Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk melalui regulasi, insentif, pembangunan infrastruktur, dan kerja sama. Pemerintah akan terus mempromosikan energi baru terbarukan untuk meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi emisi karbon.

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Oleh:
Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
Disampaikan pada:
Smart Villages Off-Grid Islands Electricity Workshop
Bunaken, 4 November 2015
1

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Oil
41 %
Gas
23 %
Coal
30%
NRE
6%
 Total Bauran Energi Nasional : 215 MTOE (2013).
 EBT: 13 MTOE
 GEOTHERMAL: 6 MTOE
 BIOFUEL: 4 MTOE
 BIOMASS: 2 MTOE
 HYDRO: 1 MTOE
Bauran Energi Nasional
1. Energi telah menjadi kebutuhan mendasar
2. Pertumbuhan Kebutuhan Energi Rata-rata 7 %
per tahun
3. Kebutuhan energi masih sangat tergantung
kepada energi fosil (94%)
4. Potensi Energi Baru Terbarukan Relatif Besar
tetapi Pangsa energi terbarukan masih sangat
kecil (6%)
5. Ratio elektrifikasi : 84,35% (2014)
6. Sektor energi sangat erat kaitannya dengan
lingkungan
2

3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Realisasi 65,10% 65,79% 67,15% 72,95% 76,56% 80,51% 84,35%
Berdasarkan Draft RUKN 87,35% 90,15% 97,25% 95,15% 97,35%
NAD
89,72% Sumut
87,62%
Sumbar
80,22%
Riau
77,56%
Sumsel
70,90%
Bengkulu
77,53%
Babel
97,13%
Lampung
77,55%
Jakarta
99,99%
Banten
86,27%
Jabar
80,15%
Jateng
86,13%
Jambi
75,14%
DIY
80,57%
Jatim
79,26%
Bali
78,08%
NTT
54,77%
Kalbar
95,55%
Kalsel
81,61%
Kaltim
80,45%
Sulut
81,82%
Sulteng
71,02%
Sulsel
81,14%
Malut
87,67%
Maluku
78,36%
Papua
36,41%
Category :
> 70 %
50 - 70 %
< 50 %
Sulbar
67,60%
Kepri
69,66%
Sultra
62,51%
Papua Barat
75,53%
Kalteng
66,21%
Gorontalo
67,81%
NTB
64,43%
3

4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
NO ENERGI BARU TERBARUKAN SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT)
1 Hidro 75.000 MW 5.250 MW
2 Panas Bumi 29.475 MW 1.403,50 MW
3 Biomassa 32.000 MW 1.740,40 MW
4 Surya 4,80 kWh/m2/day 71,02 MW
5 Angin dan Hybrid 3 – 6 m/s 3,07 MW
6 Samudera 61 GW ***) 0,01 MW ****)
7 Uranium 3.000 MW *) 30,00 MW **)
*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat
**) Sebagai pusat penelitian, non-energi
***) Sumber: Badan Litbang ESDM, 2014
****) Prototype BPPT
4

5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1. KONSERVASI ENERGI: meningkatkan efisiensi energi pada sisi
suplai dan permintaan di sektor industri, transportasi , rumah tangga dan
komersial
2. DIVERSIFIKASI ENERGI: meningkatkan peranan energi baru dan
terbarukan dalam bauran energi ENERGI TERBARUKAN
a. Panas Bumi,
b. Air,
c. Bioenergi,
d. Surya,
e. Angin,
f. Arus dan gelombang laut
ENERGI BARU
a. Batubara Tercairkan,
b. Gas Metana Batubara,
c. Batubara Tergaskan,
d. Nuklir,
e. Hidrogen.
5

