Makalah sosiologi korupsi

22,139 views

Published on

4 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
476
Comments
4
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah sosiologi korupsi

  1. 1. MAKALAH SOSIOLOGI TENTANG PRILAKU MENYIMPANG “KORUPSI” Disusun oleh:  Dede Adi Nugraha ( xDLMx_dhansheiA3 )Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Sosiologi PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 SUKAHAJI Tahun Pelajaran 2011-2012
  2. 2. MAKALAH SOSIOLOGI TENTANG PRILAKU MENYIMPANG “KORUPSI” Disusun oleh:  Dede Adi Nugraha ( xDLMx_dhansheiA3 )Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Sosiologi PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 SUKAHAJI Tahun Pelajaran 2011-2012
  3. 3. KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT. Bahwa kami telahmenyelesaikan tugas mata pelajaran Sosiologi tepat pada waktunya.Sebagaimana telah diberikan tugas kepada kami untuk membuat makalahtentang Prilaku Menyimpang kami pun mengambil salah satu contohPrilaku Menyimpang yaitu “KORUPSI”. Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatanyang kami hadapi. Namun kami menyadari bahwa kelancaran dalampenyusunan materi/makalah ini tidak lain berkat bantuan, dorongan danbimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang kami hadapi teratasi.Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada : 1. Orang Tua kami yang selalu memberikan fasilitas dan dorongan untuk bisa membuat makalah ini. 2. Kepada tim/kelompok yang sangat kompak dalam pengerjaan makalah ini dengan baik. 3. Narasumber terpecaya dalam penelitian ini yang sudah banyak membantu. Terima kasih atas semuanya. Kami sadar, sebagai seorang pelajaryang masih dalam proses pembelajaran, penulisan karya ilmiah ini masihbanyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan karya ilmiah yanglebih baik lagi di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga karyailmiah yang sederhana ini, dapat memberi kesadaran tersendiri bagigenerasi muda bahwa prilaku menyimpang itu sangat banyak merugikanorang lain contohnya saja “korupsi” itu merupakan tindakan yangmerugikan bagi semua orang termasuk Negara Indonesia yang semakinterpuruk karena perbuatan “korupsi”. Semoga dengan kami membuat makalah ini dapat bermanfaat danmemberikan motivasi bagi para pembacanya, khususnya bagi kami danbagi para generasi muda yang akan datang, sehingga di Negara ini tidakada lagi tindak kejahatan korupsi. Amin. Penyusun,
  4. 4. DAFTAR ISIKATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Pembatasan Makalah C. Tujuna Penulisan D. Manfaat E. PermasalahanBAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Korupsi B. Korupsi dan Desentralisasi C. Sebab/Kondisi Yang Menyebabkan Munculnya Korupsi D. Tuduhan Korupsi Sebagai Alat Politik E. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan F. Dampak Negatif Korupsi G. Upaya Penanggulangan Korupsi H. Mengukur Korupsi I. Undang-undang Tindak Pidana KorupsiBAB III PENUTUP A. KesimpulanDAFTAR PUSTAKA
  5. 5. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakanpublik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyakpara ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Padadasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walaubagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendikebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial”yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utamaterhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidakmungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikanpembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulitmendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun aksesperbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baikoleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakatyang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaanmutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisikorup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yangberkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki statussosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama,sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dansampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali dinegara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yangsudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, padamasyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuatdan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengansemakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakinmajunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaansumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama dikalangan pegawai negari untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usahapembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat,sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepatdengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uangpelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerussepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehinggatimbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru)yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuanpembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas.Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnyapreventif maupun yang represif.
  6. 6. B. Pembatasan Makalah Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untukmendapatkan keuntungan pribadi. Bentuknya bermacam-macam sesuaijenis kekuasaan yang didapat. Bagi yang mendapat kuasa untuk mengelolakeungan negara, korupsi yang dilakukan adalah memanfaatkan sebagianatau seluruh anggaran dana yang tersedia untuk dijadikan asset pribadi. Iniadalah jenis korupsi yang paling banyak terjadi termasuk di NegaraIndonesia ini. C. Tujuan PenulisanTujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sosiologi 2. Mengkaji mengenai prilaku menyimpang “Korupsi” dengan lebih mendalam. 3. Menambah wawasan dan pengetahuan Selain tujuan di atas, tujuan lain disusun makalah ini adalah untukmenarik para pembaca umumnya dan para orang-orang khususnya agarlebih mengenal prilaku menyimpang “Korupsi”. Karena banyaknyadampak negatif yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Harapan kamimempelajari ini supaya tidak ada lagi korupsi di Negara ini dan bersihseutuhnya, agar kehidupan kita sejahtera. D. Manfaat Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai PrilakuMenyimpang “Korupsi”. Selain itu, mampu mendapatkan penjelasanmengenai dampak yang disebabkan tindakan korupsi, hukuman, undang-undang mengenai tindak pidana korupsi dan macam-macam korupsi. E. PermasalahanPermasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :1. Apakah korupsi itu ?2. Apa penyebab terjadinya korupsi?3. Apa akibat terjadinya korupsi ?4. Bagaimana cara penanggulannya ?5. Undang-undang tindak pidana korupsi ?
  7. 7. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yangbermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secaraharfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisimaupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legalmemperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, denganmenyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. [1]Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besarmencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalahpenyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentukpemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnyakorupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaanpengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan,sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujungkorupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh parapencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuksepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi seringmemudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucianuang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal inisaja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangatpenting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antarayang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partaipolitik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal ditempat lain.
  8. 8. B. Korupsi dan Desentralisasi Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan perubahan palingmencolok setelah reformasi digulirkan. Desentralisasi di Indonesia olehbanyak pengamat ekonomi merupakan kasus pelaksanaan desentralisasiterbesar di dunia, sehingga pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadikasus menarik bagi studi banyak ekonom dan pengamat politik di dunia.Kompleksitas permasalahan muncul kepermukaan, yang paling mencolokadalah terkuangnya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dananggota legislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsitelah mengakar dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia.Pemerintah daerah menjadi salah satu motor pendobrak pembangunanekonomi. Namun, juga sering membuat makin parahnya high costeconomy di Indonesia, karena munculnya pungutan-pungutan yang lahirmelalui Perda (peraturan daerah) yang dibuat dalam rangka meningkatkanPAD (pendapatan daerah) yang membuka ruang-ruang korupsi baru didaerah. Mereka tidak sadar, karena praktek itulah, investor menahan diriuntuk masuk ke daerahnya dan memilih daerah yang memiliki potensibiaya rendah dengan sedikit praktek korup. Akibat itu semua, kemiskinanmeningkat karena lapangan pekerjaan menyempit dan pembangunanekonomi di daerah terhambat. C. Sebab-sebab Korupsi Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi : Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim- rezim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama". Lemahnya ketertiban hukum. Lemahnya profesi hukum. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna. D. Tuduhan Korupsi Sebagai Alat Politik Sering terjadi dimana politisi mencari cara untuk mencoreng lawanmereka dengan tuduhan korupsi. Sebagai contoh di Republik Rakyat Cina,fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh HuJintaountuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.
  9. 9. E. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintahseperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yangmenghubungkan sektor swasta dan pemerintahanseperti penyogokan,pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.Penyogokan: penyogok dan penerima sogokanKorupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok)dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakupsemua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniagatanpa terlibat penyogokan.Sumbangan kampanye dan "uang haram"Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebihsulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, seringbanyak ada gosip menyangkut politisi.Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk memintasumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihatuntuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telahmenyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhankorupsi politis. F. Dampak Negatif Korupsi a. Demokrasi Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Didalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahanyang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal.Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangiakuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi disistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi dipemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayananmasyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi daripemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, danpejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saatyang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilaidemokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.b. Ekonomi Korupsi juga mempersulit pembangunanekonomi dan mengurangikualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulitpembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienanyang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niagakarena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalamnegosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian ataukarena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi
  10. 10. mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensusyang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokanmenyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatanbaru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi jugamengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksidilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankanperusahaan-perusahaan yang tidak efisien.c. Kesejahteraan umum negara Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancamanbesar bagi warga negaranya. Korupsi politis berartikebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok,bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalahbagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaanbesar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). G.Upaya Penangulangan KorupsiAda beberapa kesimpulan tentang penanggulangan korupsi sebagaiberikut:a. Preventif.1) Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.2) Mmengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.3) Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.4) Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.5) Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.6) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.b. Represif.1). Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.2). Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.
  11. 11. H. Mengukur Korupsi Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkanbeberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena parapelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. TransparansiInternasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tigatolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks PersepsiKorupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korupnegara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan surveipandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengankorupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa relaperusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. TransparansiInternasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkansejumlah datatentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan. I. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi 1. KUHP BUKU II BAB XXVIII TENTANG KEJAHATAN JABATAN PASAL 413 - 437 KORUPSI SEBAGAI DELIK JABATAN PASAL 415 – 425 2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no.Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958)(staf AL No. Prt/Z.1/I/7)Pertama kali dikenal istilah korupsi Dibedakanantara:Korupsi pidana (Pasal 2): Pertama, perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran- kelonggaran dari masyarakat. Kedua, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Ketiga, yang tercantum dalam Pasal 41 – Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) dan dalam Pasal 209; 210; 418;419 dan 420 KUHP
  12. 12. Korupsi bukan pidana – perdata (Pasal 3) Pertama, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran- kelonggaran dari masyarakat. Kedua, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI1. Tidak terbatas pada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi Pasal 2;3;5 ayat (1) ;6;7;13;15;16;21;22;24; dan Pasal 220 (pengaduan palsu) serta Pasal 231 (menarik barang yang disita) KUHP jo Pasal 23. 2. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara – kejahatan jabatan Tindak pidana korupsi yang dirumuskan pelakunya adalah semata-mata pegawai negeri atau penyelenggara negara Pasal 5 ayat (2), 8;9;10;11;12;12b dan Pasal 23 Selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu (Psl. 8; 9; 10) Penyelenggara negara (Psl 11; 12). Pegawai NegeriPegawai Negeri adalah meliputi :a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; ataue. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARAPasal 21. Melawan hukum: a. MHF (berlaku secara nasional) 1. terdapat sanksi pidana (Psl. 63 KUHP) – Pasal 14 2. tidak terdapat sanksi pidana
  13. 13. Contoh: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah diganti dengan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 b. MHM yang positif (MK Nomor 003/PUU-IV/2006)“Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal inimencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat”.2. Memperkaya diri sendiri; orang lain atau korporasi3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara Perbuatan “memperkaya” Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalamayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberikewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumberkekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang denganpenghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakanuntuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukantindak pidana korupsi”Pasal 3 1. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
  14. 14. DAFTAR NEGARA-NEGARA PALING KORUP DIDUNIA TAHUN 2010Sesuai hasil Survey tahunan yang dilakukan oleh organisasi : Berlin-basedorganization Transparency International, negara paling korup di duniaadalah : Somalia, Myanmar, Afghanistan, dan Irak.Indonesia Tidak ada dalam Daftar ?Skor Indeks bernilai dari 0 sampai 10. Semakin kecil indeksnya semakinkorup negaranya. Indeks 5.0 adalah pertengahan, artinya tidak memilikimasalah korupsi yang serius.No Negara Indeks Skor 20101. Somalia 1.12. Myanmar 1.43 Afghanistan 1.44. Iraq 1.55. Turkmenistan 1.6 6 Uzbekistan 1.6 7 Sudan 1.68. Chad 1.79. Burundi 1.810. Equatorial Guinea 1.911 Angola 1.912. Kyrgyzstan 2.013 Venezuela 2.014 Congo, