Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar inisiatif
1. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
6/7/2011
UJI AKSES INFORMASI PUBLIK UNTUK MEMANTAU
PI-BDG DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN RPJMD
PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013
Pius Widiyatmoko | INISIATIF
1
2. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
A. Awal Mula dan Titik Tolak
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku efektif 2 tahun
berikutnya, yaitu 30 April 2010. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut cukup positif Undang-
Undang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-
Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Maret 2010.
PPID merupakan salah satu infrastruktur yang disyaratkan Undang-Undang ini untuk melayani proses
pemenuhan informasi publik, selain keberadaan Atasan PPID untuk melayani keberatan layanan dan
Komisi Informasi yang akan menangani sengketa informasi publik jika ada perbedaan pandangan antara
pemohon dan termohon. Juga Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung
untuk menangani sengketa informasi lanjutan.
Penunjukan PPID Pemprov. Jawa Barat pada tahun 2010 sendiri merupakan langkah maju, mengingat PP
No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik memasang tenggat waktu bagi setiap Badan Publik untuk menunjuk PPID-nya yaitu
pada tanggal 23 Agustus 2011 1.
SK ini secara umum menetapkan jabatan sekretaris sebagai PPID dan kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) sebagai Atasan PPID. Pada SK itu juga tersurat perintah bagi PPID untuk melakukan
pemilahan dan pengujian terhadap informasi publik di lingkungan OPD masing-masing.
Penetapan dua infrastruktur keterbukaan di Jawa Barat tentu saja menerbitkan harapan bagi Warga
Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum untuk mengetahui proses-proses pengambilan kebijakan
publik Pemprov. Jawa Barat yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan
keseharian mereka. Atau lebih jauh lagi, sekaligus membuka peluang berpartisipasi aktif dalam
pengambilan kebijakan publik.
Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2008-2013-nya karena ada perkembangan-perkembangan baru yang penting
diakomodasi. Sementara itu, salah satu resolusi Perkumpulan INISIATIF pada Kongres tahun 2009
adalah menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu arena barunya untuk berkiprah. Kajian
terhadap RPJMD Jawa Barat menjadi penting karena akan memberi gambaran kebijakan-kebijakan apa
saja yang akan diambil selama 5 tahun. Terlebih tahun 2010 yang merupakan tahun ketiga RPJMD,
memberi kesempatan Perkumpulan INISIATIF mempelajari apa yang telah dilakukan Pemprov. Jawa
Barat 2 tahun ke belakang dan merencanakan kiprah aktifnya 2 tahun yang tersisa.
B. Tujuan
Pengeluaran SK Gubernur Jawa Barat di atas menunjukkan adanya itikad baik dari pemimpin mengenai
pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Namun demikian bukan berarti itu serta-
1
Lihat Bab VI Ketentuan Penutup PP No.61 Tahun 2010.
2
3. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
merta aparatur birokrasi di bawah kekuasaan Gubernur akan menindaklanjutinya. Di sisi lain, aparatur
itulah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan pemohon informasi publik.
Oleh karena itu, penting menguji akses informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat untuk menakar sejauh apa keterbukaan yang telah terjadi dan sekaligus sebagai
bahan untuk mengkaji RPJMD Jawa Barat 2008-2013.
C. Ancang-ancang
Untuk mengakses informasi publik sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013, INISIATIF memilih 37
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dari 47 yang ditetapkan SK Gubernur Jawa Barat
No.489/Kep.487-Diskominfo/2010. Ketigapuluh tujuh OPD Provinsi itu terdiri dari unsur staf (Sekretariat
Daerah), unsur pelayanan terhadap DPRD (Sekretariat DPRD), unsur pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah (Inspektorat), unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bappeda),
unsur pelaksana otonomi daerah (Dinas) dan sebagian unsur pendukung tugas kepala daerah (Badan).
