Dokumen tersebut menjelaskan struktur lembaga negara Republik Indonesia yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta tugas dan fungsinya. Lembaga legislatif berfungsi membuat undang-undang, lembaga eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang, dan lembaga yudikatif berfungsi mengawal pelaksanaan undang-undang.

1. 1. STRUKTUR LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Majelis permusyawaratan ( MPR ) merupakan lembaga Negara dalam ketatanegaraan
Republik lndonesia, yg terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotadewan
perwakilan rakyat. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada
anggota MPR yg baru mengucapakan janji atau sumpah.
Tugas dan wewenang, hak Tugas MPR antara lain :
Mengubah dan menetapkan undang-undang Dasar 1945
Melantik presiden dan wakil presiden yg secara sah dipilih dalam pemilihan umum.
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi untuk mengganti atau
memberhentikan presiden atau wakil prresiden dalam masa jabatannya.
Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
Memilih wakil presiden dari 2 orang yg diajukan oleh presiden apabila terjadi kekosongan
jabatan wakil presiden.
Memilih presiden dan wapres apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa
jabatannya.
Majelis permusyawaratan Rakyat juga memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal
UUD, menentukan sikap dan pilihan pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ( LEGISLATIF )
Merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaaan membentuk undang
undag. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota
partai politik peserta pemilihan umum, yg dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Masa
jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada anggota DPR yg baru
mengucapkan sumapah/janji.
Tugas dan wewenang DPR antara lain :
Membentuk undang undang yg dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.
Membahasa dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah penggantu UU.
Menerima dan membahas usulan RUU yg di ajukan DPD yg berkaitan dengan bidang tertentu
dan mengikut sertakannya dalam pembahasan.
Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
Memilih anggota badan pemeriksa keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan
Negara yg di sampaikan oleh badan pemeriksa keuangana.
Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota
komisi yudisisal.
Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yg di usulkan KY untuk ditetapkan menjadi
Hakim Agung oleh presiden.
Memilih tiga orang calon anggota Hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden
untuk ditetapkan.
Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan
duta Negara lain dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesty dan abolisi.
Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian,
dan perjanjian dengan Negara lain.
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Merupakan lembaga Negara dalam system ketatanegaraan republic Indonesia yg merupakan
wakil-wakil propinsi dan dipilih melalui pemilihan umum.
Fungsi DPD yaitu :
Pengajuan usul, ikut dlam pembahasan dan member pertimbangan yg berkaitan dengan
bidang legislasi tertentu.
Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.
Tugas dan wewenang DPD antara lain :

3. Mengajukan kepada DPR rancangan UU yg berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yg berkaitan dengan pertimbangan
keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU itu.
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan.
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yg berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat
pertimbangan bagi DPR tentang RUU ygberkaitan dengan APBN.
Anggota DPD juga memilik hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak
imunitas, serta haj protokoler.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ( EKSEKUTIF )
wewenang, kewajiban dan presiden antara lain :
Memegang kekuasan pemerintah menurut UUD.
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,laut, dan Angkatan Udara.
Mengajukan rancangan UU kepda DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU
Menetapkan peraturan pemerintah
Mengangkat dan memberhentikan mentri mentri
Menyatakan perang, membuat perdamian, dan perjanjian dengan Negara lain dengan
persetujuan DPR.
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR Menyatakan keadaan
bahaya
Mengangkat duta dan konsul dalam mengangkat duta, presiden memerhatikian pertimbangan
DPR
Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Memberi grasi, rehabilitas,dengan memperhatikan pertimbangan Mahkama Agung.
Memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Memb eri gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya yg di atur dengan UU
Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yg dipilih DPR dengan memperhatiakan
pertimbangan DPD

