1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana Tidung
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana Tidung

on

  • 1,911 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,911
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,911
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
89
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana Tidung 1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana Tidung Presentation Transcript

    • MateriutkFasilitatordesaTopik: Alokasi Dana Desa (ADD)
      Oleh : HeruSuprapto
    • 07/12/2009
      heruunikarta.gmail.com
      2
      Saudara-saudara,
      mohontenang...
      AdaBERITA PENTING
      !!!!
    • LATAR BELAKANG
      Kelahiran UU No.32/2004 yang kemudiandiperkuatdengan PP.72/2005 memberikankepastianhukumterhadapperimbangankeuangandesadankabupaten/kota.
      Berdasarkan PP. 72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desamemperolehjatahAlokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikankedesamerupakanhakdesa.
      Sebelumnya, desatidakmemperolehkejelasananggaranuntukmengelolapembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa.
      Saatini, melalui ADD desaberpeluanguntukmengelolapembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desasecaraotonom.
    • APA YANG DIMAKSUD DENGAN ADD?
      ADD adalahdana yang diberikankepadadesayang berasaldaridanaperimbangankeuanganpemerintahpusatdandaerah yang diterimaolehkabupaten/ kota(Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005).
    • MENGAPA DESA MEMPEROLEH ADD ?
      ADD merupakanhakdesasebagaimanapemerintahdaerahkabupaten/kotamemilikihakuntukmemperolehanggaran DAU (Dana AlokasiUmum); DAK (Dana AlokasiKhusus) dan Dana PerimbanganMigas/Non MigasdariPemerintahPusat.
      APA TUJUAN ADANYA ADD ?
      1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengandemikiansumberAPBDesterdiridariPADesditambah ADD.
      2. Untukmemberikeleluasaanbagidesadalammengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosialkemasyarakatandesa
      3. Untukmendorongterciptanyademokrasidesa
      4. Untukmeningkatkanpendapatandanpemerataannyadalamrangkamencapaikesejahteraanmasyarakatdesa
    • APA MANFAAT ADD ?
      BeberapaManfaat ADD BagiKabupaten:
      1. Kabupaten/Kota dapatmenghemattenagauntukmembiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantungkepadaKabupaten/Kota
      2. Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunanpelayananpublikuntukskalaluas yang jauhlebihstrategisdanlebihbermanfaatuntukjangkapanjang (Tim FPPD, 2005).
    • BeberapaManfaat ADD BagiDesa
      Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desadapatmengelolasendiriproyekpembangunannyadanhasil-hasilnyadapatdipeliharasecarabaikdemikeberlanjutannya.
      Tiap-tiapdesamemperolehpemerataanpembangunansehinggalebihmampumemberikanpelayanankepadamasyarakatdesa.
      Desamemperolehkepastiananggaranuntukbelanjaoperasionalpemerintahandesa. Sebelumadanya ADD, belanjaoperasionalpemerintahandesabesarnyatidakpasti.
      Desadapatmenanganipermasalahandesasecaracepattanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten
      Desatidaklagihanyatergantungpadaswadayamasyarakatdalammengelolapersoalanpemerintahan, pembangunansertasosialkemasyarakatandesa
      Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADDdapatmelatihmasyarakatdanpemerintahdesauntukbekerjasama, memunculkankepercayaanantarpemerintahdesa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaanmasyarakatdesauntukmembangundanmemeliharadesanya
      Dapatmendorongterciptanyapengawasanlangsungdarimasyarakatuntukmenekanterjadinyapenyimpangan
      Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompokperempuan, anak-anak, petani, nelayan, orangmiskin, dlldapattercapai.
    • SIAPA PENERIMA MANFAAT ADD ?
      1. Pemerintahdesa
      2. BadanPermusyawaratanDesa
      3. Lembaga-lembagakemasyarakatandesa
      4. Masyarakatdesa (termasukperempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayandankaummiskindesa yang lainnya)
    • BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?
      Untukbiayapembangunandesa
      Untukpemberdayaanmasyarakat
      Untukmemperkuatpelayananpublikdidesa
      Untukmemperkuatpartisipasidandemokrasidesa
      Untuktunjanganaparatdesa;
      Untuktunjangan BPD
      Untukoperasionalpemerintahandesa
      Tidakbolehdigunakanuntukkegiatanpolitikataukegiatanlainnya yang melawanhukum
    • APA DASAR HUKUM ADANYA ADD ?