Adapun informasi publik yang diminta sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013 adalah dokumen-
dokumen perencanaan dan penganggaran. Informasi-informasi publik ini merupakan kunci untuk
memberi gambaran kebijakan apa saja yang akan diambil (perencanaan) dan seberapa besar komitmen
mewujudkannya (alokasi anggaran). Daftar informasi publik yang diminta dan susunannya adalah
sebagai berikut :
Tabel 1 Daftar Informasi Publik yang Diminta
No. Dokumen Tahun Bentuk Informasi Badan Publik Jumlah
1. Rencana Strategis (Renstra 2008-2013 Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 1
SKPD) softcopy dgn tujuan surat)
2. Rencana Kerja (Renja SKPD) 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 4
2010, 2011 softcopy dgn tujuan surat)
3. Rencana Kerja dan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 4
Anggaran (RKA) 2010, 2011 softcopy dgn tujuan surat)
4. Dokumen Pelaksanaan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 3
Anggaran (DPA) 2010 softcopy dgn tujuan surat)
5. Dokumen Pelaksanaan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 3
Perubahan Anggaran (DPPA) 2010 softcopy dgn tujuan surat)
Informasi-informasi publik yang berjumlah 15 dokumen per OPD di atas, termasuk ke dalam jenis
informasi yang wajib tersedia setiap saat 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik pasal 13 menyebut kedua jenis dokumen ini sebagai informasi publik 3.
2
UU Keterbukaan Informasi Publik mengenal 2 jenis informasi publik, yaitu informasi yang wajib diumumkan dan
disediakan serta informasi yang dikecualikan. Jenis pertama sendiri, masih terbagi atas :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
3
4. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
Pemohon mengajukan permohonan ke PPID dengan menyertakan
I
identitas, informasi publik yang diminta serta tujuan permohonan
10 1a 1b
1a
yang jelas.
2a 2b
1b Badan Publik menerima dan harus memberikan tanda terima berikut
nomor registrasi permohonan.
3b 2 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses
3a 3c
permohonan informasi publik.
3a Pemohon menerima jawaban tertulis :
7 1. Status pemenuhan atau
4a 4b 2. Perpanjangan waktu pemenuhan.
3b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak tgl.
5b
registrasi, yang min. berisi :
5a 5c 1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak.
2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang
menguasainya.
6 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau
IIA
dikecualikan.
30 7a 7b
Jika proses belum selesai, Badan Publik memperpanjang waktu
pemenuhan dan harus memberitahu tertulis kepada Pemohon.
8b
3c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan
30 8a dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon.
4 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses
permohonan informasi publik di perpanjangan waktu.
9
IIB 5a Pemohon menerima jawaban tertulis.
14 10a 10b 5b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 7 hari kerja, yang min.
berisi :
1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak.
14 11 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang
menguasainya.
3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau
100 12a 12b 12c
dikecualikan.
5c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan
dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon.
13a 13b 13c 6 Jika Pemohon puas, proses berhenti.
7 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat keberatan tertulis ke Atasan
IIC PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak diketahui alasan tidak puas.
14 14b 8 Pemohon (a) menerima tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan
14a PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak registrasi keberatan.
15b 9 Jika Pemohon puas, proses berhenti.
15c
15a 10 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat permohonan sengketa ke
Komisi Informasi (b) paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya
tanggapan tertulis Atasan PPID.
…. 16b
16c 11 Komisi Informasi mulai mengusahakan melakukan mediasi dan/atau
16a ajudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya
permohonan sengketa informasi.
12 Proses mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lama berlangsung
100 hari kerja. Sidang ajudikasi non litigasi digelar setelah mediasi
17a 17b 17c
gagal.
13 Komisi Informasi memutus sengketa informasi.
18c 14, Jika salah satu pihak bersengketa tidak puas, maka mengajukan
18a 18b pernyataan tertulis tidak menerima putusan sidang ajudikasi non
15
IID litigasi Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya
putusan itu.
14 19b 16 Pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke PTUN (Badan Publik
19a Negara) atau PN (selain Badan Publik Negara).
20b
20c 17 PTUN/PN menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka
20a waktu.
18 PTUN/PN memutus sengketa informasi.
18, Pihak yang tidak puas mengajukan banding ke MA paling lambat 14
…. 21a 21b 21c hari kerja sejak diterimanya putusan itu.
19
21 MA menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka waktu.
22a 22b 22c 22 MA memutus sengketa informasi.
3
Pasal 13 ayat 1 : Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya
terdiri dari :
• Huruf d, poin (3) : Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana
teknis serta laporan keuangannya.
• Huruf i : Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.
4
5. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
Gambar dan Tabel di atas merupakan tahapan secara keseluruhan yang disediakan UU No.14 Tahun
2008 untuk mendapatkan informasi publik. Ada 2 tahapan umum, yaitu permohonan informasi publik
dan sengketa informasi publik. Sengketa terjadi jika pemohon informasi publik tidak puas atas pelayanan
yang diberikan badan publik.
Sengketa informasi publik terinci lagi manjadi tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pengajuan keberatan ke Atasan PPID (IIA).
2. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi (IIB).
3. Pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke PTUN/PN (IIC).
4. Pengajuan banding atas putusan PTUN/PN ke Mahkamah Agung (IID).
Pada dua tahap pertama sengketa, para pihak mendapat kepastian kerangka waktu penyelesaian.
Namun dua tahap terakhir, ketika masuk ke ranah yudikatif, tidak ada kerangka waktu yang jelas yang
diamanatkan Undang-Undang.
D. Pelaksanaan Uji Akses Informasi Publik
INISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik bernomor
546/P.Inisiatif-eks/XI/2010 ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasa
pos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karena
INISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudah
tanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum.
Semula mengirim surat via pos (memakai perangko) diandaikan pasti akan sampai ke tempat tujuan
dengan mudah. Apalagi tujuannya masih di kota yang sama (Bandung). Namun ternyata setelah
mengecek keberadaan surat itu ke beberapa badan publik (antara lain Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral), ternyata mereka mengaku belum menerima surat tersebut. INISIATIF sulit membedakan
apakah petugas pos yang teledor atau penerima surat badan publik yang malas mendaftar surat masuk.
INISIATIF tidak memegang bukti tertulis tanda terima dari badan publik yang bersangkutan.
Akhirnya, INISIATIF mengirimkan kembali surat secara langsung (diantar ke kantor tujuan) dengan isi dan
tujuan yang sama tertanggal 20 Desember 2010 (no. 555/P.Inisiatif-eks/XII/2010) pada tanggal 20-23
Desember 2010 tanpa Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Kedua OPD
itu sudah memberikan tanggapan tertulis terhadap surat no. 546. Pelayangan surat kedua berfungsi
menjamin ke-35 badan publik yang lain mendapatkan kiriman surat permohonan informasi publik
INISIATIF.
Kerangka Waktu
Mulai surat kedua inilah, INISIATIF akan memakai kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008
sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel di atas. Jika dihitung, maka pada tanggal 4-7 Januari 2011,
5
6. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
badan publik harus sudah memberikan tanggapan dan maksimal pada tanggal antara 13, 14, 17 atau 18
Januari 2011 di perpanjangan waktu. Tanggal 15 dan 16 Januari 2011 adalah hari Sabtu dan Minggu,
sehingga tidak termasuk dalam hari kerja yang menjadi satuan waktu Undang-Undang ini.
Kasus Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah memiliki tenggat berbeda
karena keduanya mengacu tanggal 23 November 2010. Untuk batas waktu menanggapi dan untuk
perpanjangannya masing-masing, yaitu 8 Desember 2010 dan 17 Desember 2010.
Walaupun mendapat layangan surat kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Dinas Kelautan dan
Perikanan akan menggunakan kerangka waktu kedua OPD di atas karena keempatnya mengacu surat
INISIATIF no. 546 untuk menanggapi. Surat tanggapan keempat badan publik ini sampai ke INISIATIF
setelah tanggal 20 Desember 2010. Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika, meskipun pada surat
tanggapannya mencantumkan tanggal sebelum 20 Desember, tetapi pada kenyataannya INISIATIF
menerima surat itu setelah 20 Desember.
Jadi akan ada enam badan publik yang dihitung kerangka waktunya dengan mengacu surat INISIATIF
tanggal 23 November 2010.
Berdasarkan gambar dan tabel di atas, maka pada kasus tidak ditanggapinya permohonan informasi
publik, pemohon memiliki waktu selama 47 hari kerja untuk mengajukan keberatan, terhitung sejak
surat permohonan tercatat di surat masuk badan publik yang bersangkutan.
Nomor Pendaftaran Surat Masuk
Mengirimkan surat melalui pos maupun secara langsung, memunculkan soal berkaitan dengan nomor
pendaftaran surat masuk. Pemberian nomor pendaftaran serta merta, belum menjadi prosedur lazim di
sejumlah badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat. Padahal itu adalah hak pemohon informasi publik 4.
Nomor pendaftaran berguna untuk melacak keberadaan surat sekaligus memantau sampai sejauh mana
tingkat penanganannya di badan publik yang menjadi tujuan.
Petugas penerima surat Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, misalnya menolak dengan
alasan menunggu semua surat selama sehari dan baru merekapnya dalam buku besar (artinya baru
dinomori setelah terkumpul semua). Situasi tersebut sangat rentan terjadi kejadian kehilangan surat
masuk. Karena pemohon tidak mengantongi nomor pendaftaran, petugas akan mudah mengelak
tanggung jawab dengan mengatakan tidak pernah menerima surat itu. Sedangkan petugas di Dinas
Kesehatan tidak memberikan alasan yang jelas. Baginya cukup memberikan tanda terima tanpa nomor
pendaftaran.
4
Lihat pasal 22 ayat 4 UU No. 14/2008 : Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat
permintaan diterima.
6
7. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
Begitupun dengan surat tanggapan Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil &
Menengah yang juga tidak memberikan nomor pendaftaran surat masuk. Padahal UU KIP mewajibkan
itu 5.
Dari 35 badan publik yang menerima surat INISIATIF secara langsung, sebanyak 18 OPD memberikan
nomor pendaftaran surat masuk pada saat penyerahan surat permohonan informasi publik.
Surat-Menyurat INISIATIF dengan Badan Publik
Secara keseluruhan pelayangan surat di atas mendapat tanggapan 14 dari 37 badan publik yang menjadi
obyek uji akses. Ada yang lisan dan tertulis. Yang tertulis ada yang memanfaatkan media surat atau
faksimili maupun kedua-duanya.
Dari 14 badan publik tersebut, INISIATIF sudah menjawab kembali Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah melalui surat bernomor 551/P.Inisiatif-eks/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Isinya
adalah kedudukan INISIATIF sebagai badan hukum sudah memenuhi syarat UU KIP. Surat INISIATIF ini
melampirkan halaman depan Akta Pendirian Perkumpulan INISIATIF sebagai badan hukum.
Isi surat itu demikian, karena dinas ini mensyaratkan pelampiran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di
Kesbangpolinmas Jawa Barat sebelum INISIATIF boleh mengakses informasi publik. Hingga kini, surat
tersebut belum mendapat tanggapan kembali.
Selain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, SKT Kesbangpolinmas Jawa Barat juga diminta
oleh Inspektorat dan Satpol PP.
INISIATIF juga menanggapi Badan Publik yang mengajukan syarat berupa ToR studi RPJMD Jawa Barat
2008-2013 dan profil INISIATIF, melalui surat no.562 ke BKPPMD, surat no. 563 ke Badan Ketahanan
Pangan Daerah, surat no. 564 ke Dinas Perhubungan, surat no. 565 ke Dinas Komunikasi dan Informatika
pada tanggal 27 Januari 2011 dan surat no. 566 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 31
Januari 2011. Pada surat ini, INISIATIF meminta kejelasan soal kategori informasi yang dimohonkan,
apakah sebagai informasi yang dikecualikan ataukah terbuka. Kategori tersebut tidak ada dalam surat
tanggapan mereka.
Khusus untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, INISIATIF tidak mengirimkan surat karena mereka sudah
menyertakan formulir permohonan informasi publik pada surat tanggapannya. INISIATIF hanya
mengembalikan formulir yang sudah diisi berikut ToR dan profil pada tanggal 26 Januari 2011.
Sambutan staf BKPPMD terhadap surat no.562 menarik dicatat. Mereka heran terhadap kedatangan
INISIATIF lagi. Surat BKPPMD No.488/3176/Sekrt seharusnya ditafsirkan INISIATIF dengan mendatangi
Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi informasi publik yang dimohonkan. Mereka
mengaku sudah mengirimkan semua infomasi publik ke Diskominfo.
5
Lihat pasal 22 ayat 6 : dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat
diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
7
8. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
Akhirnya, INISIATIF memutuskan pula menanggapi badan publik (Sekretariat Daerah) yang mengalihkan
permohonan ke badan publik lain, yaitu ke Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah. Munculnya Bappeda kuat dugaan berkaitan dengan informasi publik berupa renstra dan renja.
INISIATIF kemudian hanya mengirimkan surat ke Biro Administrasi Pembangunan melalui surat no. 579
pada tanggal 28 Februari 2011, karena kedua dokumen perencanaan itu adalah produk OPD yang
bersangkutan dan pasti mempunyai versi asli atau salinannya, yang mereka pakai sebagai pedoman
berkegiatan.