4. Menetapakan Hakim Agung dari calon yg diusulkan oleh komisi yudisial dan Mahkamah
Agung
Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR.
MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung memiliki 5 fungsi pokok yaitu peradilan, pengawasan, mengatur, nasihat
dan administrative.
Fungsi Peradilan
Sebagai pengadilan tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina
keseragaman dalam penerapan hokum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar
UU diseluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil.
MA, berwewenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Semua
sengketa tentang kewenangan mengadili terdapat pada pasal 28, 29 ,30, 31, 32, 33, 34
Undang undang MA no.14 tahun !985. semua sengketa yg timbul karena perampasan kapal
asin g ada muatannya oleh kapal perang. Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan
peraturan yg berlaku pasa 33, 78 Undang undag.
Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materi yaitu wewenang menguji atau
menilai secara materi peraturan perundang undangan dbawah UU tentang hal apakakah suatu
peraturan ditinjau pasal 31 UU no.14 tahun 1985.
Fungsi Pengawasan
MA, melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan
dengan tujuan agar peradilan dilakukan pengadilan pengadilan diselenggarakan dengan
seksama dan wajar, sederhana, cepat, biaya ringan tanpa mengurangi kebebasab hakim.
Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan.
Tugas para hakim meminta keterangan tentang hal hal yang bersangkutan dengan teknis
peradilan serta member peringatan, teguran tanpa mengurangi kebebasan hakim, menyangkut
peadilan terdapat pada pasal 36 UU MA no.14 tahun 1985.
Fungsi Nasehat
MA, memberikan nasehat kepada presiden dan wakil presiden selaku kepala Negara dalam
rangka pemberian atau penolakan grasi.
MA, berwenang meminta keterangan dari dan member petunjuk kepada pengadila disemua
lingkungan peradilan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pada pasal 38 no 14 tahun 1985.
Fungsi Administratif
Peradilan umum, agama, militer, tata usaha Negara. Tedapat apda pasal 10 ayat 1 Undang
undang no.14 tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan financial sampai saat ini
berada di bawah MA.
MA, berwenang mengatur tugas dan tanggung jawab semua organisasi dan tata kerja
kepaniteran pangadilan.

5. MAHKAMAH KONSTITUSI
Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain :
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusan bersifat final.
Menguji undang undang terhadap UUD
Memutuskan sengketa wewenang lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
Memutuskan pembubaran parpol
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945.
KOMISI YUDISIAL
Komisi yudisial adalah lembaga yg dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yg berfungsi
mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
Tugas dan wewenang komisi yudisial antara lain :
Mengusulkan calon hakim agung kepada dewan perwakilan rakyat, untuk kemudian
mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
Mengawasi perilaku hakim
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Merupakan lembaga Negara yg bebas dan mandiri dan memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, kemudian hasil
pemeriksanaan keuangan negar diserahkan kepada DPR, DPD , DPRD. Anggota BPK dipilih
oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbnagan dewan perwakilan
daerah dan diresmikan oleh presiden.
Permusan dan pengevaluasian rencana aksi pusdiklat dengan mengidentifikasi indicator
kinerja BPK
Perumusan rencana kegiatan
Pelaksanaan hubungan kerja
Pelaksanaan kegiatan lain
Pelaporan hasil kegiatannya secara berkala
KPK
Fungsi KPK antara lain :
Koordinasi engan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi.
Supervisi terhadap instansi yg berwewenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi.
Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuturan.
MElakukan tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi

6. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara wewenang KPK.
Wewenang KPK antara lain :
Mengkoordinasikan penyelidikan penyidikan .
Menetapkan system pelapisan dalam kegiatan pemberantasan.
Meminta informasi.
Melaksanakan pertemuan.
Meminta laporan instansi.
HAM
Fungsi komnas HAM antara lain :
Melaksanakan pengkajian.
Melaksanakan penelitian.
Penyuluhan.
Pemantauan.
Mediasi hak asasi siatas yg berhak.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif “
Pemikiran tentang pemisahan kekuasaan dipengaruhi oleh teori John Locke (1632-
1704) seorang filosof Inggris yang pada tahun 1690 menerbitkan buku “Two Treties on Civil
Government”. Dalam bukunya itu John Locke mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan
di dalam Negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masing berdiri sendiri,
yaitu kekuasaan legislative (membuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan
Undang-Undang atau yang merupakan fungsi pemerintahan) dan kekuasaan federatif
(keamanan dan hubungan luar negeri).
Negara republik indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan
yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (distribution of
power) antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-llembaga negara tidaklah di
adakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.
Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika.
Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki
kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu :
1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).
2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif
adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur
yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

