SISTEM POLITIK DI INDONESIA

PENDAHULUAN SISTEM POLITIK NEGARA

SISTEM POLITIK

NEGARA

PENGERTIAN SISTEM POLITIK INPUT PROSES OUTPUT UMPAN BALIK

PENGERTIAN POLITIK Austin Ranney mendefinisikan politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan (public policy) Harold D. Laswell menyebut bahwa politik itu menyangkut proses penentuan who get what, when and how Ramlan Surbakti mendefiniskan politik sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu

Austin Ranney mendefinisikan politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan (public policy)

Harold D. Laswell menyebut bahwa politik itu menyangkut proses penentuan who get what, when and how

Ramlan Surbakti mendefiniskan politik sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu

Sistem Politik INPUT PROSES OUTPUT UMPAN BALIK

Input, Proses dan Output Input dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi masyarakat atau kehendak rakyat Tuntutan Dukungan Sikap apatis Proses dalam sistem politik mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusanbaik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam rangka memenuhi atau menolak aspirasi masyarakat Output sistem politik berupa kebijakan publik Pemenuhan aspirasi masyarakat Penolakan/ketidaksediaan untuk memenuhi aspirasi masyarakat

Input dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi masyarakat atau kehendak rakyat

Tuntutan

Dukungan

Sikap apatis

Proses dalam sistem politik mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusanbaik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam rangka memenuhi atau menolak aspirasi masyarakat

Output sistem politik berupa kebijakan publik

Pemenuhan aspirasi masyarakat

Penolakan/ketidaksediaan untuk memenuhi aspirasi masyarakat

Struktur Politik Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Tugas lembaga politik disebut fungsi Rangkaian keseluruhan fungsi disebut proses Rangkaian fungsi tersebut dalam bidang politik sehingga disebut proses politik

Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu.

Tugas lembaga politik disebut fungsi

Rangkaian keseluruhan fungsi disebut proses

Rangkaian fungsi tersebut dalam bidang politik sehingga disebut proses politik

SISTEM POLITIK Merupakan kesatuan antara struktur dan fungsi-fingsi politik Stru ktur politik diibaratkan mesin sedangkan komponennya disebut fungsi

Merupakan kesatuan antara struktur dan fungsi-fingsi politik

Stru ktur politik diibaratkan mesin sedangkan komponennya disebut fungsi

Fungsi Politik Perumusan kepentingan Pemaduan kepentingan Pembuatan kebijakan umum Penerapan kebijakan Pengawasan pelaksanaan kebijakan

Perumusan kepentingan

Pemaduan kepentingan

Pembuatan kebijakan umum

Penerapan kebijakan

Pengawasan pelaksanaan kebijakan

Funsi Politik yang lain Komunikasi politik Sosialisasi politik Rekrutmen politik

Komunikasi politik

Sosialisasi politik

Rekrutmen politik

Struktur Politik Suprastruktur menjalankan output Decision or rule making Rule application Rile adjudication Infrastruktur menjalankan input Interest articulate=perumusan dan pengajuan kepentingan Interest aggregation=pemaduan atau pengajuan kepentingan

Suprastruktur menjalankan output

Decision or rule making

Rule application

Rile adjudication

Infrastruktur menjalankan input

Interest articulate=perumusan dan pengajuan kepentingan

Interest aggregation=pemaduan atau pengajuan kepentingan

Struktur Politik di Indonesia Sistem politik demokrasi berdasarkan Pacasila Kedaulatan rakyat Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan Didalam lembaa perwakilan selalu diusahakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

Sistem politik demokrasi berdasarkan Pacasila

Kedaulatan rakyat

Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan

Didalam lembaa perwakilan selalu diusahakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia Suprastruktur politik di Indonesia Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum/legislatif Fungsi Legislasi Fungsi pengawasan/kontrol Fungsi anggaran Lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan/eksekutif Lembaga fungsi pengawasan pelaksana kebijakan/yudikatif

Suprastruktur politik di Indonesia

Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum/legislatif

Fungsi Legislasi

Fungsi pengawasan/kontrol

Fungsi anggaran

Lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan/eksekutif

Lembaga fungsi pengawasan pelaksana kebijakan/yudikatif

Mahkamah Agung dan Makhamah Konstitusi Wewenang MA Mengadili pada tingkat kasasi Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang Melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang Wewenang MK Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD Memutuskan pembubaran partai politik Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

Wewenang MA

Mengadili pada tingkat kasasi

Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

Melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang

Wewenang MK

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD

Memutuskan pembubaran partai politik

Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

Infrastruktur Politik di Indonesia Lembaga swadaya masyarakat (civil society) Community base organization seperti kelompok arisan, simpan pinjam Civics group contoh NU Partai Politik Fungsi Pendidikan politik Penciptaan iklim yang kondusif serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat Penyerap. Panghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitutional Partisipasi politik warga negara Rekrutman politik dalam proses pengisian jabatan politik Media massa

Lembaga swadaya masyarakat (civil society)

Community base organization seperti kelompok arisan, simpan pinjam

Civics group contoh NU

Partai Politik

Fungsi

Pendidikan politik

Penciptaan iklim yang kondusif serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat

Penyerap. Panghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitutional

Partisipasi politik warga negara

Rekrutman politik dalam proses pengisian jabatan politik

Media massa

Macam-Macam Sistem Politik Democracy is a form of government organized in accordance with the principles of polular souvereignty, political equality, popular consultation and majority rule (Austin Ranney, 1982:278) Kedaulatan rakyat Persamaan politik Konsultasi rakyat Pemerintahan mayoritas (majority rule) David Beetham dan Kevin Boyle 91995:47 menyatakan adanya minoritas permanen=kelompok minoritas yang terbentuk atas dasar rasm agama, bahasam entisitas atau ciri permanen lainnya Prinsip majority rule tidak cukup melindungi minoritas, oleh karena itu beberapa kebijakan dijalankan Memberikan perwakilan proporsional Memberikan hak veto Memberikan otonomi khusus Otoriter/kediktatoran/totaliter artinya suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang/kelompok kecil elit Carl J friederich dan Zbiegniew Brzezinki, ciri-cirinya adalah Negara memiliki sebuah ideologi resmi Mempunyai satu partai massa tunggal Mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan sistem teror Monopoli media massa Kontrol ketat dari militer Pengendalian terpusat

Democracy is a form of government organized in accordance with the principles of polular souvereignty, political equality, popular consultation and majority rule (Austin Ranney, 1982:278)

Kedaulatan rakyat

Persamaan politik

Konsultasi rakyat

Pemerintahan mayoritas (majority rule) David Beetham dan Kevin Boyle 91995:47 menyatakan adanya minoritas permanen=kelompok minoritas yang terbentuk atas dasar rasm agama, bahasam entisitas atau ciri permanen lainnya

Prinsip majority rule tidak cukup melindungi minoritas, oleh karena itu beberapa kebijakan dijalankan

Memberikan perwakilan proporsional

Memberikan hak veto

Memberikan otonomi khusus

Otoriter/kediktatoran/totaliter artinya suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang/kelompok kecil elit

Carl J friederich dan Zbiegniew Brzezinki, ciri-cirinya adalah

Negara memiliki sebuah ideologi resmi

Mempunyai satu partai massa tunggal

Mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan sistem teror

Monopoli media massa

Kontrol ketat dari militer

Pengendalian terpusat

Partisipasi dalam Sistem Politik di Indonesia Konvensional Suara dalam pemilu Terlibat dalam kampanye Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan Melakukan diskusi politik Melakukan komunikasi pribadi Non Konvensional Demonstrasi Mogok/boikot Pembangkangan sipil

Konvensional

Suara dalam pemilu

Terlibat dalam kampanye

Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan

Melakukan diskusi politik

Melakukan komunikasi pribadi

Non Konvensional

Demonstrasi

Mogok/boikot

Pembangkangan sipil