6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23%
2014 2020
2025
290
Juta TOE
215
Juta TOE
450
Juta TOE
Bussiness
As Usual
TARGET 2025
400
Juta TOE
KONSERVASI ENERGI
PRIMER 11%
EBT
Batubara
Gas Bumi
Minyak Bumi
30%
22%
25%
EBT
Batubara
Gas Bumi
Minyak Bumi
17%
29%
22%
32%
EBT
Batubara
Gas Bumi
Minyak Bumi
6%
29%
24%
41%
SAAT INI
 TOTAL ENERGI PRIMER NASIONAL
215 MTOE
 ENERGI PRIMER EBT: 13 MTOE
 PANAS BUMI : 6 MTOE
 BIOFUEL : 4 MTOE
 BIOMASSA : 2 MTOE
 AIR : 1 MTOE
6

7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7
Minyak Bumi
25% ~ 96 MTOE
Gas Bumi
22% ~ 76,75 MTOE
Batubara
22% ~ 113,45 MTOE
EBT
23% ~ 84,15 MTOE
BauranEnergiPrimer(PP79/2014)
2025: 115 GW
Komposisi Kapasitas
Pembangkit
60% Fosil 40% EBT
46,8 GW68,2 GW

8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
N
O
REGULASI KEBIJAKAN
1
PerMen ESDM No.
3/2015 dan No.19/2015
Feed-in Tariff untuk PLT
berbasis hidro
2
PerMen ESDM No. 17
Tahun 2014
Harga patokan tertinggi
untuk PLT Panasbumi
3
PerMen ESDM No. 27
Tahun 2014
Feed-in Tariff untuk PLT
Bioamassa dan Biogas
4 Sedang dipersiapkan
Feed-in Tariff untuk PLT
Surya, PLT Surya Rooftop
dan PLT Bayu/Angin
8

9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1. MENYUSUN REGULASI DAN
KEBIJAKAN
Perlu mendorong kebijakan dan regulasi untuk
mempercepat pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru
terbarukan dalam bauran energi primer nasional.
2. MENCIPTAKAN PASAR
Melalui pemanfaatan EBT, penugasan PT. PLN untuk
membeli energi listrik dari energi baru terbarukan
3. MENYUSUN SNI
Menyusun rancangan SNI terkait dengan peralatan
pembangkit energi baru terbarukan
4. MEMBUAT FEED-IN TARIFF DAN
CEILING PRICE
Penerbitan Permen ESDM yang mengatur FiT dan ceiling
price energi listrik dari pembangkit listrik yang
menggunakan energi baru terbarukan.
5. MEMBERI KEMUDAHAN DAN INSENTIF
EBT
Prosedur perijinan usaha penyediaan tenaga listrik dari
energi baru terbarukan yang lebih mudah.
6. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR
ENERGI
Melalui APBN, APBD dan DAK untuk membangun
infrastruktur energi untuk perdesaan lebih
memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik
sesuai potensi energi terbarukan setempat.
7. MENINGKATKAN CAPACITY BUIDING
 Edukasi dan pelatihan di bidang perencanaan
pemanfaatan energi terbarukan.
 Pelatihan kepada Lembaga Pembiayaan
 Meningkatkan jaringan informasi melalui asosiasi
atau jejaring terkait dengan energi terbarukan.
8. MENINGKATKAN KEMAMPUAN
INDUSTRI PERALATAN PLTM dan PLTA
Penelitian dan informasi teknologi pemanfaatan
energi baru terbarukan melalui kerjasama dengan
badan litbang dan instansi terkait
9. MENINGKATKAN KERJASAMA
INTERNASIONAL
 Meningkatkan kerjasama untuk peningkatan
kapasitas dan transfer teknologi pemanfaatan
energi baru terbarukan.
 Pertukaran informasi terkait regulasi dan kebijakan
pemanfaatan energi baru terbarukan dengan
negara lain. 9

10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
a. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 10 TAHUN 2012 : PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK
PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN (Anggaran APBN-KESDM)
b. PERATURAN MENTERI ESDM : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAK ENERGI PERDESAAN /
ENERGI SKALA KECIL (Anggaran DAK KEMKEU)
RUANG LINGKUP
 Pembangunan PLTMH OFF Grid;
 Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid dan atau PLTS Terpusat Off Grid;
 Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar;
 Pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin;
 Rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat yang rusak;
 Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga;
 Rehabilitasi instalasi biogas.
 Penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan (FS dan DED)
RUANG LINGKUP
 Pembangunan PLTMH OFF Grid;
 Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid; PLTS Rooftop
 Pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin;
 Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga;
 Pembangunan Percontohan EBT (Inisiasi Pemerintah)
10

