Dokumen tersebut merangkum tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia, meliputi proses suksesi pemerintahan Orde Baru, landasan kehidupan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan luar negeri, serta proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis multidimensional.

1. Assalamualaikum Wr. Wb

2. NAMA KELOMPOK
1. DEVIANA SOFIA CITRA ( XII IA 1 / 06 )
2. DIAH ROHANA M
( XII IA 1 / 07 )
3. ELEN HERI SUBAGYO
( XII IA 1 / 09
)
4. ERLYANA RESTU H
( XII IA 1 / 10 )
5. NOVA KUSUMA D
( XII IA 1 / 16 )
6. NURUL M
( XII IA 1 / 18 )
7. PUTRI KURNIAWATI
( XII IA 1 / 19 )

4. Pemerintahan Orde Baru di
Indonesia

5. Proses Suksesi
Pemerintahan Orde Baru lahir secara situasional setelah peristiwa
Gerakan 30 September 1956/ PKI. Lahirnya Orde Baru ada beberapa
versi antara lain:
a. Berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru di tandai oleh keluarnya
Supersemar(Surat Perintah Sebelas Maret 1966).
b. Lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1966 bersamaan dengan
tercetusnya Tritura. (Tri/Tiga Tuntutan Rakyat) ialah tuntutan dari
para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi terhadap pemerintahan
Presiden Soekarno.
c. Orde baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967 , sejak peristiwa
penyerahan kekuasaan dari presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto
selaku pengembang Supersemar.

6. Landasan kehidupan Orede Baru
Orde baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan yang diletakkan pada
kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 . Untuk mewujudkan taatanan
kehidupan , maka pemerintahan Orde Baru mempunyai landasan:
a. Landasan idiil Pancasila
b. Landasan konstitusional UUD 1945

7. Kebijakan-kebijakan
Pemerintahan Orde Baru
• Kebijakan Politik Pemerintahan
 Mendasarkan seluruh kebijakan pemerintahan pada Pancasila dan UUD 1945.
 Menghapus undang-undang produk Orde Lama dan menggantinya dengan undang-undang versi
Orde Baru.
 Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Dalam hal ini, presiden bertanggung jawab kepada
MPR.
 Melaksanakan pemilihan umum
 Melakukan penyederhanaan partai politik

8. • Kebujakan Politik Ekonomi
Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966.
Pada sidang tersebut telah dikeluarkan Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan landasan
ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan
kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955.
Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut:
a. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok regulasi.
b.Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif
c.Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia
d.UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing.
e.UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja( RAPBN).
Disamping langkah-langkah tersebut diatas, Presiden Suharto juga melakukan pendekatan dengan negara-negara
maju untuk penundaan pembayarab utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut
menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan pembayaran utang luar
negeri. Bahkan kelompok negara maju membentuk IGGI (Internasional Govermental Group on Indonesia ) untuk
memberikan pinjaman dana kepada Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru memang banyak menunjukkan perkembangan
perekonomian yang pesat.

9. • Kebijakan Luar Negeri
o Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota ke60.
o
Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia
Politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan UUD
1945. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Indonesia segera
memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia
tersebut berhasil dicapai denan ditanda tangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966.Persetujuan
normalisasi hubungan Indonesia Malaysiamerupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei-1 Juni 1966).
Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri
Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik.
o
Pembentukan Organisasi ASEAN
Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau dikenal dengan
nama ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri
negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan pada
tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok sehingga naskah pembentukkan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok.

10. o Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional
Pemerintahan Indonesia masa orde baru juga aktif dalam beberapa lembaga
internasional, seperti berikut ini.
 Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) dan Consultative Group on Indonesia (CGI)
Sebelum pemerintah Indonesia mendapat bantuan dana pembangunan dari CGI terlebih dahulu
mendapat bantuan dana pembangunan dari IGGI. IGGI didirikan pada tahun 1967. Tujuannya, memberi
bantuan untuk biaya pembangunan.
 Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)
APEC merupakan forum kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. APEC
terbentuk pada bulan Desember 1989 di Canberra, Australia. Gagasan APEC muncul dari Robert
Hawke, Perdana Menteri Australia. Latar belakang terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi
politik dan ekonomi dunia yang bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari negaranegara maju.

11. Gerakan Revolusi Hijau
Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional
ke cara modern. Lahirnya Revolusi Hijau melalui proses panjang dan akhirnya meluas ke wilayah Asia
dan Afrika. Revolusi Hijau mulai mendapat perhatian setelah Thomas Robert Malthus (1766–1834)
mulai melakukan penelitian dan memaparkan hasilnya. Malthus menyatakan bahwa kemiskinan adalah
masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia.
Perkembangan revolusi hijau yang semakin bertambah pesat, juga berpengaruh terhadap
masyarakat Indonesia. Sebagian besar kondisi social ekonomi masyarakat Indonesia berciri agraris. Oleh
karena itu pertanian menjadi sector yang sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan
ekonomi Indonesia, hal ini didasari oleh:
a.
Kebutuhan penduduk yang meningkat dengan pesat.
b.
Tingkat produksi pertanian yang masih sangat rendah.
c.
Produksi pertanian belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan penduduk.

12. a.
b.
c.
d.
Maka, berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan
produksi pertanian dengan melakukan berbagai cara diantaranya dikenal dengan sebutan sebagai berikut:
Intensifikasi pertanian
Intensifikasi pertanian yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan menerapkan pancausaha
tani, panca usaha tani ini meliputi
– pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varitas unggul;
– pemupukan yang teratur;
– pengairan yang cukup;
– pemberantasan hama secara intensif;
– teknik penanaman yang lebih teratur.
Ekstensifikasi pertanian
Ekstensifikasi pertanian yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan membuka lahan baru
termasuk usaha penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan ternak.
Diversifikasi pertanian
Diversifikasi pertanian yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan keanekaragaman usaha tani.
Rehabilitasi pertanian
Rehabilitasi pertanian yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan pemulihan kemampuan daya
produkstivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.

13. Menguatnya Peran Negara
Program utama pemerintahan orde baru adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang
mantap karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan persyarat bagi tercapainya
pembangunan ekonomi. Sejalan dengan cita-cita tersebut, presiden Soeharto yang telah memperoleh
mandat dari MPRS pada tanggal 6 Juni 1968 segera membentuk kabinet Pembangunan I dengan
program kerja utamanya, antara lain
1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi;
2. Melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita);
3. Melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu);
4. Mengikis habis sisa-sisa G 30S/PKI samapai keakar-akarnya serta menindak setiap
penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
5. Melanjutkan pembersihan terhadap seluruh aparatur negara dari unsur-unsur G 30S/PKI

14. Proses Jatuhnya
Pemerintahan Orde Baru
Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan Orde Baru mendapat kepercayaan baik
dari dlam maupun dari luar negeri. Rakyan Indonesia yang dalam enam dasa warsa sangat
menderita, sedikit demi sedikit dapat dientaskan. Namun sangat disayangkan kemajuan Indonesia
hanya semu belaka. Hasil pembangunan telah mencitakan kesenjangan antara yang kaya dengan
yang miskin. Hal ini terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya terjadi krisis multidimensional
(berbagai bidang), seperti :
1. Krisis politik, karena terlalu lamanya Presiden Suharto berkuasa ( kurang lebih 32 tahun)
2. Krisis ekonomi, karena terlalu banyak utang Indonesia kepada luar negeri, dan banyak
terjadi
korupsi.
3. Krisis sosial , pertikaian sosial yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu
munculnya kerusuhan antar agama dan etnis, misalnya di Situbondo(Jawa Timur),
Tasikmalaya(Jawa Barat), Sanggau Ledo (Kalimantan Barat) yang meluas ke Singkawang dan
Pontianak.

15. Sekian
 Terima Kasih 