      1. UU No.32/2004 TentangPemerintahanDaerahPasal 212 ayat3 yang berbunyi: sumberpendapatandesaterdiridari;
      a. Pendapatanaslidesa;
      b. BagihasilpajakdaerahdanretribusidaerahKabupaten/Kota;
      c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dandaerah yang diterimaolehKabupaten/Kota;
      d. Bantuandaripemerintah, pemerintahpropinsidanpemerintahKabupaten/Kota;
      e. Hibahdansumbangandaripihakketiga.
      2. PP. 72/2005 TentangDesa (Pasal 68 ayat 1 huruf c)
      3. SuratEdaranMendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 TentangPedoman ADD yang ditujukankepadapemerintahkabupaten/kota
      4. SuratEdaranMendagri No.140/286/SJ tertanggal 17 Februari2006 tentangPelaksanaan ADD
      5. SuratEdaranMendagri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentangperintahpenyediaan ADD kepadaPropinsi(evaluator) dan kabupaten/kota sebagai pelaksana.
    • BAGAIMANA PROSES MENYUSUN KEBIJAKAN ADD ?
    • PENYUSUN KEBIJAKAN ADD
      Kebijakan ADD disusunolehpemerintahdaerahkabupaten.
      Tahapan dan proses menyusun kebijakan ADD ini, tentu mengikutiprinsipdancarapenyusunankebijakandaerah yang partisipatif.
      Kebijakanpartisipatifadalahpenyusunankebijakanpemerintahdaerah yang melibatkanberbagaipihakdidaerah, dariawalsampaiakhir.
    • BAGAIMANA PEMERINTAH KABUPATEN MENYUSUN KEBIJAKAN ADD YANG PARTISIPATIF
      Prakarsa menjadikan ADD sebagai agenda kebijakandaerah
      Mempersiapkantimpenyusunkebijakan ADD
      Melaksanakanprosespenyusunankebijakan ADD secarapartisipatif
      Menjalankanbentukkebijakan ADD secarabaikdanakuntabel.
    • DARIMANA SUMBER ANGGARAN ADD ?
      BerdasarkanPeraturanPemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 huruf c, sumberanggaranuntuk ADD berasaldari APBD kabupaten. Komponen APBD yang dialokasikansekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuanganpusatdandaerah.
      Maksuddaridanaperimbangankeuanganpusatdandaerah yang diterimakabupaten/kotaadalahdanabagihasilpajakdansumberdayaalam, ditambah Dana AlokasiUmum (DAU) setelahdikurangibelanjapegawai.
    • Sumber ADD
      SAMA DENGAN
      ADD
    • BAGAIMANA RUMUS PEMBAGIAN ADD ITU ?
      Rumuspembagian ADD iniharusdapatdipakaiuntukmenghitungbesarnya ADD setiapdesaberdasarkanasas :
      1. Pemerataan. Prinsip pemerataan dipakai agar setiap desa dalam suatu wilayah kabupaten memiliki kemampuan keuangan desa yang rata-rata sama
      2. Keadilan. Prinsipinidipakaiuntukmendukungsetiapdesadalammengelolapotensidankendalaatauketerbatasanyang pembagian ADD dilengkapidenganvariabel-variabel yang mencerminkan keadilan. Variabel keadilan ini merupakan data kenyataandalamaspeksosialdanfisik yang secaraumumdimilikiolehdesa.
    • Rumuspembagian ADD
      (1) Rumuspembagian ADD :
      ADDx = ADDM + ADDPx
      Keterangan:
      ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterimadesa x
      ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal/Merata yang diterimasetiapdesa
      ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima desa x
      (2) RumusmenghitungADDPx
      ADDPx = BDx x (ADD - ΣADDM)
      Keterangan :
      BDx : Nilaibobotdesauntukdesa x
      ADD : Total ADD untukkabupaten/kota
      ΣADDM : Jumlahseluruh ADD Minimal/Merata
      (3) Rumus menghitung nilai bobot desa
      BDx = (nilaijumlahpendudukmiskin) + (nilaijumlahfasilitaspendidikan) + (nilai jumlah fasilitas kesehatan) + (nilai keterjangkauandesa)
    • BAGAIMANA CARA DESA MEMPEROLEH ADD ?
