Makalah Pendidikan Kewarganegaraan

1. 1
TUGAS SOFTSKILL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB I
Disusun Oleh:
RIKA HARIANY
16412370
Dosen Pembimbing:
INA HELIANY, SH., MH.
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
2014

2. 2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI...................................................................................................................................1
BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................1
1.1. Latar Belakang.............................................................................................................1
1.2. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan...................................................................2
1.3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan..............................................................................3
1.4. Tinjauan Pustaka………...............................................................................................4
BAB II PERMASALAHAN...............................................................................................11
BAB III PEMBAHASAN………………………………………………………………………12
3.1. Konsep dan bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan Negara.....................................12
3.2. Perkembangan pendidikan pendahuluan bela Negara.........................................................18
3.3. Hak Asasi Manusia………………………………………………………………………….19
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................................22

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan
pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan
kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter
yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan kehidupankenegaraan
Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan reformasi,
serta perubahan Undang-undang termasuk amandemen UUD 1945 serta Tap MPR
NO.XVIII/MPR/1998, yang menetapkan mengembalikan kedudukan Pancasila pada kedudukan
semula, sebagai dasar filsafat Negara. Hal ini menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam,
akibatnya akhir-akhir ini bangsa Indonesia menghadapi krisis ideologi.Dampak yang cukup
serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masalampau. Dewasa ini banyak
kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label
politik Orde Baru sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan
mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan
ideologi Pancasila pada era Reformasi dewasa ini akan sangat berakibat fatal bagi bangsa
Indonesia yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang kemudian pada
gilirannya akanmengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina,
dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak dahulu.Oleh karena itu, agar kalangan
intelektual terutama mahasiswa sebagai calon pengganti pemimpin bangsa di masa mendatang
memahami makna serta kedudukan Pancasilayang sebenarnya maka harus dilakukan suatu kajian
yang bersifat ilmiah. Berhubung banyaknya bahasan yang mencakup Pancasila maka penulis
hanya membahas Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Ideologi bangsa Indonesia.
1.2. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
1. UUD 1945
a. Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita, tujuan dan aspirasi Bangsa
Indonesia tentang kemerdekaanya).
b. Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan Warganegara di dalam hukum dan pemerintahan.

4. 4
c. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban Warganegara dalam upaya bela negara.
d. Pasal 30 (1), hak dan kewajiban Warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
e. Pasal 31 (1), hak Warganegara mendapatkan pendidikan.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu
Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
1.3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/ DIKTI/ Kep/ 2006, tujuan pendidikan
kewarganegaraan adalahdirumuskan sebagai visa, misi dan kopetensisebagai berikut.Visi
pendidikan kewarganegaraan di perguran tinggiadalah merupakan sumber nilai dan pedoman
dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, gunamengantarkan mahasisiwa
memantapkan kepribadianya sebagai manusia seutuhnya.Misi pendidikan kewarganegaraan di
perguruan tinggi adalah untuk membantumahasiswa memantapkan kepribadianya, agar secara
konsisten mampu mewujudkannilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air
dalam menguasai,menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
dengan rasatanggung jawab dan bermoral.
Berdasarkan pendapat para ahli maupun dari pengertian secara umum hingga mendetail untuk
menambah pengetahuan maupun wawasan.
Menurut Branson (1999:7) tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan
bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian,
dan nasional. Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan
kompetensi sebagai berikut:
a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-
karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

5. 5
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10) adalah
sebagai berikut:
a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan
Nasional, yaitu : “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan
dan kebangsaan”.
b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat
kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan
kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan
pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku
yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah :
Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara
yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.
Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan
seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan
serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui
pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu
berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta
perbaikan masyarakat.
Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik,
yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan
negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” (Somantri, 2001:279).
Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa
diharapkan:
a. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar
ideologi dan pandangan hidup negara RI.

