Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi

1. MEKANISME HIBAH DAERAH
Banjarmasin, November 2012
oleh:
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan R.I.
1

2. OUTLINE
1 Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat & Daerah (HKPD)
2 Hibah Daerah
3 Program & Output
2

3. KEBIJAKAN HKPD

4. • UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah
Pasal 18A:
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
4

5. Konstitusi
Pasal 31 Penyelenggara
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya.
Pusat :
Pasal 33  K/L  BLU
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai  BUMN
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
 Lainnya
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pemda :
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  SKPD  BLUD
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.  BUMD
 Lainnya

6. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan BUMD
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara --Pasal 22:
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 22:
1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
Daerah atau sebaliknya.
Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara --Pasal 33:
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 33:
1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang
tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011
PP 10/2011
Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah
Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah
PP 2/2012
PP 2/2012
Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
6

7. APBD
PENDAPATAN I. PENDAPATAN
Pajak a. PENDAPATAN ASLI DAERAH
PNBP b. PENDAPATAN TRANSFER
Hibah
c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
BELANJA NEGAR A
I. Pemerintah Pusat
1. Pendapatan Hibah
● Belanja Pegawai 2. Pendapatan Dana Darurat
● Belanja Barang 3. Pendapatan Lainnya
● Belanja Modal
● Bantuan Sosial
● Pembayaran Bunga I. BELANJA
● Subsidi a. Belanja Langsung
● Belanja Hibah b. Belanja Tidak Langsung
● Belanja Lain-lain
II. Transfer Daerah
● Dana Perimbangan
I. PEMBIAYAAN
● Dana Otsus & Penyesuaian
a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1. Penggunaan SiLPA
PEMBIAYAAN 2. Pencairan Dana Cadangan
I. PENER IMAAN 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
I. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Dipisahkan
1. Penggunaan Silpa
4. Pinjaman
2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri
3. Penerimaan Dari Investasi
5. Pen. Kembali Pinj. Kpd Peusahaan
4. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perus. Negara/ aerah
D Negara/Daerah/Pemda Lainnya
II. Penerimaan Pembiayaan Luar negeri (neto)
1. Penerimaan Pinjaman LN (bruto) a. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
2. Penerimaan Kembali Pinj. Kpd Lemb. Intl. 1. Pembentukan Dana Cadangan
II. PENGELUAR : AN 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
I. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
1. Pembayaran Pokok Pinjaman DLN Negeri
2. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah 4. Pemb. Pinj. Kpd Perusahaan
3. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/ Pemda
Negara/Daerah/Pemda Lainnya
II. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
2. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Intl
7

8. APBN
PDN + Hibah
PHLN PHDN
DITERUSKAN
K/L PINJAMAN PENYERTAAN HIBAH
BUMN BUMN BUMN
PEMDA BUMD PEMDA
BUMD BUMD
P3 PPH/PHD

9. APBN
Tugas Transfer
Transfer
Kantor Kantor Dekon- Belanja
Pemban- ke Daerah
ke Daerah Pinjaman
Pinjaman
Pusat Daerah sentrasi Subsidi Lain-
tuan (DAU,
(DAU, dan Hibah
dan Hibah
(KP) (KD) (DK) lain
(TP) DAK,DBH)
DAK,DBH)
Mendanai Urusan
Mendanai Urusan Pusat Daerah (APBD)
Dilaksanakan oleh Pemda
9

10. HIBAH DAERAH

11. HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN HIBAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
KPA - HPD
Pe
rja
i
nj
as
ia
d
n
en
hi
m
ba
ko
h
&
Re
pe
&
ny
an
al
ur
na
an
ca
da
n
re
na
Pe
Verifikasi & Supervisi
KEMENTERIAN TEKNIS PEMERINTAH DAERAH
(EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY)
11

12. PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)
• Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan
keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik
• Mekanisme APBN dan APBD
• Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan
cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah
• Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri
dilakukan melalui Pemerintah
12

13. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara
Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau
pejabat yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat:
a. tujuan;
b. jumlah;
c. sumber;
d. penerima;
e. persyaratan;
f. tata cara penyaluran;
g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
i. sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.
13

14. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
K/L MENKEU PEMDA
PENGUSULAN NILAI PENETAPAN MK:
PERJANJIAN HIBAH
HIBAH DAN DAFTAR PEMBERIAN/PENERU PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
ANTARA MK DAN
PEMDA PENERIMA SAN HIBAH KEPADA KEGIATAN HIBAH
KEPALA DAERAH
HIBAH PEMDA
Mempertimbangkan: Penyaluran dilakukan
• Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerja
a) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah Perjanjian
Daerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L
Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atas
Pemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:
Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan
setelah Pagu APBN penggunaan dana hibah
memenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:
ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah
setelah Pagu APBN dan Manual Teknis
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah
14

15. MEKANISME PENYALURAN HIBAH
5 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD
4 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi
3 Proses verifikasi teknis
PEMDA K /L KEMENKEU
2 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
Pihak ketiga 1 Pelaksanaan pembangunan fisik

16. PENYALURAN HIBAH – PP 2/2012
• Penyaluran hibah berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemerintah
Daerah
• Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan
capaian kinerja
.
• 5 Mekanisme penyaluran:
a.pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;
b.pembayaran langsung;
c. rekening khusus;
d.letter of credit (L/C); atau
e.pembiayaan pendahuluan.
16

17. PROGRAM & OUTPUT

18. PROGRAM DAN OUPUT

19. HIBAH DAERAH T.A. 2010 – 2012: PROGRAM & OUTPUT
Waktu
Daerah
No Kegiatan Pelaksanaa Total Alokasi Output
Penerima
n
1 Hibah Air Minum 2010 - 2011 Rp 199,55 35 Terpasangnya 77.000 Sambungan
Miliar Rumah (SR) Air Minum (berfungsi –
telah diverifikasi KemPU)
2 Hibah Air Limbah 2010 - 2011 Rp 25 Miliar 5 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan
Air Limbah (berfungsi – verifikasi
KemPU)
3 Infrastructure Enhancement 2010 - 2011 Rp 48 Miliar 22 Pembangunan sarana persampahan
Grant (IEG) - Sanitasi dan air limbah di 21 kab/kota
(berfungsi – telah diverifikasi KemPU)
4. IEG - Transportasi 2012 Rp 6,4 Miliar 2 Pembangunan 53 halte tambahan
untuk mendukung pengoperasian
Bus Rapid Transit
5. Local Basic Education Capacity 2009 - 2012 Rp 125 Miliar 50 Terselenggaranya kegiatan
(L-BEC) peningkatan kapasitas di bidang
pendidikan di 50 kab/kota
6. MRT 2010 - 2014 Rp 4,8 Triliun 1 Pembangunan prasarana MRT dari
Lebak Bulus s.d. Dukuh Atas
7. Water and Sanitation – Sub 2010 - 2012 Rp 17,95 Miliar 6 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi
Program D (WASAP-D) berbasis masyarakat dan berbasis
institusi (verifikasi KemPU)
8. Water Resources and 2012 - 2015 Rp 575 Miliar 115 Desain Irigasi, fisik irigasi dan
Irrigation System pelatihan kelompok petani
Management Project – APL 2
(WISMP-2)

20. Hibah Australian Indonesia Infrastructure Grants for
Sanitation (SAIIG) 2012 - 2015

21. Kesimpulan:

22. Matur Thanks
22