HUKUM PERUMAHAN
•
17 likes•14,971 views
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perumahan dan permukiman dari perspektif pengembang. Terdapat ketentuan tentang dasar hukum, jenis rumah, bentuk rumah, pemanfaatan rumah, penghunian, hunian berimbang, dan pedoman pengikatan jual beli rumah.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to HUKUM PERUMAHAN
Similar to HUKUM PERUMAHAN (20)
More from Leks&Co
More from Leks&Co (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
HUKUM PERUMAHAN
- 1. Hukum Perumahan dan Permukiman (dari perspektif pengembang) .
- 2. Hukum Perumahan dan Permukiman Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang 3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang
- 3. Perumahan dan Permukiman Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan, dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2011)
- 4. Perumahan, permukiman,lingkungan hunian, dan kawasan permukiman diatur dengan skala sebagai berikut : Perumahan dengan jumlah rumah sekurang- kurangnya 15 sampai dengan 1000 rumah Permukiman dengan jumlah rumah sekurang- kurangnya 1000 sampai dengan 3000 rumah Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3000 sampai dengan 10.000 rumah Kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 rumah Skala
- 6. Bentuk Rumah Bentuk rumah dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan Rumah Tunggal Rumah Deret Rumah Susun
- 7. Rumah Tunggal Rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling
- 8. Rumah Deret Beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing- masing mempunyai kaveling sendiri
- 9. Rumah Susun Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
- 10. Bentuk Rumah – Cont’d Pasal 22 ayat (3) UU No.1 Tahun 2011 “Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi” Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU- X/2012
- 11. Putusan Mahkamah Agung No.14/PUU-X/2012 Amar Putusan : Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 12. Pembangunan untuk rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun, dapat dilakukan di atas tanah: Tanah Hak Milik Tanah Hak Guna Bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan Tanah Hak Pakai di atas tanah negara Pemilikan rumah dapat difasilitasi dengan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah
- 13. Pemanfaatan Rumah Pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian. Pemanfaatan perumahan di lingkungan hunian meliputi: Pemanfaatan rumah Pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan Pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan sarana perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- 14. Pemanfaatan Rumah – Cont’d Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian
- 15. Penghunian Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah. Hak untuk menghuni rumah dapat berupa: Orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai
- 16. Hunian Berimbang PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN HUNIAN BERIMBANG
- 17. Hunian Berimbang Perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.
- 18. Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah Hunian Berimbang
- 19. Hunian Berimbang Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota Pembangunan rumah umum harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang dilakukan oleh badan hukum yang sama
- 20. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang harus memenuhi persyaratan komposisi sebagai berikut : 1. Komposisi jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah, dan jumlah rumah mewah. Perbandingan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 3 : 2 : 1 yaitu 3 atau lebih rumah sederhana berbanding 2 rumah menengah berbanding 1 rumah mewah. 2. Komposisi luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan. Luasan lahan rumah sederhana tersebut, sekurang-kurangnya 25% dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah.
- 21. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang harus memenuhi persyaratan komposisi – Cont’d 3. Dalam halnya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya 2 rumah menengah dan rumah sederhana 3 kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun. 4. Dalam halnya membangun rumah menengah, setiap orang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun. 5. Dalam hal Pengembang tidak dapat membangun rumah sederhana, Pengembang perumahan dapat membangun Rumah Susun Umum yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun rumah sederhana dalam satu hamparan yang sama.
- 22. Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.9 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah
- 23. Objek Pengikatan Jual Beli Luas bangunan rumah disertai dengan gambar arsitektur, gambar denah, dan spesifikasi teknis bangunan Luas tanah, status tanah, serta segala perijinan yang berkaitan dengan pembangunan rumah dan hak- hak lainnya Lokasi tanah dengan mencantumkan nomor kapling, rincian wilayah, desa atau kelurahan dan kecamatan Harga rumah dan tanah, serta tata cara pembayarannya
- 24. Dasar Hukum - Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No.9 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah • status pemilikan tanah • hal yang diperjanjikan • kepemilikan izin mendirikan bangunan induk • ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum • keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (Cont’d) Pasal 42 UU No.1 Tahun 2011 Syarat PPJB
- 25. Hal yang diperjanjikan “hal yang diperjanjikan” adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.
- 26. Keterbangunan Perumahan “keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen)” adalah hal telah terbangunnya rumah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit rumah serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan.
- 27. Kewajiban Penjual Berdasarkan Peraturan PPJB 1. Melaksanakan pendirian bangunan sesuai waktu yang telah diperjanjikan menurut gambar arsitektur, gambar denah dan spesifikasi teknis bangunan, yang telah disetujui dan ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak dan dilampirkan. 2. Menyelesaikan pendirian bangunan dan menyerahkan tanah dan bangunan rumah tepat waktu seperti yang diperjanjikan kepada Pembeli, kecuali karena hal-hal yang terjadi keadaan memaksa (Force Mayeure) yang merupakan hal di luar kemampuan Penjual.
- 28. Kewajiban Penjual Berdasarkan Peraturan PPJB – Cont’d 3. Penjual sebelum melakukan penjualan dan atau melakukan pengikatan jual beli rumah wajib memiliki : a. Surat ijin persetujuan prinsip rencana proyek dari Pemerintah Daerah setempat dan surat ijin lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Khusus untuk DKI Jakarta surat ijin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). b. Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, bahwa yang bersangkutan (Developer) telah memperoleh tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman. c. Surat ijin Mendirikan Bangunan 4. Penjual wajib mengurus pendaftaran perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah, seketika setelah terjadinya pemindahan hak atas tanah dan bangunan rumah atau jual beli rumah (tanah dan bangunan) dihadapan PPAT.
- 29. Kewajiban Penjual Berdasarkan Peraturan PPJB – Cont’d 5. Apabila Penjual lalai untuk menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah tepat waktu seperti yang diperjanjikan kepada Pembeli, diwajibkan membayar denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar 1%o (dua perseribu) dari jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumah untuk setiap hari keterlambatannya. 6. Apabila Penjual ternyata melalaikan kewajibannya untuk mengurus pendaftaran perolehan hak atas Tanah dan Bangunan Rumah tersebut, maka Pembeli mempunyai hak dan dianggap telah diberi kuasa untuk mengurus dan menjalankan tindakan yang berkenaan dengan pengurusan pendaftaran perolehan hak atas Tanah dan Bangunan rumah tersebut kepada instansi yang berwenang.
- 30. Kewajiban Pembeli Berdasarkan Peraturan PPJB Pembeli telah menyetujui jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumah sesuai gambar arsitektur, gambar denah, dan spesifikasi teknis bangunan yang telah ditetapkan bersama. Pembeli wajib membayar jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumah, beserta segala pajak, dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya pengikatan jual beli rumah, dengan tata cara pembayaran yang disepakati bersama. Pembeli wajib membayar biaya pembuatan akta notaris, pengikatan jual beli rumah, biaya pendaftaran perolehan hak atas tanah atas nama Pembeli, sedangkan biaya pengurusan sertifikat ditanggung oleh penjual. Apabila Pembeli lalai membayar angsuran harga Tanah dan Bangunan Rumah, segala pajak, serta denda dan biaya-biaya lain yang terhutang selama 3 kali berturut- turut, maka pengikatan jual beli rumah dapat dibatalkan secara sepihak, dan segala angsuran dibayarkan kembali dengan dipotong biaya Administrasi oleh Penjual.
- 31. Jaminan Penjual Jaminan Penjual Penjual menjamin bagi kepentingan pihak pembeli bahwa Tanah dan Bangunan Rumah yang menjadi obyek pengikatan jual beli adalah hak penjual sepenuhnya Penjual menjamin serta membebaskan Pembeli dari segala tuntutan yang timbul dikemudian hari baik dari segi perdata maupun pidana atas Tanah dan Bangunan Rumah tersebut Penjual menjamin dan bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi yang baru diketahui dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 1504 dan 1506 KUHPerdata
- 32. Pemeliharaan Bangunan Setelah serah terima Tanah dan Bangunan Rumah, segala tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga Tanah dan Bangunan Rumah menjadi tanggung jawab pihak pembeli sepenuhnya Setelah serah terima Tanah dan Bangunan Rumah dilakukan Pihak Penjual wajib untuk memberikan masa pemeliharaan/perbaikan dalam jangka waktu 100 hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Perbaikan-perbaikan atas bagian yang rusak dilakukan oleh pihak penjual berdasarkan Gambar Denah Bangunan dan spesifikasi teknis
- 33. Pemeliharaan Bangunan – Cont’d Apabila selama berlangsungnya masa pemeliharaan, terjadi kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh Keadaan memaksa (Force Mayeure) seperti, gempa bumi, banjir, huru-hara perang dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh perorangan maupun massal, atau karena adanya perubahan bangunan rumah yang dilakukan pihak Pembeii, maka pihak Penjual dibebaskan atas tanggungjawab perbaikan.
- 34. Penggunaan Bangunan Pembeli wajib menggunakan Tanah dan Bangunan Rumah sebagai tempat tinggal atau sesuai dengan tujuan dan peruntukannya Pembeli wajib mentaati "Peraturan Tata Tertib Lingkungan” yang diterbitkan oleh RT dan RW PERUBAHAN BANGUNAN : Pembeli selama masa pendirian bangunan tidak diperkenankan untuk menghubungi dan memerintah pelaksana bangunan yang bersifat mengubah dan menambah bangunan rumah tanpa persetujuan Penjual.
- 35. Pengalihan Hak Selama belum dilaksanakannya jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Penjual, pihak Pembeli tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atas Tanah dan Bangunan Rumah kepada pihak ketiga. Demikian pula sebaliknya berlaku bagi Pihak Penjual Penjual dapat menyetujui secara tertulis kepada Pembeli untuk mengalihkan hak atas Tanah dan Bangunan kepada pihak ketiga, apabila Pembeli bersedia membayar biaya administrasi sebesar 2 ½ % dari harga jual pada transaksi yang berlangsung
- 36. Ketentuan Pembatalan Pengikatan Pembatalan Pengikatan Pengikatan Jual Beli Rumah tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi tetap menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari pihak yang meninggal Pengikatan Jual Beli Rumah, pembeli mempunyai hak untuk menjadi batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- 37. Ketentuan Pembatalan Pengikatan – Cont’d Pengikatan Jual Beli Rumah, pembeli mempunyai hak untuk menjadi batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : a. Pihak Penjual tidak dapat menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah beserta hak-bak yang melekat, tepat waktu yang diperjanjikan, dan Pembeli telah selesai kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan tersebut b. Pihak Penjual menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah yang tidak cocok dengan Gambar Denah, dan Spesifikasi Teknis Bangunan yang telah ditetapkan bersama dan menjadi lampiran daiam Pengikatan Jual beli c. Apabila keadaan dalam butir a dan b terjadi maka perjanjian menjadi batal, dan Penjual wajib membayar uang yang telah diterima, ditambah dengan denda, bunga, dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum.
- 38. Ketentuan Pembatalan Pengikatan – Cont’d d. Pembeli tidak dapat memenuhi dan atau tidak sanggup meneruskan kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah sesuai dengan yang diperjanjikan e. Pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan kepada Bank Pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sesuai dengan syarat- syarat Akta Perjanjian Kredit f. Pembeli mengundurkan diri atau membatalkan transaksi jual beli Tanah dan Bangunan Rumah karena suatu sebab atau alasan apapun juga g. Apabila keadaan dalam butir d, e, dan f tersebut terjadi dalam hal pembayaran atas Tanah dan Bangunan Rumah belum mencapai 10% maka keseluruhan pembayaran tersebut menjadi hak pihak Penjual.
- 39. Akta Jual Beli Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah harus ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal telah dipenuhi aspek-aspek sebagai berikut : Bangunan Rumah telah selesai dibangun di atas tanah dan telah siap untuk dihuni Pembeli telah membayar lunas seluruh harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta pajak dan biaya-biaya lainnya Proses permohonan HGB atas tanah sudah selesai diproses dan sertifikat HGB terdaftar atas nama Penjual
- 40. Akta Jual Beli – Cont’d Pada saat melangsungkan jual beli Tanah dan Bangunan Rumah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada waktu melangsungkan pengikatan di hadapan Notaris. Pembeli wajib membawa dan memperlihatkan asli surat-surat berikut kuitansi mengenai pembayaran harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan itu
- 41. Penyelesaian Sengketa 1. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul sehubungan dengan/sebagai akibat dari pengikatan ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah 2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak membawa hasil, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) 3. Biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) menjadi beban dan harus dibayar oleh para pihak untuk jumlah yang sama yaitu Penjual 50 % dan Pembeli 50 % 4. Dalam hal terjadi perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan atas isi dari Pengikatan Jual Beli, maka para pihak akan merundingkan secara musyawarah dan mufakat serta hasilnya akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pengikatan Jual Beli ini.
- 42. Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif
- 43. Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.
- 44. Gugatan atas pelanggaran dapat dilakukan oleh: Orang perseorangan Badan Hukum Masyarakat Pemerintah atau Instansi Terkait
- 45. Sanksi Administratif Bagi Pihak Pengembang a. peringatan tertulis b. pembatasan kegiatan pembangunan c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel) f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu g. pembatasan kegiatan usaha h. pembekuan izin mendirikan bangunan i. pencabutan izin mendirikan bangunan j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah (Pasal 150 ayat 2 UU No.1 Tahun 2011)
- 46. Sanksi Administratif Bagi Pihak Pengembang – Cont’d k. perintah pembongkaran bangunan rumah l. pembekuan izin usaha m. pencabutan izin usaha n. pengawasan o. pembatalan izin p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu q. pencabutan insentif r. pengenaan denda administratif s. penutupan lokasi.
- 47. Sanksi Pidana Bagi Pihak Pengembang “Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” (Pasal 151 ayat 1 UU No.1 Tahun 2011)
- 48. Sanksi Pidana Bagi Pihak Pengembang – Cont’d Selain sanksi pidana pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
- 49. Sanksi Pidana Bagi Pihak Pengembang – Cont’d Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dengan sengaja melakukan serah terima dan/atau menerima pembayaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 50. Sanksi Pidana Bagi Pihak Pengembang – Cont’d Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi Badan Hukum yang: a. Mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya b. Menjual satuan permukiman c. Membangun lisiba yang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah
Editor's Notes
- w
- w
- w
- w
- w