1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana Tidung
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana Tidung

on

  • 2,092 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,092
Views on SlideShare
2,092
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
93
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana Tidung Presentation Transcript

  • 1. MateriutkFasilitatordesaTopik: Alokasi Dana Desa (ADD)
    Oleh : HeruSuprapto
  • 2. 07/12/2009
    heruunikarta.gmail.com
    2
    Saudara-saudara,
    mohontenang...
    AdaBERITA PENTING
    !!!!
  • 3. LATAR BELAKANG
    Kelahiran UU No.32/2004 yang kemudiandiperkuatdengan PP.72/2005 memberikankepastianhukumterhadapperimbangankeuangandesadankabupaten/kota.
    Berdasarkan PP. 72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desamemperolehjatahAlokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikankedesamerupakanhakdesa.
    Sebelumnya, desatidakmemperolehkejelasananggaranuntukmengelolapembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa.
    Saatini, melalui ADD desaberpeluanguntukmengelolapembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desasecaraotonom.
  • 4. APA YANG DIMAKSUD DENGAN ADD?
    ADD adalahdana yang diberikankepadadesayang berasaldaridanaperimbangankeuanganpemerintahpusatdandaerah yang diterimaolehkabupaten/ kota(Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005).
  • 5. MENGAPA DESA MEMPEROLEH ADD ?
    ADD merupakanhakdesasebagaimanapemerintahdaerahkabupaten/kotamemilikihakuntukmemperolehanggaran DAU (Dana AlokasiUmum); DAK (Dana AlokasiKhusus) dan Dana PerimbanganMigas/Non MigasdariPemerintahPusat.
    APA TUJUAN ADANYA ADD ?
    1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengandemikiansumberAPBDesterdiridariPADesditambah ADD.
    2. Untukmemberikeleluasaanbagidesadalammengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosialkemasyarakatandesa
    3. Untukmendorongterciptanyademokrasidesa
    4. Untukmeningkatkanpendapatandanpemerataannyadalamrangkamencapaikesejahteraanmasyarakatdesa
  • 6. APA MANFAAT ADD ?
    BeberapaManfaat ADD BagiKabupaten:
    1. Kabupaten/Kota dapatmenghemattenagauntukmembiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantungkepadaKabupaten/Kota
    2. Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunanpelayananpublikuntukskalaluas yang jauhlebihstrategisdanlebihbermanfaatuntukjangkapanjang (Tim FPPD, 2005).
  • 7. BeberapaManfaat ADD BagiDesa
    Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desadapatmengelolasendiriproyekpembangunannyadanhasil-hasilnyadapatdipeliharasecarabaikdemikeberlanjutannya.
    Tiap-tiapdesamemperolehpemerataanpembangunansehinggalebihmampumemberikanpelayanankepadamasyarakatdesa.
    Desamemperolehkepastiananggaranuntukbelanjaoperasionalpemerintahandesa. Sebelumadanya ADD, belanjaoperasionalpemerintahandesabesarnyatidakpasti.
    Desadapatmenanganipermasalahandesasecaracepattanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten
    Desatidaklagihanyatergantungpadaswadayamasyarakatdalammengelolapersoalanpemerintahan, pembangunansertasosialkemasyarakatandesa
    Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADDdapatmelatihmasyarakatdanpemerintahdesauntukbekerjasama, memunculkankepercayaanantarpemerintahdesa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaanmasyarakatdesauntukmembangundanmemeliharadesanya
    Dapatmendorongterciptanyapengawasanlangsungdarimasyarakatuntukmenekanterjadinyapenyimpangan
    Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompokperempuan, anak-anak, petani, nelayan, orangmiskin, dlldapattercapai.
  • 8. SIAPA PENERIMA MANFAAT ADD ?
    1. Pemerintahdesa
    2. BadanPermusyawaratanDesa
    3. Lembaga-lembagakemasyarakatandesa
    4. Masyarakatdesa (termasukperempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayandankaummiskindesa yang lainnya)
  • 9. BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?
    Untukbiayapembangunandesa
    Untukpemberdayaanmasyarakat
    Untukmemperkuatpelayananpublikdidesa
    Untukmemperkuatpartisipasidandemokrasidesa
    Untuktunjanganaparatdesa;
    Untuktunjangan BPD
    Untukoperasionalpemerintahandesa
    Tidakbolehdigunakanuntukkegiatanpolitikataukegiatanlainnya yang melawanhukum
  • 10. APA DASAR HUKUM ADANYA ADD ?
