1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana Tidung

2,364 views
2,149 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
129
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana Tidung

  1. 1. MateriutkFasilitatordesaTopik: Alokasi Dana Desa (ADD)<br />Oleh : HeruSuprapto<br />
  2. 2. 07/12/2009<br />heruunikarta.gmail.com<br />2<br />Saudara-saudara,<br />mohontenang...<br />AdaBERITA PENTING<br />!!!!<br />
  3. 3. LATAR BELAKANG<br />Kelahiran UU No.32/2004 yang kemudiandiperkuatdengan PP.72/2005 memberikankepastianhukumterhadapperimbangankeuangandesadankabupaten/kota.<br />Berdasarkan PP. 72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desamemperolehjatahAlokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikankedesamerupakanhakdesa. <br />Sebelumnya, desatidakmemperolehkejelasananggaranuntukmengelolapembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa. <br />Saatini, melalui ADD desaberpeluanguntukmengelolapembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desasecaraotonom.<br />
  4. 4. APA YANG DIMAKSUD DENGAN ADD?<br />ADD adalahdana yang diberikankepadadesayang berasaldaridanaperimbangankeuanganpemerintahpusatdandaerah yang diterimaolehkabupaten/ kota(Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005).<br />
  5. 5. MENGAPA DESA MEMPEROLEH ADD ?<br />ADD merupakanhakdesasebagaimanapemerintahdaerahkabupaten/kotamemilikihakuntukmemperolehanggaran DAU (Dana AlokasiUmum); DAK (Dana AlokasiKhusus) dan Dana PerimbanganMigas/Non MigasdariPemerintahPusat.<br />APA TUJUAN ADANYA ADD ?<br />1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengandemikiansumberAPBDesterdiridariPADesditambah ADD.<br />2. Untukmemberikeleluasaanbagidesadalammengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosialkemasyarakatandesa<br />3. Untukmendorongterciptanyademokrasidesa<br />4. Untukmeningkatkanpendapatandanpemerataannyadalamrangkamencapaikesejahteraanmasyarakatdesa<br />
  6. 6. APA MANFAAT ADD ?<br />BeberapaManfaat ADD BagiKabupaten:<br />1. Kabupaten/Kota dapatmenghemattenagauntukmembiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantungkepadaKabupaten/Kota<br />2. Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunanpelayananpublikuntukskalaluas yang jauhlebihstrategisdanlebihbermanfaatuntukjangkapanjang (Tim FPPD, 2005).<br />
  7. 7. BeberapaManfaat ADD BagiDesa<br />Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desadapatmengelolasendiriproyekpembangunannyadanhasil-hasilnyadapatdipeliharasecarabaikdemikeberlanjutannya.<br />Tiap-tiapdesamemperolehpemerataanpembangunansehinggalebihmampumemberikanpelayanankepadamasyarakatdesa.<br />Desamemperolehkepastiananggaranuntukbelanjaoperasionalpemerintahandesa. Sebelumadanya ADD, belanjaoperasionalpemerintahandesabesarnyatidakpasti.<br />Desadapatmenanganipermasalahandesasecaracepattanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten<br />Desatidaklagihanyatergantungpadaswadayamasyarakatdalammengelolapersoalanpemerintahan, pembangunansertasosialkemasyarakatandesa<br />Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADDdapatmelatihmasyarakatdanpemerintahdesauntukbekerjasama, memunculkankepercayaanantarpemerintahdesa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaanmasyarakatdesauntukmembangundanmemeliharadesanya<br />Dapatmendorongterciptanyapengawasanlangsungdarimasyarakatuntukmenekanterjadinyapenyimpangan<br />Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompokperempuan, anak-anak, petani, nelayan, orangmiskin, dlldapattercapai.<br />