Ihwal Tanggal
Jika mencermati tanggapan tertulis badan publik, maka terlihat bahwa terdapat fakta berkait perbedaan
antara tanggal surat dengan tanggal penerimaan yang membawa konsekuensi terhadap perhitungan
waktu pemenuhan informasi publik. Perbedaan itu berpola, tanggal penerimaan selalu terjadi sesudah
tanggal surat. Adapun badan publik yang berperilaku seperti ini adalah :
Tabel 2 Perbedaan Tanggal
No. Badan Publik Tanggal Surat Tanggal Penerimaan
1 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Desember 2010 Setelah 20 Desember 2010
2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13 Desember 2010 23 Desember 2010
3 Badan Koordinasi Promosi dan 23 Desember 2010 5 Januari 2011
Penanaman Modal Daerah
4 Badan Ketahanan Pangan Daerah 30 Desember 2010 3 Januari 2011
Fakta ini bisa berarti bahwa staf badan publik masih leluasa menunda-nunda pelaksanaan tugas dari
atasan untuk menanggapi surat pemohon informasi publik.
Janji dan Realisasi Pemenuhan Informasi Publik
Pada tahap realisasi pemenuhan informasi publik, kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan
memunculkan isu informasi yang tidak akurat. Pada faksimili, mereka menyebutkan akan memenuhi
dokumen RKA, DPA dan DPPA dalam bentuk hardcopy. Tanpa ada keterangan lain apapun. Akan tetapi
waktu mengambil dokumen pada tanggal 28 Januari 2011, ternyata ketiga jenis dokumen anggaran itu
hanya berupa rekapitulasi saja. Format rekapitulasi yang diberikan mirip dengan format dokumen
APBD/penjabaran APBD.
Menurut sdri. Indri K., staf pemroses informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemenuhan
itu sudah sesuai arahan pimpinannya. Adapun dokumen renstra dan renja sudah sesuai dengan
kesepakatan, kecuali renja 2011 yang masih berupa draf saja.
Dinas Perikanan & Kelautan memenuhi sebagian informasi publik dengan mengantarkan langsung ke
INISIATIF, Rabu 2 Februari 2011. Sebagian yang lain belum jelas. Dinas ini belum mengeluarkan surat
yang secara eksplisit menyatakan mana informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan.
8
9. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
Dinas Perhubungan mungkin menjadi OPD Jawa Barat paling ‘terbuka’, karena memenuhi hampir semua
permintaan INISIATIF dan menanggung semua biaya penggandaan dokumen tersebut pada hari Senin, 7
Februari 2011. Bahkan langsung mengirimkan sofcopy renstra melalui e-mail hari itu juga.
Dinas ini menyatakan informasi publik yang sudah dipenuhi sebagai informasi terbuka, tetapi sayangnya
mendiamkan secara tertulis status informasi publik yang belum dipenuhi.
Begitu akan beranjak mengangkut dokumen yang diminta, Sdr. Supriatna Tuhry, staf pemroses dan
humas, memberikan selembar surat pernyataan yang isinya INISIATIF tidak akan menggunakan
dokumen yang diminta untuk keperluan lain-lain, kecuali untuk studi RPJMD saja.
Supriatna akan mengambil surat pernyataan itu ke INISIATIF sekaligus berkenalan dengan staf INISIATIF.
Secara lisan, ia menjanjikan membawa pula dokumen-dokumen yang belum dipenuhi.
BKPPMD memberikan layanan hampir sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Memberikan
sebagian dokumen, tetapi tidak menjelaskan status dokumen yang belum diberikan. Pemberian terjadi
pada hari Rabu, 16 Februari 2011. Isu terkait informasi yang tidak akurat muncul kembali, karena
BKPPMD memberikan dokumen DPA dan DPPA berupa rekapitulasi, masing-masing 1 lembar.
Lain halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terang-terangan menyatakan DPA dan DPPA
tidak bisa dipenuhi. Tetapi dinas ini tidak menggunakan istilah informasi yang dikecualikan untuk
menutup akses terhadap DPA dan DPPA.
Di surat bernomor 565/200/Diskominfo, tertanggal 16 Februari 2011, yang diserahkan 21 Februari 2011,
pada poin 3 tertulis :
Berkaitan dengan tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang tercantum dalam Surat
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010, dictum keempat, untuk beberapa
informasi telah dilakukan tetapi khusus tentang informasi yang Saudara butuhkan (DPA dan
Perubahannya) hal ini tidak dapat dilakukan oleh PPID Dinas Kominfo saja, tetapi harus melibatkan PPID di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Jawa Barat.