    1. UU No.32/2004 TentangPemerintahanDaerahPasal 212 ayat3 yang berbunyi: sumberpendapatandesaterdiridari;
    a. Pendapatanaslidesa;
    b. BagihasilpajakdaerahdanretribusidaerahKabupaten/Kota;
    c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dandaerah yang diterimaolehKabupaten/Kota;
    d. Bantuandaripemerintah, pemerintahpropinsidanpemerintahKabupaten/Kota;
    e. Hibahdansumbangandaripihakketiga.
    2. PP. 72/2005 TentangDesa (Pasal 68 ayat 1 huruf c)
    3. SuratEdaranMendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 TentangPedoman ADD yang ditujukankepadapemerintahkabupaten/kota
    4. SuratEdaranMendagri No.140/286/SJ tertanggal 17 Februari2006 tentangPelaksanaan ADD
    5. SuratEdaranMendagri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentangperintahpenyediaan ADD kepadaPropinsi(evaluator) dan kabupaten/kota sebagai pelaksana.
  • 11. BAGAIMANA PROSES MENYUSUN KEBIJAKAN ADD ?
  • 12. PENYUSUN KEBIJAKAN ADD
    Kebijakan ADD disusunolehpemerintahdaerahkabupaten.
    Tahapan dan proses menyusun kebijakan ADD ini, tentu mengikutiprinsipdancarapenyusunankebijakandaerah yang partisipatif.
    Kebijakanpartisipatifadalahpenyusunankebijakanpemerintahdaerah yang melibatkanberbagaipihakdidaerah, dariawalsampaiakhir.
  • 13. BAGAIMANA PEMERINTAH KABUPATEN MENYUSUN KEBIJAKAN ADD YANG PARTISIPATIF
    Prakarsa menjadikan ADD sebagai agenda kebijakandaerah
    Mempersiapkantimpenyusunkebijakan ADD
    Melaksanakanprosespenyusunankebijakan ADD secarapartisipatif
    Menjalankanbentukkebijakan ADD secarabaikdanakuntabel.
  • 14. DARIMANA SUMBER ANGGARAN ADD ?
    BerdasarkanPeraturanPemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 huruf c, sumberanggaranuntuk ADD berasaldari APBD kabupaten. Komponen APBD yang dialokasikansekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuanganpusatdandaerah.
    Maksuddaridanaperimbangankeuanganpusatdandaerah yang diterimakabupaten/kotaadalahdanabagihasilpajakdansumberdayaalam, ditambah Dana AlokasiUmum (DAU) setelahdikurangibelanjapegawai.
  • 15. Sumber ADD
    SAMA DENGAN
    ADD
  • 16. BAGAIMANA RUMUS PEMBAGIAN ADD ITU ?
    Rumuspembagian ADD iniharusdapatdipakaiuntukmenghitungbesarnya ADD setiapdesaberdasarkanasas :
    1. Pemerataan. Prinsip pemerataan dipakai agar setiap desa dalam suatu wilayah kabupaten memiliki kemampuan keuangan desa yang rata-rata sama
    2. Keadilan. Prinsipinidipakaiuntukmendukungsetiapdesadalammengelolapotensidankendalaatauketerbatasanyang pembagian ADD dilengkapidenganvariabel-variabel yang mencerminkan keadilan. Variabel keadilan ini merupakan data kenyataandalamaspeksosialdanfisik yang secaraumumdimilikiolehdesa.
  • 17. Rumuspembagian ADD
    (1) Rumuspembagian ADD :
    ADDx = ADDM + ADDPx
    Keterangan:
    ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterimadesa x
    ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal/Merata yang diterimasetiapdesa
    ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima desa x
    (2) RumusmenghitungADDPx
    ADDPx = BDx x (ADD - ΣADDM)
    Keterangan :
    BDx : Nilaibobotdesauntukdesa x
    ADD : Total ADD untukkabupaten/kota
    ΣADDM : Jumlahseluruh ADD Minimal/Merata
    (3) Rumus menghitung nilai bobot desa
    BDx = (nilaijumlahpendudukmiskin) + (nilaijumlahfasilitaspendidikan) + (nilai jumlah fasilitas kesehatan) + (nilai keterjangkauandesa)
  • 18. BAGAIMANA CARA DESA MEMPEROLEH ADD ?
