
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
fasilitatorsid
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Formasi Org
 

Recommended

Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Desa Institute
 
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
Love Bali Forum | www.BalidesaAdat.com
 
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Desa Institute
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014
Abdul Kohar
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
fasilitatorsid
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Formasi Org
 
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaPeraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Eko Doank
 
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
Syah Rul
 
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
Pemahaman Penghasilan Pemerintah DesaPemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
suryokoco suryoputro
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
ari saridjo
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Abdul Kasim
 
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanianPerdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
ari saridjo
 
Kajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desaKajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desa
Love Bali Forum | www.BalidesaAdat.com
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
ari saridjo
 
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
ari saridjo
 
Paparan desa 2014
Paparan desa 2014Paparan desa 2014
Paparan desa 2014
Mely Kamelia
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
ari saridjo
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Pemdes Seboro Sadang
 
Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa
Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU DesaPartisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa
Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa
Formasi Org
 
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gedeDraft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Aji Sahdi Sutisna
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
suryokoco suryoputro
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
Probo Asmara
 
Izin keramaian
Izin keramaianIzin keramaian
Izin keramaian
ari saridjo
 
Peraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkunganPeraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkungan
ari saridjo
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
TV Desa
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Rumah Kolaborasi
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 

More Related Content

What's hot

Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaPeraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Eko Doank
 
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
Syah Rul
 
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gedeDraft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Aji Sahdi Sutisna
 

What's hot (20)

Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaPeraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
 
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
 
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
Pemahaman Penghasilan Pemerintah DesaPemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
 
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanianPerdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
 
Kajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desaKajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desa
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
 
Paparan desa 2014
Paparan desa 2014Paparan desa 2014
Paparan desa 2014
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
 
Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa
Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU DesaPartisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa
Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa
 
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gedeDraft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Izin keramaian
Izin keramaianIzin keramaian
Izin keramaian
 
Peraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkunganPeraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkungan
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 

Viewers also liked

Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 
Makalah add alat perimbangan keuangan
Makalah add alat perimbangan keuanganMakalah add alat perimbangan keuangan
Makalah add alat perimbangan keuangan
wirawan roviq
 

Viewers also liked (8)

Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
 
Makalah add alat perimbangan keuangan
Makalah add alat perimbangan keuanganMakalah add alat perimbangan keuangan
Makalah add alat perimbangan keuangan
 
Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014
 
Permendagri nomor 114 tahun 2014
Permendagri nomor 114 tahun 2014Permendagri nomor 114 tahun 2014
Permendagri nomor 114 tahun 2014
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 

Similar to Kebijakan pengelolaan uang

Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaPermendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Desa Institute
 
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganPermendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Angling Darma
 
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
rastilah iyas
 
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptDPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
karyainindah
 

Similar to Kebijakan pengelolaan uang (20)

kewenangan desa tegal gondo.ppt
kewenangan desa tegal gondo.pptkewenangan desa tegal gondo.ppt
kewenangan desa tegal gondo.ppt
 
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptxPresentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaPermendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
 
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaPermendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
 
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganPermendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
 
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
 
Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015 Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015
 
Permendesa pdtt no.1 th.2015
Permendesa pdtt no.1 th.2015Permendesa pdtt no.1 th.2015
Permendesa pdtt no.1 th.2015
 
Pembangunan dan pendampingan desa
Pembangunan dan pendampingan desaPembangunan dan pendampingan desa
Pembangunan dan pendampingan desa
 
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptDPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
 
Sosialisasi UU Desa.ppt
Sosialisasi UU Desa.pptSosialisasi UU Desa.ppt
Sosialisasi UU Desa.ppt
 
Perdes kewenangan
Perdes kewenanganPerdes kewenangan
Perdes kewenangan
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
Peraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desaPeraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desa
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 

More from Sutardjo ( Mang Ojo )

Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esTransformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
Sutardjo ( Mang Ojo )
 

More from Sutardjo ( Mang Ojo ) (20)

Jadilah jurnalis desa
Jadilah jurnalis desaJadilah jurnalis desa
Jadilah jurnalis desa
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015
 
Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Cara mengubah ukuran foto
Cara mengubah ukuran fotoCara mengubah ukuran foto
Cara mengubah ukuran foto
 
Cara login ke dasbor wodrpress
Cara login ke dasbor wodrpressCara login ke dasbor wodrpress
Cara login ke dasbor wodrpress
 
Cara membuat akun twitter
Cara membuat akun twitterCara membuat akun twitter
Cara membuat akun twitter
 
Cara membuat facebook page
Cara membuat facebook pageCara membuat facebook page
Cara membuat facebook page
 
Profil komunitas dem it ciamis
Profil komunitas dem it ciamisProfil komunitas dem it ciamis
Profil komunitas dem it ciamis
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
 
Kementerian pertanian[1]
Kementerian pertanian[1]Kementerian pertanian[1]
Kementerian pertanian[1]
 
Pedoman menulis berita
Pedoman menulis beritaPedoman menulis berita
Pedoman menulis berita
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
 
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esTransformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
 
keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )
 
Jalan perubahan untuk indonesia
Jalan perubahan untuk indonesiaJalan perubahan untuk indonesia
Jalan perubahan untuk indonesia
 

Kebijakan pengelolaan uang

  • 1. 1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENPASAR, 2 SEPTEMBER 2014
  • 2.
  • 3. KEDAULATAN HUKUM NKRI UUD 1945 UNDANG-UNDANG NO.6/2014 TENTANG DESA ASAS TUJUAN KEDUDUKA N POKOK-POKOK PENGATURAN DESA ATURAN PELAKSANAAN : PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN MENTERI, PERATURAN DAERAH, PERATURAN DESA
  • 4. KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN NEGARA  Pengaturan Desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa.  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa.
  • 5. 5 VISI, MISI JOKOWI-JK JALAN PERUBAHAN UNTUK INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN. MENEGUHKAN KEMBALI JALAN IDEOLOGIS YAITU MENJALANKAN SECARA KONSEKUEN PANCASILA 1 JUNI 1945 DAN TRISAKTI.
  • 6. Dalam konteks desa, jalan ideologis yang dipilih Jokowi- JK diwujudkan dengan dedikasi pada upaya memberdayakan Desa dengan penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama yaitu: 1. pengawalan implementasi UU Desa secara 6 sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. 2. pemastian berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa. 3. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan
  • 7. 4. pemastian redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) 7 dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa, berjalan secara efektif. 5. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan regulasi baru tentang share-holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam. 6. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat. 7. pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan. 8. pelaksanaan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.
  • 8.
  • 9. UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENIMBANG bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 9
  • 10. 10 DEFINISI DESA Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 11. 1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANNYA 2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA 3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT 4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY 5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB 6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM 7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA 9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN 11 TUJUAN PENGATURAN
  • 12. ASAS PENGATURAN DESA 12 UU Desa : Pasal 3 1. rekognisi; 2. subsidiaritas; 3. keberagaman; 4. kebersamaan; 5. kegotongroyongan; 6. kekeluargaan; 7. musyawarah; 8. demokrasi; 9. partisipasi; 10. kesetaraan; 11. pemberdayaan, dan 12. keberlanjutan
  • 13. Asas Rekognisi Asas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan oleh konstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai rekognisi. Rekognisi mencakup pengakuan keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya (cultural justice) serta pengakuan terhadap kemandirian desa. Yang strategis adalah rekognisi terhadap: Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum desa, tradisi dan institusi lokal.
  • 14. ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENGATURAN DESA  Asas subsidiaritas ini menjamin kewenangan lokal berskala Desa  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa berkewajiban memfasilitasi dan membantu desa untuk berdaya mengelola secara mandiri urusan-urusan lokal berskala Desa  Konsekuensinya, segala urusan lokal yang Desa dan yang mampu dikelola sendiri oleh Desa, pelaksananya harus diserahkan kepada desa. Segala urusan lokal berskala Desa yang mampu dikelola sendiri oleh Desa tidak boleh diambil alih dari Desa. 14
  • 15. 15 KEDUDUKAN DESA UU Desa : Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.
  • 17. 17 KEWENANGAN DESA  tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan Kewenangan Desa meliputi: •. PP 72/2005 Pasal 7 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : UU Desa/2013 Pasal 18 d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
  • 18. KEWENANGAN DESA a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan 18 •. oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Self Governing Community Local Self Government
  • 19. 19 BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 DESA HARUS DIPAHAMI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MAMPU HADIR DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI KOMUNITAS DESA YANG MANDIRI
  • 20. TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal • RPJM-Desa dan Strategis Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa RKP-Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama Prinsip Tata Kelola Desa • Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakat an/Adat 20
  • 21.
  • 22. PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA BASIS LEGALITAS BASIS LEGITIMASI PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA BERBASISKAN ATURAN-ATURAN HUKUM POSITIF YANG LEBIH TINGGI PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA BERBASISKAN ASPIRASI MASYARAKAT
  • 23. 23 PEMBATALAN PERDES DAN PERKADES PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 87 Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota
  • 24. KOMUNIKASI POLITIK DEMOKRATIS DI DAERAH OTONOM BIROKRASI : RUANG PUBLIK KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK PERDA BKAD JARING ASMARA RENJA SKPD HEARING MUSRENBANG DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF
  • 25.
  • 26. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PP 43 /2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 94 Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 26
  • 27. 27 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 93 1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. 2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
  • 28. KEUANGAN DAN ASET DESA  PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI : 1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN 2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA 5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD KAB/KOTA. 6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA 7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH  KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB
  • 29. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  ALOKASI ANGGARAN APBN BERSUMBER DARI BELANJA PUSAT DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG BERBASIS DESA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN.  BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP  ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS >>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  • 30. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA PALING SEDIKIT 10% DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
