Dokumen tersebut membahas wewenang, hak, dan kewajiban dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk melindungi privasi pasien, menerima imbalan atas pelayanan, serta kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan terkait praktiknya.
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
1. DOKTER /DOKTER GIGI
Wewenang dan Hak dan Kewajiban Dokter
Wewenang dan Hak Dokter
Kewenangan Dokter/dokter gigi ???
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 1
2. Hak Dokter/dokter gigi
Hak dokter dan dokter gigi dijelaskan pada Undang-Undang 29 Tahun 2004
yaitu:
1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar profesi
dijelaskan pada penjelasan pasal 50 Undang-Undang 29 Tahun 2004 yaitu:
Yang dimaksud dengan “standar profesi” adalah batasan kemampuan
(knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh
seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada
masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” adalah suatu
perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan
suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan
langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk
melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana
pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
(sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran)
Dokter yang melaksanakan standar profesi dan standar prosedur operasional
tidak dapat disalahkan karena bukan melakukan kelalaian atau kesalahan.
Cidera atau kerugian pasien dapat saja disebabkan karena perjalanan
penyakitnya sendiri atau karena risiko medis yang dapat diterima dan telah
disetujui pasien dalam informed consent.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 2
3. 2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar
prosedur operasional.
Dokter diberi hak untuk menolak permintaan pasien atau keluarganya yang
dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, etika, standar profesi dan
atau Standar Prosedur Operasional (SPO).
3. Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila misalnya
hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga
kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien
kepada dokter lain.
4. Berhak atas privasi (berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan
aleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau
memalukan).
5. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau
keluarganya.
Informasi pendukung yang berkaitan dengan identitas dan faktor kontribusi
yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan penyembuhan penyakit.
6. Berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi
pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya.
7. Berhak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit
maupun aleh pasien.
8. Menerima imbalan dan jasa.
Hak yang timbul akibat hubungan dokter dengan pasien yang pemenuhannya
merupakan kewajiban pasien.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 3
4. .Kewajiban Dokter/dokter gigi
Kewajiban dokter pada dasarnya terdiri dari kewajiban yang timbul akibat
profesinya atau sifat layanan medisnya yang diatur dalam sumpah dokter, etika
kedokteran dan berbagai standar dan pedoman, kewajiban menghormati hak
pasien dan kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan
kesehatan. Penyelenggaraan praktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang 29
Tahun 2004 Pasal 51 bahwa dokter dan dokter gigi memiliki kewajiban sebagai
berikut:
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian
atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau pengobatan;
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan
juga setelah pasien itu meninggal dunia;
Merahasiakan keadaan pasien diwajibkan dalam sumpah dokter, kode etik
dokter atau dokter gigi dan perundangan. Sebagian ini mengatakan absolut
dan sebagian mengatakan relatif. Maksud dari relatif sendiri adalah rahasia ini
dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan
aparatur penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau ada ketentuan
perundangan yang mengkondisikan rahasia tersebut harus diungkap.
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila
ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 4
5. e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokteran atau kedokteran gigi.
Kewajiban dokter dan dokter gigi juga diatur oleh Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi dan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik
Dokter dan Dokter Gigi mengatur kewajiban dokter dan dokter gigi antara lain:
a. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran
pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib
memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Hal ini juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 12 Tentang Rumah Sakit yang berisi
bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktik kedokteran di Rumah
Sakit wajib memiliki SIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran
didasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan
pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
c. Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib
membuat rekam medis.
d. Pada pasal 20 mengatur tentang pemasangan papan nama praktik
kedokteran.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 5
6. Pasal 20
1. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan
praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
2. Papan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat nama dokter atau
dokter gigi dan nomor registrasi sesuai dengan SIP yang diberikan.
3. Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan
melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
4. Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dokter
dan dokter gigi yang memiliki SIP atau sertifikat Kompetensi peserta PPDS
dan STR
Setiap penyelenggaraan praktik kedokteran pasti akan terdapat tindakan
kedokteran baik bersifat praventif, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif atau
berupa tindakan invasif maupun tindakan yang berisiko tinggi bagi kehidupan
pasien. Terkait tindakan kedokteran di atas, Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 mengatur tentang
persetujuan tindakan kedokteran. Dalam kebijakan ini ada beberapa hal yang
wajib untuk dilakukan dokter atau dokter gigi saat tindakan kedokteran
diaplikasikan yaitu:
a. Dokter atau dokter gigi harus meminta persetujuan atas semua tindakan
kedokteran yang dilakukan kepada pasien baik secara tertulis atau lisan.
Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan
bahwa persetujuan diberikan setelah dokter atau dokter gigi menjelaskan
perlunya tindakan kedokteran tersebut.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 6
7. Pada pasal 3 ditegaskan kembali bahwa dokter atau dokter gigi yang
melakukan tindakan kedokteran berisiko wajib meminta persetujuan secara
tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berhak memberikan persetujuan.
Namun pada keadaan darurat, tindakan kedokteran dilakukan tanpa meminta
persetujuan lebih dahulu seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat 1.
b. Dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan tentang tindakan
kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan atau keluarga
terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.
Penjelasan tentang tindakan kedokteran setidaknya mencakup:
1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
3. Altematif tindakan lain, dan risikonya;
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
6. Perkiraan pembiayaan
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 7
8. KEPERAWATAN
Hak dan Kewajiban Perawat
Hak Perawat
Kewajiban Perawat
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 8
9. KEBIDANAN
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Kebidanan
Wewenang Kebidanan
Kewenangan bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 900
tahun 2002 tentang regristasi dan praktik bidan. Dalam keadaan tidak terdapat
dokter yang berwenang pada wilayah tersebut, bidan dapat memberikan pelayanan
pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan
kemampuannya. Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk
memberikan pelayanan yang meliputi:
a. Pelayanan Kebidanan;
1. memberikan imunisasi;
2. memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan dan nifas;
3. mengeluarkan placenta secara manual;
4. bimbingan senam hamil;
5. pengeluaran sisa jaringan konsepsi;
6. episiotomi;
7. penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II;
8. amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm;
9. pemberian infus;
10. pemberian suntikan intramuskuler uterotonika, antibiotika dan sedativa;
11. kompresi bimanual;
12. versi ekstraksi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya
13. vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul;
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 9
10. 14. pengendalian anemi;
15. meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu;
16. resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia;
17. penanganan hipotermi;
18. pemberian minum dengan sonde/ pipet;
19. pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran permintaan obat
20. pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian.
b. Pelayanan Keluarga Berencana;
1. memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi
dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom;
2. memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi;
3. melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim;
4. melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit;
5. memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana
dan kesehatan masyarakat.
c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1. pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak;
2. memantau tumbuh kembang anak;
3. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
4. melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk
dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS),
penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
serta penyakit lainnya
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 10
11. Hak Kebidanan
Hak ahli gizi, sanitarian dan bidan tidak diatur khusus dalam suatu
peraturan. Hak tenaga kesehatan secara umum dijelaskan pada PP nomor 36 tahun
1996, yaitu:
Pasal 10
Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 24
Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan
tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
Pasal 25
Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar
prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia
dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
Pasal 26
Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk
meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat
dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 11
12. Kewajiban Kebidanan
Kewajiban bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 369
tahun 2007 tentang standar profesi bidan. Berbagai kewajiban tersebut antara lain:
a. Kewajiban Bidan terhadap Klien dan Masyarakat
1. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan
sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.
2. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi
harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.
3. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada
peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga
dan masyarakat.
4. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan
klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien.
5. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan
kepentingan klien, keluaraga dan masyarakat dengan identitas yang sama
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
6. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan
pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk
meningkatkan derajart kesehatannya secara optimal.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 12
13. b. Kewajiban Bidan terhadap Tugasnya
1. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien,
keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang
dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
2. Setiap bidan berkewajiaban memberikan pertolongan sesuai dengan
kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan
konsultasi dan atau rujukan.
3. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat
dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan
atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.
c. Kewajiban Bidan terhadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya
1. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk
menciptakan suasana kerja yang serasi.
2. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik
terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya
d. Kewajiban Bidan terhadap Profesinya
1. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi
dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan
pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
2. Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan
kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 13
14. 3. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan
kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.
e. Kewajiban Bidan terhadap Diri Sendiri
1. Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan
tugas profesinya dengan baik
2. Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai
dengan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.
4. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air
5. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan
ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya
dalam pelayananan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan
Kesehatan Keluarga.
6. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan
pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan
pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 14
15. APOTEKER
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Apoteker
Wewenang Apoteker
Hak Apoteker
Kewajiban Apoteker
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 15
16. SANITARIAN (Ahli Kesehatan Lingkungan)
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Sanitarian
Wewenang Sanitarian
Kewenangan ahli gizi dan sanitarian tidak diatur khusus dalam suatu
peraturan. Secara umum kewenangan tenaga kerja diatur dalam UU no. 36 tahun
2009 pasal 22 yaitu tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dilakukan sesuai
bidang keahlian yang dimiliki.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 16
17. Hak Sanitarian
Hak ahli gizi, sanitarian dan bidan tidak diatur khusus dalam suatu
peraturan. Hak tenaga kesehatan secara umum dijelaskan pada PP nomor 36 tahun
1996, yaitu:
Pasal 10
Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 24
Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan
tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
Pasal 25
Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar
prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia
dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
Pasal 26
Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk
meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat
dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 17
18. Kewajiban Sanitarian
Kewajiban sanitarian diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor
373 tahun 2007 tentang standar profesi sanitarian. Berbagai kewajiban tersebut
antara lain:
a. Kewajiban Umum
1. Seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati dan
mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya.
2. Seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya
sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
3. Dalam melakukan pekerjaan atau praktik profesi sanitasi, seorang
sanitarian tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya
kebebasan dan kemandirian profesi.
4. Seorang sanitarian harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat
memuji diri sendiri.
5. Seorang sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap
penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-
hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
6. Seorang hanya memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu
proses analisis secara komprehensif.
7. Seorang sanitarian dalam menjalankan profesinya, harus memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan
keselamatan manusia, serta kelestarian lingkungan.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 18
19. 8. Seorang sanitarian harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien
atau masyarakat dan teman seprofesinya, dan berupaya untuk
mengingatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan
dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau
kebohongan dalam Menangani masalah klien atau masyarakat.
9. Seorang sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat,
hak-hak teman seprofesi, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus
menjaga kepercayaan klien atau masyarakat.
10. Dalam melakukan pekerjaannya seorang sanitarian harus memperhatikan
kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kesehatan
lingkungan secara menyeluruh, baik fisik, biologi maupun sosial, serta
berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-
benarnya.
11. Seorang sanitarian dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang
kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.
b. Kewajiban terhadap Klien / Masyarakat
1. Seorang sanitarian wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala
ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien
atau masyarakat. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan
atau penyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerjasama dan
atau merujuk pekerjaan tersebut kepada sanitarian lain yang mempunyai
keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 19
20. 2. Seorang sanitarian wajib melaksanakan profesinya secara bertanggung
jawab.
3. Seorang sanitarian wajib melakukan penyelesaian masalah sanitasi secara
tuntas dan keseluruhan.
4. Seorang sanitarian wajib memberikan informasi kepada kliennya atas
pelayanan yang diberikannya.
5. Seorang sanitarian wajib mendapatkan perlindungan atas praktik
pemberian pelayanan.
c. Kewajiban terhadap Teman Seprofesi
1. Seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari
penyelesaian masalah.
2. Seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman
seprofesi, kecuali dengan persetujuan, atau berdasarkan prosedur yang ada.
d. Kewajiban terhadap Diri Sendiri
1. Seorang sanitarian harus memperhatikan dan mempraktikan hidup bersih
dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik.
