Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013                ...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013A. Awal Mula dan...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013merta aparatur b...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013                ...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Gambar dan Tabel...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013badan publik har...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Begitupun dengan...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Akhirnya, INISIA...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Dinas Perhubunga...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Dinas Tenaga Ker...
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Surat Sekretaria...
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar inisiatif

891 views
814 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar inisiatif

  1. 1. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 6/7/2011 UJI AKSES INFORMASI PUBLIK UNTUK MEMANTAUPI-BDG DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013 Pius Widiyatmoko | INISIATIF 1
  2. 2. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013A. Awal Mula dan Titik TolakUndang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku efektif 2 tahunberikutnya, yaitu 30 April 2010. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut cukup positif Undang-Undang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada OrganisasiPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Maret 2010.PPID merupakan salah satu infrastruktur yang disyaratkan Undang-Undang ini untuk melayani prosespemenuhan informasi publik, selain keberadaan Atasan PPID untuk melayani keberatan layanan danKomisi Informasi yang akan menangani sengketa informasi publik jika ada perbedaan pandangan antarapemohon dan termohon. Juga Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agunguntuk menangani sengketa informasi lanjutan.Penunjukan PPID Pemprov. Jawa Barat pada tahun 2010 sendiri merupakan langkah maju, mengingat PPNo. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik memasang tenggat waktu bagi setiap Badan Publik untuk menunjuk PPID-nya yaitupada tanggal 23 Agustus 2011 1.SK ini secara umum menetapkan jabatan sekretaris sebagai PPID dan kepala Organisasi PerangkatDaerah (OPD) sebagai Atasan PPID. Pada SK itu juga tersurat perintah bagi PPID untuk melakukanpemilahan dan pengujian terhadap informasi publik di lingkungan OPD masing-masing.Penetapan dua infrastruktur keterbukaan di Jawa Barat tentu saja menerbitkan harapan bagi WargaNegara Indonesia dan/atau Badan Hukum untuk mengetahui proses-proses pengambilan kebijakanpublik Pemprov. Jawa Barat yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupankeseharian mereka. Atau lebih jauh lagi, sekaligus membuka peluang berpartisipasi aktif dalampengambilan kebijakan publik.Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat merevisi Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) 2008-2013-nya karena ada perkembangan-perkembangan baru yang pentingdiakomodasi. Sementara itu, salah satu resolusi Perkumpulan INISIATIF pada Kongres tahun 2009adalah menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu arena barunya untuk berkiprah. Kajianterhadap RPJMD Jawa Barat menjadi penting karena akan memberi gambaran kebijakan-kebijakan apasaja yang akan diambil selama 5 tahun. Terlebih tahun 2010 yang merupakan tahun ketiga RPJMD,memberi kesempatan Perkumpulan INISIATIF mempelajari apa yang telah dilakukan Pemprov. JawaBarat 2 tahun ke belakang dan merencanakan kiprah aktifnya 2 tahun yang tersisa.B. TujuanPengeluaran SK Gubernur Jawa Barat di atas menunjukkan adanya itikad baik dari pemimpin mengenaipentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Namun demikian bukan berarti itu serta-1 Lihat Bab VI Ketentuan Penutup PP No.61 Tahun 2010. 2