Memproklamasikan suatu informasi publik sebagai dikecualikan memang tidak mudah dan membawa
kewajiban bagi badan publik yang bersangkutan untuk melakukan uji konsekuensi yang isinya harus
membuktikan bahwa menutup informasi publik tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan
pemohon informasi publikpun berhak mengakses uji konsekuensi itu 6.
6
UU No.14 Tahun 2008, ps 19 menyatakan :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi
sebagaimana dimaksudkan Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan untuk diakses oelh setiap Orang.
Sedangkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2008, pasal 16 menyatakan :
(1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
9
10. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 15 Maret 2011 mengirimkan surat bernomor
480/876-Perenc yang menyatakan akan memenuhi sebagian informasi publik yang dimohonkan
INISIATIF, yaitu Renstra 2008-2013 dan Renja 2008, 2009 dan 2010. Surat ini tidak berbicara apa-apa
soal Renja 2011, RKA 2008, 2009, 2010, 2011, DPA 2008, 2009, 2010 serta DPPA 2008, 2009, 2010.
Hingga hari ini, Badan Ketahanan Pangan Daerah belum memberikan jawaban/tanggapan apa-apa sejak
pelayangan surat INISIATIF dengan nomor 563. Juga belum ada jawaban dari Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah.
Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik
INISIATIF kemudian menempuh mekanisme keberatan terhadap beberapa badan publik dengan
melayangkan surat ke kepala OPD yang bersangkutan dengan menyebut kedudukannya sebagai Atasan
PPID. Pemilihan hanya beberapa badan publik ini, karena mereka dianggap cukup penting bagi agenda
perluasan wilayah kerja INISIATIF di Jawa Barat.
Tabel 3 Surat Keberatan INISIATIF
No. Surat Tujuan Pengiriman
574/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Penanggulangan Bencana Senin, 28 Februari 2011
Daerah Provinsi
575/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat Senin, 28 Februari 2011
dan Pemerintah Desa
576/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Kesehatan Selasa, 1 Maret 2011
577/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Pendidikan Selasa, 1 Maret 2011
578/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Perencanaan dan Selasa, 1 Maret 2011
Pembangunan Daerah
580/P.Inisiatif - eks/II/2011 Sekretariat DPRD Senin, 28 Februari 2011
581/P.Inisiatif - eks/III/2011 Dinas Komunikasi dan Informatika Selasa, 8 Maret 2011
Pelayangan surat keberatan di atas mendapat 1 jawaban lisan dan 4 tertulis. Tanggal 7 Maret 2011, Sdr.
Arden (humas Dinas Pendidikan) menelepon kantor INISIATIF untuk mengabarkan surat keberatan
INISIATIF sedang dipelajari.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memberikan Renstra 2008-2013 dan Renja
2010. Pada suratnya bernomor 225/0246-Peren/2011, tertanggal 11 Maret 2011, badan publik ini
mengatakan hal yang sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan DPA dan DPPA. Tetapi
tidak ada penjelasan apa-apa soal Renja 2008, 2009, 2011 dan RKA 2008, 2009, 2010, 2011.
(2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang
yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam
surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
(4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-
hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
10
11. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013
Surat Sekretariat DPRD nomor 225/736-SETWAN.HP/2011, tertanggal 23 Maret 2011, mempersilahkan
INISIATIF menggandakan informasi publik yang diminta. Tidak disebut apa yang boleh digandakan.
Apakah semuanya ? Jelas tidak. Di surat itu, kata-kata yang sama dengan Diskominfo dan BPMPD
muncul kembali untuk DPA dan DPPA.
Surat Diskominfo no. 581/679/diskominfo tertanggal 18 April 2011 dan surat Dinas Kesehatan
no.8716/480/Pegum tertanggal 31 Maret 2011 menyampaikan hal yang senada, akses terhadap DPA
dan perubahannya menanti kebijakan Sekretariat Daerah. Kedua surat ini tidak menjelaskan dokumen-
dokumen lain yang juga diminta INISIATIF.
Secara lengkap pelaksanaan uji akses informasi publik terhadap badan publik di Pemerintah Provinsi
Jawa Barat terlihat pada tabel 4 di bawah :
11