Fraksi PAN dan PKS di DPR memberikan pandangan progresif terkait revisi UU ITE. Fraksi PAN menyarankan perlu dilakukan sinkronisasi dengan perundang-undangan lain seperti KUHP dan memenuhi aspirasi publik. Fraksi PKS menyarankan untuk meninjau kembali keberadaan pasal pencemaran nama baik di UU ITE. ICT Watch meminta pandangan progresif juga dari fraksi lain saat revisi UU ITE.

1. ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia
P/F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id
Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance
Siaran Pers
Progresif, Usulan Revisi ITE dari Fraksi PAN dan PKS
Berdasarkan pengamatan langsung saat berlangsungnya rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dengan
pemerintah, yang diwakili oleh Menkominfo Rudiantara dan Dirjen Perundangan Widodo
Ekatjahjana, 14 Maret 2016 di Gedung DPR-MPR RI Jakarta, ICT Watch mencatat setidaknya ada 2
(dua) fraksi yang progresif dalam memberikan pandangan dan usulan resmi terkait RUU Perubahan
UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu fraksi PAN dan fraksi PKS.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa revisi UU ITE perlu dirumuskan secara
cermat. “(Revisi UU ITE) bukan sekedar mengurangi angka hukumannya. Kita perlu lakukan
sinkronisasi dengan perundang-undangan yang lain, terutama dengan KUHP, KUHAP dan dan UU
Pidana lainnya, sehingga (revisi UU ITE) ini dapat memperhatikan aspirasi publik dan memenuhi
kebutuhan nasional,” demikian disampaikan Budi Youyastri. Ditegaskan pula bahwa prinsip-prinsip
dalam dunia cyber perlu diatur di dalam UU yang lebih umum.
Adapun fraksi PKS secara khusus mengusulkan keberadaan pasal pencemaran nama baik di UU ITE
perlu ditinjau ulang. “Apakah (pasal pencemaran nama baik) perlu diatur juga di sini (UU ITE),
mengingat soal pencemaran nama baik sudah diatur di dalam KUHP”, sebagaikan disampaikan
Sukamta. Revisi ITE juga perlu memperhatikan prinsip kebebasan berekspresi, namun tetap tunduk
pada batasan-batasan di dalam UU yang ada. Disampaikan pula menurut Convention on Cybercrime
di Budapest tahun 2001, pencemaran nama baik tidak masuk dalam penggolongan cyber crime.
Pandangan dan usulan dua fraksi di atas merupakan terobosan pemikiran yang progresif, selaras
dengan tuntutan sejumlah masyarakat sipil Indonesia terkait dengan keberadaan pasal 27 ayat 3 UU
ITE. Bahwa alih-alih hanya mengurangi angka maksimal ancaman hukuman, sebaiknya pasal
pencemaran nama baik di ranah maya tersebut dicabut dari UU ITE dan “dikembalikan” ke KUHP
melalui proses kodifikasi RUU KUHP yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR RI. ICT Watch meminta
agar fraksi lain di Komisi I dapat memiliki pandangan dan usulan yang progresif pula ketika terkait
revisi UU ITE. Video rekaman rapat kerja bersama di atas dapat diakses di http://bit.ly/raker-ite.
Jakarta, 15 Maret 2016
Donny B.U.
ICT Watch