  3. 3. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013merta aparatur birokrasi di bawah kekuasaan Gubernur akan menindaklanjutinya. Di sisi lain, aparaturitulah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan pemohon informasi publik.Oleh karena itu, penting menguji akses informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah PemerintahProvinsi Jawa Barat untuk menakar sejauh apa keterbukaan yang telah terjadi dan sekaligus sebagaibahan untuk mengkaji RPJMD Jawa Barat 2008-2013.C. Ancang-ancangUntuk mengakses informasi publik sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013, INISIATIF memilih 37Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dari 47 yang ditetapkan SK Gubernur Jawa BaratNo.489/Kep.487-Diskominfo/2010. Ketigapuluh tujuh OPD Provinsi itu terdiri dari unsur staf (SekretariatDaerah), unsur pelayanan terhadap DPRD (Sekretariat DPRD), unsur pengawasan penyelenggaraanpemerintah daerah (Inspektorat), unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bappeda),unsur pelaksana otonomi daerah (Dinas) dan sebagian unsur pendukung tugas kepala daerah (Badan).Adapun informasi publik yang diminta sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013 adalah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Informasi-informasi publik ini merupakan kunci untukmemberi gambaran kebijakan apa saja yang akan diambil (perencanaan) dan seberapa besar komitmenmewujudkannya (alokasi anggaran). Daftar informasi publik yang diminta dan susunannya adalahsebagai berikut : Tabel 1 Daftar Informasi Publik yang Diminta No. Dokumen Tahun Bentuk Informasi Badan Publik Jumlah 1. Rencana Strategis (Renstra 2008-2013 Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 1 SKPD) softcopy dgn tujuan surat) 2. Rencana Kerja (Renja SKPD) 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 4 2010, 2011 softcopy dgn tujuan surat) 3. Rencana Kerja dan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 4 Anggaran (RKA) 2010, 2011 softcopy dgn tujuan surat) 4. Dokumen Pelaksanaan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 3 Anggaran (DPA) 2010 softcopy dgn tujuan surat) 5. Dokumen Pelaksanaan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 3 Perubahan Anggaran (DPPA) 2010 softcopy dgn tujuan surat)Informasi-informasi publik yang berjumlah 15 dokumen per OPD di atas, termasuk ke dalam jenisinformasi yang wajib tersedia setiap saat 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik pasal 13 menyebut kedua jenis dokumen ini sebagai informasi publik 3.2 UU Keterbukaan Informasi Publik mengenal 2 jenis informasi publik, yaitu informasi yang wajib diumumkan dandisediakan serta informasi yang dikecualikan. Jenis pertama sendiri, masih terbagi atas : 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 3
  4. 4. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Pemohon mengajukan permohonan ke PPID dengan menyertakan I identitas, informasi publik yang diminta serta tujuan permohonan10 1a 1b 1a yang jelas. 2a 2b 1b Badan Publik menerima dan harus memberikan tanda terima berikut nomor registrasi permohonan. 3b 2 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses 3a 3c permohonan informasi publik. 3a Pemohon menerima jawaban tertulis : 7 1. Status pemenuhan atau 4a 4b 2. Perpanjangan waktu pemenuhan. 3b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak tgl. 5b registrasi, yang min. berisi : 5a 5c 1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak. 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang menguasainya. 6 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau IIA dikecualikan.30 7a 7b Jika proses belum selesai, Badan Publik memperpanjang waktu pemenuhan dan harus memberitahu tertulis kepada Pemohon. 8b 3c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan30 8a dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon. 4 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses permohonan informasi publik di perpanjangan waktu. 9 IIB 5a Pemohon menerima jawaban tertulis.14 10a 10b 5b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 7 hari kerja, yang min. berisi : 1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak.14 11 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang menguasainya. 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau100 12a 12b 12c dikecualikan. 5c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon. 13a 13b 13c 6 Jika Pemohon puas, proses berhenti. 7 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat keberatan tertulis ke Atasan IIC PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak diketahui alasan tidak puas.14 14b 8 Pemohon (a) menerima tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan 14a PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak registrasi keberatan. 15b 9 Jika Pemohon puas, proses berhenti. 15c 15a 10 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat permohonan sengketa ke Komisi Informasi (b) paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID.…. 16b 16c 11 Komisi Informasi mulai mengusahakan melakukan mediasi dan/atau 16a ajudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa informasi. 12 Proses mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lama berlangsung 100 hari kerja. Sidang ajudikasi non litigasi digelar setelah mediasi 17a 17b 17c gagal. 13 Komisi Informasi memutus sengketa informasi. 18c 14, Jika salah satu pihak bersengketa tidak puas, maka mengajukan 18a 18b pernyataan tertulis tidak menerima putusan sidang ajudikasi non 15 IID litigasi Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya putusan itu.14 19b 16 Pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke PTUN (Badan Publik 19a Negara) atau PN (selain Badan Publik Negara). 20b 20c 17 PTUN/PN menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka 20a waktu. 18 PTUN/PN memutus sengketa informasi. 18, Pihak yang tidak puas mengajukan banding ke MA paling lambat 14…. 21a 21b 21c hari kerja sejak diterimanya putusan itu. 19 21 MA menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka waktu. 22a 22b 22c 22 MA memutus sengketa informasi. 3 Pasal 13 ayat 1 : Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri dari : • Huruf d, poin (3) : Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. • Huruf i : Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik. 4
  5. 5. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Gambar dan Tabel di atas merupakan tahapan secara keseluruhan yang disediakan UU No.14 Tahun2008 untuk mendapatkan informasi publik. Ada 2 tahapan umum, yaitu permohonan informasi publikdan sengketa informasi publik. Sengketa terjadi jika pemohon informasi publik tidak puas atas pelayananyang diberikan badan publik.Sengketa informasi publik terinci lagi manjadi tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Pengajuan keberatan ke Atasan PPID (IIA). 2. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi (IIB). 3. Pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke PTUN/PN (IIC). 4. Pengajuan banding atas putusan PTUN/PN ke Mahkamah Agung (IID).Pada dua tahap pertama sengketa, para pihak mendapat kepastian kerangka waktu penyelesaian.Namun dua tahap terakhir, ketika masuk ke ranah yudikatif, tidak ada kerangka waktu yang jelas yangdiamanatkan Undang-Undang.D. Pelaksanaan Uji Akses Informasi PublikINISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik bernomor546/P.Inisiatif-eks/XI/2010 ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasapos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karenaINISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudahtanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum.Semula mengirim surat via pos (memakai perangko) diandaikan pasti akan sampai ke tempat tujuandengan mudah. Apalagi tujuannya masih di kota yang sama (Bandung). Namun ternyata setelahmengecek keberadaan surat itu ke beberapa badan publik (antara lain Dinas Energi dan Sumber DayaMineral), ternyata mereka mengaku belum menerima surat tersebut. INISIATIF sulit membedakanapakah petugas pos yang teledor atau penerima surat badan publik yang malas mendaftar surat masuk.INISIATIF tidak memegang bukti tertulis tanda terima dari badan publik yang bersangkutan.Akhirnya, INISIATIF mengirimkan kembali surat secara langsung (diantar ke kantor tujuan) dengan isi dantujuan yang sama tertanggal 20 Desember 2010 (no. 555/P.Inisiatif-eks/XII/2010) pada tanggal 20-23Desember 2010 tanpa Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Kedua OPDitu sudah memberikan tanggapan tertulis terhadap surat no. 546. Pelayangan surat kedua berfungsimenjamin ke-35 badan publik yang lain mendapatkan kiriman surat permohonan informasi publikINISIATIF.Kerangka WaktuMulai surat kedua inilah, INISIATIF akan memakai kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel di atas. Jika dihitung, maka pada tanggal 4-7 Januari 2011, 5
  6. 6. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013badan publik harus sudah memberikan tanggapan dan maksimal pada tanggal antara 13, 14, 17 atau 18Januari 2011 di perpanjangan waktu. Tanggal 15 dan 16 Januari 2011 adalah hari Sabtu dan Minggu,sehingga tidak termasuk dalam hari kerja yang menjadi satuan waktu Undang-Undang ini.Kasus Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah memiliki tenggat berbedakarena keduanya mengacu tanggal 23 November 2010. Untuk batas waktu menanggapi dan untukperpanjangannya masing-masing, yaitu 8 Desember 2010 dan 17 Desember 2010.Walaupun mendapat layangan surat kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian danPerdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Dinas Kelautan danPerikanan akan menggunakan kerangka waktu kedua OPD di atas karena keempatnya mengacu suratINISIATIF no. 546 untuk menanggapi. Surat tanggapan keempat badan publik ini sampai ke INISIATIFsetelah tanggal 20 Desember 2010. Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika, meskipun pada surattanggapannya mencantumkan tanggal sebelum 20 Desember, tetapi pada kenyataannya INISIATIFmenerima surat itu setelah 20 Desember.Jadi akan ada enam badan publik yang dihitung kerangka waktunya dengan mengacu surat INISIATIFtanggal 23 November 2010.Berdasarkan gambar dan tabel di atas, maka pada kasus tidak ditanggapinya permohonan informasipublik, pemohon memiliki waktu selama 47 hari kerja untuk mengajukan keberatan, terhitung sejaksurat permohonan tercatat di surat masuk badan publik yang bersangkutan.Nomor Pendaftaran Surat MasukMengirimkan surat melalui pos maupun secara langsung, memunculkan soal berkaitan dengan nomorpendaftaran surat masuk. Pemberian nomor pendaftaran serta merta, belum menjadi prosedur lazim disejumlah badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat. Padahal itu adalah hak pemohon informasi publik 4.Nomor pendaftaran berguna untuk melacak keberadaan surat sekaligus memantau sampai sejauh manatingkat penanganannya di badan publik yang menjadi tujuan.Petugas penerima surat Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, misalnya menolak denganalasan menunggu semua surat selama sehari dan baru merekapnya dalam buku besar (artinya barudinomori setelah terkumpul semua). Situasi tersebut sangat rentan terjadi kejadian kehilangan suratmasuk. Karena pemohon tidak mengantongi nomor pendaftaran, petugas akan mudah mengelaktanggung jawab dengan mengatakan tidak pernah menerima surat itu. Sedangkan petugas di DinasKesehatan tidak memberikan alasan yang jelas. Baginya cukup memberikan tanda terima tanpa nomorpendaftaran.4 Lihat pasal 22 ayat 4 UU No. 14/2008 : Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaanInformasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saatpermintaan diterima. 6
  7. 7. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Begitupun dengan surat tanggapan Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil &Menengah yang juga tidak memberikan nomor pendaftaran surat masuk. Padahal UU KIP mewajibkanitu 5.Dari 35 badan publik yang menerima surat INISIATIF secara langsung, sebanyak 18 OPD memberikannomor pendaftaran surat masuk pada saat penyerahan surat permohonan informasi publik.Surat-Menyurat INISIATIF dengan Badan PublikSecara keseluruhan pelayangan surat di atas mendapat tanggapan 14 dari 37 badan publik yang menjadiobyek uji akses. Ada yang lisan dan tertulis. Yang tertulis ada yang memanfaatkan media surat ataufaksimili maupun kedua-duanya.Dari 14 badan publik tersebut, INISIATIF sudah menjawab kembali Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah melalui surat bernomor 551/P.Inisiatif-eks/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Isinyaadalah kedudukan INISIATIF sebagai badan hukum sudah memenuhi syarat UU KIP. Surat INISIATIF inimelampirkan halaman depan Akta Pendirian Perkumpulan INISIATIF sebagai badan hukum.Isi surat itu demikian, karena dinas ini mensyaratkan pelampiran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diKesbangpolinmas Jawa Barat sebelum INISIATIF boleh mengakses informasi publik. Hingga kini, surattersebut belum mendapat tanggapan kembali.Selain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, SKT Kesbangpolinmas Jawa Barat juga dimintaoleh Inspektorat dan Satpol PP.INISIATIF juga menanggapi Badan Publik yang mengajukan syarat berupa ToR studi RPJMD Jawa Barat2008-2013 dan profil INISIATIF, melalui surat no.562 ke BKPPMD, surat no. 563 ke Badan KetahananPangan Daerah, surat no. 564 ke Dinas Perhubungan, surat no. 565 ke Dinas Komunikasi dan Informatikapada tanggal 27 Januari 2011 dan surat no. 566 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 31Januari 2011. Pada surat ini, INISIATIF meminta kejelasan soal kategori informasi yang dimohonkan,apakah sebagai informasi yang dikecualikan ataukah terbuka. Kategori tersebut tidak ada dalam surattanggapan mereka.Khusus untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, INISIATIF tidak mengirimkan surat karena mereka sudahmenyertakan formulir permohonan informasi publik pada surat tanggapannya. INISIATIF hanyamengembalikan formulir yang sudah diisi berikut ToR dan profil pada tanggal 26 Januari 2011.Sambutan staf BKPPMD terhadap surat no.562 menarik dicatat. Mereka heran terhadap kedatanganINISIATIF lagi. Surat BKPPMD No.488/3176/Sekrt seharusnya ditafsirkan INISIATIF dengan mendatangiDinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi informasi publik yang dimohonkan. Merekamengaku sudah mengirimkan semua infomasi publik ke Diskominfo.5 Lihat pasal 22 ayat 6 : dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapatdiberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 7
  8. 8. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Akhirnya, INISIATIF memutuskan pula menanggapi badan publik (Sekretariat Daerah) yang mengalihkanpermohonan ke badan publik lain, yaitu ke Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan SekretariatDaerah. Munculnya Bappeda kuat dugaan berkaitan dengan informasi publik berupa renstra dan renja.INISIATIF kemudian hanya mengirimkan surat ke Biro Administrasi Pembangunan melalui surat no. 579pada tanggal 28 Februari 2011, karena kedua dokumen perencanaan itu adalah produk OPD yangbersangkutan dan pasti mempunyai versi asli atau salinannya, yang mereka pakai sebagai pedomanberkegiatan.Ihwal TanggalJika mencermati tanggapan tertulis badan publik, maka terlihat bahwa terdapat fakta berkait perbedaanantara tanggal surat dengan tanggal penerimaan yang membawa konsekuensi terhadap perhitunganwaktu pemenuhan informasi publik. Perbedaan itu berpola, tanggal penerimaan selalu terjadi sesudahtanggal surat. Adapun badan publik yang berperilaku seperti ini adalah : Tabel 2 Perbedaan Tanggal No. Badan Publik Tanggal Surat Tanggal Penerimaan 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Desember 2010 Setelah 20 Desember 2010 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13 Desember 2010 23 Desember 2010 3 Badan Koordinasi Promosi dan 23 Desember 2010 5 Januari 2011 Penanaman Modal Daerah 4 Badan Ketahanan Pangan Daerah 30 Desember 2010 3 Januari 2011Fakta ini bisa berarti bahwa staf badan publik masih leluasa menunda-nunda pelaksanaan tugas dariatasan untuk menanggapi surat pemohon informasi publik.Janji dan Realisasi Pemenuhan Informasi PublikPada tahap realisasi pemenuhan informasi publik, kasus Dinas Perindustrian dan Perdaganganmemunculkan isu informasi yang tidak akurat. Pada faksimili, mereka menyebutkan akan memenuhidokumen RKA, DPA dan DPPA dalam bentuk hardcopy. Tanpa ada keterangan lain apapun. Akan tetapiwaktu mengambil dokumen pada tanggal 28 Januari 2011, ternyata ketiga jenis dokumen anggaran ituhanya berupa rekapitulasi saja. Format rekapitulasi yang diberikan mirip dengan format dokumenAPBD/penjabaran APBD.Menurut sdri. Indri K., staf pemroses informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemenuhanitu sudah sesuai arahan pimpinannya. Adapun dokumen renstra dan renja sudah sesuai dengankesepakatan, kecuali renja 2011 yang masih berupa draf saja.Dinas Perikanan & Kelautan memenuhi sebagian informasi publik dengan mengantarkan langsung keINISIATIF, Rabu 2 Februari 2011. Sebagian yang lain belum jelas. Dinas ini belum mengeluarkan suratyang secara eksplisit menyatakan mana informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan. 8
  9. 9. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Dinas Perhubungan mungkin menjadi OPD Jawa Barat paling ‘terbuka’, karena memenuhi hampir semuapermintaan INISIATIF dan menanggung semua biaya penggandaan dokumen tersebut pada hari Senin, 7Februari 2011. Bahkan langsung mengirimkan sofcopy renstra melalui e-mail hari itu juga.Dinas ini menyatakan informasi publik yang sudah dipenuhi sebagai informasi terbuka, tetapi sayangnyamendiamkan secara tertulis status informasi publik yang belum dipenuhi.Begitu akan beranjak mengangkut dokumen yang diminta, Sdr. Supriatna Tuhry, staf pemroses danhumas, memberikan selembar surat pernyataan yang isinya INISIATIF tidak akan menggunakandokumen yang diminta untuk keperluan lain-lain, kecuali untuk studi RPJMD saja.Supriatna akan mengambil surat pernyataan itu ke INISIATIF sekaligus berkenalan dengan staf INISIATIF.Secara lisan, ia menjanjikan membawa pula dokumen-dokumen yang belum dipenuhi.BKPPMD memberikan layanan hampir sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Memberikansebagian dokumen, tetapi tidak menjelaskan status dokumen yang belum diberikan. Pemberian terjadipada hari Rabu, 16 Februari 2011. Isu terkait informasi yang tidak akurat muncul kembali, karenaBKPPMD memberikan dokumen DPA dan DPPA berupa rekapitulasi, masing-masing 1 lembar.Lain halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terang-terangan menyatakan DPA dan DPPAtidak bisa