Your SlideShare is downloading. ×
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Struktur lembaga negara republik indonesia

304

Published on

Published in: Engineering
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
304
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1. STRUKTUR LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Majelis permusyawaratan ( MPR ) merupakan lembaga Negara dalam ketatanegaraan Republik lndonesia, yg terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotadewan perwakilan rakyat. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada anggota MPR yg baru mengucapakan janji atau sumpah. Tugas dan wewenang, hak Tugas MPR antara lain : Mengubah dan menetapkan undang-undang Dasar 1945 Melantik presiden dan wakil presiden yg secara sah dipilih dalam pemilihan umum. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi untuk mengganti atau memberhentikan presiden atau wakil prresiden dalam masa jabatannya. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Memilih wakil presiden dari 2 orang yg diajukan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Memilih presiden dan wapres apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Majelis permusyawaratan Rakyat juga memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.
  • 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ( LEGISLATIF ) Merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaaan membentuk undang undag. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yg dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada anggota DPR yg baru mengucapkan sumapah/janji. Tugas dan wewenang DPR antara lain : Membentuk undang undang yg dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Membahasa dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah penggantu UU. Menerima dan membahas usulan RUU yg di ajukan DPD yg berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. Memilih anggota badan pemeriksa keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan Negara yg di sampaikan oleh badan pemeriksa keuangana. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisisal. Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yg di usulkan KY untuk ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh presiden. Memilih tiga orang calon anggota Hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta Negara lain dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesty dan abolisi. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. DEWAN PERWAKILAN DAERAH Merupakan lembaga Negara dalam system ketatanegaraan republic Indonesia yg merupakan wakil-wakil propinsi dan dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi DPD yaitu : Pengajuan usul, ikut dlam pembahasan dan member pertimbangan yg berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu. Tugas dan wewenang DPD antara lain :
  • 3. Mengajukan kepada DPR rancangan UU yg berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yg berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU itu. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yg berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU ygberkaitan dengan APBN. Anggota DPD juga memilik hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta haj protokoler. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ( EKSEKUTIF ) wewenang, kewajiban dan presiden antara lain : Memegang kekuasan pemerintah menurut UUD. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,laut, dan Angkatan Udara. Mengajukan rancangan UU kepda DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU Menetapkan peraturan pemerintah Mengangkat dan memberhentikan mentri mentri Menyatakan perang, membuat perdamian, dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR Menyatakan keadaan bahaya Mengangkat duta dan konsul dalam mengangkat duta, presiden memerhatikian pertimbangan DPR Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR Memberi grasi, rehabilitas,dengan memperhatikan pertimbangan Mahkama Agung. Memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR Memb eri gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya yg di atur dengan UU Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yg dipilih DPR dengan memperhatiakan pertimbangan DPD
  • 4. Menetapakan Hakim Agung dari calon yg diusulkan oleh komisi yudisial dan Mahkamah Agung Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR. MAHKAMAH AGUNG Mahkamah Agung memiliki 5 fungsi pokok yaitu peradilan, pengawasan, mengatur, nasihat dan administrative. Fungsi Peradilan Sebagai pengadilan tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hokum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar UU diseluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil. MA, berwewenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili terdapat pada pasal 28, 29 ,30, 31, 32, 33, 34 Undang undang MA no.14 tahun !985. semua sengketa yg timbul karena perampasan kapal asin g ada muatannya oleh kapal perang. Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan yg berlaku pasa 33, 78 Undang undag. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materi yaitu wewenang menguji atau menilai secara materi peraturan perundang undangan dbawah UU tentang hal apakakah suatu peraturan ditinjau pasal 31 UU no.14 tahun 1985. Fungsi Pengawasan MA, melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan dengan tujuan agar peradilan dilakukan pengadilan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, sederhana, cepat, biaya ringan tanpa mengurangi kebebasab hakim. Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan. Tugas para hakim meminta keterangan tentang hal hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta member peringatan, teguran tanpa mengurangi kebebasan hakim, menyangkut peadilan terdapat pada pasal 36 UU MA no.14 tahun 1985. Fungsi Nasehat MA, memberikan nasehat kepada presiden dan wakil presiden selaku kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. MA, berwenang meminta keterangan dari dan member petunjuk kepada pengadila disemua lingkungan peradilan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pada pasal 38 no 14 tahun 1985. Fungsi Administratif Peradilan umum, agama, militer, tata usaha Negara. Tedapat apda pasal 10 ayat 1 Undang undang no.14 tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan financial sampai saat ini berada di bawah MA. MA, berwenang mengatur tugas dan tanggung jawab semua organisasi dan tata kerja kepaniteran pangadilan.