11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 11
REKAPITULASI PEMBANGUNAN PLT-EBT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK MASYARAKAT OLEH DITJEN EBTKE
No.
JENIS
PEMBANGKIT EBT
TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TOTAL
Unit
Kap.
(KW)
Jumlah
SR
Unit Kap. (KW)
Jumlah
Sambungan
Unit
Kap.
(KW)
Jumlah
SR
Unit
Kap.
(KW)
Jumlah
SR
Unit
Kap.
(KW)
Jumlah
SR
Unit
Kap.
(KW)
Jumlah
SR
1 PLTMH 8 216 677 - - - 11 1.301
2.345
14
651
2.106 15 1.293 2.450 48 3.462
7.578
2
PLTS Off Grid (15-
250kW)
- - - 117 1.755
10.272
119 3.275 17.246 87 2.650 12.534 137 5.330 25.579 460 13.010 65.631
3
PLTS On Grid 1
MW
- - - 3 3.000 - 2 2.000 - - - - 1 75 - 6 5.075 -
4 PLT Hybrid - - - 3 73
320
1 20 - - - - 25 3.500 - 29 3.593 320
5
Rehabilitasi
Instalasi EBT
- - - - - - - - - - - 8 542 - - - -
6 Alat Produktif 7 - - 5 - - - - - - - - - - - 12 - -
Total 15 216 677 128 4.828 10.592 133 6.596 19.591 101 3.301 14.640 186 10.740 28.029 555 25.140 73.529

12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 12
REKAPITULASI KEGIATAN DAK BIDANG ENERGI PEDESAAN SUBBIDANG ANEKA EBT
No. JENIS PEMBANGKIT EBT
TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TOTAL
Unit Kap. (KW) Unit Kap. (KW) Unit Kap. (KW) Unit Kap. (KW) Unit Kap. (KW)
1 PLTMH - 496 - 294 - 110 10 638,2 - 1538,2
2 PLTS Terpusat - 418 - 386,9 - 397,5 153 362,6 - 1565
3 PLTS Tersebar - - - 200 7875 7539 412,16 - 612,16
4 Rehabilitasi Pembangkit Rusak - - - 40 - - - - - 40
Total 914 920,9 507,5 7702 1.412,96 3755,36

13. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 13
Biaya produksi EBT lebih tinggi sehingga
menyebabkan tidak kompetitif dengan energi
konvensional
Terbatasnya ketertarikan investor dalam
berinvestasi di bidang EBT
Keterbatasan insentif dan mekanisme
pendanaan untuk EBT
EBT bersifat intermittent dan tidak dapat
ditransportasikan (harus dibangkitkan di lokasi
setempat)
Transfer knowledge kepada masyarakat

14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Pemanfaatan energi baru terbarukan terus meningkat dalam rangka memperkuat
ketahanan energi sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca
• Untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan, Pemerintah akan
melanjutkan untuk :
 Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait pengembangan energi baru
terbarukan (Akademisi, Pelaku Usaha, Pemerintah dan masyarakat).
 Menyediakan insentif untuk pengembangan energi baru terbarukan dan
konservasi energi (kebijakan fiskal, subsidi EBT, kebijakan Feed-in Tariff,
membentuk pasar melalui kebijakan mandatori, kebijakan investasi).
 Mendorong industri lokal di bidang teknologi dan jasa EBT.
 Mengalokasikan pendanaan Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur EBT
khususnya di daerah terpencil.
 Meningkatkan kerjasama internasional.
• Program Patriot Energi (pencerdasan masyarakat terhadap keberadaan PLT EBT dan
peningkatan produktivitas masyarakat)
14

15. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO. 1, MENTENG, JAKARTA 10320
Phone: +62 21 39830077 Fax: +62 21 31901087
www.ebtke.esdm.go.id
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Terima kasih
15