6. 6
b. Melek konstitusi (UUD NRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara RI.
c. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas.
d. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya
dengan penuh keyakinan dan nalar.
Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, Tujuan negara mengembangkan
Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be
good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics inteliegence) baik
intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab
(civics responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat saya
simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep
Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang
ingin dicapai setelah pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan
generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
1.4 Tinjauan Pustaka
Dalam konteks kata hak dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu hak dan kewajiban. Dari
masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. Menurut Prof. Dr. Notonegoro
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu
maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai
dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus pihak yang
menerimannya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak bisa berarti sesuatu yang
mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri contohnya hak
mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita
sendiri, kalau memang menganggap bahwa pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akan
senagtiasa akan belajar atau sekolah atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap itu
tidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu.
Kata yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr.
Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau

7. 7
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya
dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu
yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan
kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lain
kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Penentuan
warga Negara Indonesia. Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara? Setiap
negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam
menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan
berdasarkan kelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan perkawinan.
Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas
ius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya
negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah.
a. Asas Ius Soli: Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari
tempat dimana orang tersebut dilahirkan.
b.Asas Ius Sanguinis: Asas yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan
beradasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan
kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakupa asas kesatuan
hukum dan asas persamaan derajat:
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang
tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama,
suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah
kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri
adalah sama dan satu.
b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan
status kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan
sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika
belum berkeluarga. Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan
asas yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara
tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh
menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.

8. 8
Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem
kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah
munculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak
memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki
kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk
orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2)
Warga Negara Indonesia
Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara . ketentuan tersebut
tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan undang-undang sebagai warga negara
2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang
Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara
Indonesia adalah :
a. Orang-orang bangsa Indonesia asli
b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara
Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan
Republik Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa
kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak
berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

9. 9
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 1 (satu) tahun
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. Asas-asas yang dipakai dalam Undang-
Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi :
a. Asas Ius Sanguinis, yiatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarakan
keturunan bukan negara tempat kelahiran
b. Asas Ius Soli scera terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarakan
negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang.
c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap
orang
d. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda
bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
Hubungan warga Negara dengan Negara
Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa
peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang
dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia
antara lain sebagai berikut:
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b. Hak membela Negara
c. Hak berpendapat
d. Hak kemerdekaan memeluk agama
e. Hak mendapatkan pengajaran
f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
g. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan social
h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial
Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :

10. 10
a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
b. Kewajiban membela Negara
c. Kewajiban dalam upaya pertahanan Negara
Selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban
negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara
terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain sebagai berikut :
a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
b. Hak negara untuk dibela
c. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
d. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga Negara
f. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
g. Kewajiban negara memberi jaminan social
h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah
Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945
mencakup berbagai bidang . Bidang –bidang ini antara lain, Bidang politik dan pemerintahan,
sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.
Berdasarkan pertanyaan diatas tentu sebuah hak dan kewajiban warga negara tidak lepas dari
idiologi yang dianut oleh sistem kenegaraan. Landasan utama bangsa indonesia adalah Pancasila.
Tentu saja Pancasila sebagai landasan warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, termsuk
segala mekanisme pemerintahan pemerintahan. Pancasila, menurut Soekarno (2006) sebagai
penggali dijelaskan bahwa Pancasila telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak
terlepas pada revolusi melawan imperialisme di bumi nusantara untuk menyatakan kemerdekaan,
Pancasila sebagai filsafat cita-cita dan harapan segenap bagsa Indonesia. Bahkan pada sila ke
tiga disebutkan “ Persatuan Indonesia “. Hal inilah yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia
memiliki semangat bersatu dari beragam suku bangsa yang berbeda. Perbedaan itu lenyap ketika
mereka menyadari arti persamaan sebagai bangsa Indonesia.
Terlebih semangat persatuan bangsa Indonesia telah dikumandangkangkan pada sumpah
pemuda. Para pemuda bersumpah berbangsa satu, bertanah air satu dan menjunjung bahasa
persatuan.