      Setelahhasilperhitunganpembagian ADD untuksetiapdesadiketahui, maka ADD siapuntukditransferkedesa. Padaprinsipnyadesadapatmemperoleh ADD melaluipemerintahdesa.
      Pemerintahdesadalammemperoleh ADD iniharusmencantumkanterlebihdahuludiAPBDes yang diperkuatdenganPeraturanDesa (PERDES).
      Sedangkansecarateknispencairan ADD inidiantaranyadilengkapidenganmekanismepembuatanrekening, pengajuan, penyimpanan, penggunaandansebagainya. MekanismeteknisinidiaturdalamPerbup/ SK Bupatitentangpedomanteknispengelolaan ADD.
    • BAGAIMANA DESA MENGELOLA ADD ?
    • APA SAJA PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD?
      Pengelolaan ADD harusmenyatudidalampengelolaanAPBDes, sehinggaprinsippengelolaan ADD samapersisdenganpengelolaanAPBDes, yang harusmengikutiprinsip-prinsip good governance:
      Partisipatif
      Prosespengelolaan ADD, sejakperencanaan, pengambilankeputusansampaidenganpengawasansertaevaluasiharusmelibatkanbanyakpihak. Artinya, dalammengelola ADD tidakhanyamelibatkanparaelitdesasaja (PemerintahDesa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupuntokoh-tokohmasyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaumburuh, perempuan, pemuda, dansebagainya.
    • PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD (lanjutan)
      Transparan
      Semuapihakdapatmengetahuikeseluruhanprosessecaraterbuka. Selainitu, diupayakan agar masyarakatdesadapatmenerimainformasimengenaitujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnyadarisetiapkegiatan yang menggunakandanaini.
      Akuntabel
      Keseluruhanprosespenggunaan ADD, mulaidariusulanperuntukkannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnyadapatdipertanggungjawabkandidepanseluruhpihakterutamamasyarakatdesa.
      Kesetaraan
      Semuapihak yang terlibatdalampengelolaan ADD mempunyaihakdankedudukan yang sama.
    • BAGAIMANA PERENCANAAN DESA SECARAPARTISIPATIF?
      Sebagailangkahawal, desaharusterlebihdahulumerencanakanpenggunaanAPBDes (dimana ADD masukkedalamnya) berdasarkanpenggaliankebutuhandarimasyarakatnya.
      Hal ini tentu saja berbeda denganmasalalu, dimana program untukdesadirencanakandan ditetapkan dari atas (oleh dinas/instansipemerintahkabupaten/ kotaterkait), bukanberasaldarikebutuhan yang sebenarnyadidesa.
      Sehingga, meskipunprogramnyabaiktetapiseringtidaksesuaidenganapa yang dibutuhkanolehdesa.
    • PERENCANAAN DESA
      PP No.72 Tahun 2005 pasal 64, mengamanatkansetiapdesaharusmenyusunRPJMDes (Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa) 5 tahunan. Dan selanjutnyaRPJMDesdirincimenjadiRKPDes (RencanaKerja Pembangunan Desa) Tahunan. Secaraumum, tahapperencanaandanpenganggaranRKPDesadalahsebagaiberikut:
      Denganadanya ADD, desamemilikitambahandana yang lebihbesar, sehinggabisalebihleluasauntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatdesa. Selain itu, yang terpenting masyarakatdapatlangsungmerealisasikanbeberapakebutuhannyayang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan di desa.
    • TahapanPerencanaanPartisipatif
    • BAGAIMANA ADD MEMIHAK KE MASYARAKAT DESA?