  8. 8. SIAPA PENERIMA MANFAAT ADD ?<br />1. Pemerintahdesa<br />2. BadanPermusyawaratanDesa<br />3. Lembaga-lembagakemasyarakatandesa<br />4. Masyarakatdesa (termasukperempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayandankaummiskindesa yang lainnya)<br />
  9. 9. BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?<br />Untukbiayapembangunandesa<br />Untukpemberdayaanmasyarakat<br />Untukmemperkuatpelayananpublikdidesa<br />Untukmemperkuatpartisipasidandemokrasidesa<br />Untuktunjanganaparatdesa;<br />Untuktunjangan BPD<br />Untukoperasionalpemerintahandesa<br />Tidakbolehdigunakanuntukkegiatanpolitikataukegiatanlainnya yang melawanhukum<br />
  10. 10. APA DASAR HUKUM ADANYA ADD ?<br />1. UU No.32/2004 TentangPemerintahanDaerahPasal 212 ayat3 yang berbunyi: sumberpendapatandesaterdiridari;<br />a. Pendapatanaslidesa;<br />b. BagihasilpajakdaerahdanretribusidaerahKabupaten/Kota;<br />c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dandaerah yang diterimaolehKabupaten/Kota;<br />d. Bantuandaripemerintah, pemerintahpropinsidanpemerintahKabupaten/Kota; <br />e. Hibahdansumbangandaripihakketiga.<br />2. PP. 72/2005 TentangDesa (Pasal 68 ayat 1 huruf c)<br />3. SuratEdaranMendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 TentangPedoman ADD yang ditujukankepadapemerintahkabupaten/kota<br />4. SuratEdaranMendagri No.140/286/SJ tertanggal 17 Februari2006 tentangPelaksanaan ADD<br />5. SuratEdaranMendagri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentangperintahpenyediaan ADD kepadaPropinsi(evaluator) dan kabupaten/kota sebagai pelaksana.<br />
  11. 11. BAGAIMANA PROSES MENYUSUN KEBIJAKAN ADD ?<br />
  12. 12. PENYUSUN KEBIJAKAN ADD<br />Kebijakan ADD disusunolehpemerintahdaerahkabupaten. <br />Tahapan dan proses menyusun kebijakan ADD ini, tentu mengikutiprinsipdancarapenyusunankebijakandaerah yang partisipatif. <br />Kebijakanpartisipatifadalahpenyusunankebijakanpemerintahdaerah yang melibatkanberbagaipihakdidaerah, dariawalsampaiakhir.<br />
  13. 13. BAGAIMANA PEMERINTAH KABUPATEN MENYUSUN KEBIJAKAN ADD YANG PARTISIPATIF<br />Prakarsa menjadikan ADD sebagai agenda kebijakandaerah<br />Mempersiapkantimpenyusunkebijakan ADD<br />Melaksanakanprosespenyusunankebijakan ADD secarapartisipatif<br />Menjalankanbentukkebijakan ADD secarabaikdanakuntabel.<br />
  14. 14. DARIMANA SUMBER ANGGARAN ADD ?<br />BerdasarkanPeraturanPemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 huruf c, sumberanggaranuntuk ADD berasaldari APBD kabupaten. Komponen APBD yang dialokasikansekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuanganpusatdandaerah. <br />Maksuddaridanaperimbangankeuanganpusatdandaerah yang diterimakabupaten/kotaadalahdanabagihasilpajakdansumberdayaalam, ditambah Dana AlokasiUmum (DAU) setelahdikurangibelanjapegawai.<br />
  15. 15. Sumber ADD<br />SAMA DENGAN<br />ADD<br />
  16. 16. BAGAIMANA RUMUS PEMBAGIAN ADD ITU ?<br />Rumuspembagian ADD iniharusdapatdipakaiuntukmenghitungbesarnya ADD setiapdesaberdasarkanasas :<br />1. Pemerataan. Prinsip pemerataan dipakai agar setiap desa dalam suatu wilayah kabupaten memiliki kemampuan keuangan desa yang rata-rata sama<br />2. Keadilan. Prinsipinidipakaiuntukmendukungsetiapdesadalammengelolapotensidankendalaatauketerbatasanyang pembagian ADD dilengkapidenganvariabel-variabel yang mencerminkan keadilan. Variabel keadilan ini merupakan data kenyataandalamaspeksosialdanfisik yang secaraumumdimilikiolehdesa.<br />
  17. 17. Rumuspembagian ADD<br />(1) Rumuspembagian ADD :<br />ADDx = ADDM + ADDPx<br />Keterangan:<br />ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterimadesa x<br />ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal/Merata yang diterimasetiapdesa<br />ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima desa x<br />(2) RumusmenghitungADDPx<br />ADDPx = BDx x (ADD - ΣADDM)<br />Keterangan :<br />BDx : Nilaibobotdesauntukdesa x<br />ADD : Total ADD untukkabupaten/kota<br />ΣADDM : Jumlahseluruh ADD Minimal/Merata<br />(3) Rumus menghitung nilai bobot desa<br />BDx = (nilaijumlahpendudukmiskin) + (nilaijumlahfasilitaspendidikan) + (nilai jumlah fasilitas kesehatan) + (nilai keterjangkauandesa)<br />
  18. 18. BAGAIMANA CARA DESA MEMPEROLEH ADD ?<br />Setelahhasilperhitunganpembagian ADD untuksetiapdesadiketahui, maka ADD siapuntukditransferkedesa. Padaprinsipnyadesadapatmemperoleh ADD melaluipemerintahdesa.<br />Pemerintahdesadalammemperoleh ADD iniharusmencantumkanterlebihdahuludiAPBDes yang diperkuatdenganPeraturanDesa (PERDES).<br />Sedangkansecarateknispencairan ADD inidiantaranyadilengkapidenganmekanismepembuatanrekening, pengajuan, penyimpanan, penggunaandansebagainya. MekanismeteknisinidiaturdalamPerbup/ SK Bupatitentangpedomanteknispengelolaan ADD.<br />
  19. 19. BAGAIMANA DESA MENGELOLA ADD ?<br />
  20. 20. APA SAJA PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD?<br />Pengelolaan ADD harusmenyatudidalampengelolaanAPBDes, sehinggaprinsippengelolaan ADD samapersisdenganpengelolaanAPBDes, yang harusmengikutiprinsip-prinsip good governance:<br />Partisipatif<br />Prosespengelolaan ADD, sejakperencanaan, pengambilankeputusansampaidenganpengawasansertaevaluasiharusmelibatkanbanyakpihak. Artinya, dalammengelola ADD tidakhanyamelibatkanparaelitdesasaja (PemerintahDesa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupuntokoh-tokohmasyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaumburuh, perempuan, pemuda, dansebagainya.<br />
  21. 21. PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD (lanjutan)<br />Transparan<br />Semuapihakdapatmengetahuikeseluruhanprosessecaraterbuka. Selainitu, diupayakan agar masyarakatdesadapatmenerimainformasimengenaitujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnyadarisetiapkegiatan yang menggunakandanaini.<br />Akuntabel<br />Keseluruhanprosespenggunaan ADD, mulaidariusulanperuntukkannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnyadapatdipertanggungjawabkandidepanseluruhpihakterutamamasyarakatdesa.<br />Kesetaraan<br />Semuapihak yang terlibatdalampengelolaan ADD mempunyaihakdankedudukan yang sama.<br />
  22. 22. BAGAIMANA PERENCANAAN DESA SECARAPARTISIPATIF?<br />Sebagailangkahawal, desaharusterlebihdahulumerencanakanpenggunaanAPBDes (dimana ADD masukkedalamnya) berdasarkanpenggaliankebutuhandarimasyarakatnya. <br />Hal ini tentu saja berbeda denganmasalalu, dimana program untukdesadirencanakandan ditetapkan dari atas (oleh dinas/instansipemerintahkabupaten/ kotaterkait), bukanberasaldarikebutuhan yang sebenarnyadidesa. <br />Sehingga, meskipunprogramnyabaiktetapiseringtidaksesuaidenganapa yang dibutuhkanolehdesa.<br />
  23. 23. PERENCANAAN DESA<br />PP No.72 Tahun 2005 pasal 64, mengamanatkansetiapdesaharusmenyusunRPJMDes (Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa) 5 tahunan. Dan selanjutnyaRPJMDesdirincimenjadiRKPDes (RencanaKerja Pembangunan Desa) Tahunan. Secaraumum, tahapperencanaandanpenganggaranRKPDesadalahsebagaiberikut:<br />Denganadanya ADD, desamemilikitambahandana yang lebihbesar, sehinggabisalebihleluasauntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatdesa. Selain itu, yang terpenting masyarakatdapatlangsungmerealisasikanbeberapakebutuhannyayang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan di desa.<br />
  24. 24. TahapanPerencanaanPartisipatif<br />
  25. 25.
  26. 26. BAGAIMANA ADD MEMIHAK KE MASYARAKAT DESA?<br />Indikator program/kegiatan yang berpihakpadakepentinganmasyarakat :<br />1. Melibatkanseluruhmasyarakat (termasukmasyarakatmiskin, perempuannsertakelompokmasyarakatlainnya) secaralangsungdalamprosesperencanaan program/kegiatan<br />2. Alokasidanauntuk program/kegiatanditujukanuntukkelompokmasyarakatmiskindandiutamakanuntuk program non-fisik (sepertipenguatanekonomi, peningkatankapasitas, dll)<br />3. Masyarakat miskin memiliki hak veto, baik terhadap alokasi maupun pelaksanaan program<br />4. Program/kegiatantidakmengeksploitasisumberdayaalam<br />Sumber : HasilDiskusiNasional ”MengembangkanStrategidanPemantapan ADD yang MemihakpadaKepentingan Rakyat (Pro-Poor)”, 6-7 Desember 2006, diselenggarkanoleh FPPD.<br />
  27. 27. ADD berpihak Pd Masyarakat<br />Agar ADD dapat secara nyata berpihakkemasyarakatdesa, minimal 70% dari ADD harus digunakan untukpelaksanaanpembangunanbaikfisik, ekonomi, dansosialbudaya. Dan sisanya,maksimal 30%, untuk belanja rutin/operasionalseperti : BantuanTunjanganAparatPemerintahDesa, BantuanTunjanganAnggota BPD, BiayaOperasionalSekretariatDesa, BiayaOperasionalSekretariat BPD, danBiayaPerjalananDinas. LebihLanjut, pengaturanmengenai pos penggunaan ADD disetiapdesatelahdiaturolehPemerintahKabupaten<br />
  28. 28. StrukturAPBDesa<br /> Total Pendapatanxxxx<br /> Total Belanj ( xxxx )<br /> Surplus/(Defisit) xxxx<br /> Total Pembiayaanxxxx<br />SiLPA/(SiKPA) xxxx<br />
  29. 29. PendapatanDesa<br />Pendapatan<br />Desa<br />
  30. 30. BelanjaDesa<br />BelanjaDesa<br />
  31. 31. PembiayaanDesa<br />PembiayaanDesa<br />
  32. 32. BAGAIMANA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DI DESA?<br />Untukmengelola ADD, desaharusmempersiapkankelembagaan yang terdiridaritimpelaksana, timpengawasdantimevaluasisecarakhusus. Tim-timtersebutdibutuhkan agar ADD dapatterkeloladenganbaikdansesuaidengankepentingan masyarakat. <br />Karena, berbeda dengan masa laludimanabantuanuntukdesadaripemerintahdaerahkabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh pemerintahdaerahkabupaten/kotatersebut, makadengan ADD pelaksana program adalahperangkatdesabersamamasyarakatdesa.<br />
  33. 33. BAGAIMANA MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD?<br />Pengawasanadalahkegiatanmengumpulkaninformasitentangperkembanganataupelaksanaansebuahkegiatan. Pengawasanbiasanyadilakukansecaraberkalaselamaprosesberlang-sungnyakegiatanterkait. <br />Sedangkanevaluasiadalahkegiatanmenilaisecarakeseluruhanapakahsebuahkegiatantelahdilaksanakansesuaidenganrencanaataukegiatan yang telahdisusunsebelumnya. Evaluasibiasanyadilakukanpadaakhirsuatukegiatan<br />
  34. 34. MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD<br />Secaraumum, pelaksanaan ADD diawasiolehtimpembinadi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Namun, karena ADD menjadibagiandaripenerimaandesa yang dipertanggungjawabkan kepada BPD sertamasyarakat desasecara terbuka, makaseluruhpihakterutamamasyarakat perluterlibat secaraaktifuntukmengawasidanmengevaluasi :<br />Apakah ADD telahdigunakansesuaidengan yang direncanakan?<br />Apakah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan dana dari ADD tersebut?<br />Dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan masyarakatdesa<br />
  35. 35. KiatMelakukanEvaluasi<br />1. Pahamidenganjelasobyek yang akandievaluasi<br />2. Susun parameter (tolokukur) danindikatorpenilaian yang diperlukan<br />3. Kumpulkan data dan informasi yang akurat<br />4. Klarifikasi data daninformasi yang telahdikumpulkan<br />5. Analisisperkembangankegiatandanbandingkandenganrencanaatauketentuan yang ada<br />6. Rumuskanrekomendasitindakanpenanggulanganapabiladitemukanpenyimpanganataukesalahan<br />7. Sampaikanhasilevaluasikepadaparapihak yang terkait<br />
  36. 36. Siapa yang dapatmelakukanPengawasan dan Evaluasi ADD di Desa?<br />Masyarakat<br />BPD<br />PemerintahDesa<br />Lembaga-lembagasosial<br />kemasyarakatandiDesa (LembagaAdat, dll)<br />Lembagalainnya (LSM, dll)<br />
  37. 37. SEKIAN DAN TERIMAKASIH<br />

×