11. 11
Bukti-bukti yang telah diuraikan ini menunjukan negara Indonesia didirikan atas pondasi
persatuan. Negara yang terdiri dari beragam identitas mampu disatukan atas nama persatruan.
Dengan demikian bersarkan teori yang dinyatakan Geovanni Gentle (Syahrian:2003) bahwa
negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara nasionalis.
Kewajiban Nasionalisme menurut Gentle melalui idealisme murni yang terpengaruh dialektika
Hegel, pada dasarnya individu memiliki kehendak atau ego. Pada tataran subjektif individu
mengenal hubungan antara manusia yang satu dan lainnya. Setelah individu mecapai tahapan roh
objektif, maka terciptalah komunitas. Melalui komunitas beragam ego individu melebur menjadi
sejarah, kebudayaan, bangsa atau peradaban. Inilah yang disebut kesadaran mutlak individu.
Didasarkan tujuan kehidupan bersama dibentuklah negara. Beragam kepentingan individu
dengan meninjau pada teori Gentle, tentu melebur menjadi kepentingan bersama. Negara tidak
mungkin memberikan kepuasan atas setiap kepentingn individu dan beragam kehendak yang
saling bersebragan. Maka demi tujuan utama dibentuknya suatu negara harus terdapat otoritas
negara menentukan pilihan atas beragam kehendak.Dan melalui negara kepentingan-kepentingan
individu telah melebur menjadi kepentingan bersama. Negara ibarat masa depan nasib bersama.
Kepentingan individu adalah kepentingan egois yang menitik beratkan pada kebutuhan pribadi.
Tidak mungkin tanpa ototritas yag kuat sebuah negara mampu mnetukan pilihan yang terbaik
bagi masa depan suatu bangsa. Bila masih terdapat kepentingan-kepentingan egoisme tentu
pembelotan dari tujuan dibentuknya negara. Pada kondisi yang seperti ini harus terdapat
persamaan persepsi atas seluruh warga negara. Warga negara harus rela memberikan loyalitasnya
kepada negara diatas kepentingan pribadi. Karena negara memiliki nilai-nilai kearifan sebagai
pelayan, pelindung dan pengayom bangsanya.
Sebagai warga negara yang baik harus memahami bahwa segala kehendak warga negara yang
melebur dalam lembaga negara adalah kehendak rakyat. Kehendak yang dimulai dari kehendak
individu, berinteraksi dengan konsekuensi identitas mahluk sosial. Maka terbentuklah nilai
komunalitas yang disebut kesadaran objektif, hingga merambah pada kesadaran mutlak.
Artinya hak individu tidak diperbolehkan egois mempengaruhi kepentingan tatanan hidup
bersama atas kepentingan pribadi. Hal ini adalah kenyataan yang tak dapat diingkari.

12. 12
Termasuk pada kenyataan kebijakan pemerintah adalah hasil representasi kepentingan-
kepentingan yang berjalan melalui tatanan sehingga diambil keputusan terbaik. Bukan saja
terbatas kepentingan individu, akan tetapi hasil dari kepentingan banyak individu yang
terakumulasi hubungan mahluk sosial.(Gentile:1928).P
Gagasan yang telah disampaikan oleh Lipman (1922) menjelaskan bahwa opini publik adalah ini
dari pembahasan kebijakan. Hal ini menandakan era keterbukaan. Keberadaan opini publik
berfungsi sebagi beragam pihak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Melalui
jalur non strukturalis, beragam pihak mampu mempengaruhi pemerintahan. Melalui ruang publik
seseorang maupun kelompok memiliki kekuasaan di luar wewenang untuk ikut serta
mempengaruhi kestabilan negara. Bentuk-bentuk lain keberadaan pihak diluar wewenang yang
mampu mempengaruhi negara adalah para borjuis. Melalui ruang publik maupun beragam proses
kekuasaan, kapitalis mampu mempegaruhi keberadaan para pejabat untuk berkonspirasi mencari
keuntungan. Proses pemerintahan yang tidak sehat dan dianggap sebagai rahasia umum ini
menunjukkan kuatnya aktor-aktor yang non legitimasi untuk bergentayangan mendominasi
sebagai tuan-tuan kelompok penekan.(Westergard dan Resler, 1976). Walaupun tidak dapat
disangkal bahwa kapitalis atau pasar sebagai faktor signifikan mempengaruhi kebijakan, akan
tetapi perlu terdapat pembatasan yang jelas antara kepentingan perseorangan sebagai saudagar
dan pelaku birokrat. Permasalahan mendasar pada negara yang memberikan era keterbukaan ini
mewariskan permasalahan mekanisme birokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai kapitalis. Hal
yang banyak terjadi, keberadaan pejabat maupun birokrat tidak lepas dari modal awal untuk
memasuki ranah bagian penyelenggara pemerintahan. Konsekuensi yang terjadi persepsi tugas
kepercayaan negara sebagai harapan masa depan bangsa, menjadi kesempatan berbisnis mencari
keuntungan maksimal. Pada posisi inilah terjadi tumpang tindih antara identitas birokrat dengan
pedagang. Solusi yang diberikan pada kasus ini adalah profesionalisme status. Tidak dibenarkan
adanya kekuasaan yang tidak diimbangi wewenang. Seperti hal yang telah disampaikan oleh
negarawan Jerman Adolf Hitler (2008) dalam bukunya Mein Kamf; seseorang yang terkuatlah
yang pantas menjadi pemimpin. Ini menafsirkan bahwa keberadaan aktor-aktor yang memiliki
kekuasan menjadikan permasalahan baru. Aktor-aktor tersebut mampu menjadikan kondisi
negara tidak sehat. Idealisme para birokrat tercemari oleh proses yang legal maupun ilegal.

13. 13
Wabah kapitalis terjadi melalui beragam aktifitas kebebasan beragam pihak melalui ruang
publik. Maka tindakan-tindakan aktor-aktor tersebut menjadikan provokasi yang berlanjut
kepada distabilitas dan intgrasi. Hal lain yang terjadi dari kebebasan tersebut adalah beragam
kelompok kepentingan yang terakumulasi dalam beragam kalangan; baik kapitalis NGO, CSO
dan birokratis terjadi persaingan dalam rangka kepentingan pribadi atau kelompok.
Akibat dari sistem yang terjaga ini menjadikan rakyat sebagai korban kapitalis. Tujuan negara
sebagai lembaga yang menaungi rakyat menjadi ajang persaingan kepentingan. Tentu berakibat
pada lepasnya kewajiban sebagai warga negara yang baik, yang memberikan pengabdiannya
kepada negara.

14. 14
BAB II
PERMASALAHAN
1. Bagaimana konsep dan bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan Negara?
2. Bagaimana perkembangan pendidikan pendahuluan bela Negara?
3. Apa yang dimaksud Hak azasi manusia?

15. 15
BAB III
PEMBAHASAN
1. Konsep Demokrasi, Bentuk Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Negara.
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi
merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat.
Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos).
Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan
rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna
diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang
berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan
bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.
Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain :
1. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer)
2. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RES yang artinya pemerintahan dan
PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang
dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.
Klasifikasi Sistem Pemerintahan
Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai
(poliparty system), sistem dua partai (biparty system), dan sistem 1 partai (monoparty system).
· Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.
· Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatif.
Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu :
§ Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar)
§ Sistem pemerintahan parlementer
§ Sistem pemrintahan presidential

16. 16
§ Sistem pemerintahan campuran
Prinsip-prinsip demokrasi
Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan
“soko guru demokrasi.” Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah.
Kedaulatan rakyat;
Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
Kekuasaan mayoritas;
Hak-hak minoritas;
Jaminan hak asasi manusia;
Pemilihan yang bebas dan jujur;
Persamaan di depan hukum;
Proses hukum yang wajar;
Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
Ciri-ciri Pemerintahan Demokratis
Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk
pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan
banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima
dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah
sebagai berikut:
Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung
maupun tidak langsung (perwakilan).
Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
o Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan untuk mensosialisasikan upaya bela
negara dengan cara menyadarkan warga negara akan hak dan kewajiban dalam upaya bela
negara. Dalam rangka proses internalisasi kesadaran bela negara sebaiknya peserta didik diberi

17. 17
kesempatan untuk dapat mengembangkan kepribadian sebaik-baiknya dengan pengalaman
pribadi yang diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungan.
2. Definisi PPBN.
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).
adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran
berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi
negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan awal bela negara.
Ø Definisi Bela Negara.
Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut
yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta
keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban guna
meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang membahayakan
kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan
yurisdiksi nasional serta nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
Berbagai akftifitas positif warga negara dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat
merupakan implementasi riil bela negara.
Situasi NKRI terbagi dalam periode–periode Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai
1965 disebut periode lama atau Orde Lama. Ancaman yang dihadapi datangnya dari dalam
maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara
menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah produk Undang–Undang tentang Pokok–Pokok
Perlawanan Rakyat (PPPR) dengan Nomor 29 Tahun 1954. Sehingga terbentuklah organisasi–
organisasi perlawanan rakyat pada tingkat desa (OKD) dan sekolah-sekolah (OKS).
Tahun 1965 sampai 1998 disebut periode baru atau Orde Baru. Ancaman yang dihadapi dalam
periode ini adalah tantangan non fisik. Pada tahun 1973 keluarlah Ketetapan MPR dengan
Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat penjelasan tentang Wawasan Nusantara
dan Ketahanan Nasional. Lalu pada tahun 1982 keluarlah UU No. 20 Tahun 1982 tentang

18. 18
Ketentuan–Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dengan adanya
penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dari Taman Kanak–Kanak hingga
Perguruan Tinggi.
Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi, untuk menghadapi perkembangan
jaman globalisasi maka diperlukan undang–undang yang sesuai maka keluarlah Undang–Undang
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kurikulum Pendidikan
kewarganegaraan, yang kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan warga negara, antara warga
negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan
Tinggi harus terus ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depan, sehingga keluaran peserta
didik memiliki semangat juang yang tinggi dan kesadaran bela negara sesuai bidang profesi
masing-masing demi tetap tegak dan utuhnya NKRI.
Ø Wawasan Nusantara
Yang dimaksud dengan wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri
dan lingkungan sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, keadaan geografi negara
serta sejarah yang dialaminya. Pada dasranya Wawasan Nusantara merupakan perwujudan nilai-
nilai Pancasila sebagai kesatuan yang bulat dan utuh di dalam kehidupan kenegaraan dan
kemasyarakatan.
Ø Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan
ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam
menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dariluar negeri maupun dari dalam negeri
dalam bentuk apapun, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas,
keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mencapai tujuan perjuangan nasionalnya.
Ø Tujuan PPBN

19. 19
Yang dimaksud dengan tujuan PPBN adalah mewujudkan warga negara Indonesia yang
memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut guna
meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan
kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan
yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Ø Sasaran PPBN
Sasaran Pendidikan Pendahuluan Bela Negara adalah terwujudnya warga negara Indonesia yang
mengerti, menghayati dan sadar serta yakin untuk menunaikan kewajibannya dalam upaya bela
negara, dengan ciri-ciri:
1) Cinta tanah air
Yaitu mengenal mencintai wilayah nasionalnya sehingga waspada dan siap membela tanah air
Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat
membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun.
2) Sadar berbangsa Indonesia
Yaitu selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan keluarga, pemukiman,
pendidikan, dan pekerjaan sera mencintai budaya bangsa dan selalu mengutamakan kepentingan
bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.
3) Sadar bernegara Indonesia
Yaitu sadar bertanah air, bernegara dan berbahasa satu yaitu Indonesia, mengakui dan
menghormati bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang Negara Garuda
Pancasila dan Kepala Negara serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4) Yakin akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara
Yaitu yakin akan kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan
negara yang telah terbukti kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara,guna tercapainya tujuan nasional.
5) Rela berkorban untuk bangsa dan negara

20. 20
Yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga,pikiran, dan harta baik benda maupun dana,untuk
kepentingan umum, sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan
bangsa dan negara.
6) Memiliki kemampuan awal bela negara
a) Diutamakan secara psikis (mental) memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, mentaati
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan sendiri, tahan uji,
pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional.
b) Secara fisik (jasmaniah) sangat diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan
jasmani, yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis.
3. Hak asasi adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak
asasi manusia meliputi hak hidup,hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak – hak
dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang
lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata – mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari tuhan
yang maha esa, yang dibawa sejak lahir. Hak – hak asasi ini menjadi dasar hak – hak dan
kewajiban – kewajiban yang lain.
Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali
sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah
ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.
Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan
hak asasi manusia.
Sejarah singkatnya timbulnya HAM
Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam atau konstitusi sesungguhnya
telah diperjuangkan sejak abad ke 13 di inggris. Pada masa raja Inggris John Lackland (1199-
1216) memerintah secara sewenang – wenang telah timbul protes keras dikalangan para
bangsawan. Protes tersebut melahirkan sebuah piagam agung yang dikenal dengan nama Magna
Charta. Di dalam piagam ini pengertian hak asasi belum sempurna karena terbatas hanya memuat
jaminan perlindungan terhadap hak – hak kaum bangsawan dan gereja.
Pada tahun 1628 di Inggris pula terjadi pertentangan antara raja Charles I dengan parlemen yang
terdiri dari utusan rakyat (the hause of sommons) yang menghasilkan petition of rights. Petisi ini