      Indikator program/kegiatan yang berpihakpadakepentinganmasyarakat :
      1. Melibatkanseluruhmasyarakat (termasukmasyarakatmiskin, perempuannsertakelompokmasyarakatlainnya) secaralangsungdalamprosesperencanaan program/kegiatan
      2. Alokasidanauntuk program/kegiatanditujukanuntukkelompokmasyarakatmiskindandiutamakanuntuk program non-fisik (sepertipenguatanekonomi, peningkatankapasitas, dll)
      3. Masyarakat miskin memiliki hak veto, baik terhadap alokasi maupun pelaksanaan program
      4. Program/kegiatantidakmengeksploitasisumberdayaalam
      Sumber : HasilDiskusiNasional ”MengembangkanStrategidanPemantapan ADD yang MemihakpadaKepentingan Rakyat (Pro-Poor)”, 6-7 Desember 2006, diselenggarkanoleh FPPD.
    • ADD berpihak Pd Masyarakat
      Agar ADD dapat secara nyata berpihakkemasyarakatdesa, minimal 70% dari ADD harus digunakan untukpelaksanaanpembangunanbaikfisik, ekonomi, dansosialbudaya. Dan sisanya,maksimal 30%, untuk belanja rutin/operasionalseperti : BantuanTunjanganAparatPemerintahDesa, BantuanTunjanganAnggota BPD, BiayaOperasionalSekretariatDesa, BiayaOperasionalSekretariat BPD, danBiayaPerjalananDinas. LebihLanjut, pengaturanmengenai pos penggunaan ADD disetiapdesatelahdiaturolehPemerintahKabupaten
    • StrukturAPBDesa
      Total Pendapatanxxxx
      Total Belanj ( xxxx )
      Surplus/(Defisit) xxxx
      Total Pembiayaanxxxx
      SiLPA/(SiKPA) xxxx
    • PendapatanDesa
      Pendapatan
      Desa
    • BelanjaDesa
      BelanjaDesa
    • PembiayaanDesa
      PembiayaanDesa
    • BAGAIMANA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DI DESA?
      Untukmengelola ADD, desaharusmempersiapkankelembagaan yang terdiridaritimpelaksana, timpengawasdantimevaluasisecarakhusus. Tim-timtersebutdibutuhkan agar ADD dapatterkeloladenganbaikdansesuaidengankepentingan masyarakat.
      Karena, berbeda dengan masa laludimanabantuanuntukdesadaripemerintahdaerahkabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh pemerintahdaerahkabupaten/kotatersebut, makadengan ADD pelaksana program adalahperangkatdesabersamamasyarakatdesa.
    • BAGAIMANA MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD?
      Pengawasanadalahkegiatanmengumpulkaninformasitentangperkembanganataupelaksanaansebuahkegiatan. Pengawasanbiasanyadilakukansecaraberkalaselamaprosesberlang-sungnyakegiatanterkait.
      Sedangkanevaluasiadalahkegiatanmenilaisecarakeseluruhanapakahsebuahkegiatantelahdilaksanakansesuaidenganrencanaataukegiatan yang telahdisusunsebelumnya. Evaluasibiasanyadilakukanpadaakhirsuatukegiatan
    • MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD
      Secaraumum, pelaksanaan ADD diawasiolehtimpembinadi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Namun, karena ADD menjadibagiandaripenerimaandesa yang dipertanggungjawabkan kepada BPD sertamasyarakat desasecara terbuka, makaseluruhpihakterutamamasyarakat perluterlibat secaraaktifuntukmengawasidanmengevaluasi :
      Apakah ADD telahdigunakansesuaidengan yang direncanakan?
      Apakah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan dana dari ADD tersebut?
      Dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan masyarakatdesa
    • KiatMelakukanEvaluasi
      1. Pahamidenganjelasobyek yang akandievaluasi
      2. Susun parameter (tolokukur) danindikatorpenilaian yang diperlukan
      3. Kumpulkan data dan informasi yang akurat
      4. Klarifikasi data daninformasi yang telahdikumpulkan
      5. Analisisperkembangankegiatandanbandingkandenganrencanaatauketentuan yang ada
      6. Rumuskanrekomendasitindakanpenanggulanganapabiladitemukanpenyimpanganataukesalahan
      7. Sampaikanhasilevaluasikepadaparapihak yang terkait
    • Siapa yang dapatmelakukanPengawasan dan Evaluasi ADD di Desa?
      Masyarakat
      BPD
      PemerintahDesa
      Lembaga-lembagasosial
      kemasyarakatandiDesa (LembagaAdat, dll)
      Lembagalainnya (LSM, dll)
    • SEKIAN DAN TERIMAKASIH