Hibah prim april 2013

432 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hibah prim april 2013

  1. 1. HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN JALAN PROVINSIPROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM) DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAHDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
  2. 2. HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI (PRIM) • Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu dan merupakan penggantian sebesar 40% atas dana yang telah terlebih dahulu dikeluarkan oleh APBD.DEFINISI • output based - hibah yang diberikan berdasarkan hasil kinerja yang terukur atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis DJBM • meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaanTUJUAN dan pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan. • Kegiatan Fisik : Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala,LINGKUP Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi • Kegiatan Non-fisik (sesuai PMM)
  3. 3. SKEMA PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 5% 20% + INSENTIF 40% 35% + INSENTIF• SPPH • Governance • Governance • Governance• Telah melaksanakan (PPBP, (pelatihan) (PPBP, PPBP pengumuman pengumuman • Fisik (swakelola• Informasi alokasi dlm website, DPA, dan kontrak) dlm website, DPA, dana dan lokasi pelatihan) pelatihan) penanganan jalan telah 65% diumumkan di • Fisik (swakelola • Fisik (swakelola website dan kontrak) dan kontrak)• DPA telah ada telah 25% telah 100%• Penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga• pembayaran uang muka kepada pihak ketiga
  4. 4. BAHAN DISKUSI • VERIFIKASI • MEKANISME & TAHAPAN PENYALURAN• KOMITMEN PENDANAAN APBD 2013 – 2015 • KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN • OTHER ISSUES?
  5. 5. MEKANISME HIBAH DAERAH
  6. 6. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH K/L MENKEU PEMDA PENGUSULAN NILAI PENETAPAN MK: PERJANJIAN HIBAH HIBAH DAN DAFTAR PEMBERIAN/PENERU ANTARA MK DAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PEMDA PENERIMA SAN HIBAH KEPADA KEGIATAN HIBAH KEPALA DAERAH HIBAH PEMDAMempertimbangkan: Penyaluran dilakukan • Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerjaa) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah PerjanjianDaerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atasPemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan setelah Pagu APBN penggunaan dana hibahmemenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah setelah Pagu APBN dan Manual Teknisd) Daerah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah 6
  7. 7. PERJANJIAN HIBAH DAERAH Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian paling sedikit memuat: a. tujuan; b. jumlah; c. sumber; d. penerima; e. persyaratan; f. tata cara penyaluran; g. tata cara pelaporan dan pemantauan; h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan i. sanksi.*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri. 7
  8. 8. PENGANGGARAN HIBAH
  9. 9. PENGANGGARAN HIBAH PENGANGGARAN DI PUSAT PENGANGGARAN DI DAERAH• Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah • Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Bagian Anggaran Bendahara Umum Pendapatan Daerah yang Sah sebagai Negara sesuai ketentuan perundang- jenis pendapatan hibah undangan • Penggunaan dana hibah dianggarkan• Dalam hal APBN telah ditetapkan: sebagai belanja dan/atau pengeluaran penerushibahan kepada Pemerintah pembiayaan Daerah yang bersumber dari hibah luar • Dalam hal APBD telah ditetapkan: negeri dapat dilaksanakan untuk penggunaan dana hibah dapat kemudian dianggarkan dalam perubahan dilaksanakan untuk kemudian APBN dianggarkan dalam Perubahan APBD• Setelah APBN Perubahan ditetapkan: • Dalam hal Perubahan APBD telah penerushibahan kepada Pemerintah dapat ditetapkan: penggunaan dana hibah dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dapat dilaksanakan untuk kemudian dalam Laporan Keuangan Pemerintah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pusat. Pemerintah Daerah.
  10. 10. PENYALURAN DANA HIBAH
  11. 11. HUBUNGAN FUNGSI:PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN KPA - HPD Verifikasi KEMENTERIAN PU PEMERINTAH DAERAH (EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY) 11
  12. 12. MEKANISME PENYALURAN 5 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 4 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 3 Proses verifikasi teknis PEMDA KEMENPU KEMENKEU2 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3 Pihak ketiga 1 Pelaksanaan kegiatan

×