dipenuhi. Tetapi dinas ini tidak menggunakan istilah informasi yang dikecualikan untukmenutup akses terhadap DPA dan DPPA.Di surat bernomor 565/200/Diskominfo, tertanggal 16 Februari 2011, yang diserahkan 21 Februari 2011,pada poin 3 tertulis : Berkaitan dengan tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010, dictum keempat, untuk beberapa informasi telah dilakukan tetapi khusus tentang informasi yang Saudara butuhkan (DPA dan Perubahannya) hal ini tidak dapat dilakukan oleh PPID Dinas Kominfo saja, tetapi harus melibatkan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.Memproklamasikan suatu informasi publik sebagai dikecualikan memang tidak mudah dan membawakewajiban bagi badan publik yang bersangkutan untuk melakukan uji konsekuensi yang isinya harusmembuktikan bahwa menutup informasi publik tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan publik. Danpemohon informasi publikpun berhak mengakses uji konsekuensi itu 6.6 UU No.14 Tahun 2008, ps 19 menyatakan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksudkan Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oelh setiap Orang. Sedangkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2008, pasal 16 menyatakan : (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan. 9
  10. 10. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 15 Maret 2011 mengirimkan surat bernomor480/876-Perenc yang menyatakan akan memenuhi sebagian informasi publik yang dimohonkanINISIATIF, yaitu Renstra 2008-2013 dan Renja 2008, 2009 dan 2010. Surat ini tidak berbicara apa-apasoal Renja 2011, RKA 2008, 2009, 2010, 2011, DPA 2008, 2009, 2010 serta DPPA 2008, 2009, 2010.Hingga hari ini, Badan Ketahanan Pangan Daerah belum memberikan jawaban/tanggapan apa-apa sejakpelayangan surat INISIATIF dengan nomor 563. Juga belum ada jawaban dari Biro AdministrasiPembangunan Sekretariat Daerah.Pengajuan Keberatan Layanan Informasi PublikINISIATIF kemudian menempuh mekanisme keberatan terhadap beberapa badan publik denganmelayangkan surat ke kepala OPD yang bersangkutan dengan menyebut kedudukannya sebagai AtasanPPID. Pemilihan hanya beberapa badan publik ini, karena mereka dianggap cukup penting bagi agendaperluasan wilayah kerja INISIATIF di Jawa Barat. Tabel 3 Surat Keberatan INISIATIF No. Surat Tujuan Pengiriman 574/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Penanggulangan Bencana Senin, 28 Februari 2011 Daerah Provinsi 575/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat Senin, 28 Februari 2011 dan Pemerintah Desa 576/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Kesehatan Selasa, 1 Maret 2011 577/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Pendidikan Selasa, 1 Maret 2011 578/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Perencanaan dan Selasa, 1 Maret 2011 Pembangunan Daerah 580/P.Inisiatif - eks/II/2011 Sekretariat DPRD Senin, 28 Februari 2011 581/P.Inisiatif - eks/III/2011 Dinas Komunikasi dan Informatika Selasa, 8 Maret 2011Pelayangan surat keberatan di atas mendapat 1 jawaban lisan dan 4 tertulis. Tanggal 7 Maret 2011, Sdr.Arden (humas Dinas Pendidikan) menelepon kantor INISIATIF untuk mengabarkan surat keberatanINISIATIF sedang dipelajari.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memberikan Renstra 2008-2013 dan Renja2010. Pada suratnya bernomor 225/0246-Peren/2011, tertanggal 11 Maret 2011, badan publik inimengatakan hal yang sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan DPA dan DPPA. Tetapitidak ada penjelasan apa-apa soal Renja 2008, 2009, 2011 dan RKA 2008, 2009, 2010, 2011. (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal- hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 10
  11. 11. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Surat Sekretariat DPRD nomor 225/736-SETWAN.HP/2011, tertanggal 23 Maret 2011, mempersilahkanINISIATIF menggandakan informasi publik yang diminta. Tidak disebut apa yang boleh digandakan.Apakah semuanya ? Jelas tidak. Di surat itu, kata-kata yang sama dengan Diskominfo dan BPMPDmuncul kembali untuk DPA dan DPPA.Surat Diskominfo no. 581/679/diskominfo tertanggal 18 April 2011 dan surat Dinas Kesehatanno.8716/480/Pegum tertanggal 31 Maret 2011 menyampaikan hal yang senada, akses terhadap DPAdan perubahannya menanti kebijakan Sekretariat Daerah. Kedua surat ini tidak menjelaskan dokumen-dokumen lain yang juga diminta INISIATIF.Secara lengkap pelaksanaan uji akses informasi publik terhadap badan publik di Pemerintah ProvinsiJawa Barat terlihat pada tabel 4 di bawah : 11

×