Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to kewenangan desa tegal gondo.ppt
Similar to kewenangan desa tegal gondo.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
kewenangan desa tegal gondo.ppt
- 1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR AAN BURHANUDIN, S.IP. KASI EVALUASI PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DESA
- 2. DASAR HUKUM 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 2. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 6. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa 7. Permendagri No. 20 Tahun 2018 ttg Pengelolaan Keuangan Desa
- 3. UNDANG-UNDANG TENTANG DESA 1. UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA BAIK DIBIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI 2. UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 3. MEMPERKUAT DESA SEBAGAI ENTITAS MASYARAKAT YANG MANDIRI 4. MENINGKATKAN PERAN APARAT PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN 5. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYRAKAT DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
- 4. KONTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
- 5. KETENTUAN UMUM Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1,
- 6. ARTI DEFINISI Memiliki Kewenangan, yaitu kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum Kesatuan masyarakat hukum artinya sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang dibuat dan berlaku bagi mereka sendiri – (Pengakuan secara substantif tentang kedaulatan desa)
- 7. KEWENANGAN DESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDesa) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA VISI, MISI, PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
- 8. KEWENANGAN DESA KEWENANGAN KEPALA DESA TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- 9. KEWENANGAN DESA PENATAAN KEWENANGAN DESA jenis dan perincian kewenangan Desa kriteria kewenangan Desa Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 5, KEWENANGAN DESA
- 10. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 6, JENIS KEWENANGAN DESA Kewenangan berdasarkan hak asal usul Kewenangan lokal berskala Desa Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- 11. APA ITU KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL ?
- 12. KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlak Penjelasan Pasal 19 (a), UU No. 6 Tahun 2014
- 13. 1. Sistem Organisasi Masyarakat Adat; 2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat; 3. Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat; 4. Pengelolaan Tanah Kas Desa; Dan 5. Pengembangan Peran Masyarakat Desa. PERINCIAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 7, Paling sedikit terdiri atas :
- 14. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 10, KRITERIA KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL Merupakan warisan sepanjang masih hidup Sesuai perkembangan masyarakat Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 15. APA ITU KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA ?
- 16. adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA kewenangan yang lahir karena prakarsa dari desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 19 (b), UU No. 6 Tahun 2014
- 17. 1. pengelolaan tambatan perahu; 2. pengelolaan pasar Desa; 3. pengelolaan tempat pemandian umum; 4. pengelolaan jaringan irigasi; 5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; 7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 9. pengelolaan embung Desa; 10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian. PERINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 8, Paling sedikit terdiri atas :
- 18. 1. sesuai kepentingan masyarakat Desa; 2. telah dijalankan oleh Desa; 3. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; 4. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan 5. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa. KRITERIA KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 11,
- 19. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ?
- 20. kewenangan dalam hal ini tidak bermakna “mengatur”, melainkan bermakna “mengurus” atau mengelola, menjalankan atau melaksanakan. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penugasan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
- 21. Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa Meliputi: • penyelenggaraan Pemerintahan Desa; • pelaksanaan Pembangunan Desa; • pembinaan kemasyarakatan Desa; dan • pemberdayaan masyarakat Desa. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 9,
- 22. CONTOH PENUGASAN KEPADA DESA 1. penerbitan berbagai surat keterangan dan pengantar, 2. distribusi beras sejahtera dan pupuk bersubsidi; 3. pengawasan pencemaran limbah industri; 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan rakyat; 5. pengawasan pencemaran limbah industri
- 23. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas Pelayanan publik bagi masyarakat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 12,
- 24. kewenangan lain dalam hal ini tidak bermakna “mengatur”, melainkan bermakna “mengurus” atau mengelola, menjalankan atau melaksanakan. KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN berbagai undang- undang sektoral yang bersentuhan dengan desa
- 25. Beberapa contoh undang-undang yang memberi penugasan kepada desa UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan: Kabupaten/kota melakukan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menegaskan bahwa pos penyuluhan desa bersifat nonstruktural dan merupakan urusan yang diserahkan kepada desa. Artinya desa membentuk, mengatur, mengelola, membiayai dan membina pos penyuluhan desa
- 26. KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan sesuai dengan prinsip efisiensi mempercepat penyelenggaraan pemerintahan kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 13,
- 27. KEWENANGAN DESA ADAT 1. Penataan kewenangan Desa berlaku mutatis mutandis bagi penataan kewenangan Desa Adat 2. Jenis kewenangan Desa berlaku mutatis mutandis bagi jenis kewenangan Desa Adat. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 15,
- 28. PERINCIAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA ADAT 1. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; 2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; 3. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; 4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; 5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan 7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 16,
- 29. PENYELENGGARAAN HAK ASAL USUL DESA ADAT Paling sedikit, meliputi: 1. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; 2. pranata hukum adat; 3. pemilikan hak tradisional; 4. pengelolaan tanah ulayat; 5. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat; 6. pengelolaan tanah kas Desa Adat; 7. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan 8. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 17,
- 30. Perincian kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa BERLAKU MUTATIS MUTANDIS BAGI DESA ADAT Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 18,
- 31. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 19, KRITERIA KEWENANGAN DESA ADAT BERDASARKAN HAK ASAL-USUL adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat hak sosial budaya masyarakat Desa Adat sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 32. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa dan kriteria kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa, dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang- undangan BERLAKU MUTATIS MUTANDIS BAGI DESA ADAT Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 18,
- 33. TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat, paling sedikit memuat: 1. jenis kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat; 2. kriteria kewenangan Desa dan Desa Adat; 3. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat; 4. evaluasi dan pelaporan pelaksananan kewenangan Desa dan Desa Adat; 5. pendanaan. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 21, Menyusun rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul / lokal skala desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- 34. Lanjutan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota DIKONSULTASIKAN kepada Gubernur Gubernur dalam melakukan KONSULTASI atas Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian daftar kewenangan Desa BERKOORDINASI dengan Menteri Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 22, Hasil koordinasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota. TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi
- 35. Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat Peraturan Desa sebagaimana dimaksud sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 23, TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT