Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi

  • 1,433 views
Uploaded on

Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi

Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
1,433
On Slideshare
1,345
From Embeds
88
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
118
Comments
1
Likes
1

Embeds 88

http://www.nawasis.com 58
http://www.weebly.com 30

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. MEKANISME HIBAH DAERAH Banjarmasin, November 2012 oleh: Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan R.I. 1
  • 2. OUTLINE1 Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat & Daerah (HKPD)2 Hibah Daerah3 Program & Output 2
  • 3. KEBIJAKAN HKPD
  • 4. • UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 4
  • 5. KonstitusiPasal 31 PenyelenggaraSetiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahwajib membiayainya. Pusat :Pasal 33  K/L  BLUCabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai  BUMNhajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh  Lainnyanegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Pasal 34Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pemda :Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  SKPD  BLUDdan fasilitas pelayanan umum yang layak.  BUMD  Lainnya
  • 6. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMDUU 17/2003 tentang Keuangan Negara --Pasal 22:UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 22:1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU 1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah. perimbangan keuangan pusat dan daerah.2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah 2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Daerah atau sebaliknya.UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara --Pasal 33:UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 33:1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.PP 10/2011 PP 10/2011Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerahPP 2/2012 PP 2/2012Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah 6
  • 7. APBDPENDAPATAN I. PENDAPATAN Pajak a. PENDAPATAN ASLI DAERAH PNBP b. PENDAPATAN TRANSFER Hibah c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAHBELANJA NEGAR AI. Pemerintah Pusat 1. Pendapatan Hibah ● Belanja Pegawai 2. Pendapatan Dana Darurat ● Belanja Barang 3. Pendapatan Lainnya ● Belanja Modal ● Bantuan Sosial ● Pembayaran Bunga I. BELANJA ● Subsidi a. Belanja Langsung ● Belanja Hibah b. Belanja Tidak Langsung ● Belanja Lain-lainII. Transfer Daerah ● Dana Perimbangan I. PEMBIAYAAN ● Dana Otsus & Penyesuaian a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1. Penggunaan SiLPAPEMBIAYAAN 2. Pencairan Dana CadanganI. PENER IMAAN 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang I. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Dipisahkan 1. Penggunaan Silpa 4. Pinjaman 2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 3. Penerimaan Dari Investasi 5. Pen. Kembali Pinj. Kpd Peusahaan 4. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perus. Negara/ aerah D Negara/Daerah/Pemda LainnyaII. Penerimaan Pembiayaan Luar negeri (neto) 1. Penerimaan Pinjaman LN (bruto) a. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2. Penerimaan Kembali Pinj. Kpd Lemb. Intl. 1. Pembentukan Dana CadanganII. PENGELUAR : AN 2. Penyertaan Modal Pemerintah DaerahI. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 1. Pembayaran Pokok Pinjaman DLN Negeri 2. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah 4. Pemb. Pinj. Kpd Perusahaan 3. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/ Pemda Negara/Daerah/Pemda LainnyaII. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 2. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Intl 7
  • 8. APBN PDN + Hibah PHLN PHDN DITERUSKANK/L PINJAMAN PENYERTAAN HIBAH BUMN BUMN BUMN PEMDA BUMD PEMDA BUMD BUMD P3 PPH/PHD
  • 9. APBN Tugas Transfer TransferKantor Kantor Dekon- Belanja Pemban- ke Daerah ke Daerah Pinjaman PinjamanPusat Daerah sentrasi Subsidi Lain- tuan (DAU, (DAU, dan Hibah dan Hibah (KP) (KD) (DK) lain (TP) DAK,DBH) DAK,DBH) Mendanai Urusan Mendanai Urusan Pusat Daerah (APBD) Dilaksanakan oleh Pemda 9
  • 10. HIBAH DAERAH
  • 11. HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN HIBAH DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN KPA - HPD Pe rja i nj as ia d n en hi m ba ko h & Re pe & ny an al ur na an ca da n re na Pe Verifikasi & SupervisiKEMENTERIAN TEKNIS PEMERINTAH DAERAH(EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY) 11
  • 12. PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)• Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah• Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik• Mekanisme APBN dan APBD• Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah• Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah 12
  • 13. PERJANJIAN HIBAH DAERAH Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian paling sedikit memuat: a. tujuan; b. jumlah; c. sumber; d. penerima; e. persyaratan; f. tata cara penyaluran; g. tata cara pelaporan dan pemantauan; h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan i. sanksi.*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri. 13
  • 14. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH K/L MENKEU PEMDA PENGUSULAN NILAI PENETAPAN MK: PERJANJIAN HIBAH HIBAH DAN DAFTAR PEMBERIAN/PENERU PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ANTARA MK DAN PEMDA PENERIMA SAN HIBAH KEPADA KEGIATAN HIBAH KEPALA DAERAH HIBAH PEMDAMempertimbangkan: Penyaluran dilakukan • Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerjaa) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah PerjanjianDaerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atasPemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan setelah Pagu APBN penggunaan dana hibahmemenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah setelah Pagu APBN dan Manual Teknisd) Daerah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah 14
  • 15. MEKANISME PENYALURAN HIBAH 5 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 4 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 3 Proses verifikasi teknis PEMDA K /L KEMENKEU2 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3 Pihak ketiga 1 Pelaksanaan pembangunan fisik
  • 16. PENYALURAN HIBAH – PP 2/2012• Penyaluran hibah berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemerintah Daerah• Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.• 5 Mekanisme penyaluran:a.pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;b.pembayaran langsung;c. rekening khusus;d.letter of credit (L/C); ataue.pembiayaan pendahuluan. 16
  • 17. PROGRAM & OUTPUT
  • 18. PROGRAM DAN OUPUT
  • 19. HIBAH DAERAH T.A. 2010 – 2012: PROGRAM & OUTPUT Waktu DaerahNo Kegiatan Pelaksanaa Total Alokasi Output Penerima n1 Hibah Air Minum 2010 - 2011 Rp 199,55 35 Terpasangnya 77.000 Sambungan Miliar Rumah (SR) Air Minum (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)2 Hibah Air Limbah 2010 - 2011 Rp 25 Miliar 5 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan Air Limbah (berfungsi – verifikasi KemPU)3 Infrastructure Enhancement 2010 - 2011 Rp 48 Miliar 22 Pembangunan sarana persampahan Grant (IEG) - Sanitasi dan air limbah di 21 kab/kota (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)4. IEG - Transportasi 2012 Rp 6,4 Miliar 2 Pembangunan 53 halte tambahan untuk mendukung pengoperasian Bus Rapid Transit5. Local Basic Education Capacity 2009 - 2012 Rp 125 Miliar 50 Terselenggaranya kegiatan (L-BEC) peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 50 kab/kota6. MRT 2010 - 2014 Rp 4,8 Triliun 1 Pembangunan prasarana MRT dari Lebak Bulus s.d. Dukuh Atas7. Water and Sanitation – Sub 2010 - 2012 Rp 17,95 Miliar 6 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi Program D (WASAP-D) berbasis masyarakat dan berbasis institusi (verifikasi KemPU)8. Water Resources and 2012 - 2015 Rp 575 Miliar 115 Desain Irigasi, fisik irigasi dan Irrigation System pelatihan kelompok petani Management Project – APL 2 (WISMP-2)
  • 20. Hibah Australian Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG) 2012 - 2015
  • 21. Kesimpulan:
  • 22. Matur Thanks 22