    Setelahhasilperhitunganpembagian ADD untuksetiapdesadiketahui, maka ADD siapuntukditransferkedesa. Padaprinsipnyadesadapatmemperoleh ADD melaluipemerintahdesa.
    Pemerintahdesadalammemperoleh ADD iniharusmencantumkanterlebihdahuludiAPBDes yang diperkuatdenganPeraturanDesa (PERDES).
    Sedangkansecarateknispencairan ADD inidiantaranyadilengkapidenganmekanismepembuatanrekening, pengajuan, penyimpanan, penggunaandansebagainya. MekanismeteknisinidiaturdalamPerbup/ SK Bupatitentangpedomanteknispengelolaan ADD.
  • 19. BAGAIMANA DESA MENGELOLA ADD ?
  • 20. APA SAJA PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD?
    Pengelolaan ADD harusmenyatudidalampengelolaanAPBDes, sehinggaprinsippengelolaan ADD samapersisdenganpengelolaanAPBDes, yang harusmengikutiprinsip-prinsip good governance:
    Partisipatif
    Prosespengelolaan ADD, sejakperencanaan, pengambilankeputusansampaidenganpengawasansertaevaluasiharusmelibatkanbanyakpihak. Artinya, dalammengelola ADD tidakhanyamelibatkanparaelitdesasaja (PemerintahDesa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupuntokoh-tokohmasyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaumburuh, perempuan, pemuda, dansebagainya.
  • 21. PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD (lanjutan)
    Transparan
    Semuapihakdapatmengetahuikeseluruhanprosessecaraterbuka. Selainitu, diupayakan agar masyarakatdesadapatmenerimainformasimengenaitujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnyadarisetiapkegiatan yang menggunakandanaini.
    Akuntabel
    Keseluruhanprosespenggunaan ADD, mulaidariusulanperuntukkannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnyadapatdipertanggungjawabkandidepanseluruhpihakterutamamasyarakatdesa.
    Kesetaraan
    Semuapihak yang terlibatdalampengelolaan ADD mempunyaihakdankedudukan yang sama.
  • 22. BAGAIMANA PERENCANAAN DESA SECARAPARTISIPATIF?
    Sebagailangkahawal, desaharusterlebihdahulumerencanakanpenggunaanAPBDes (dimana ADD masukkedalamnya) berdasarkanpenggaliankebutuhandarimasyarakatnya.
    Hal ini tentu saja berbeda denganmasalalu, dimana program untukdesadirencanakandan ditetapkan dari atas (oleh dinas/instansipemerintahkabupaten/ kotaterkait), bukanberasaldarikebutuhan yang sebenarnyadidesa.
    Sehingga, meskipunprogramnyabaiktetapiseringtidaksesuaidenganapa yang dibutuhkanolehdesa.
  • 23. PERENCANAAN DESA
    PP No.72 Tahun 2005 pasal 64, mengamanatkansetiapdesaharusmenyusunRPJMDes (Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa) 5 tahunan. Dan selanjutnyaRPJMDesdirincimenjadiRKPDes (RencanaKerja Pembangunan Desa) Tahunan. Secaraumum, tahapperencanaandanpenganggaranRKPDesadalahsebagaiberikut:
    Denganadanya ADD, desamemilikitambahandana yang lebihbesar, sehinggabisalebihleluasauntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatdesa. Selain itu, yang terpenting masyarakatdapatlangsungmerealisasikanbeberapakebutuhannyayang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan di desa.
  • 24. TahapanPerencanaanPartisipatif
  • 25.
  • 26. BAGAIMANA ADD MEMIHAK KE MASYARAKAT DESA?
    Indikator program/kegiatan yang berpihakpadakepentinganmasyarakat :
    1. Melibatkanseluruhmasyarakat (termasukmasyarakatmiskin, perempuannsertakelompokmasyarakatlainnya) secaralangsungdalamprosesperencanaan program/kegiatan
    2. Alokasidanauntuk program/kegiatanditujukanuntukkelompokmasyarakatmiskindandiutamakanuntuk program non-fisik (sepertipenguatanekonomi, peningkatankapasitas, dll)
    3. Masyarakat miskin memiliki hak veto, baik terhadap alokasi maupun pelaksanaan program
    4. Program/kegiatantidakmengeksploitasisumberdayaalam
    Sumber : HasilDiskusiNasional ”MengembangkanStrategidanPemantapan ADD yang MemihakpadaKepentingan Rakyat (Pro-Poor)”, 6-7 Desember 2006, diselenggarkanoleh FPPD.
