1. PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN PANJALU
DESA PANJALU
Jalan Raya Panjalu Nomor 412 Telepon (0265) 450052 Pos 46264
PANJALU
Draf
RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DESA PANJALU
KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
YANG BERSUMBER DARI TEMPAT ZIARAH NUSA GEDE PANJALU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS,
Menimbang : a. bahwa Tempat Ziarah Nusa Gede Panjalu adalah
merupakan tempat tujuan masyarakat untuk berziarah
karena didalamnya terdapat Pemakaman para leluhur
masyarakat Desa Panjalu yang perlu uintuk dihormati dan
dilestarikan keberadaannya;
b. bahwa Tempat Ziarah Nusa Gede sebagaimana dimaksud
huruf a merupakan Sumber Pendapatan Asli Desa Panjalu
yang diperoleh dari Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa
Panjalu melalui keikutsertaan masyarakat dan kerjasama
yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung
unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga
dan/atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk
memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun
berkelangsungan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan besama baik material maupun spiritual;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas dan melaksanakan
ketentuan pasal 33 Bab VI Peraturan Desa Panjalu tentang
Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman
Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga yang Bersumber dari
Tempat Ziarah Nusa Gede;

2. 2 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
139);
7. Peraturan Desa Panjalu Nomor 1 tahun 2013 tentang
Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa;
8. Peraturan Desa Panjalu Nomor 2 tahun 2009 tentang
Sumber Pendapatan Desa Panjalu;
9. Peraturan Desa Panjalu Nomor tahun 2009 tentang
Kekayaan Desa Panjalu.

3. 3 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013
3
KEPALA DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PANJALU TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DI NUSA GEDE
.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Panjalu.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Panjalu Kecamatan
Panjalu Kabupaten Ciamis
3. Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
4. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan
perorangan di luar pemerintahan desa.
6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga
kepada Pemerintah Desa secara iklas dan tidak mengikat,
yang diperoleh pihak ketiga secara sah dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dalam bentuk uang atau yang disamakan
dengan uang dan atau barang bergerak maupun barang
tidak bergerak.
7. Sumbangan Pihak Ketiga di Nusa Gede adalah pemberian
sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa
Panjalu yang bersumber dari Tempat Ziarah Nusa Gede.
8. Ziarah adalah kunjungan ketempat yang dianggap keramat
atau mulia (makam) untuk sambil/berkirim doa;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari
kegitan tersebut yang dilakukan secara sukarela bersifat
sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
10. Alokasi Khusus adalah pembagian hasil perhitungan
bersifat khusus berdasarkan asal usul dan adat istiadat
yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Yayasan Boros Ngora.

4. 4 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013
4
11. Yayasan Boros Ngora adalah sebuah yayasan
............................... yang ditetapkan oleh desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
BAB II
KETENTUAN SUMBANGAN
Pasal 2
(1) Pemerintah Desa Panjalu dapat menerima sumbangan dari
Pihak Ketiga yang bersumber dari tempat Ziarah Nusa
Gede Panjalu.
(2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
bebas dari segala beban, tuntutan, dan kewajiban apapun.
(3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan Pemerintah Desa, seperti pembayaran pajak,
dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menjadi ikatan terhadap Pemerintah Desa.
Pasal 3
Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan desa.
BAB III
KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN
Pasal 4
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari
tempat Ziarah Nusa Gede harus memperoleh persetujuan
terlebih dahulu dari Badan Permusyawaratan Desa.

5. 5 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013
5
BENTUK SUMBANGAN
Pasal 5
(1) Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari tempat
Ziarah Nusa Gede dapat berbentuk uang atau yang
disamakan dengan uang dan atau barang-barang bergerak
ataupun tidak bergerak.
(2) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sepenuhnya
kewenangan Pihak Ketiga.
(3) Bentuk sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal 5, diantaranya :
a. Kotak amal pembangunan;
b. Kotak amal juru kunci (kuncen);
c. Penghasilan dari buku tamu atau buku pendaftaran
(registrasi);
d. Sumber pendapatan sumbangan lainnya yang sah.
BAB IV
PELAKSANAN DAN TATA CARA
PENERIMAAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN HASIL
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
Pasal 6
(1) Pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang
bersumber dari Tempat Ziarah Nusa Gede dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa.
(2) Pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf
d dilaksanakan oleh petugas dan/atau Pengelola Nusa
Gede yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan disetorkan
kepada Sekretariat Desa.
(3) Pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh
juru kunci (kuncen) yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan
tidak disetorkan ke sekretariat desa melainkan sepenuhnya
menjadi hak juru kunci (kuncen) yang bersangkutan.
(4) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud ayat (1), pasal 6 ini harus diikuti dengan Berita
Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa
dan Pihak Ketiga.
(5) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud ayat (2) pasal 6 ini harus dikuti dengan Berita
Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh pihak unsur

6. 6 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013
6
Pemerintah Desa , unsur BPD , unsur Pengelola dan/atau
Petugas yang ditunjuk Kepala Desa dan unsur Yayasan
Boros Ngora.
Pasal 7
Tata cara penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada
Desa diatur sebagai berikut:
a. Penyumbang memberikan pernyataan kesanggupan untuk
memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa;
b. Penyumbang datang ke Kantor Desa untuk menyerahkan
sumbangan dan Pemerintah Desa memberikan bukti
penyerahan sumbangan;
c. Penyumbang dapat memberikan sumbangannya
disesuaikan dengan kondisi yang ada di Desa Panjalu.
Pasal 8
Tata cara Penarikan hasil sumbangan sebagaimana dimaksud
pasal 6 ayat (2) adalah :
a. Kepala Desa memerintahkan kepada petugas dan/atau
pengelola untuk melaksanakan penerimaan hasil
sumbangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
b. Petugas dan/atau Pengelola meyerahkan hasil penerimaan
kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilaksanakan
penghitungan hasil penerimaan sumbangan yang
disaksikan oleh unsur pemerintah desa, unsur BPD dan
unsur Yayasan Boros Ngora.
c. Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud
pasal 8 huruf b selanjutnya dibuatkan Berita Acara
Penerimaan yang ditandatangani oleh Petugas dan/atau
Pengelola, unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan unsur
Yayasan Boros Ngora.
Pasal 9
(1) Semua hasil penerimaan dari Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud pasal 6 ayat (2) selanjutnya dilaksanakan
penghitungan dan pembagian bagi hasil kepada pihak
yang terkait yaitu :
a. bagian Pemerintah Desa Panjalu : 50 % ;
b. bagian Alokasi Khusus : 25 %;
c. biaya operasional : 25 %.
(2) Hasil penghitungan dan bagi hasil sebagaimana dimaksud
pasal 9 ayat (1) selanjutnya dibuatkan Berita Acara yang
ditandatangani oleh para pihak.

7. 7 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013
7
BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 8
Semua hasil penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga yang
menjadi sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbentuk uang atau yang
disamakan dengan uang disetorkan sepenuhnya ke kas desa
dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa secara bruto.
Pasal 9
(1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak
maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Desa
melalui Sekretariat Desa selanjutnya dicatat dalam
inventaris.
(2) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi kekayaan desa dan pengelolaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PLNUTUP
Pasal 10
Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala
Desa yang mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga Yang Bersumber dari
Tempat Ziarah Nusa Gede Panjalu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33
(1) Peraturan Kepala Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga yang
bersumber dari Tempat Ziarah Nusa Gede Panjalu yang bertentangan
atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 6 (enam) bulan sejak
diundangkan Peraturan Desa ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

8. 8 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013
8
Pasal 34
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalm Lembaran Desa Panjalu.
Ditetapkan di Panjalu
Pada tanggal 1 Oktober 2013
KEPALA DESA PANJALU
Cap/ttd
R. HARIS RISWANDI
Diundangkan di Panjalu
Pada tanggal ......................... 2013.
SEKRETARIS DESA PANJALU
DANI HAMDANI
LEMBARAN DESA PANJALU
TAHUN 2013 NOMOR ......