7. Diatas itu merupakan penjabaran dari tugas pokok dari tiap-tiap lembaga yang ada di
Indonesia. Berikut ini merupakan penjelasan secara jelas tentang fungsi-fungsi dari ketiga
tersebut :
1. Fungsi-fungsi legislatif
Di Negara Indonesia lembaga legislatif lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga
negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih
berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di
tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD
kabupaten/kota.
Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:
a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100
orang;
c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak- banyaknya 50
orang.
Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu
kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota
DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung
dalam sidang paripurna DPR.
Lembaga negara DPR yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi berikut
ini :
1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap
pemerintahan yang menjalankan undang-undang.
DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut.
1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan
masyarakat.
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan
tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. 3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap
kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri
disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak
interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-
komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.
2. Fungsi-fungsi eksekutif
Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief
of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepala
suatu negara, simbol suatu negara. Di Indonesia sendiri lembaga eksekutif dipegang penuh
oleh seorang presiden.
Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden
mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan
sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya
amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah
amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil
presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh
ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan
pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan
pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara
sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu.
Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah
kedutaan besar kita.
3. menerima duta dari negara lain
4. memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia
atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.
Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk
menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden
sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

9. 1. memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
2. berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
3. menetapkan peraturan pemerintah
4. memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan
peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
5. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi
hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang
yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.
6. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah
pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-
tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.
Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan
panglima tertinggi angkatan perang.
Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan
persetujuan DPR
2. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
3. menyatakan keadaan bahaya.
3. Fungsi-fungsi yudikatif
Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi
atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam
daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law
(perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar
penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara);
International law (perjanjian internasional).
1. Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di
Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi
(tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya
diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh
Pengadilan Agama.
2. Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika
individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau
keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

10. 3. Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara,
biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.
4. International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu
negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3. Tugas Presiden, DPR, MPR, MA, MK, BPK, DPD
1. Tugas Presiden :
 Memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA
 Menetapkan peraturan pemerintah
 Memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR
 Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD
 Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, dan udara
 Mengangkat dan memberhentikan menteri
 Mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR
 Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR
 Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda penghargaan lainya
 Menyatakan keadaan bahaya
2. Tugas DPR
 Menetapkan APBN bersama presiden
 Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan KY
 Memilih anggota BPK
 Memilih 3 calon hakim konsitusi
 Menyerap, menghimpun, dan minindaklajuti aspirasi rakyat
 Memberikan pertimbangan kepada presiden atas amnesti dan abolisi
 Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta
 Melaksanakan pengawasan dalam pelakasanaan UU, APBN serta kebijakan
pemerintah
3. Tugas MPR
 Mengubah dan menetapkan UUD
 Melantik presiden dan wakil presiden
 Melantik Wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti
 Memilih dan melantik wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila
wakil presiden berhenti
 Memilih dan melantik wakil presiden dan presiden apabila keduanya berhenti.
4. Tugas DPD
 Mengajukan UU yang berkaitan dengan daerah
 Memberi pertimbangan RAPBN
 Ikut merancang UUD
 Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan
membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
 Melakukan pengawasan atas undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

11. 5. Tugas MA
 Kewenangan pengadilan pada tingkat kasasi
 Mengajukan 3 orang anggota hakim konsitusi
 Memberkian pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden
6. Tugas MK
 Memutuskan pembubaran partai
 Memutuskan perselisihan hasil pemilu
 Mengadili pada tingkat [pertama untuk menguji UU terhadap UUD
7. Tugas BPK
 Memilihara transparasi keuangan
 Memeriksa dimana uang negara disimpan
 Memeriksa pengguanaan APBN
8. Tugas KY
 Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung
kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan
 Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
 Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama
dengan Mahkamah Agung
 Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH)
9. Tugas BPD
 Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di
desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 Memegang aspirasi yang diterima dan masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat
atau instansi yang berwenang.
 Bersama-sama pemerintah desa membentuk peraturan desa.
 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana
perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
10. Tugas DPRD
 Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah
 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten
 Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala
Daerah; (catatan bagian hukum)
 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan