Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usulan RT RW Net oleh ICT Watch

1,034 views

Published on

Usulan RT RW Net oleh ICT Watch

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Usulan RT RW Net oleh ICT Watch

  1. 1. E-mail: ian@ictwatch.id RT/RW-net Selanjutnya… Disampaikan / didistribusikan saat Munas RT/RW-Net Indonesia 30 April 2017, Malaka Hotel – Bandung (revisi 2.0)
  2. 2. - Indonesia perlu terus mengembangkan pontensi ekonomi kerakyatan dan literasi digital dengan memberdayakan penggunaan Internet - Perlu ada upaya seluruh pihak untuk meningkatkan cakupan (coverage) dan jumlah pengguna Internet Indonesia - Solusi dari-oleh-untuk rakyat yang tegah dijalankan dan dapat dikembangkan secara swadaya saat ini: RT/RW-net. Latar Belakang
  3. 3. - Faktor Infrastruktur (dan Perijinan) - Bagaimana agar penyedia layanan RT/RW-Net dapat memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan penyedia layanan Internet (ISP) pada umumnya terkait regulasi yang berlaku, sembari menumbuhkan persaingan yang sehat? - Faktor Bisnis Model (dan Layanan) - Bagaimana agar penyedia layanan RT/RW-Net dapat membantu meningkatkan penetrasi Internet dengan prosedur yang legal dan sederhana, namun tetap melindungi kepentingan pelanggannya? Tantangan Dihadapi
  4. 4. Faktor Infrastruktur Rujukan Solusi Frekuensi (2.4 GHz, 5 GHz) 2.4 dan 5.8 GHz dapat digunakan sebagai unlicensed frequency dengan memerhatikan ketentuan teknis sebagaimana aturan yang berlaku. BHP Frekuensi (jika menggunakan frekuensi di luar ISM Band) Wajib memenuhi regulasi penggunaan frekuensi yang diatur oleh undang – undang. Jika RT/RW-net menggunakan frekuensi yang bukan peruntukannya, maka dapat terkena kewajiban membayar BHP frekuensi. Perangkat Beragam Standar (802.11 a/b/g/n/ac Penggunaan spektrum bandwidth sesuai ketentuan (5/10/20/40/80/160 MHz) mempertimbangkan interferensi dengan channel di sebelahnya. Adapun keharusan sertifikasi perangkat baiknya tidak direkomendasikan untuk RT/RW-net. RF Power dan Channel Penggunaan channel standar dan RF power yang dibatasi (misalnya maksimal 100 mW/20 dBm) untuk menghindari interferensi dengan perangkat lain. Proteksi dan Sekuriti Minimal menggunakan firewall untuk membatasi serangan dari luar/dalam dan menghindari terjadinya spamming agar tidak tersebar keluar. Penggunaan enkripsi wireless yang sesuai untuk menghindari intersepsi MITM. Infrastruktur & Solusi
  5. 5. Faktor Model Bisnis Rujukan Solusi Badan Hukum • RT/RW-net diarahkan berbadan hukum koperasi dan menjadi anggota APJII. • Skema dapat berupa 1 induk koperasi yang didirikan minimal oleh 3 (tiga) koperasi primer, atau cukup 1 koperasi primer yang memiliki cabang di berbagai daerah. Hak membagi kembali (redistribusi) atau berbagi (sharing) bandwidth Internet • Perlu kesepakatan tertulis antara ISP ataupun organisasi yang mewakili seperti APJIII dengan RT/RW-net agar tidak ada sengketa yang tak dapat diselesaikan dikemudian hari. • Skema redistribusi /sharing bandwidth RT/RW-net sebaiknya TIDAK dalam format jual-beli (profit oriented dan berimplikasi pada pajak PPn), namun dalam format sebagai fasilitas keanggotaan koperasi yang membayar iuran pokok, wajib atau sukarela (benefit oriented). Regulasi dan coverage area  Perlu ditetapkannya regulasi untuk aspek teknis dan non- teknis bagi RT/RW-net yang menyertakan perlindungan dan jaminan hak-hak individu (konsumen/anggota).  Diusulkan coverage terbatas pada skala RT/RW ataupun Kelurahan/Kecamatan agar tidak bersinggungan dengan ISP yang menggarap target pasar / area yang sama. Model Bisnis dan Solusi
  6. 6. Rumah Pak RT / RW Rumah WargaRumah WargaRumah Warga • Bersifat non-profit • Komunitas bertanggung jawab langsung terhadap perangkat yang digunakan • Iuran digunakan untuk saweran mendanai bandwidth internet dan pemeliharaan perangkat • Pembangunan node-access dilakukan secara swadaya dan bergotong royong RT/RW-net Komunitas
  7. 7. - Pengurusan lisensi ISP, Ditjen PPI – Kemkominfo - Penggunaan frekuensi dan serfikasi alat, Ditjen SDPPI - Kemkominfo - Negosiasi dan MoU skema bisnis, APJII - Pajak dan pelaporannya, Ditjen Pajak - Mengolah laporan dari koperasi cabang - Menetapkan besaran iuran anggota di tiap koperasi cabang - Mengelola dan melindungi kepentingan anggota - Melapor berkala kepada koperasi pusat - Menjalin kerjasama dengan anggota APJII, sesuai MoU Koperasi Pusat dengan APJII - Bandwidth tidak diperjual-belikan, tetapi sebagai fasilitas anggota koperasi (benefit oriented) - Mengusulkan besar iuran anggota di cabangnya Koperasi Pusat Koperasi Cabang Anggota Koperasi - Membayar iuran pokok, wajib dan sukarela sesuai aturan yang diberlakukan koperasi - Mendapatkan fasilitas antara lain bandwidth Internet dan perlindungan hak anggota a cb KOPERASI: Badan Hukumnya
  8. 8. Catatan: Untuk memberikan perlindungan kepada anggota koperasi RT/RW-net, hal berikut ini perlu menjadi rujukan ketika menyusun AD/ART koperasi: - UU no 25 / 1992 tentang Perkoperasian - UU no 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU no 36 / 1999 tentang Telekomunikasi - UU no 19 / 2016 tentang Perubahan atas UU no 11 / 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Permenkominfo no 20 / 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Elektronik (PDPSE) E-mail: ian@ictwatch.id

×