  • 27. ADD berpihak Pd Masyarakat
    Agar ADD dapat secara nyata berpihakkemasyarakatdesa, minimal 70% dari ADD harus digunakan untukpelaksanaanpembangunanbaikfisik, ekonomi, dansosialbudaya. Dan sisanya,maksimal 30%, untuk belanja rutin/operasionalseperti : BantuanTunjanganAparatPemerintahDesa, BantuanTunjanganAnggota BPD, BiayaOperasionalSekretariatDesa, BiayaOperasionalSekretariat BPD, danBiayaPerjalananDinas. LebihLanjut, pengaturanmengenai pos penggunaan ADD disetiapdesatelahdiaturolehPemerintahKabupaten
  • 28. StrukturAPBDesa
    Total Pendapatanxxxx
    Total Belanj ( xxxx )
    Surplus/(Defisit) xxxx
    Total Pembiayaanxxxx
    SiLPA/(SiKPA) xxxx
  • 29. PendapatanDesa
    Pendapatan
    Desa
  • 30. BelanjaDesa
    BelanjaDesa
  • 31. PembiayaanDesa
    PembiayaanDesa
  • 32. BAGAIMANA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DI DESA?
    Untukmengelola ADD, desaharusmempersiapkankelembagaan yang terdiridaritimpelaksana, timpengawasdantimevaluasisecarakhusus. Tim-timtersebutdibutuhkan agar ADD dapatterkeloladenganbaikdansesuaidengankepentingan masyarakat.
    Karena, berbeda dengan masa laludimanabantuanuntukdesadaripemerintahdaerahkabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh pemerintahdaerahkabupaten/kotatersebut, makadengan ADD pelaksana program adalahperangkatdesabersamamasyarakatdesa.
  • 33. BAGAIMANA MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD?
    Pengawasanadalahkegiatanmengumpulkaninformasitentangperkembanganataupelaksanaansebuahkegiatan. Pengawasanbiasanyadilakukansecaraberkalaselamaprosesberlang-sungnyakegiatanterkait.
    Sedangkanevaluasiadalahkegiatanmenilaisecarakeseluruhanapakahsebuahkegiatantelahdilaksanakansesuaidenganrencanaataukegiatan yang telahdisusunsebelumnya. Evaluasibiasanyadilakukanpadaakhirsuatukegiatan
  • 34. MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD
    Secaraumum, pelaksanaan ADD diawasiolehtimpembinadi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Namun, karena ADD menjadibagiandaripenerimaandesa yang dipertanggungjawabkan kepada BPD sertamasyarakat desasecara terbuka, makaseluruhpihakterutamamasyarakat perluterlibat secaraaktifuntukmengawasidanmengevaluasi :
    Apakah ADD telahdigunakansesuaidengan yang direncanakan?
    Apakah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan dana dari ADD tersebut?
    Dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan masyarakatdesa
  • 35. KiatMelakukanEvaluasi
    1. Pahamidenganjelasobyek yang akandievaluasi
    2. Susun parameter (tolokukur) danindikatorpenilaian yang diperlukan
    3. Kumpulkan data dan informasi yang akurat
    4. Klarifikasi data daninformasi yang telahdikumpulkan
    5. Analisisperkembangankegiatandanbandingkandenganrencanaatauketentuan yang ada
    6. Rumuskanrekomendasitindakanpenanggulanganapabiladitemukanpenyimpanganataukesalahan
    7. Sampaikanhasilevaluasikepadaparapihak yang terkait
  • 36. Siapa yang dapatmelakukanPengawasan dan Evaluasi ADD di Desa?
    Masyarakat
    BPD
    PemerintahDesa
    Lembaga-lembagasosial
    kemasyarakatandiDesa (LembagaAdat, dll)
    Lembagalainnya (LSM, dll)
  • 37. SEKIAN DAN TERIMAKASIH