  • 5. MAHKAMAH KONSTITUSI Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain : Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusan bersifat final. Menguji undang undang terhadap UUD Memutuskan sengketa wewenang lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Memutuskan pembubaran parpol Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945. KOMISI YUDISIAL Komisi yudisial adalah lembaga yg dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yg berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Tugas dan wewenang komisi yudisial antara lain : Mengusulkan calon hakim agung kepada dewan perwakilan rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Mengawasi perilaku hakim BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Merupakan lembaga Negara yg bebas dan mandiri dan memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, kemudian hasil pemeriksanaan keuangan negar diserahkan kepada DPR, DPD , DPRD. Anggota BPK dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbnagan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden. Permusan dan pengevaluasian rencana aksi pusdiklat dengan mengidentifikasi indicator kinerja BPK Perumusan rencana kegiatan Pelaksanaan hubungan kerja Pelaksanaan kegiatan lain Pelaporan hasil kegiatannya secara berkala KPK Fungsi KPK antara lain : Koordinasi engan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Supervisi terhadap instansi yg berwewenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuturan. MElakukan tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi
  • 6. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara wewenang KPK. Wewenang KPK antara lain : Mengkoordinasikan penyelidikan penyidikan . Menetapkan system pelapisan dalam kegiatan pemberantasan. Meminta informasi. Melaksanakan pertemuan. Meminta laporan instansi. HAM Fungsi komnas HAM antara lain : Melaksanakan pengkajian. Melaksanakan penelitian. Penyuluhan. Pemantauan. Mediasi hak asasi siatas yg berhak. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif “ Pemikiran tentang pemisahan kekuasaan dipengaruhi oleh teori John Locke (1632- 1704) seorang filosof Inggris yang pada tahun 1690 menerbitkan buku “Two Treties on Civil Government”. Dalam bukunya itu John Locke mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan di dalam Negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu kekuasaan legislative (membuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan Undang-Undang atau yang merupakan fungsi pemerintahan) dan kekuasaan federatif (keamanan dan hubungan luar negeri). Negara republik indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (distribution of power) antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-llembaga negara tidaklah di adakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya. Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu : 1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. 3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
  • 7. Diatas itu merupakan penjabaran dari tugas pokok dari tiap-tiap lembaga yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan penjelasan secara jelas tentang fungsi-fungsi dari ketiga tersebut : 1. Fungsi-fungsi legislatif Di Negara Indonesia lembaga legislatif lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut: a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang; b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang; c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak- banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi berikut ini : 1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. 2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut. 1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. 2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • 8. 3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi- komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. 2. Fungsi-fungsi eksekutif Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepala suatu negara, simbol suatu negara. Di Indonesia sendiri lembaga eksekutif dipegang penuh oleh seorang presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut: 1. membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita. 3. menerima duta dari negara lain 4. memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:
  • 9. 1. memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 2. berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR 3. menetapkan peraturan pemerintah 4. memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa 5. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya. 6. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan- tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut: 1. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR 2. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 3. menyatakan keadaan bahaya. 3. Fungsi-fungsi yudikatif Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional). 1. Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama. 2. Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
  • 10. 3. Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. 4. International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 3. Tugas Presiden, DPR, MPR, MA, MK, BPK, DPD 1. Tugas Presiden :  Memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA  Menetapkan peraturan pemerintah  Memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR  Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD  Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, dan udara  Mengangkat dan memberhentikan menteri  Mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR  Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR  Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda penghargaan lainya  Menyatakan keadaan bahaya 2. Tugas DPR  Menetapkan APBN bersama presiden  Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan KY  Memilih anggota BPK  Memilih 3 calon hakim konsitusi  Menyerap, menghimpun, dan minindaklajuti aspirasi rakyat  Memberikan pertimbangan kepada presiden atas amnesti dan abolisi  Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta  Melaksanakan pengawasan dalam pelakasanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah 3. Tugas MPR  Mengubah dan menetapkan UUD  Melantik presiden dan wakil presiden  Melantik Wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti  Memilih dan melantik wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila wakil presiden berhenti  Memilih dan melantik wakil presiden dan presiden apabila keduanya berhenti. 4. Tugas DPD  Mengajukan UU yang berkaitan dengan daerah  Memberi pertimbangan RAPBN  Ikut merancang UUD  Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.  Melakukan pengawasan atas undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah
  • 11. 5. Tugas MA  Kewenangan pengadilan pada tingkat kasasi  Mengajukan 3 orang anggota hakim konsitusi  Memberkian pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden 6. Tugas MK  Memutuskan pembubaran partai  Memutuskan perselisihan hasil pemilu  Mengadili pada tingkat [pertama untuk menguji UU terhadap UUD 7. Tugas BPK  Memilihara transparasi keuangan  Memeriksa dimana uang negara disimpan  Memeriksa pengguanaan APBN 8. Tugas KY  Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan  Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim  Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung  Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 9. Tugas BPD  Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.  Memegang aspirasi yang diterima dan masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.  Bersama-sama pemerintah desa membentuk peraturan desa.  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa. 10. Tugas DPRD  Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten  Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah  Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

×