Lakip dinhut blora th 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 1

Page 2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1
B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat .................................................................................. 3
C. Dasar Hukum ............................................................................................................ 4
D. Gambaran Umum SKPD .......................................................................................... 5
E. Isu-isu Strategis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2008-2013 .......................................... 30
F. Sistematika Penyusunan LAKIP ............................................................................. 31
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ...................................... 34
A. Perencanaan .......................................................................................................... 34
B. Penetapan Indikator Kinerja Daerah ...................................................................... 48
C. Perjanjian Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja ............................................. 57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 62
A. Pengukuran Kinerja ................................................................................................ 62
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabiltas Kinerja............................................................. 63
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................. 82
A. Kesimpulan ............................................................................................................ 82
B. Hambatan dan Kendala .......................................................................................... 83
C. Saran ...................................................................................................................... 84

Page 3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal
dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut
bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi,
dan nepotisme (KKN).
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sistem pengukuran
kinerja yang merupakan elemen pokok dari LAKIP ini akan mengubah paradigma pengukuran
keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih
dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai
dengan rencana yang telah disusun. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi
pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur baik pada input
(masukan) dari program juga lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Page 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan tahun 2013,
disusun sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun
2013. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kehutanan Tahun 2013 dibuat berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) yang dibuat setelah
disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora tahun 2013 pada awal tahun anggaran yang juga
telah mengalami penyesuaian dengan disahkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPAP) Kabupaten Blora Tahun 2013.
Visi Bupati Blora Periode 2010-2015 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang bersih menuju
masyarakat Blora yang sejahtera". Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai
tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang perlu
dilaksanakan secara bertahap yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2010-2015. Tentunya arah pembangunan kehutanan
Kabupaten Blora juga ditetapkan dalam rangka untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut.
Dalam rangka mengantisipasi kecenderungan perubahan-perubahan yang terus berkembang
pada lingkungan strategis pembangunan Kehutanan, Dinas Kehutanan telah menetapkan visi
yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan Kehutanan di Kabupaten Blora
tahun 2010-2015.
Visi pembangunan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah :
“Terwujudnya SKPD yang memiliki Eksistensi dan Kemampuan di dalam Pengelolaan
dan Pembangun Kehutanan yang Berwawasan Lingkungan demi Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan juga misi yang akan dilaksanakan melalui
langkah-langkah strategi pembangunan melalui program dan kegiatan pembangunan
kehutanan yang masuk dalam kebijakan prioritas maupun kebijakan penunjang.
Anggaran belanja langsung Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2013 adalah
sebesar Rp 3.533.615.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Blora Tahun 2013 sebesar
Rp 2.243.525.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan sebesar
Rp1.267.475.000, dan berasal dari Bantuan Keuangan Pihak Ketiga Kayu APBDP Propinsi
Jateng sebesar Rp. 22.615.000-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai 13
(tigabelas) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dengan total realisasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp 3.486.812.047,- sehingga terdapat sisa lebih penggunaan anggaran
(Silpa) sebesar Rp 46.802.953,-.
Belum optimalnya capaian kinerja input/ penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal
sebagai berikut :

Page 5
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga
masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya
terpenuhi. Sebagai contoh, sistem informasi data pembangunan kehutanan belum tersedia,
jumlah kendaraan operasional, ruang kerja, ruang rapat dan gudang penyimpanan ATK
dan asset daerah masih terbatas.
4. APBD Perubahan Kabupaten Blora Tahun 2013 ditetapkan menjelang akhir tahun
anggaran sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakannya baik ditinjau dari sisi
waktu maupun SDM pelaksana.
Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blora pada tahun 2013 dapat dikatakan telah berhasil
mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, baik dilihat dari indikator input (masukan),
output (keluaran) dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
Hal itu dapat dilihat dari Pengukuran Kinerja Sasaran yang mencapai 98.80% sedangkan untuk
realisasi keuangan tercapai 98,20% dimana sisa anggaran sebagian besar berasal dari APBD
Perubahan Propinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan umum dari sumbangan pihak
ketiga kayu yang tidak terserap seluruhnya sebesar Rp 22.615.000,-. karena masalah
persyaratan administrasi.
Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan
kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi
anggaran berbasis kinerja, dan peningkatan pengawasan dan monitoring pelaksanaan
kegiatan. Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP belum sepenuhnya
dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan.
Karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan
penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.
Blora, Juli 2014
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA
Ir. RENI MIHARTI, M.Agr.Bus
Pembina Utama Muda
NIP. 19620316 198903 2 004

Page 6
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemerintah Kabupaten Blora sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki berusaha
mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita luhur perjuangan bangsa Indonesia
sesuai dengan bunyi alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial”. Usaha tersebut diantaranya ditempuh dengan menyelenggarakan good
governance yangmerupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai
tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.
Komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector, dan
masyarakat sangat dibutuhkan agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan
dengan baik. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan
integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Page 7
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 perihal yang sama. Menindaklanjuti aturan tersebut pemerintah mendorong
terwujudnya good governance di kalangan instansi pemerintah dengan menerbitkan Inpres
No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di lingkungan instansi
pemerintah, aturan tentang akuntabilitas dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi Pemerintah mulai dari
Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Rencana
Strategis (Renstra) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil perumusan dari
rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan pengambilan keputusan
mengenai Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan
mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan
organisasi.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra
SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berpijak
dari dasar ketentuan di atas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang bersifat strategis disusun
menurut fungsi dan kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang telah diatur
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora; sebagai perubahan atas Peraturan Daeran
Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten; dimana Dinas Kehutanan memiliki tugas pokok
membantu sebagian tugas Bupati dalam Penyelenggaraan sebagaian urusan Pemerintah
Daerah dalam bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi daerah.
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora melalui tim penyusun LAKIP berusaha menyusun
laporan akuntabilitas tersebut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi SKPD. LAKIP Dinas Kehutanan Kabupaten Blora berisi gambaran perwujudan
akuntabilitas kinerja organisasi atau informasi kinerja (performance information), yakni hasil
pengolahan data capaian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi capaian
kinerja dengan rencana kinerja yang ada Tahun 2013 yang disusun dan disampaikan secara
sistematik sehingga diperoleh pengetahuan mengenai keberhasilan/ kegagalan pencapaian
pelaksanaan visi misi organisasi yang terkait dengan pembangunan kehutanan yang tertuang
dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 dan Rencana
Kerja Dinas Kehutanan tahun 2013.
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang panduan penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Page 8
Pemerintah. Pada peraturan tersebut disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa
“Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Unit Kerja mandiri Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/
Kota menyusun LAKIP setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani
oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota dan Pimpinan SKPD/ Unit Kerja ”. Diharapkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja tersebut dapat digunakan sebagai barometer Dinas Kehutanan dalam
memprediksi, memproyeksi program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya, secara efektif, efisien
dan responsif dan dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.
Merupakan tidak lanjut dari capaian kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora,
menjadi bagian menjadi tolok ukur kinerja pada penyusunan LAKIP tahun 2014, maka Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora sekaligus juga menyusun Penetapan Kinerja baik untuk Indikator
Sasaran maupun Indikator Kegiatan Tahun 2014 dan untuk keperluan Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2015. Penetapan Kinerja merupakan
proses penyusunan Rencana Kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah
melalui berbagai kegiatan tahunan. Penetapan kinerja merupakan proses penetapan target-target
kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan
indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra.
B. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Permenpan dan RB ini memberikan tuntunan kepada
semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang
dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan
akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah, DPRD,
dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora sebagai upaya untuk memperbaiki
kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud
dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 mencakup hal-hal berikut ini :
1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban

Page 9
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama
Tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana
sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2013.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja
manajemen oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blora bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di
masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora akan merumuskan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dapat ditingkatkan
secara berkelanjutan.
Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora Tahun 2013 ini antara lain :
1. Membangun result oriented governance (pemerintahan yang berorientasi pada hasil).
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, peningkatan kinerja dan sustainability (konsistensi
perbaikan)
3. Memberikan dasar bagi penganggaran berbasis kinerja
4. Membangun pemerintahan berorientasi kepentingan masyarakat
5. Mendorong pemerintahan yang fokus pada bidang-bidang strategis
6. Mendorong para penyelenggara pemerintahan lebih amanah dalam melaksanakan
tugasnya
7. Mendorong pertanggungjawaban yang transparan
8. Merupakan instrumen pencegahan KKN (anti corruption preventive approach).
C. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 berdasarkan landasan hukum, sebagai berikut:
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peerbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggung jawab Keuangan Negara;
e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

Page 10
h. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
i. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
j. Peraturan Pememerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standart Pelayanan Minimum;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/
Daerah;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrai dan Tugas
Pembantuan;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
s. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
t. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora.
v. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015.
w. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor
13)
x. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
y. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
z. Surat Edaran Bupati Blora Nomor 050.09/58 tentang Penyusunan LAKIP SKPD Tahun
2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD tahun 2014.
D. GAMBARAN UMUM SKPD

Page 11
Pemerintah Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah.
Pada saat ini Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Sedangkan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
1. Dasar Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan
Struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka
mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang
melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi
dan wewenamg serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan
lainnya.
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13). Selanjutnya
berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 47 tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten
Blora. Implikasi dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut, maka Dinas Kehutanan
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang Kehutanan yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas , serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas
penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kehutanan berdasarkan
asas otonomi daerah.
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dengan
susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Perlindungan dan
Pengembangan Usaha Kehutanan (PPUK), Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Pengelolaan Hutan (PPPH), dan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan DAS (RLPDAS).
Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum.
3. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RLPDAS)
membawahi :
a. Seksi Rehabilitasi Lahan;
b. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan; dan

Page 12
c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan
4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan (P3H) membawahi :
a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan Rakyat;
b. Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan; dan
c. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
5. Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha Kehutanan, membawahi:
a. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan Konservasi SDA;
b. Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil Hutan; dan
c. Seksi Bina Lembaga Dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.
6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kehutanan setingkat eselon IVa, dan Tata Usaha
(TU) UPTD setingkat eselon IVb terdiri dari 4 (empat) UPTD yaitu meliputi UPTD
Wilayah I Blora, UPTD Wilayah II Cepu, UPTD Wilayah III Ngawen, UPTD Wilayah IV
Randublatung.
7. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Kehutanan.
Secara lengkap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten
Blora berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun Tahun 2011
ditunjukkan dalam skema struktur organisasi pada gambar di bawah ini :

Page 13
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
PENGELOLAAN DAS DAN
SISTEM INFORMASI
KEHUTANAN
SEKSI
REHABILITASI LAHAN
SEKSI
PEMBIBITAN DAN
PERBENIHAN TANAMAN
HUTAN
SEKSI
PENGEMBANGAN DAN
PENGENDALIAN
HUTAN RAKYAT
SEKSI
PRODUKSI DAN PSDH
SEKSI
PENGENDALIAN
PEREDARAN HASIL
HUTAN
.
SEKSI
PENGAMANAN HUTAN
DAN MUTASI KAWASAN
DAN KSDA
SEKSI
PEMBINAAN DAN
PERIJINAN INDUSTRI
HASIL HUTAN
SEKSI
BINA LEMBAGA &
PENGEMBANGAN ANEKA
USAHA KEHUTANAN
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
UPTD
BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN BLORA
BIDANG
REHABILITASI LAHAN DAN
PENGELOLAAN DAS
BIDANG
PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA
KEHUTANAN
BIDANG
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
PENGELOLAAN HUTAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SEKSI
PRODUKSI DAN PSDH
KEPALA DINAS

Page 34
2. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang
kehutanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kehutanan;
3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan bidang kehutanan;
4. Pelaksanaan rehabilitasi lahan;
5. Pengelolaan daerah aliran sungai;
6. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;
7. Perlindungan hutan; dan
8. Pengembangan usaha kehutanan.
Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan serta jajaran
komponen pada lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang masing-masing dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang kehutanan berdasarkan wewenang yang
diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan
operasional Dinas Kehutanan;
b. merumuskan program kegiatan pada Dinas Kehutanan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
e. mengendalikan seluruh kegiatan bidang kehutanan sesuai kebijakan yang
ditetapkan Bupati;
f. memberikan rekomendasi perizinan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan;
g. menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pengembangan usaha hasil
hutan meliputi produksi, pegembangan teknologi dan aneka usaha kehutanan,
serta bina lembaga dan sumber daya manusia;
h. menyelengarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan dan
lahan meliputi perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan, rehabilitasi hutan
dan lahan, serta pengawasan dan peredaran hasil hutan;

Page 35
i. melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan dan informasi kehutanan serta
promosi dan pemasaran hasil hutan;
j. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi kepada unit-unit kerja di
bawahnya agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan visi dan misi organisasi sampai ke
unit kerja terendah;
k. menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar
pelaksanaan pelayanannya mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kehutanan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas
kesekretariatan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, penata-usahaan
keuangan, urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah
secara terpadu.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. menyusun program kegiatan pada Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan
arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di Sekretariat;
f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana
kegiatan Bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja pada Dinas Kehutanan ;
g. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah
tangga Dinas Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna
kelancaran tugas;

Page 36
h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran
sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan
kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan;
k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
3. Subbagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan kegiatan
satuan kerja perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Subbagian
Program mempunyai fungsi :
menyusun rencana kegiatan pada Subbagian Program berdasarkan ketentuan
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan KepalaSubbagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
menyiapkan konsep naskah dinas bidang program sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran / dokumen
pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing
Bidang, Seksi, dan Subbagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
guna menghindari kesalahan;
menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan

Page 37
menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing
Bidang, Seksi, dan Subbagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
4. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian penatausahaan keuangansatuan kerja
perangkat daerahserta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan mempunyai
fungsi :
menyusun program kegiatan padaSubbagian Keuangan berdasarkan ketentuan
pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi lingkungan
Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melaksanakan pengelolaan, pengoordinasian, menyiapkan bahan proses pencairan
dana dan pelayanan administrasi keuangan;
meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung, pengadaan barang
dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui
oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;
meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat
permintaan pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran tambahan
uang, surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan pegawai negeri
sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
melaksanakan verifikasi surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat
perintah membayar;
melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah yang meliputi jurnal
umum, buku besar dan buku besar pembantu;

Page 38
menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan
yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas
Kehutanan ;
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk bahan laporan
kepada atasan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan;
kebijakan;
5. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
teknis, bahan pengkoordinasian pelaksanaan urusan umumdan kepegawaian satuan
kerja perangkat daerahserta melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Subbagian Umum mempunyai fungsi :
menyusun program kegiatan pada Subbagian Umum berdasarkan ketentuan
pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum sesuai dengan
menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi
dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan,
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi
kepegawaian;
merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah
tangga Dinas Kehutanan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengadaan barang;
melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang;

Page 39
membuat laporan rutin data kepegawaian, daftar urut kepangkatan dan daftar
nominatif pegawai peremajaan pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi
terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan
pelatihan pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
bawahan;
kebijakan;
6. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RLPDAS)
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis serta melaksanakan rehabilitasi
lahan dan pengelolaan daerah aliran sungai.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi lahan dan
pengelolaan daerah aliran sungai;
b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
rehabilitasi lahan dan pengelolaan daerah aliran sungai;
c. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasandibidang rehabilitasi lahan dan
d. pelaksanaan rehabilitasi lahan;
e. pelaksanaan pembibitan dan perbenihan tanaman hutan;
f. pengelolaan daerah aliran sungai; dan
g. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kehutanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Rehabilitasi Lahan dan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas :
a. menyusun program kegiatan pada Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan
Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

Page 40
e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi lahan dan
pengelolaan daerah aliran sungai ;
f. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan reklamasi pada areal bencana
alam dan bekas tambang ;
g. memberikan pertimbangan teknis pengelolaan daerah aliran sungai atau sub
daerah aliran sungai;
h. melaksanakan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan dan lahan;
i. menyelenggarakan sertifikasi sumber benih dan mutu benih atau tanaman hutan;
j. merumuskan rencana pembuatan dan pendistribusian bibit tanaman kehutanan;
k. menyelenggarakan system informasi geografis kehutanan humerik danspasial;
l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang rehabilitasi lahan dan
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi lahan dan pengelolaan daerah aliran
sungai guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
7. Seksi Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis,bahan pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pengawasan di
bidang rehabilitasi lahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sesuai bidang
tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya,Seksi Rehabilitasi Lahan mempunyai
tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Lahan sesuai ketentuan
tugas sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi
guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penetapan lahan kritis ;
menyusun rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi
hutan;
melaksanakan rehabilitasi hutan/ lahan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan
dan lahan diluar kawasan hutan;

Page 41
menyiapkan pertimbangan teknis rencana reklamasi, pemantauan dan pelaksanaan
reklamasi hutan;
menyusun rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam
dan bekas tambang;
melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan;
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi lahan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
8. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan,
pengembangan dan pengawasan di bidang pembibitan dan perbenihan tanaman hutan
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan
dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pembibitan dan Perbenihan Tanaman
Hutan mempunyai fungsi :
menyusun program kegiatan pada Seksi Pembibitan dan Perbenihan Tanaman
Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber
daya genetik;
melaksanakan pembinaan penggunaan benih/ bibit tanaman hutan;
melaksanakan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/ bibit tanaman hutan;
menyusun rencana pembuatan dan pendistribusian bibit tanaman kehutanan;
melaksanakan pembuatan bibit tanaman kehutanan;
melaksanakan pendistribusian bibit tanaman kehutanan;
menyusun laporan perkembangan pembuatan dan penditribusian bibit tanaman
kehutanan;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembibitan dan
perbenihan tanaman hutan;

Page 42
bawahan;
pengambilan kebijakan di bidang pembibitan dan perbenihan tanaman hutan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
9. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan
pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pengawasan di bidang pengelolaan
daerah aliran sungai dan sistem informasi kehutanan serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan Daerah Aliran
Sungaisesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan mempunyai tugas :
menyusun program kegiatan Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem
Informasi Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan daerah
aliran sungai dan sub daerah aliran sungai;
menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan
lahan;
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi wilayah daerah aliran sungai dan sub
daerah aliran sungai;
menyusun prioritas penanganan daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai;
menyusun sistem informasi geografis kehutanan;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengelolaan daerah
aliran sungai dan sistem informasi kehutanan;
bawahan;

Page 43
pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan sistem
informasi kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
10. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan (PPPH) mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan
menyusun bahan kebijakan teknis serta melaksanakan bimbingan, pengembangan dan
pengawasan di bidang pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengendalian Dan Pengawasan
Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan
pengawasan pengelolaan hutan;
b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;
c. pembinaan dan pengawasan pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;
dan
d. pengendalian peredaran hasil hutan.
e. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian dan
Pengawasan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas :
f. menyusun program kegiatan pada Bidang Pengendalian Dan Pengawasan
Pengelolaan Hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan
i. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan
Dinas Kehutanan serta instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi
serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
j. merencanakan operasional survey dan observasi lapangan serta pengumpulan
data untuk dianalisis dan dibahas sehingga menjadi informasi sebagai bahan
pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan/atasan;
k. merumuskan kebijakan dan pembinaan dalam hal pengembangan, rehabilitasi,
konservasi, optimasi dan pengendalian lahan kehutanan agar sesuai dengan
peruntukan;
l. melaksanakan perumusan kebijakan tentang penentuan lokasi hutan kota/hutan
desa dan kawasan hijau kota;
m. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan/rehabilitasi, pemanfaatan,
perlindungan dan pengamanan hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota
dalam rangka mendukung program penghijau Pemerintah Daerah;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan
hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota;

Page 44
o. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan konservasi;
p. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan monitoring
rehabilitasi dan konservasi;
q. melaksanakan kegiatan administrasi, pengarsipan data dan pelaporan;
r. melaksanakan bimbingan dan pembinaan rehabilitasi lahan dan peremajaan hutan
dalam rangka mempertahankan hasil dan keseimbangan lingkungan hidup;
s. melaksanakan pembinaan reklamasi bekas penambangan agar daya dukung lahan
tetap terjaga fungsinya;
t. pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi di daerah;
u. menyusun dan menyajikan data yang berkaitan dengan potensi lahan guna
penentuan sasaran kegiatan serta data kawasan lindung dan potensi yang ada di
dalamnya;
v. melaksanakan tugas pemantauan kelompok tani hutan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) guna
mendukung keberhasilan penghijauan;
w. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan hutan;
x. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
y. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang perlindungan hutan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
11. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan Rakyat mempunyai tugas pokok
pengembangan dan pengawasan hutan rakyat serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dan Pengawasan Pengelolaan Hutan
sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan
Rakyat mempunyai tugas:
menyusun program kegiatan pada Seksi Pengembangan Dan Pengendalian Hutan
Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Page 45
pengembangan dan pengendalian hutan rakyat;
menyusun rencana pembinaan pengelolaan hutan rakyat ;
menyusun petunjuk teknis pemeliharaan hutan rakyat ;
melaksanakan fasilitasi teknis pemberian ijin penebangan kayu rakyat ;
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan sertifikasi hutan
rakyat ;
melaksanakan inventarisasi potensi hutan rakyat ;
melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi hutan rakyat ;
menyusun laporan perkembangan dan potensi hutan rakyat ;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengembangan dan
pengendalian hutan rakyat;
bawahan;
pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan pengendalian hutan rakyat
12. Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas pokok
pengembangan dan pengawasan dibidang produksi dan provisi sumber daya
hutanserta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian
dan Pengawasan Pengelolaan Hutan sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan
mempunyai tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Produksi Dan Provisi Sumber Daya Hutan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
UPTDdi lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
penyelenggaraan produksi dan provisi sumber daya hutan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana karya tahunan, lima tahunan dan dua
puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi ;
melaksanakan fasilitasi pengesahan rencana tebangan tahunan ;

Page 46
melaksanakan fasilitasi pengesahan rencana tebangan tahunan di luar tebangan
rutin ;
melaksanakan pemantauan dan supervisi kegiatan eksploitasi hutan ;
melaksanakan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang
kehutanan ;
menyusun laporan perkembangan bulanan produksi dan pembayaran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
melaksanakan fasilitasi dan evaluasi persediaan kayu akhir tahun (stock opname);
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang produksi dan provisi
sumber daya hutan;
bawahan;
pengambilan kebijakan di bidang produksi dan provisi sumber daya hutan guna
13. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok
pengembangan,pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan,serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan
Pengawasan Pengelolaan Hutan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas
pokok, Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengendalian peredaran hasil hutan;
menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin industri primer hasil hutan kayu;
melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan;
melaksanakan pembinaan penatausahaan kayu pada industri primer;
menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan teknis perpanjangan dan atau
pengajuan baru tenaga teknis kehutanan pada industri primer;
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penertiban peredaran hasil hutan;

Page 47
melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengawas tenaga teknis kehutanan;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengendalian peredaran
hasil hutan;
bawahan;
pengambilan kebijakan di bidang pengendalian peredaran hasil hutan guna
14. Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan (PPUK) mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan
menyusun bahankebijakan teknis, melaksanakan bimbingan, pengembangan dan
pengawasandibidangperlindungan dan pengembangan usaha kehutanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha
Kehutanan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan
pengembangan usaha kehutanan;
b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
perlindungan dan pengembangan usaha kehutanan;
c. pembinaan dan pengawasandibidang perlindungan dan pengembangan usaha
kehutanan;
d. pelaksanaan pengamanan hutan, mutasi kawasan dan konservasi sumber daya
alam;
e. pelaksanaan pembinaan dan perijinan industri hasil hutan;
f. pengembangan sumber daya manusia mitra kehutanan; dan
g. pengembangan aneka usaha kehutanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Perlindungan dan
Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas :
a. menyusun program kegiatan pada Bidang Bidang Perlindungan Dan
Pengembangan Usaha Kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan
Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

Page 48
e. menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan
f. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian penunjukan dan penetapan kawasan
hutan ;
g. menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin primer hasil hutan non kayu ;
h. menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin primer hasil hutan non kayu ;
i. menyelenggarakan pengawasan peredaran hasil hutan
j. melaksanakan penelitian dan pengembangan aneka usaha kehutanan ;
k. menyusun pertimbangan teknis usulan pengelolaan kawasan dengan tujuan
khusus, perubahan status kawasan dan/ atau fungsi hutan ;
l. menyusun laporan kebakaran hutan dan pencurian hasil hutan ;
m. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi yang bergerak di bidang kehutanan;
n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan dan
o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang perlindungan dan pengembangan usaha
kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
15. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan Konservasi Sumber Daya Alam
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan
pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pengawasan di bidang pengamanan
hutan, mutasi kawasan dan konservasi sumber daya alam serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha
Kehutanan sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan
Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
menyusun program kegiatan pada Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan
Konservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengamanan
hutan, mutasi kawasan dan konservasi sumber daya alam;

Page 49
menyiapkan bahan pemberian ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran apendix cites ;
menyiapkan pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi ;
melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan perlindungan hutan
pada hutan yang dibebani hak ;
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penindakan pelanggaran
peraturan tentang peredaran hasil hutan ;
menyusun rencana operasi dan pengamanan peredaran hasil hutan ;
melaksanakan pengamanan peredaran hasil hutan, kebakaran hutan dan pencurian
hasil hutan ;
menyusun dan menghimpun laporan pengamanan peredaran hasil hutan,
kebakaran hutan dan pencurian hasil hutan ;
melaksanakan fasilitasi pengusulan penunjukan kawasan hutan, pengelolaan
kawasan hutan dengan tujuan khusus, perubahan penggunaan, status kawasan
dan fungsi hutan ;
menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis penyusunan rancang bangun
dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan ;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengamanan hutan,
mutasi kawasan dan konservasi sumber daya alam;
bawahan;
pengambilan kebijakan di bidang pengamanan hutan, mutasi kawasan dan
konservasi sumber daya alam guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
16. Seksi Pembinaan dan Perijinan Industri Hasil Hutan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan dan
pengembangan di bidang pembinaan dan perijinan industri hasil hutan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan
Pengembangan Usaha Kehutanan sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan Perijinan Industri
Hasil Hutan mempunyai tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil
Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Page 50
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan
dan perijinan industri hasil hutan;
menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin industri hasil hutan non kayu;
melaksanakan inventarisasi industri hasil hutan non kayu;
menyusun rencana pembinaan dan pengendalian industri hasil hutan non kayu :
melaksanakan pembinaan dan pengendalian industri hasil hutan non kayu ;
melaksanakan fasilitasi dan mendorong pertumbuhan industri hasil hutan non kayu;
menyusun laporan perkembangan industri hasil hutan non kayu ;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembinaan dan
perijinan industri hasil hutan;
bawahan;
pengambilan kebijakan di bidang informasi kehutanan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan
17. Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan mempunyai
tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan
bimbingan, pengembangan dan pengawasan di bidang bina lembaga dan
pengembangan aneka usaha kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan sesuai bidang
tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan
Aneka Usaha Kehutanan memiliki tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan Aneka
Usaha Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bina
lembaga dan pengembangan aneka usaha kehutanan;

Page 51
melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
mitra kehutanan ;
melaksanakan pembinaan kelompok tani hutan dan Lembaga Masyarakat Desa
Hutan (LMDH) ;
melaksanakan pengembangan aneka usaha kehutanan ;
melaksanakan penyebarluasan perkembangan aneka usaha di bidang kehutanan ;
menghimpun laporan dan perkembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) ;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang bina lembaga dan
pengembangan aneka usaha kehutanan;
bawahan;
pengambilan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan
18. UPTD Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang kehutanan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya
pada wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala UPTD Kehutanan
mempunyai tugas:
menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pada UPTD berdasarkan
tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengelola tata usaha, perumusan/perencanaan kehutanan di wilayah kerja;
menyusun dan penetapan rencana kehutanan di wilayah kerja;
melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas di lapangan;
melaksanakan pengelolaan dan perawatan inventaris kekayaan milik
Daerah/Negara;
tugas bawahan;

Page 52
kebijakan;
Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kehutanan mempunyai tugas:
mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan pada Subbagian Tata Usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang
berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,
pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta
pengelolaan administrasi UPTD;
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
kebijakan;
guna kelancaran pelaksanaan tugas;
19. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Kehutanan pada Dinas Kehutanan
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi
Dinas Kehutanan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sumber Daya Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013
Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2008-2013
No Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 Struktural 24 22 21 20 23
- Eselon 2b 0 0 1 1 1
- Eselon 3A 1 1 1 1 1

Page 53
Struktural
29.49%
Fungsional
PNS
34.62%
Staf PNS
23.08%
Staf Non PNS
12.82%
Struktural
Fungsional PNS
Staf PNS
Staf Non PNS
Strata II
12.66%
Strata I
54.43%
Diploma III
2.53%
SLTA
29.11%
SLTP
1.27%
Strata II
Strata I
Diploma III
SLTA
SLTP
- Eselon 3B 3 3 3 3 3
- Eselon IV a 16 15 13 12 15
-Eselon Ivb 4 3 3 3 4
2 Fungsional PNS 32 30 30 30 30
3 Staf PNS 19 20 19 18 18
4 Staf Non PNS 3 3 9 10 10
J UMLAH 78 75 79 78 81
Sumber : Statistik Kehutanan Kabupaten Blora, 2013
Gambar 2
Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013
Berdasarkan Status Kepegawaian
Tabel 2
Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009- 2013
No Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 S3 - - - - -
2 S2 4 3 6 6 10
3 S1 36 42 42 41 42
4 D3 3 2 3 3 2
5 SMA 34 27 27 27 26
6 SMP 1 1 1 1 1
7 SD - - - - -
JUMLAH 78 75 79 78 81
Gambar 3
Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

Page 54
Tabel 4
Perkembangan Jumlah Tenaga Penyuluh Kehutanan
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2008-2013
No Pangkat/Gol Jabatan Fungsional 2009 2010 2011 2012 2013
1 Pembina
(IV/a)
Penyuluh Kehutanan
Madya
- - - - -
2 Penata Tk.I
(III/d)
Penyuluh Kehutanan
Pelaksana Penyelia
- 1 2 2 2
3 Penata (III/c) Penyuluh Kehutanan
Pelaksana Penyelia
4 3 7 7 7
4 Penata Muda
Tk.I (III/b)
Penyuluh Kehutanan
Pelaksana Lanjutan
13 16 11 11 11
5 Penata Muda
(III/a)
Penyuluh Kehutanan
Pelaksana Lanjutan
10 7 10 10 10
6 Pengatur Tk.I
(II/d)
Penyuluh Kehutanan
Pelaksana
5 3 - - -
JUMLAH 32 30 30 30 30
E. ISU-ISU STRATEGIS DALAM DOKUMEN RENCANA STATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2008-2013
1. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora.
Dinas Kehutanan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan
azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan, dalam melaksanakan
tugas pokoknya selalu dihadapkan pada kendala dan permasalahan secara umum.
Terhadap kondisi yang ada pada saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapkan
dalam mewujudkan pembangunan kehutanan di Kabupaten Blora adalah “ Bagaimana
Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera “.
Beberapa permasalahan / kendala yang dijumpai diantaranya adalah :
a. Hutan rakyat belum dapat dimanfaatkan dalam waktu pendek ;
b. Lahan kritis masih relatif cukup luas ;
c. Terjadinya erosi dan longsor di tebing sungai ;
d. Pengetahuan masyarakat tentang fungsi hutan masih rendah ;
e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengekolaan hutan ;
f. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat kehutanan ;
g. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemantapan pemanfaatan potensi

Page 55
Rencana Stratejik
Pendahuluan
Rencana Strategis
Akuntabilitas
Kinerja
Bab 2
Bab 3
Referensi
Bab 1/2
sumber daya hutan ;
h. Kurangnya pengawasan peredaran hasil hutan.
i. Kurangnya sarana pelatihan kehutanan ;
j. Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang tata usaha kayu ;
k. Kurangnya system infoermasi geografi kehutanan .
2. Penentuan Isu-Isu strategis
Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
meliputi :
a. Kawasan lindung baik di hutan maupun di luar kawasan hutan belum berfungsi secara
optimal baik sebagai penyangga kehidupan dan bagi perekonomian masyarakat di
sekitarnya.
b. Masih terjadi gangguan terhadap kawasan hutan Negara, meski pun kecenderungan
dari tahun ke tahun menurun ;
c. Ketidakseimbangan antara suply dan demand kayu ;
d. Kemiskinan dan kerentanan sosial penduduk di sekitar hutan masih relatif tinggi
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora selama tahun 2013. Capaian kinerja (performance
results) 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2013
sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu,
sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
dapat diilustrasikan dalam Gambar 4 berikut ini.
Gambar 4 Bagan Sistimatika Penyajian LAKIP

Page 56

Page 57
Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun
2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat menandai
apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi), dengan
sistematika meliputi :
A. Latar Belakang
B. Maksud,Tujuan, dan Manfaat
C. Dasar Hukum
D. Gambaran Umum SKPD
E. Isu-Isu Strategis Dalam Dokumen Rencana Stategis (Renstra) Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2008-2013
F. Sistematika Penyusunan LAKIP.
BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan
Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat
sasaran yang ingin dicapai Dinas Kehutanan pada tahun 2013, serta
bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.
Sistematika Bab ini meliputi :
A. Perencanaan, yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja) yang tertuang dalam kebijaksanaan, strategi, sasaran, program
maupun kegiatan yang ada pada Dinas Kehutanan.
B. Pengukuran Kinerja meliputi Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja
Utama (IKU), dan Indikator Kinerja SKPD (Dinas Kehutanan)
C. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Tahun
2013
D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Dinas Kehutanan Tahun
Anggaran 2013.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang
dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu
dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan
realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya,
termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.
Sistematika bab ini meliputi :

Page 58
A. Pengukuran Kinerja
B. Evaluasi Kinerja
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan
D. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
Bab ini mengemukan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
instansi yang bersangkutan, serta strategi pemecahan masalah yang akan
dilaksanakan di tahun mendatang.
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. PERENCANAAN
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun secara
sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis
Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
dan program serta menyediakan ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang
memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar
mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi
baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam
memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities),
dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat
penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi
pemerintah.
Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis
mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian,
visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi
dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik
yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Sedangkan strategi

Page 59
pencapaian tujuan/sasaran diwujudkan dengan menetapkan program dan kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh organisasi. Rencana strategis merupakan alat kontrol
pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan
tujuan/ sasaran strategis.
Sesuai dengan Inpres No. 7/1999, Rencana Strategis merupakan proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah
yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran
keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Page 60
Beberapa hal yang harus terdapat dalam Rencana Strategis sebuah organisasi
adalah sebagai berikut :
1. Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (where do we want to be).
Ini berarti Renstra harus mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang hendak
dicapai.
2. Mempertimbangkan kondisi saat ini (where are we now)?
Ini berarti Renstra disusun dimulai dari memberi penilaian atas kondisi atau keadaan saat
ini, kemudian dirumuskan atau dianalis dengan pendekatan SWOT yaitu identifikasi
berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi, dengan cara
memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun pada saat
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).
3. Memuat cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran (how to get there)? Artinya di
dalam Renstra harus ditentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Memuat ukuran keberhasilan (how do we measure our progress)?
Yaitu menentukan indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan/
kegagalan sebuah organisasi.
Beberapa manfaat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi SKPD meliputi:
1. Pedoman untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin
kompleks dan meningkatkan adaptabilitas (kemampuan menyesuaikan diri ) terhadap
perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal.
2. Proses untuk pengelolaan keberhasilan.
3. Memberi orientasi pada masa depan.
4. Memberi orientasi pada pelayanan prima.
5. Meningkatkan komunikasi antar bagian dari sebuah organisasi, karena masing-masing
dituntut peran yang sinergis.
6. Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi.
7. Meningkatkan produktivitas organisasi karena berorientasi untuk mampu mencapai
target sasaran.
1. Rencana Strategis Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Blora Tahun 2011-2015 dituangkan kedalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Tahun
2011-2015 yang berisi penjabaran visi, misi, dan program pembangunan yang
direncanakan dalam kurun waktu lima Tahun 2011-2015.

Page 61
V I S I
M I S I
Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan
jangka menengah, serta acuan kerja bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora. Renstra
Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Blora tahun 2011-2015 serta dilaksanakan dalam kerangka
mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima
tahun kedepan.
a. Visi, Misi, Tujuandan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
1) Visi
Visi Pemerintah Kabupaten Blora disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Blora serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif konsisten serta
antisipatif terhadap perubahan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh
instansi pemerintah.
Visi Pemerintahan Kabupaten Blora adalah:
2) Misi
Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan
tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki dan dalam rangka
pencapaian Visi Kabupaten Blora untuk mencapai masyarakat Kabupaten Blora
sejahtera, maka telah dirumuskan Misi Kabupaten Blora Tahun 2011-2015.
Misi adalah suatu langkah yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah)
agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Menuju
Masyarakat Blora Yang Sejahtera

Page 62
Pemerintah Kabupaten Blora menetapkan 9 (sembilan) misi meliputi :
3) Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora
Berdasarkan Misi diatas, maka tujuan yang akan diwujudkan selama
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blora kurun waktu 5 tahun (2011-2015) adalah
sebagai berikut :
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan tata kelola pemerintahan yang
baik (Clean and Good Government)
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan dan pemerataan infrastruktur
Tujuan 3. Meningkatkan produktifitas dan daya saing pertanian serta pemasaran produk
pertanian
Tujuan 4. Meningkatkan iklim investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat
Tujuan 5. Meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan
Tujuan 6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 7. Meningkatkan daya saing UMKM dan jejaring pemasaran serta
mengoptimalkan peran pasar pasar tradisional
Tujuan 8. Mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dan
meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.
Tujuan 9. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kebebasan berpendapat
1. Melanjutkan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,
bebas KKN,berdaya dan berhasil guna di semua bidang pemerintahan dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sampai tingkat pedesaan.
3. Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian beserta pemasaran hasilnya
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan lapangan kerja yang luas
bagi masyarakat.
5. Mewujudkan pendidikan gratis di tingkat SD/MI dan SPM/MTs serta murah
ditingkat SMA/MA.
6. Mewujudkan kesehatan gratis untuk semua jenis pelayanan di Puskesmas dan
jenis pelayanan kelas 3 di RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan RSUD Dr. R
Soeprapto Cepu.
7. Mewujudkan peningkatan perekonomian lokal dengan mendorong UMKM dan
pasar tradisional.
8. Mewujudkan perlindungan terhadap kelestarian alam.
9. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan

Page 63
4) Kebijakan Prioritas Pembangan Kabupaten BloraTahun 2013
Lebih lanjut agenda pembangunan tersebut dilaksanakan setiap tahun melalui
program/ kegiatan dengan penekanan prioritas sesuai dengan kebutuhan pada setiap
tahun yang tertuang dalam ke dalam dokumen rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja
Pemerintah Darah (RKPD). RKPD Kabupaten Blora Tahun 2013 telah menetapkan
dokumen kebijakan prioritas yang diambil dalam memecahkan permasalahan
pembangunan daerah tahun 2013, yaitu diarahkan pada :
1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
2. Peningkatan pendidikan terjangkau sampai tingkat SLTA
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur
4. Peningkatan penyediaan tempat distribusi barang dan jasa
5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam
5) Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
a) Visi Dinas Kehutanan
Visi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora menjelaskan gambaran permasalahan-permasalahan
pembangunan bidang kehutanan yang harus dicari solusinya dengan
perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Visi juga merupakan cara pandang
jauh ke depan tentang kemana Dinas Kehutanan akan diarahkan dan apa yang akan
dicapai. Dinas Kehutanan Kabupaten Blora menetapkan Visi Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 sebagai berikut :
Penjelasan dari Visi tersebut di atas sebagai berikut :
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Blora yang sejahtera artinya penyelenggaraan
pembangunan kehutanan harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Blora
secara keseluruhan dan berkelanjutan atau terus menerus melalui suatu bentuk
perencanaan yang matang dan terarah sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat.
VISI DINAS KEHUTANAN
TAHUN 2011-2015
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BLORA YANG
SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN
BERORIENTASI KEPADA TERCAPAINYA HUTAN LESTARI

Page 64
Berwawasan lingkungan artinya pembangunan kehutanan harus
terencana dan berkesinambungan dilaksanakan secara sadar dan berencana
menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan mutu
hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam.
Tercapainya Hutan Lestari mengandung arti bahwa hasil-hasil pembangunan
kehutanan akan memberikan nilai positif bagi hutan yang berfungsi konservasi, lindung
dan produksi.
b) Misi Dinas Kehutanan
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan
oleh suatu instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan pernyataan secara
luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan
pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat
dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.
Berkaitan dengan perumusan misi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun
2011-2015 dengan memperhatikan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Bupati
Blora, maka Dinas Kehutanan Kabupaten Blora menetapkan misi Dinas Kehutanan Tahun
2011-2015 sebagai berikut :
MISI DINAS KEHUTANAN
TAHUN 2011-2015
1. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah
dan air;
2. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan Sumber Daya Hutan;
3. Mewujudkan pemanfaatan lahan yang optimal dan lestari;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang
kehutanan
5. Memberdayakan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan;
7. Meningkatkan Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) untuk
mendukung Pendapatan Daerah.

Page 65
c) Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan
Sebagai penjabaran Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, maka Dinas
Kehutanan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang tercantum dalam
Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun dalam periode waktu 2011-
2015.
(1) Tujuan
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora telah merumuskan tujuan utama dalam Dokumen
Rencana Stragis (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 yaitu :
Dari rumusan diatas, maka Tujuan yang akan diwujudkan selama penyelenggaraan
pemerintahan bidang kehutanan kurun waktu 5 (lima) tahun (2011-2015) adalah sebagai
berikut :
Mengurangi cakupan lahan kritis yang masih cukup luas dan mengurangi kerusakan
pada lingkungan jalan;
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dengan
menegakkan hukum di bidang kehutanan
Mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu dengan
memanfaatkan hutan rakyat.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang peraturan tata usaha kayu bagi
masyarakat.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
Menguatkan data dan informasi dalam Sistem Informasi Kehutanan
Misi dan tujuan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015 dapat dirumuskan
seperti dalam tabel berikut ini :
“ Memberikan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan untuk
mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu
dengan memanfaatkan hutan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di sekitar hutan dengan menegakkan hukum di bidang kehutanan sehingga
terwujud kuatnya Sistem Informasi Kehutanan sebagai upaya mengurangi cakupan
lahan kritis yang masih cukup luas, berkurangnya kerusakan pada lingkungan jalan,
didukung timbulnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan serta bertambahnya
pengetahuan dan informasi tentang peraturan tata usaha kayu bagi masyarakat “

Page 66
Tabel 4
Misi – Tujuan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
NO MISI TUJUAN
1 Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan
dan lahan serta konservasi tanah dan air;
Mengurangi cakupan lahan kritis yang
masih cukup luas dan mengurangi
kerusakan pada lingkungan jalan
2 Mempertahankan dan mening-katkan
keberadaan Sumber Daya Hutan
Meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya fungsi hutan dengan
menegakkan hukum di bidang kehutanan
3 Mewujudkan pemanfaatan lahan yang
optimal dan lestari
Mewujudkan keseimbangan antara
pasokan dan permintaan bahan baku kayu
dengan memanfaatkan hutan rakyat.
4 Meningkatkan partisipasi masya-rakat
dalam pembangunan di bidang kehutanan
Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan hutan.
5 Memberdayakan Sumber Daya Manusia
Kehutanan;
Meningkatkan pengetahuan dan informasi
tentang peraturan tata usaha kayu bagi
masyarakat.
6 Meningkatkan kesejahteraan ma-syarakat
desa sekitar hutan;
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di sekitar hutan
7 Meningkatkan Penerimaan Provisi
Sumber Daya Hutan ( PSDH ) untuk
mendukung Pendapatan Daerah.
Menguatkan data dan informasi dalam
Sistem Informasi Kehutanan
(2) Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan misi yang ditetapkan.
Secara umum sasaran kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Blora diarahkan
pada :
Berkurangnya lahan kritis menuju Blora Hijau.
Terkendalinya pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
Terselenggaranya pelayanan publik urusan kehutanan.
Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk kesejahtraan rakyat.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kehutanan.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan
kehutanan.
Tersedianya Sistem Informasi Geografi Kehutanan.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dapat dirumuskan
sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Lakip dinhut blora th 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Lakip dinhut blora th 2014

Similar to Lakip dinhut blora th 2014 (20)

More from Jhon Blora

More from Jhon Blora (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Lakip dinhut blora th 2014