  • 31. ALOKASI DANA DESA BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PALING SEDIKIT 10% DARI DANA PERIMBANGAN (DAU+DBH) YANG DITERIMA KAB/KOTA DALAM APBD SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS > KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA (ADD), PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA
  • 32. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DARI PEMERINTAH YANG DIMANDATKAN UU DESA & TERUS MENERUS Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN ADD (10% DAU + DBH) Alokasi dari APBN (10% dari dana transfer ke Daerah) Baik dana yang bersumber dari DAU + DBH maupun alokasi dari APBN yang diperuntukan untuk desa dialokasikan ke desa melalui kabupaten. 32
  • 33. Provinsi Dana Perimbangan Program/Hibah Kabupaten/ Kota RPJMDes & APBDes Indeks Indikato r Alokasi & Pemanf a-atan SKEMA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DARI PUSAT 1. DAD: 10% dari DAU + DBH 2. 10% dari bagian dari Pajak & Retribusi 3. HIbah Program K/L APBN Dana Transfe ke Daerah KL KEUANGAN DESA PAD es Sumber Lain 33
  • 34. APBDESA PASAL 73 UU DESA  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.  Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
  • 35. PRIORITAS BELANJA DESA PASAL 74 UU DESA  Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.  Kebutuhan pembangunan desa meliputi tetapi tidak terbatas pada: kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
  • 36. 36 BELANJA DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 100 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
  • 37. APB DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 101 1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 37 2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. 4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
  • 38. 38 INFORMASI RENCANA ANGGARAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 102 1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi. 2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. 3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan Prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah. 4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.
  • 39. ASET DESA (PASAL 76 DAN 77)  Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.  Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.  Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.  Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.  Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.  Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.  Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.  Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa 39
  • 41. UU Desa Pasal 78 PEMBANGUNAN DESA  Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.  Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  • 42. UU Desa Pasal 79 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.  Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;  Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) jangka waktu 1 (satu) tahun.  RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.  Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.  Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
  • 43. UU Desa Pasal 80 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.  Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.  Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.  Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.
  • 44. UU DESA PASAL 80 AYAT 4 Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan 44 dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
  • 45. 45 RPJMDESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 117 1. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota. 2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. 3. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. 4. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
  • 46. 46 RPJMDESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 118 2. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 4. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 5. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. 6. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. 7. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
  • 47. 47 TAHAPAN PERENCANAAN DESA 2014 JUNI BPD DESEMBE R MUSDES DALAM PERENCANAAN DESA PEMDES RANCANGAN RKPDESA PEMDES MUSRENBANG DESA PEMDES PERDES RKPDESA PEMDES RANCANGAN APBDESA PEMDES PRIORITAS BELANJA DESA PEMDES 31 DES = PERDES APBDESA
  • 48. PEDUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Penyusunan RPJM Desa Koordinator : Kepala Desa 1.Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 2.Sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 3.Pengkajian Keadaan Desa 4.Musyawarah Desa 5.Penyusunan Rancangan RPJM Desa 6.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
  • 49. PENYUSUNAN RKP DESA Koordinator : Kepala Desa 1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 2. Musyawarah Desa 3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa 4. Penyelarasan Pembangunan Desa dengan Program/Proyek Masuk Desa 5. Review RPJM Desa 6. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 8. Penetapan RKP Desa dg Peraturan Desa sebagai Pedoman Penyusunan APBDesa 9. Perubahan RKP Desa 10.Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
  • 50. 50 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DANA DESA/ALOKASI DANA DESA MUSDES DESA KADE PEMDES BPD R MASYARAK AT ASET DESA PENDAMPING DESA
  • 51. PENGINTEGRASIAN DURKPDESA DENGAN PROGRAM/PROYEK MASUK DESA BIROKRASI : RUANG PUBLIK KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK PERDA musrenbang kecamatan JARING ASMARA RENJA SKPD HEARING MUSRENBANG DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF
  • 52. PENGINTEGRASIAN DURKPDESA DENGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BIROKRASI : RUANG PUBLIK KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK PERDA musrenbang kecamatan JARING ASMARA RENJA SKPD HEARING MUSRENBANG DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF
  • 53. 53 UU SDAESTAU M DEENSGAHA SDAIRTKUA N : PERENCANAAN SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA LOKAL (SDA, TTG, SDM & BUDAYA NUSANTARA)
  • 54. 54 PENUTUP 1. Pembangunan Desa ditempatkan dalam konteks kesejarahan desa-desa di Indonesia 2. Pengembangan kapasitas desa dalam rangka “mengajarkan” pembangunan desa harus mampu menghadirkan proses belajar sosial (belajar melalui praktek-praktek langsung) dalam kerangka kerja UU Desa. 3. Pengintegrasian pembangunan menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat di Desa, yang bersifat kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa dengan kondisi empiris Desa secara multi dimensional.