2. Seorang sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan dan bidang-
bidang lain yang terkait.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 20
21. AHLI GIZI
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Ahli Gizi
Wewenang Ahli Gizi
Kewenangan ahli gizi dan sanitarian tidak diatur khusus dalam suatu
peraturan. Secara umum kewenangan tenaga kerja diatur dalam UU no. 36 tahun
2009 pasal 22 yaitu tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dilakukan sesuai
bidang keahlian yang dimiliki.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 21
22. Hak Ahli Gizi
Hak ahli gizi, sanitarian dan bidan tidak diatur khusus dalam suatu
peraturan. Hak tenaga kesehatan secara umum dijelaskan pada PP nomor 36 tahun
1996, yaitu:
Pasal 10
Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 24
Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan
tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
Pasal 25
Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar
prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia
dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
Pasal 26
Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk
meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat
dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 22
23. Kewajiban Ahli Gizi
Kewajiban ahli gizi diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor
374 tahun 2007 tentang standar profesi gizi. Berbagai kewajiban tersebut antara
lain:
a. Kewajiban Umum
1. Ahli Gizi berperan meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan serta
berperan dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat
2. Ahli Gizi berkewajiban menjunjung tinggi nama baik profesi gizi dengan
menunjukkan sikap, perilaku, dan budi luhur serta tidak mementingkan
diri sendiri
3. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa menjalankan profesinya menurut
standar profesi yang telah ditetapkan.
4. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa menjalankan profesinya bersikap jujur,
tulus dan adil.
5. Ahli Gizi berkewajiban menjalankan profesinya berdasarkan prinsip
keilmuan, informasi terkini, dan dalam menginterpretasikan informasi
hendaknya objektif tanpa membedakan individu dan dapat menunjukkan
sumber rujukan yang benar.
6. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa mengenal dan memahami
keterbatasannya sehingga dapat bekerjasama dengan fihak lain atau
membuat rujukan bila diperlukan.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 23
24. 7. Ahli Gizi dalam melakukan profesinya mengutamakan kepentingan
masyarakat dan berkewajiban senantiasa berusaha menjadi pendidik dan
pengabdi masyarakat yang sebenarnya.
8. Ahli Gizi dalam berkerjasama dengan para profesional lain di bidang
kesehatan maupun lainnya berkewajiban senantiasa memelihara pengertian
yang sebaik-baiknya.
b. Kewajiban terhadap Klien
1. Ahli Gizi berkewajiban sepanjang waktu senantiasa berusaha memelihara
dan meningkatkan status gizi klien baik dalam lingkup institusi pelayanan
gizi atau di masyarakat umum.
2. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa menjaga kerahasiaan klien atau
masyarakat yang dilayaninya baik pada saat klien masih atau sudah tidak
dalam pelayanannya, bahkan juga setelah klien meninggal dunia kecuali
bila diperlukan untuk keperluan kesaksian hukum.
3. Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya senantiasa menghormati dan
menghargai kebutuhan unik setiap klien yang dilayani dan peka terhadap
perbedaan budaya, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal suku,
agama, ras, status sosial, jenis kelamin, usia dan tidak menunjukkan
pelecehan seksual.
4. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa memberikan pelayanan gizi prima,
cepat, dan akurat.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 24
25. 5. Ahli Gizi berkewajiban memberikan informasi kepada klien dengan tepat
dan jelas, sehingga memungkinkan klien mengerti dan mau memutuskan
sendiri berdasarkan informasi tersebut.
6. Ahli Gizi dalam melakukan tugasnya, apabila mengalami keraguan dalam
memberikan pelayanan berkewajiban senantiasa berkonsultasi dan
merujuk kepada ahli gizi lain yang mempunyai keahlian.
c. Kewajiban terhadap Masyarakat
1. Ahli Gizi berkewajiban melindungi masyarakat umum khususnya tentang
penyalahgunaan pelayanan, informasi yang salah dan praktik yang tidak
etis berkaitan dengan gizi, pangan termasuk makanan dan terapi gizi/diet.
ahli gizi hendaknya senantiasa memberikan pelayanannya sesuai dengan
informasi faktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Ahli Gizi senantiasa melakukan kegiatan pengawasan pangan dan gizi
sehingga dapat mencegah masalah gizi di masyarakat.
3. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa peka terhadap status gizi masyarakat
untuk mencegah terjadinya masalah gizi dan meningkatkan status gizi
masyarakat.
4. Ahli Gizi berkewajiban memberi contoh hidup sehat dengan pola makan
dan aktifitas fisik yang seimbang sesuai dengan nilai paktek gizi individu
yang baik.
5. Dalam bekerja sama dengan profesional lain di masyarakat, Ahli Gizi
berkewajiban hendaknya senantiasa berusaha memberikan dorongan,
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 25
26. dukungan, inisiatif, dan bantuan lain dengan sungguh-sungguh demi
tercapainya status gizi dan kesehatan optimal di masyarakat.
6. Ahli Gizi dalam mempromosikan atau mengesahkan produk makanan
tertentu berkewajiban senantiasa tidak dengan cara yang salah atau,
menyebabkan salah interpretasi atau menyesatkan masyarakat
d. Kewajiban terhadap Teman Seprofesi dan Rekan Kerja
1. Ahli Gizi dalam bekerja melakukan promosi gizi, memelihara dan
meningkatkan status gizi masyarakat secara optimal, berkewajiban
senantiasa bekerjasama dan menghargai berbagai disiplin ilmu sebagai
mitra kerja di masyarakat.
2. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa memelihara hubungan persahabatan
yang harmonis dengan semua organisasi atau disiplin ilmu/profesional
yang terkait dalam upaya meningkatkan status gizi, kesehatan, kecerdasan
dan kesejahteraan rakyat.
3. Ahli Gizi berkewajiban selalu menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan
keterampilan terbaru kepada sesama profesi dan mitra kerja.
e. Kewajiban terhadap Profesi dan Diri Sendiri
1. Ahli Gizi berkewajiban mentaati, melindungi dan menjunjung tinggi
ketentuan yang dicanangkan oleh profesi.
2. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa memajukan dan memperkaya
pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam menjalankan profesinya
sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terkini serta peka terhadap
perubahan lingkungan.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 26
27. 3. Ahli Gizi harus menunjukan sikap percaya diri, berpengetahuan luas, dan
berani mengemukakan pendapat serta senantiasa menunjukan kerendahan
hati dan mau menerima pendapat orang lain yang benar.
4. Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya berkewajiban untuk tidak boleh
dipengaruhi oleh kepentingan pribadi termasuk menerima uang selain
imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan pengetahuan
klien/masyarakat (tempat dimana ahli gizi diperkerjakan).
5. Ahli Gizi berkewajiban tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum,
dan memaksa orang lain untuk melawan hukum.
6. Ahli Gizi berkewajiban memelihara kesehatan dan keadaan gizinya agar
dapat bekerja dengan baik.
7. Ahli Gizi berkewajiban melayani masyarakat umum tanpa memandang
keuntungan perseorangan atau kebesaran seseorang.
8. Ahli Gizi berkewajiban selalu menjaga nama baik profesi dan
mengharumkan organisasi profesi.
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 27
28. Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 28
29. DAFTAR PUSTAKA HAK & KEWAJIBAN TK
Hak & kewajiban
file:///C:/Users/SRIWIJAYA/Downloads/Documents/tenaga%20kesehatan/hak%20&
%20kewajiban%20Tenaga%20Kesehatan%20@AnindikaRifky.htm
peraturan perundang-undangan antara lain :
- Undang-Undang Praktik Kedokteran,
- Undang-Undang Kesehatan,
- Peraturan Menteri Kesehatan,
- Keputusan Menteri Kesehatan dan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik No.
YM.01.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan
Rumah Sakit.
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan
Penyelenggaraan praktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang 29 Tahun 2004
Pasal 51
(sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan
Dokter Gigi) pasal 20
KEPERAWATAN BLON ADA NEU
APOTEKER BELON ADA NEU
Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 29