21. 21
membuat ketentuan bahwa penetapan pajak dan hak – hak istimewa harus dengan izin parlemen,
dan bahwa siapapun tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan – tuduhan yang sah.Perjuangan hak
asasi manusia yang lebih nyata terjadi pada tahun 1689 ketika raja willem III revolution.
Revolusi ini besar mengawali babak baru kehidupan demokasi di Inggris dengan suatu
perpindahan kekuasaan dari tangan raja ke parlemen.
Pemikiran john locke mempengaruhi Montesquieu dan Rousseau,sehingga mereka
menentang kekuasaan mutlak raja. Montesquieu menyusun teori trias politica, yaitu konsepsi
pemisahan kekuasaan antara legislative,eksekutif dan yudikatif. Sedangkan dalam hukum du
contract social Rousseau menyatakan bahwa Negara dilahirkan bebas yang tak boleh dibelenggu
oleh manusia lain termasuk oleh raja. Pandangan demikian ini menmbulkan semangat bagi
rakyat tertindas ,khususnya di prancis ,untuk memperjuangkan hak asasinya.
Pemerintahan raja yang sewenang – wenang dan kaum bangsawan yang feodalistik
menimbulkan kebencian di kalangan rakyat Perancis. Pada masa pemerintahan Raja Louis XVI
yang lemah, rakyat perancis baru berani membentuk Assemblee Nationale, yaitu dewan nasional
sebagai perwakilan bangsa perancis. Pada masa pemerintahan Raja Louis XVI yang lemah,
rakyat perancis baru berani membentuk Assemblee Nationale, yaitu dewan nasional sebagai
perwakilan bangsa perancis. Masyarakat Perancis baru berani mengubah strukturnya dari
feodalistis menjadi lama (kerajaan)n dihapuskan dan disusunlah pemerintah baru.
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
Di dalam mukadimah deklarasi universa tentang hak asasi manusia yang telah disetujui dan
diumuman oleh resolusi Majelis umum perserikatan bangsa – bangsa nomor 217 Z (III) tanggal
10 desember 1984 terdapat pertimbangan – pertimbangan berikut:
1) Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak – hak yang sama dan
tidak tersaingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan,keadilan,dan perdamaian di dunia.
2) Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak – hak asasi manusia telah
mengakibatkan perbuatan – perbuatan bengis yang menimbulkan rasakemarahan dalam hati
nurani umat manusia dan bahwa terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengecap
kenikmatan kebebasan berbicara dan agama tertinggi dari rakyat jelata

22. 22
3) Menimbang bahwa Negara – Negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan
penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak – hak manusia dan kebebasan asas dalam kerja
sama dengan PBB.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara
melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan HAM meliputi :
Kejahatan genosida;
Kejahatan terhadap kemanusiaan

23. 23
DAFTAR PUSTAKA
Gentile, Giovanni.1928.The Philosophy of The Modern State. Translated by H.W.Schneider.Oxfor:New York.
Syahrian, Ery.2003.Fasisme Terorisme Negara. Pondok Edukasi: Solo.
Hitler, Adolf. 2008. Mein Kamf. Translated by Ribut Wahyudi and Sekar Palupi. Narasi: Yogyakarta.
Soekarno. 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.Media Presindo: Yogyakarta.
Westergarad, J. and Resler, H.1976. Class in Capitalist Society, Penguin, Harmondswort: Middx.
Lippman, W. 1922. Public Opinion.Macmilan: New York
http://www.gudangmateri.com/2011/05/tujuan-pendidikan-kewarganegaraan.html
http://www.scribd.com/doc/15964480/1/Tujuan-Pendidikan-Kewarganegaraan
http://www.scribd.com/doc/39173939/Hubungan-Antara-Pendidikan-Kewarganegaraan-dengan-
Pancasila-sebagai-Sistem-Filsafat-dan-Ideologi-Bangsa-dan-Negara-Indonesia
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/landasan-hukum-pendidikan-kewarganegaraan/
http://gustianipangesti.blogspot.com/2012/03/latar-belakang-landasan-hukum-dan.html
http://shevachenku.blogspot.com/2013/05/konsep-demokrasi-bentuk-demokrasi-dalam.html
http://wiwitnurcahyantoic04.blogspot.com/2013/03/perkembangan-pendidikan-
pendahuluan_16.html
http://pemahamantentanghakasasimanusia.blogspot.com/
http://virtusvigoss.blogspot.com/2011/05/pengertian-bangsa-dan-negara-sekaligus.html