Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar inisiatif

on

  • 825 views

 

Statistics

Views

Total Views
825
Views on SlideShare
825
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar inisiatif Document Transcript

  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 6/7/2011 UJI AKSES INFORMASI PUBLIK UNTUK MEMANTAUPI-BDG DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013 Pius Widiyatmoko | INISIATIF 1
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013A. Awal Mula dan Titik TolakUndang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku efektif 2 tahunberikutnya, yaitu 30 April 2010. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut cukup positif Undang-Undang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada OrganisasiPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Maret 2010.PPID merupakan salah satu infrastruktur yang disyaratkan Undang-Undang ini untuk melayani prosespemenuhan informasi publik, selain keberadaan Atasan PPID untuk melayani keberatan layanan danKomisi Informasi yang akan menangani sengketa informasi publik jika ada perbedaan pandangan antarapemohon dan termohon. Juga Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agunguntuk menangani sengketa informasi lanjutan.Penunjukan PPID Pemprov. Jawa Barat pada tahun 2010 sendiri merupakan langkah maju, mengingat PPNo. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik memasang tenggat waktu bagi setiap Badan Publik untuk menunjuk PPID-nya yaitupada tanggal 23 Agustus 2011 1.SK ini secara umum menetapkan jabatan sekretaris sebagai PPID dan kepala Organisasi PerangkatDaerah (OPD) sebagai Atasan PPID. Pada SK itu juga tersurat perintah bagi PPID untuk melakukanpemilahan dan pengujian terhadap informasi publik di lingkungan OPD masing-masing.Penetapan dua infrastruktur keterbukaan di Jawa Barat tentu saja menerbitkan harapan bagi WargaNegara Indonesia dan/atau Badan Hukum untuk mengetahui proses-proses pengambilan kebijakanpublik Pemprov. Jawa Barat yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupankeseharian mereka. Atau lebih jauh lagi, sekaligus membuka peluang berpartisipasi aktif dalampengambilan kebijakan publik.Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat merevisi Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) 2008-2013-nya karena ada perkembangan-perkembangan baru yang pentingdiakomodasi. Sementara itu, salah satu resolusi Perkumpulan INISIATIF pada Kongres tahun 2009adalah menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu arena barunya untuk berkiprah. Kajianterhadap RPJMD Jawa Barat menjadi penting karena akan memberi gambaran kebijakan-kebijakan apasaja yang akan diambil selama 5 tahun. Terlebih tahun 2010 yang merupakan tahun ketiga RPJMD,memberi kesempatan Perkumpulan INISIATIF mempelajari apa yang telah dilakukan Pemprov. JawaBarat 2 tahun ke belakang dan merencanakan kiprah aktifnya 2 tahun yang tersisa.B. TujuanPengeluaran SK Gubernur Jawa Barat di atas menunjukkan adanya itikad baik dari pemimpin mengenaipentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Namun demikian bukan berarti itu serta-1 Lihat Bab VI Ketentuan Penutup PP No.61 Tahun 2010. 2
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013merta aparatur birokrasi di bawah kekuasaan Gubernur akan menindaklanjutinya. Di sisi lain, aparaturitulah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan pemohon informasi publik.Oleh karena itu, penting menguji akses informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah PemerintahProvinsi Jawa Barat untuk menakar sejauh apa keterbukaan yang telah terjadi dan sekaligus sebagaibahan untuk mengkaji RPJMD Jawa Barat 2008-2013.C. Ancang-ancangUntuk mengakses informasi publik sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013, INISIATIF memilih 37Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dari 47 yang ditetapkan SK Gubernur Jawa BaratNo.489/Kep.487-Diskominfo/2010. Ketigapuluh tujuh OPD Provinsi itu terdiri dari unsur staf (SekretariatDaerah), unsur pelayanan terhadap DPRD (Sekretariat DPRD), unsur pengawasan penyelenggaraanpemerintah daerah (Inspektorat), unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bappeda),unsur pelaksana otonomi daerah (Dinas) dan sebagian unsur pendukung tugas kepala daerah (Badan).Adapun informasi publik yang diminta sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013 adalah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Informasi-informasi publik ini merupakan kunci untukmemberi gambaran kebijakan apa saja yang akan diambil (perencanaan) dan seberapa besar komitmenmewujudkannya (alokasi anggaran). Daftar informasi publik yang diminta dan susunannya adalahsebagai berikut : Tabel 1 Daftar Informasi Publik yang Diminta No. Dokumen Tahun Bentuk Informasi Badan Publik Jumlah 1. Rencana Strategis (Renstra 2008-2013 Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 1 SKPD) softcopy dgn tujuan surat) 2. Rencana Kerja (Renja SKPD) 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 4 2010, 2011 softcopy dgn tujuan surat) 3. Rencana Kerja dan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 4 Anggaran (RKA) 2010, 2011 softcopy dgn tujuan surat) 4. Dokumen Pelaksanaan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 3 Anggaran (DPA) 2010 softcopy dgn tujuan surat) 5. Dokumen Pelaksanaan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 3 Perubahan Anggaran (DPPA) 2010 softcopy dgn tujuan surat)Informasi-informasi publik yang berjumlah 15 dokumen per OPD di atas, termasuk ke dalam jenisinformasi yang wajib tersedia setiap saat 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik pasal 13 menyebut kedua jenis dokumen ini sebagai informasi publik 3.2 UU Keterbukaan Informasi Publik mengenal 2 jenis informasi publik, yaitu informasi yang wajib diumumkan dandisediakan serta informasi yang dikecualikan. Jenis pertama sendiri, masih terbagi atas : 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 3
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Pemohon mengajukan permohonan ke PPID dengan menyertakan I identitas, informasi publik yang diminta serta tujuan permohonan10 1a 1b 1a yang jelas. 2a 2b 1b Badan Publik menerima dan harus memberikan tanda terima berikut nomor registrasi permohonan. 3b 2 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses 3a 3c permohonan informasi publik. 3a Pemohon menerima jawaban tertulis : 7 1. Status pemenuhan atau 4a 4b 2. Perpanjangan waktu pemenuhan. 3b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak tgl. 5b registrasi, yang min. berisi : 5a 5c 1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak. 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang menguasainya. 6 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau IIA dikecualikan.30 7a 7b Jika proses belum selesai, Badan Publik memperpanjang waktu pemenuhan dan harus memberitahu tertulis kepada Pemohon. 8b 3c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan30 8a dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon. 4 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses permohonan informasi publik di perpanjangan waktu. 9 IIB 5a Pemohon menerima jawaban tertulis.14 10a 10b 5b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 7 hari kerja, yang min. berisi : 1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak.14 11 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang menguasainya. 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau100 12a 12b 12c dikecualikan. 5c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon. 13a 13b 13c 6 Jika Pemohon puas, proses berhenti. 7 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat keberatan tertulis ke Atasan IIC PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak diketahui alasan tidak puas.14 14b 8 Pemohon (a) menerima tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan 14a PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak registrasi keberatan. 15b 9 Jika Pemohon puas, proses berhenti. 15c 15a 10 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat permohonan sengketa ke Komisi Informasi (b) paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID.…. 16b 16c 11 Komisi Informasi mulai mengusahakan melakukan mediasi dan/atau 16a ajudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa informasi. 12 Proses mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lama berlangsung 100 hari kerja. Sidang ajudikasi non litigasi digelar setelah mediasi 17a 17b 17c gagal. 13 Komisi Informasi memutus sengketa informasi. 18c 14, Jika salah satu pihak bersengketa tidak puas, maka mengajukan 18a 18b pernyataan tertulis tidak menerima putusan sidang ajudikasi non 15 IID litigasi Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya putusan itu.14 19b 16 Pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke PTUN (Badan Publik 19a Negara) atau PN (selain Badan Publik Negara). 20b 20c 17 PTUN/PN menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka 20a waktu. 18 PTUN/PN memutus sengketa informasi. 18, Pihak yang tidak puas mengajukan banding ke MA paling lambat 14…. 21a 21b 21c hari kerja sejak diterimanya putusan itu. 19 21 MA menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka waktu. 22a 22b 22c 22 MA memutus sengketa informasi. 3 Pasal 13 ayat 1 : Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri dari : • Huruf d, poin (3) : Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. • Huruf i : Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik. 4
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Gambar dan Tabel di atas merupakan tahapan secara keseluruhan yang disediakan UU No.14 Tahun2008 untuk mendapatkan informasi publik. Ada 2 tahapan umum, yaitu permohonan informasi publikdan sengketa informasi publik. Sengketa terjadi jika pemohon informasi publik tidak puas atas pelayananyang diberikan badan publik.Sengketa informasi publik terinci lagi manjadi tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Pengajuan keberatan ke Atasan PPID (IIA). 2. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi (IIB). 3. Pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke PTUN/PN (IIC). 4. Pengajuan banding atas putusan PTUN/PN ke Mahkamah Agung (IID).Pada dua tahap pertama sengketa, para pihak mendapat kepastian kerangka waktu penyelesaian.Namun dua tahap terakhir, ketika masuk ke ranah yudikatif, tidak ada kerangka waktu yang jelas yangdiamanatkan Undang-Undang.D. Pelaksanaan Uji Akses Informasi PublikINISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik bernomor546/P.Inisiatif-eks/XI/2010 ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasapos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karenaINISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudahtanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum.Semula mengirim surat via pos (memakai perangko) diandaikan pasti akan sampai ke tempat tujuandengan mudah. Apalagi tujuannya masih di kota yang sama (Bandung). Namun ternyata setelahmengecek keberadaan surat itu ke beberapa badan publik (antara lain Dinas Energi dan Sumber DayaMineral), ternyata mereka mengaku belum menerima surat tersebut. INISIATIF sulit membedakanapakah petugas pos yang teledor atau penerima surat badan publik yang malas mendaftar surat masuk.INISIATIF tidak memegang bukti tertulis tanda terima dari badan publik yang bersangkutan.Akhirnya, INISIATIF mengirimkan kembali surat secara langsung (diantar ke kantor tujuan) dengan isi dantujuan yang sama tertanggal 20 Desember 2010 (no. 555/P.Inisiatif-eks/XII/2010) pada tanggal 20-23Desember 2010 tanpa Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Kedua OPDitu sudah memberikan tanggapan tertulis terhadap surat no. 546. Pelayangan surat kedua berfungsimenjamin ke-35 badan publik yang lain mendapatkan kiriman surat permohonan informasi publikINISIATIF.Kerangka WaktuMulai surat kedua inilah, INISIATIF akan memakai kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel di atas. Jika dihitung, maka pada tanggal 4-7 Januari 2011, 5
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013badan publik harus sudah memberikan tanggapan dan maksimal pada tanggal antara 13, 14, 17 atau 18Januari 2011 di perpanjangan waktu. Tanggal 15 dan 16 Januari 2011 adalah hari Sabtu dan Minggu,sehingga tidak termasuk dalam hari kerja yang menjadi satuan waktu Undang-Undang ini.Kasus Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah memiliki tenggat berbedakarena keduanya mengacu tanggal 23 November 2010. Untuk batas waktu menanggapi dan untukperpanjangannya masing-masing, yaitu 8 Desember 2010 dan 17 Desember 2010.Walaupun mendapat layangan surat kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian danPerdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Dinas Kelautan danPerikanan akan menggunakan kerangka waktu kedua OPD di atas karena keempatnya mengacu suratINISIATIF no. 546 untuk menanggapi. Surat tanggapan keempat badan publik ini sampai ke INISIATIFsetelah tanggal 20 Desember 2010. Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika, meskipun pada surattanggapannya mencantumkan tanggal sebelum 20 Desember, tetapi pada kenyataannya INISIATIFmenerima surat itu setelah 20 Desember.Jadi akan ada enam badan publik yang dihitung kerangka waktunya dengan mengacu surat INISIATIFtanggal 23 November 2010.Berdasarkan gambar dan tabel di atas, maka pada kasus tidak ditanggapinya permohonan informasipublik, pemohon memiliki waktu selama 47 hari kerja untuk mengajukan keberatan, terhitung sejaksurat permohonan tercatat di surat masuk badan publik yang bersangkutan.Nomor Pendaftaran Surat MasukMengirimkan surat melalui pos maupun secara langsung, memunculkan soal berkaitan dengan nomorpendaftaran surat masuk. Pemberian nomor pendaftaran serta merta, belum menjadi prosedur lazim disejumlah badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat. Padahal itu adalah hak pemohon informasi publik 4.Nomor pendaftaran berguna untuk melacak keberadaan surat sekaligus memantau sampai sejauh manatingkat penanganannya di badan publik yang menjadi tujuan.Petugas penerima surat Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, misalnya menolak denganalasan menunggu semua surat selama sehari dan baru merekapnya dalam buku besar (artinya barudinomori setelah terkumpul semua). Situasi tersebut sangat rentan terjadi kejadian kehilangan suratmasuk. Karena pemohon tidak mengantongi nomor pendaftaran, petugas akan mudah mengelaktanggung jawab dengan mengatakan tidak pernah menerima surat itu. Sedangkan petugas di DinasKesehatan tidak memberikan alasan yang jelas. Baginya cukup memberikan tanda terima tanpa nomorpendaftaran.4 Lihat pasal 22 ayat 4 UU No. 14/2008 : Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaanInformasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saatpermintaan diterima. 6
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Begitupun dengan surat tanggapan Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil &Menengah yang juga tidak memberikan nomor pendaftaran surat masuk. Padahal UU KIP mewajibkanitu 5.Dari 35 badan publik yang menerima surat INISIATIF secara langsung, sebanyak 18 OPD memberikannomor pendaftaran surat masuk pada saat penyerahan surat permohonan informasi publik.Surat-Menyurat INISIATIF dengan Badan PublikSecara keseluruhan pelayangan surat di atas mendapat tanggapan 14 dari 37 badan publik yang menjadiobyek uji akses. Ada yang lisan dan tertulis. Yang tertulis ada yang memanfaatkan media surat ataufaksimili maupun kedua-duanya.Dari 14 badan publik tersebut, INISIATIF sudah menjawab kembali Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah melalui surat bernomor 551/P.Inisiatif-eks/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Isinyaadalah kedudukan INISIATIF sebagai badan hukum sudah memenuhi syarat UU KIP. Surat INISIATIF inimelampirkan halaman depan Akta Pendirian Perkumpulan INISIATIF sebagai badan hukum.Isi surat itu demikian, karena dinas ini mensyaratkan pelampiran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diKesbangpolinmas Jawa Barat sebelum INISIATIF boleh mengakses informasi publik. Hingga kini, surattersebut belum mendapat tanggapan kembali.Selain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, SKT Kesbangpolinmas Jawa Barat juga dimintaoleh Inspektorat dan Satpol PP.INISIATIF juga menanggapi Badan Publik yang mengajukan syarat berupa ToR studi RPJMD Jawa Barat2008-2013 dan profil INISIATIF, melalui surat no.562 ke BKPPMD, surat no. 563 ke Badan KetahananPangan Daerah, surat no. 564 ke Dinas Perhubungan, surat no. 565 ke Dinas Komunikasi dan Informatikapada tanggal 27 Januari 2011 dan surat no. 566 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 31Januari 2011. Pada surat ini, INISIATIF meminta kejelasan soal kategori informasi yang dimohonkan,apakah sebagai informasi yang dikecualikan ataukah terbuka. Kategori tersebut tidak ada dalam surattanggapan mereka.Khusus untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, INISIATIF tidak mengirimkan surat karena mereka sudahmenyertakan formulir permohonan informasi publik pada surat tanggapannya. INISIATIF hanyamengembalikan formulir yang sudah diisi berikut ToR dan profil pada tanggal 26 Januari 2011.Sambutan staf BKPPMD terhadap surat no.562 menarik dicatat. Mereka heran terhadap kedatanganINISIATIF lagi. Surat BKPPMD No.488/3176/Sekrt seharusnya ditafsirkan INISIATIF dengan mendatangiDinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi informasi publik yang dimohonkan. Merekamengaku sudah mengirimkan semua infomasi publik ke Diskominfo.5 Lihat pasal 22 ayat 6 : dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapatdiberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 7
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Akhirnya, INISIATIF memutuskan pula menanggapi badan publik (Sekretariat Daerah) yang mengalihkanpermohonan ke badan publik lain, yaitu ke Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan SekretariatDaerah. Munculnya Bappeda kuat dugaan berkaitan dengan informasi publik berupa renstra dan renja.INISIATIF kemudian hanya mengirimkan surat ke Biro Administrasi Pembangunan melalui surat no. 579pada tanggal 28 Februari 2011, karena kedua dokumen perencanaan itu adalah produk OPD yangbersangkutan dan pasti mempunyai versi asli atau salinannya, yang mereka pakai sebagai pedomanberkegiatan.Ihwal TanggalJika mencermati tanggapan tertulis badan publik, maka terlihat bahwa terdapat fakta berkait perbedaanantara tanggal surat dengan tanggal penerimaan yang membawa konsekuensi terhadap perhitunganwaktu pemenuhan informasi publik. Perbedaan itu berpola, tanggal penerimaan selalu terjadi sesudahtanggal surat. Adapun badan publik yang berperilaku seperti ini adalah : Tabel 2 Perbedaan Tanggal No. Badan Publik Tanggal Surat Tanggal Penerimaan 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Desember 2010 Setelah 20 Desember 2010 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13 Desember 2010 23 Desember 2010 3 Badan Koordinasi Promosi dan 23 Desember 2010 5 Januari 2011 Penanaman Modal Daerah 4 Badan Ketahanan Pangan Daerah 30 Desember 2010 3 Januari 2011Fakta ini bisa berarti bahwa staf badan publik masih leluasa menunda-nunda pelaksanaan tugas dariatasan untuk menanggapi surat pemohon informasi publik.Janji dan Realisasi Pemenuhan Informasi PublikPada tahap realisasi pemenuhan informasi publik, kasus Dinas Perindustrian dan Perdaganganmemunculkan isu informasi yang tidak akurat. Pada faksimili, mereka menyebutkan akan memenuhidokumen RKA, DPA dan DPPA dalam bentuk hardcopy. Tanpa ada keterangan lain apapun. Akan tetapiwaktu mengambil dokumen pada tanggal 28 Januari 2011, ternyata ketiga jenis dokumen anggaran ituhanya berupa rekapitulasi saja. Format rekapitulasi yang diberikan mirip dengan format dokumenAPBD/penjabaran APBD.Menurut sdri. Indri K., staf pemroses informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemenuhanitu sudah sesuai arahan pimpinannya. Adapun dokumen renstra dan renja sudah sesuai dengankesepakatan, kecuali renja 2011 yang masih berupa draf saja.Dinas Perikanan & Kelautan memenuhi sebagian informasi publik dengan mengantarkan langsung keINISIATIF, Rabu 2 Februari 2011. Sebagian yang lain belum jelas. Dinas ini belum mengeluarkan suratyang secara eksplisit menyatakan mana informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan. 8
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Dinas Perhubungan mungkin menjadi OPD Jawa Barat paling ‘terbuka’, karena memenuhi hampir semuapermintaan INISIATIF dan menanggung semua biaya penggandaan dokumen tersebut pada hari Senin, 7Februari 2011. Bahkan langsung mengirimkan sofcopy renstra melalui e-mail hari itu juga.Dinas ini menyatakan informasi publik yang sudah dipenuhi sebagai informasi terbuka, tetapi sayangnyamendiamkan secara tertulis status informasi publik yang belum dipenuhi.Begitu akan beranjak mengangkut dokumen yang diminta, Sdr. Supriatna Tuhry, staf pemroses danhumas, memberikan selembar surat pernyataan yang isinya INISIATIF tidak akan menggunakandokumen yang diminta untuk keperluan lain-lain, kecuali untuk studi RPJMD saja.Supriatna akan mengambil surat pernyataan itu ke INISIATIF sekaligus berkenalan dengan staf INISIATIF.Secara lisan, ia menjanjikan membawa pula dokumen-dokumen yang belum dipenuhi.BKPPMD memberikan layanan hampir sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Memberikansebagian dokumen, tetapi tidak menjelaskan status dokumen yang belum diberikan. Pemberian terjadipada hari Rabu, 16 Februari 2011. Isu terkait informasi yang tidak akurat muncul kembali, karenaBKPPMD memberikan dokumen DPA dan DPPA berupa rekapitulasi, masing-masing 1 lembar.Lain halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terang-terangan menyatakan DPA dan DPPAtidak bisa dipenuhi. Tetapi dinas ini tidak menggunakan istilah informasi yang dikecualikan untukmenutup akses terhadap DPA dan DPPA.Di surat bernomor 565/200/Diskominfo, tertanggal 16 Februari 2011, yang diserahkan 21 Februari 2011,pada poin 3 tertulis : Berkaitan dengan tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010, dictum keempat, untuk beberapa informasi telah dilakukan tetapi khusus tentang informasi yang Saudara butuhkan (DPA dan Perubahannya) hal ini tidak dapat dilakukan oleh PPID Dinas Kominfo saja, tetapi harus melibatkan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.Memproklamasikan suatu informasi publik sebagai dikecualikan memang tidak mudah dan membawakewajiban bagi badan publik yang bersangkutan untuk melakukan uji konsekuensi yang isinya harusmembuktikan bahwa menutup informasi publik tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan publik. Danpemohon informasi publikpun berhak mengakses uji konsekuensi itu 6.6 UU No.14 Tahun 2008, ps 19 menyatakan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksudkan Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oelh setiap Orang. Sedangkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2008, pasal 16 menyatakan : (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan. 9
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 15 Maret 2011 mengirimkan surat bernomor480/876-Perenc yang menyatakan akan memenuhi sebagian informasi publik yang dimohonkanINISIATIF, yaitu Renstra 2008-2013 dan Renja 2008, 2009 dan 2010. Surat ini tidak berbicara apa-apasoal Renja 2011, RKA 2008, 2009, 2010, 2011, DPA 2008, 2009, 2010 serta DPPA 2008, 2009, 2010.Hingga hari ini, Badan Ketahanan Pangan Daerah belum memberikan jawaban/tanggapan apa-apa sejakpelayangan surat INISIATIF dengan nomor 563. Juga belum ada jawaban dari Biro AdministrasiPembangunan Sekretariat Daerah.Pengajuan Keberatan Layanan Informasi PublikINISIATIF kemudian menempuh mekanisme keberatan terhadap beberapa badan publik denganmelayangkan surat ke kepala OPD yang bersangkutan dengan menyebut kedudukannya sebagai AtasanPPID. Pemilihan hanya beberapa badan publik ini, karena mereka dianggap cukup penting bagi agendaperluasan wilayah kerja INISIATIF di Jawa Barat. Tabel 3 Surat Keberatan INISIATIF No. Surat Tujuan Pengiriman 574/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Penanggulangan Bencana Senin, 28 Februari 2011 Daerah Provinsi 575/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat Senin, 28 Februari 2011 dan Pemerintah Desa 576/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Kesehatan Selasa, 1 Maret 2011 577/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Pendidikan Selasa, 1 Maret 2011 578/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Perencanaan dan Selasa, 1 Maret 2011 Pembangunan Daerah 580/P.Inisiatif - eks/II/2011 Sekretariat DPRD Senin, 28 Februari 2011 581/P.Inisiatif - eks/III/2011 Dinas Komunikasi dan Informatika Selasa, 8 Maret 2011Pelayangan surat keberatan di atas mendapat 1 jawaban lisan dan 4 tertulis. Tanggal 7 Maret 2011, Sdr.Arden (humas Dinas Pendidikan) menelepon kantor INISIATIF untuk mengabarkan surat keberatanINISIATIF sedang dipelajari.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memberikan Renstra 2008-2013 dan Renja2010. Pada suratnya bernomor 225/0246-Peren/2011, tertanggal 11 Maret 2011, badan publik inimengatakan hal yang sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan DPA dan DPPA. Tetapitidak ada penjelasan apa-apa soal Renja 2008, 2009, 2011 dan RKA 2008, 2009, 2010, 2011. (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal- hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 10
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Surat Sekretariat DPRD nomor 225/736-SETWAN.HP/2011, tertanggal 23 Maret 2011, mempersilahkanINISIATIF menggandakan informasi publik yang diminta. Tidak disebut apa yang boleh digandakan.Apakah semuanya ? Jelas tidak. Di surat itu, kata-kata yang sama dengan Diskominfo dan BPMPDmuncul kembali untuk DPA dan DPPA.Surat Diskominfo no. 581/679/diskominfo tertanggal 18 April 2011 dan surat Dinas Kesehatanno.8716/480/Pegum tertanggal 31 Maret 2011 menyampaikan hal yang senada, akses terhadap DPAdan perubahannya menanti kebijakan Sekretariat Daerah. Kedua surat ini tidak menjelaskan dokumen-dokumen lain yang juga diminta INISIATIF.Secara lengkap pelaksanaan uji akses informasi publik terhadap badan publik di Pemerintah ProvinsiJawa Barat terlihat pada tabel 4 di bawah : 11
  • Tabel 4 Proses Lengkap Uji Akses Informasi Publik Mekanisme Keberatan Mekanisme Permohonan Tgl. Pengiriman & No. Surat Masuk Tgl. Tanggapan Badan Publik Tgl. Tanggapan balik INISIATIF Tgl. Tanggapan Kembali Tgl. Realisasi Pemenuhan Tgl. Pengiriman (diantar) No. Tanda Terima Tgl. Tanggapan Badan Publik Tgl. Realisasi PemenuhanNo. Badan Publik Badan Publik Status Des. 2010 (diantar langsng) Nov-10 Des-10 Jan-11 Des-10 Jan-11 Feb-11 Feb-11 Des-10 Jan-11 Feb-11 Feb-11 Maret 2011 Maret 2011 Apr-11 Maret 2011 Nov. 2010 (pos biasa) Langsung Baru Kmd 23 Kirim Tak Kirim 20 21 22 23 Langsng Baru Kmd 30 6 8 9 13 17 23 27 28 30 3 4 5 6 7 10 13 14 17 18 20 6 26 27 31 28 16 9 28 28 2 7 16 22 28 1 8 7 11 23 31 18 17 30 Sura t No. Sura t 910/3134/KEPEG.Um. No.551/P.Ini s i a ti f- : Memi nta Sura t eks /XII/2010 : Ketera nga n Menega s ka n Di na s Kopera s i , Us a ha Terda fta r da ri keduduka n 1 546 v Tak ditempuh Mi kro, Keci l da n Menenga h Kes ba ngpol i nma s INISIATIF s bg ba da n hukum s es ua i UU KIP. Mel a mpi rka n Akta pendi ri a n Perkumpul a n Sura t Sura t Sura t Da ta ng untuk Sura t berganti ke sistem Sura t No. No.488/1805/Di s ko No.565/P.Ini s i a ti f- No.565/200/Di s komi nfo meneri ma No.581/P.Ini s i a t komputer. Tidak 581/679/Di s ko mi nfo : Mengi s i eks /I/2011 : : Menya ta ka n ha rdcopy i f-eks /III/2011 ada lg no. tanda mi nfo : DPA Formul i r, memenuhi pemenuha n DPA, DPPA Rens tra 2008- terima da n DPPA 2 Di na s Komuni ka s i da n 546 v 555 Memba ya r s a l i na n permi nta a n ha rus mel i ba tka n PPID 2013 & Renja Ditempuh menunggu 617 - Informa ti ka ji ka di perl uka n, OPD l a i nnya 2010 peneta pa n memberi ka n ToR Sekda s tudi , da n profi l INISIATIF Sura t Meneri ma No.050/165/Set- ki ri ma n softcopy KPID/2010 : Rens tra 2008- 3 Sekreta ri a t KPID 546 v Tak ditempuh Memberi ka n 2013 Rens tra da n s i s a nya menyus ul Sura t da n Fa ks Da ta ng untuk No.481.1/10317/P meneri ma s oftcopy rog. : Berja nji Rens tra 2008-2013, memberi ka n Renja 2008, 2009, Di na s Peri ndus tri a n & s emua da ta ya ng 2010, 2011 (dra ft) 4 546 v 555 3002 - Tak ditempuh Perda ga nga n di mohonka n da n ha rdcopy RKA 2008, 2009, 2010, 2011, DPA 2008, 2009, 2010, DPPA 2008, 2009, 2010 Sura t da n Fa ks Sura t Da ta ng untuk No.488/3176/Sekr No.562/P.Ini s i a ti f- meneri ma t. : Mengi s i eks /I/2011 : pi nja ma n Formul i r, memenuhi ha rdcopy Rens tra Ba da n Koordi na s i Promos i Memba ya r permi nta a n 2008-2013 untuk 5 da n Pena na ma n Moda l 546 v 555 - Tak ditempuh s a l i na n ji ka di ga nda ka n Da era h di perl uka n, s endi ri memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF Sura t INISIATIF Meneri ma ki ri ma n No.061/7066/Peren : mengemba l i ka n hardcopy Rens tra Mengi s i Formul i r, formul i r 2006-2010, Renja Memba ya r s a l i na n permohona n 2008, 2009, 2010 Di na s Peri ka na n da n ji ka di perl uka n, i nforma s i 6 546 v 555 4250 - Tak ditempuh Kel a uta n memberi ka n ToR publ i kda n s tudi , da n profi l memenuhi INISIATIF permi nta a n (menyerta ka n formul i r) Sura t No.487/551/Ga kda : Memi nta Sura t Ketera nga n Terda fta r da ri 7 Sa tua n Pol i s i Pa mong Pra ja 546 v 555 102199 - Tak ditempuh Kes ba ngpol i nma s da n Mengi s i Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, b ik T R Sura t No.480/4816- Sura t Peren : Mengi s i No.566/P.Ini s i a ti f- Formul i r, Memba ya r eks /I/2011 : Di na s Tena ga Kerja da n s a l i na n ji ka memenuhi 8 546 v 555 5607 - Tak ditempuh Tra ns mi gra s i di perl uka n, permi nta a n memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF Sura t Sura t Da ta ng untuk No.555/3370/s ekre : No.564/P.Ini s i a ti f- meneri ma Mengi s i Formul i r, eks /I/2011 : ha rdcopy Rens tra Memba ya r s a l i na n memenuhi 2008-2013, Renja ji ka di perl uka n, permi nta a n 2009, 2011, RKA 9 546 v 555 memberi ka n ToR 2008, 2009, 2010, Tak ditempuh Di na s Perhubunga n - 1113352 s tudi , da n profi l 2011, DPA 2008, INISIATIF 2009, 2010. Meneri ma ki ri ma n s oftcopy Rens tra 2008-2013 vi a e- ma i l Li s a n : Di s pos i s i Da ta ng Sura t s uda h di ta nga n meneri ma DATA No.578/P.Ini s i a ti f- LKPJ Pa k Di di ng, ta pi YG TDK DIMINTA : eks /II/2011 2009, RKPD 2008, da ta di Ibu Yuke. softcopy 2010,2011, Pa k Di di ng Jus tru RPJMD 2008- memberi da ta yg 2013 dalam CD10 Ba da n Perenca na a n da n 546 v 555 5184 - Ditempuh 639 Pemba nguna n Da era h tdk di mi nta (LKPJ 2009, RKPD 2008, 2010,2011, RPJMD 2008-2013 da l a m CD saat di kunjungi mi nggu ke-4 Des Fa ks Sura t No.978.5/3285/SKR No.563/P.Ini s i a ti f- : Mengi s i Formul i r, eks /I/2011 :11 Ba da n Keta ha na n Pa nga n 546 v 555 1539 - Memba ya r s a l i na n memenuhi Tak ditempuh Da era h ji ka di perl uka n, permi nta a n memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF Sura t Sura t No.487/02/Huma s pr No.579/P.Ini s i a ti f- otum : Di mi nta eks /II/2011 ke Bi ro membua t s ura t ke Admi ni s tra s i Ba ppeda da n Bi ro Pemba nguna n Admi ni s tra s i12 Sekreta ri a t Da era h 546 v 555 - 2529 Tak ditempuh Pemba nguna n – Sekda ta npa ri nci a n da ta ma na di Ba ppeda da n ma na di Admi ni s tra s i Pemba nguna n Sura t No.481.1/32/Ins pt : Memi nta Sura t Ketera nga n Terda fta r da ri Kes ba ngpol i nma s13 Ins pektora t 546 v 555 - 835 da n Mengi s i Tak ditempuh Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF Li s a n : Di s pos i s i Sura t Sura t No.225/0246- Da ta ng meneri ma s uda h di ta nga n No.575/P.Ini s i a ti f- Peren/2011 : hardcopy Rens tra Ba da n Pemberda ya a n Pa k Yudi , ta pi eks /II/2011 memberi ka n 2008-2013, Renja14 Ma s ya ra ka t da n Pemeri nta h 546 v 555 - 1914 da ta ti da k di Ditempuh No. 0318 s eba gi a n 2011 Des a ta nga nnya i nforma s i (kunjunga n 20 Ja n 2011) Sura t Sura t No.225/736- Da ta ng meneri ma No.580/P.Ini s i a ti f- SETWAN.HP/2011 hardcopy Rens tra eks /II/2011 : memberi ka n 2008-2013 da n s eba gi a n meneri ma DATA i nforma s i YG TDK DIMINTA : hardcopy Rens tra Sekwa n 2005-2010,15 Sekreta ri a t DPRD 546 v 555 2463 - Ditempuh 302 Rens tra Prov. Ja wa Ba ra t 2004-2008, Pergub No.30/2009 ttg Tupoks i Setwa n, Renja DPRD 2008, 2010, 2011 Sura t Sdr. Arden No.577/P.Ini s i a ti f- (humas) eks /II/2011 memberi kabar16 Di na s Pendi di ka n 546 v 555 4865 - Ditempuh 780 sedang mempelajari surat Sura t Sura t No.576/P.Ini s i a ti f- No.8716/480/Peg17 Di na s Kes eha ta n 546 v 555 - 4399 Ditempuh eks /II/2011 1023 um : ti da k pnya kew. Ata s DPA da n DPPA18 Di na s Penda pa ta n Da era h 546 v 555 - 2196 Tak ditempuh19 Di na s Sos i a l 546 v 555 2572 - Tak ditempuh Di na s Pa ri wi s a ta da n20 546 v 555 2890 - Tak ditempuh Kebuda ya a n21 Di na s Bi na Ma rga 546 v 555 No.004311 - Tak ditempuh Di na s Pengel ol a a n Sumber22 546 v 555 - 798 Tak ditempuh Da ya Ai r Di na s Permuki ma n &23 546 v 555 - 3299 Tak ditempuh Peruma ha n Di na s Energi da n Sumber24 546 v 555 2934 - Tak ditempuh Da ya Mi nera l25 Di na s Perta ni a n Ta na ma n 546 v 555 - 521.1/43/10 Tak ditempuh Pa nga n26 Di na s Peterna ka n 546 v 555 - 5315 Tak ditempuh27 Di na s Kehuta na n 546 v 555 - 5706 Tak ditempuh28 Di na s Perkebuna n 546 v 555 - 2742 Tak ditempuh29 Di na s Ol a h Ra ga & Pemuda 546 v 555 2248 - Tak ditempuh30 Ba da n Kepega wa i a n Da era h 546 v 555 690 - Tak ditempuh31 Ba da n Pendi di ka n da n 546 v 555 401 - Tak ditempuh Pel a ti ha n Da era h Ba da n Pengel ol a a n32 546 v 555 - 4201 Tak ditempuh Li ngkunga n Hi dup Da era h Ba da n Kes a tua n Ba ngs a ,33 Pol i ti k da n Perl i ndunga n 546 v 555 - 1194/200 Tak ditempuh Ma s y. Da era h Ba da n Perpus ta ka a n da n34 546 v 555 1503 - Tak ditempuh Kea rs i pa n Da era h Ba da n Pemberda ya a n35 Perempua n da n Kel ua rga 546 v 555 - 1377 Tak ditempuh Berenca na Ba da n Pel a ya na n Peri zi na n36 546 v 555 - 1281 Tak ditempuh Terpa du Sura t37 Ba da n Pena nggul a nga n 546 v 555 919 - Ditempuh No.574/P.Ini s i a ti f- 580/Kepeg/2011 Benca na Da era h eks /II/2011 Ba da n Koordi na s i38 Pemeri nta ha n & Pemba nguna n Wi l . I Ba da n Koordi na s i39 Pemeri nta ha n & Pemba nguna n Wi l . II Ba da n Koordi na s i40 Pemeri nta ha n & Pemba nguna n Wi l . III Ba da n Koordi na s i41 Pemeri nta ha n & Pemba nguna n Wi l . IV Ka ntor Perwa ki l a n42 Pemeri nta h Ja wa Ba ra t43 Sekreta ri a t Ba da n Na rkoti ka44 RS Ji wa Provi ns i45 RSUD Al Ihs a n46 RS Pa ru Provi ns i47 Korpri Provi ns i Ketera nga n : Ka tegori Ta ngga pa n Perta ma Ba da n Publ i k Tertul i s Pos i ti f Sel uruhnya Tertul i s Pos i ti f Seba gi a n Tertul i s Pos i ti f Bers ya ra t Tertul i s Di a l i hka n Tertul i s Nega ti f Li s a n
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Salah satu faktor untuk mengukur kadar keterbukaan suatu badan publik adalah melihat kecepatanmenanggapi dan merealisasikan pemenuhan informasi publik. Dengan mengekstrak data pada tabel diatas, maka akan muncul 17 badan publik yang menanggapi lisan maupun tertulis, di mekanismepermohonan maupun di mekanisme keberatan sebagaimana terlihat di bawah. Tabel 5 Daftar Badan Publik yang Menanggapi Mekanisme Mekanisme Keberatan No. Badan Publik Permohonan Jenis Respon Status Jenis Respon 1 Dinas Perindustrian & Perdagangan Positif Seluruh Tak ditempuh 2 Sekretariat KPID Positif Sebagian Tak ditempuh 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Positif Bersyarat Ditempuh Negatif 4 Dinas Perhubungan Positif Bersyarat Tak ditempuh 5 Dinas Perikanan dan Kelautan Positif Bersyarat Tak ditempuh Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman 6 Positif Bersyarat Tak ditempuh Modal Daerah 7 Badan Ketahanan Pangan Daerah Positif Bersyarat Tak ditempuh 8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Positif Bersyarat Tak ditempuh 9 Sekretariat Daerah Dialihkan Tak ditempuh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 10 Negatif Tak ditempuh Menengah 11 Inspektorat Negatif Tak ditempuh 12 Satuan Polisi Pamong Praja Negatif Tak ditempuh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 13 Respon (lisan) Ditempuh Positif Pemerintah Desa Badan Perencanaan dan Pembangunan 14 Respon (lisan) Ditempuh Tak merespon Daerah 15 Sekretariat DPRD Tak merespon Ditempuh Positif 16 Dinas Kesehatan Tak merespon Ditempuh Negatif 17 Dinas Pendidikan Tak merespon Ditempuh Respon (lisan)Sedangkan rincian kecepatan ke-17 badan publik tersaji sebagai berikut : 13
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Grafik 1 Kecepatan Badan Publik Menanggapi dan Merealisasikan Permohonan Informasi Publik 80 70 4 60 50 40 36 38 73 51 27 30 33 63 51 20 28 10 21 22 21 5 9 11 13 5 7 12 Waktu Merealisasikan 0 2 4 4 4 Waktu MenanggapiPada grafik di atas, hanya 8 badan publik yang merealisasikan pemenuhan informasi publik. Itupun tidakada yang memenuhi semua permintaan informasi publik sebanyak 15 dokumen. Sekretariat KPIDsebenarnya juga melakukan perealisasian, namun karena realisasi berlangsung bersamaan pengirimansurat tanggapan ke INISIATIF, maka kenyataan tersebut tidak tertangkap pada grafik.Grafik juga menunjukkan bahwa hanya 7 OPD yang memenuhi standar kecepatan di bawah 10 harikerja, 3 OPD yang berkecepatan menanggapi di masa perpanjangan (< 17 hari kerja) dan sisanya tidakmemenuhi kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Tiga OPD yang menanggapi di masaperpanjangan sebenarnya tidak layak diperhitungkan menjalankan amanat UU Keterbukaan InformasiPublik karena tidak menyertakan alasan perpanjangan.Penghitungan waktu untuk badan publik yang mendapat surat keberatan INISIATIF tetap mengacu padatanggal surat permohonan informasi publik (23 November atau 20 Desember 2010).E. HasilSecara keseluruhan uji akses informasi publik ini menghasilkan jumlah total dokumen sebanyak 51dokumen, termasuk dokumen yang tidak diminta sebanyak 12 dokumen. Dokumen-dokumen itu berasaldari mekanisme permohonan sebanyak 42 dokumen (6 tidak diminta) dan 9 dokumen (6 tidak diminta)dari mekanisme keberatan.Semua dokumen tidak memerlukan biaya sedikitpun untuk mendapatkannya, kecuali Renstra BadanKoordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah, Renstra dan Renja 2010 Dinas Komunikasi danInformatika. Dua badan publik ini meminta INISIATIF menggandakan sendiri 3 dokumen yang diberikan.Selengkapnya ada pada tabel 6 di bawah : 14
  • Tabel 6 Dokumen-Dokumen Hasil Uji Akses Informasi Publik Mekanisme Permohonan Mekanisme Keberatan Juml. Juml.No. Badan Publik Informasi Publik yang Diminta Janji Pemenuhan Realisasi Pemenuhan Juml. Janji Pemenuhan Realisasi Juml. Akhir Biaya Awal Pemenuhan Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 Sesuai 1 1 hardcopy ) gratis Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2008, 2009, 2010, Belum dipenuhi 0 0 dan/atau hardcopy ) 2011 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Belum dipenuhi 0 Tidak Ditempuh 1 Sekretariat KPID 0 dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 0 dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 0 dan/atau hardcopy ) Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 Sesuai 1 gratis 1 hardcopy ) (softcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2008, 2009, 2010, Sesuai, kecuali Renja 2011 yang masih 4 gratis 4 dan/atau hardcopy ) 2011 (softcopy ) berupa draft RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Diganti dengan daftar program- 4 gratis dan/atau hardcopy ) (hardcopy ) kegiatan yang telah diedit, menurut 4 format APBD/Penjabaran APBD Dinas Perindustrian & 2 Tidak Ditempuh Perdagangan DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPA 2008, 2009, 2010 Diganti dengan daftar program- 3 gratis dan/atau hardcopy ) (hardcopy ) kegiatan yang telah diedit, menurut 3 format APBD/Penjabaran APBD DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPPA 2008, 2009, 2010 Diganti dengan daftar program- 3 gratis dan/atau hardcopy ) (hardcopy ) kegiatan yang telah diedit, menurut 3 format APBD/Penjabaran APBD Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 Belum dipenuhi 0 0 hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2008, 2009, 2010, Renja 2011 belum dipenuhi 3 gratis 3 dan/atau hardcopy ) 2011 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Belum dipenuhi 0 Dinas Perikanan & 0 3 dan/atau hardcopy ) Tidak Ditempuh Kelautan DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 0 dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 0 dan/atau hardcopy ) TIDAK DIMINTA 0 Renstra 2006-2010 1 1 gratis Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 Sesuai (ditambah sofcopy -nya) 1 gratis 1 hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2008, 2009, 2010, Renja 2008, 2010 belum dipenuhi 2 gratis 2 dan/atau hardcopy ) 2011 4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Sesuai 4 Tidak Ditempuh gratis Dinas Perhubungan 4 dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPA 2008, 2009, 2010 Sesuai 3 gratis 3 dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 gratis 0 dan/atau hardcopy ) Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 Sesuai 1 menggan hardcopy ) 1 dakan sendiri Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2008, 2009, 2010, Belum dipenuhi 0 0 dan/atau hardcopy ) 2011 5 BKPPMD RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Belum dipenuhi 0 Tidak Ditempuh 0 dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPA 2008, 2009, 2010 Diganti rekapitulasi realisasi keuangan 2 gratis 2 dan/atau hardcopy ) 2008 dan 2009 DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPPA 2008, 2009, 2010 Diganti rekapitulasi realisasi keuangan 2 gratis 2 dan/atau hardcopy ) 2008 dan 2009 Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 Belum dipenuhi 0 0 hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2008, 2009, 2010, Belum dipenuhi 0 0 dan/atau hardcopy ) 2011 Badan Ketahanan RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Belum dipenuhi 6 Tidak Ditempuh Pangan Daerah dan/atau hardcopy ) 0 0 DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi dan/atau hardcopy ) 0 0 DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi dan/atau hardcopy ) 0 0 Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 Belum dipenuhi 0 0 hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2008, 2009, 2010, Belum dipenuhi 0 0 dan/atau hardcopy ) 2011 Dinas Tenaga Kerja & RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Belum dipenuhi 7 Tidak Ditempuh 0 Transmigrasi dan/atau hardcopy ) 0 DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 dan/atau hardcopy ) 0 DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 dan/atau hardcopy ) 0 Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 sesuai 1 menggan hardcopy ) dakan 0 1 sendiri Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2008, 2009, 2010, Renja 2008, 2009, 2011 belum dipenuhi 1 menggan dan/atau hardcopy ) 2011 dakan 0 1 sendiri Dinas Komunikasi & RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 0 8 Informatika dan/atau hardcopy ) 0 0 DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 0 Tidak dikecualikan juga tidak menunggu penetapan dan/atau hardcopy ) terbuka untuk diakses Sekda 0 0 DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 0 Tidak dikecualikan juga tidak menunggu penetapan dan/atau hardcopy ) terbuka untuk diakses Sekda 0 0 Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 0 0 0 hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 0 0 0 dan/atau hardcopy ) RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 0 0 0 dan/atau hardcopy ) 9 Bappeda DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 0 0 0 dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 0 0 0 dan/atau hardcopy ) softcopy LKPJ 2009, RKPD 2008, 5 0 5 TIDAK DIMINTA 0 2010,2011, RPJMD 2008-2013 gratis Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 sesuai 1 1 hardcopy ) 0 hardcopy gratis Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2010 hardcopy Diganti Renja 2011 1 1 dan/atau hardcopy ) 0 hardcopy gratis RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Badan Pemberdayaan10 dan/atau hardcopy ) 0 0 0 Masyarakat dan DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 Tidak dikecualikan juga Pemerintah Desa dan/atau hardcopy ) tidak terbuka untuk 0 diakses 0 0 DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 Tidak dikecualikan juga dan/atau hardcopy ) tidak terbuka untuk 0 diakses 0 0 Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau 1 Renstra 2008-2013 hardcopy ) 0 sesuai 1 1 gratis Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 Renja 2008, 2009, 2010, dan/atau hardcopy ) 0 2011 belum dipenuhi 0 0 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy 4 RKA 2008, 2009, 2010, dan/atau hardcopy ) 0 2011 belum dipenuhi 0 0 DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 Tidak dikecualikan juga dan/atau hardcopy ) tidak terbuka untuk11 Sekretariat DPRD 0 diakses 0 0 DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy 3 Tidak dikecualikan juga dan/atau hardcopy ) tidak terbuka untuk 0 diakses 0 0 Renstra Sekwan 2005- 6 6 2010, Renstra Prov. Jawa Barat 2004-2008, Pergub TIDAK DIMINTA 0 No.30/2009 ttg Tupoksi Setwan, Renja DPRD 2008, 0 2010, 2011 gratis Jumlah 165 42 9 51
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013Dilihat dari jenisnya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang paling mudahdiakses. Terlihat dari 11 badan publik yang memberikan janji pemenuhan, hampir seluruhnya atau 88persen merealisasikan pemenuhan tersebut. Sementara dokumen Rencana Kerja direalisasikanpemenuhannya oleh 5 badan publik dengan nilai persentase 34%.Sedangkan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) direalisasikan oleh 2 Badan Publik,Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh 3 Badan Publik dan Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) oleh 2 Badan Publik (lihat tabel 7) yang masing-masing nilai persentase realisasisebesar 25%, 33% dan 21% pada grafik 2. Grafik 2 Persentase Realisasi Pemenuhan Tiap Jenis Informasi Publik 100% 88% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 34% 33% 30% 25% 21% 20% 10% 0%Grafik di atas mengindikasikan bahwa hanya Renstra, yaitu dokumen rencana pembangunan jangkamenengah (5 tahun) yang memuat informasi kebijakan dan program-program umum, relatif mudahdiakses. Selebihnya masih sulit diakses.Sementara itu, dari sisi realisasi pemenuhan informasi publik, hanya satu badan publik yangmemberikan seluruh dokumen yang diminta, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tapidokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang mereka berikan tidak sesuai dengan format yang seharusnya.Satu-satunya badan publik yang memberikan dokumen yang cukup lengkap dan dengan format yangseharusnya adalah Dinas Perhubungan yang memberikan sebanyak 10 dokumen dari 15 dokumen yangdiminta. 16
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Tabel 7 Realisasi Pemenuhan Informasi Publik per Badan Publik No. Badan Publik Jumlah % Pemenuhan Informasi Publik yang Diberikan 1 Sekretariat KPID 1 7% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 2 Dinas Perindustrian dan 15 100% Dok. Perencanaan : Perdagangan • Renstra 2008-2013 • Renja 2008-2011 Dok. Penganggaran (format tidak baku): • RKA 2008-2011 • DPA 2008-2010 • DPPA 2008-2010 3 Dinas Perikanan dan 3 20% Dok.Perencanaan : Kelautan • Renja 2008-2010. 4 Dinas Perhubungan 10 67% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 • Renja 2009 & 2011 Dok. Penganggaran : • RKA 2008-2011 • DPA 2008-2010. 5 BKPPMD 5 33% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 Dok. Penganggaran (format tidak baku): • Rekapitulasi realisasi keuangan DPA 2008, 2009 • Rekapitulasi realisasi keuangan DPPA 2008, 2009 6 Dinas Komunikasi dan 2 13% Dok. Perencanaan : Informatika • Renstra 2008-2013 • Renja 2010 7 BPMPD 2 13% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 • Renja 2011 8 Sekretariat DPRD 1 7% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013F. Menarik SimpulanMengacu keseluruhan proses uji akses informasi publik di badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat,maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 1. Hak pemohon informasi publik mendapatkan nomor pendaftaran belum dipahami sepenuhnya oleh staf penerimaan surat Badan Publik di jajaran pemerintah Jawa Barat. 2. Staf badan publik masih mempunyai kesempatan menunda-nunda menyampaikan surat tanggapan kepada pemohon informasi public (Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Badan Ketahanan Pangan Daerah). 17
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 3. Staf badan publik belum menyadari kewajiban memberikan tanggapan/jawaban serba tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Bappeda dan Dinas Pendidikan). 4. Surat Keterangan Terdaftar masih menjadi senjata untuk menghambat akses informasi publik (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Inspektorat dan Satpol PP). 5. Janji tertulis yang bernada positif meluluskan permohonan informasi publik belum menjamin pemenuhan seluruh informasi yang dimohonkan. 6. Informasi publik yang diberikan badan publik belum tentu akurat. Ketidakakuratan tersebut terjadi, baik karena mengubah format informasi publik yang diminta (Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah) maupun memberikan informasi publik yang tidak diminta (Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda, Sekretariat DPRD). 7. Secara umum badan publik yang memberikan tanggapan, enggan menyatakan status informasi publik yang diminta tergolong sebagai terbuka atau dikecualikan. 8. Dinas Perhubungan menyebut semua dokumen yang diberikan sebagai informasi publik yang terbuka. Namun penyertaan surat pernyataan tidak akan menggunakan dokumen untuk keperluan lain, seolah meralat pernyataan terbuka itu. 9. Sebanyak 20 badan publik mendiamkan permohonan informasi publik INISIATIF. 10. Dokumen perencanaan masih merupakan dokumen yang paling mudah diakses, terutama rencana strategis. 18
  • Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 19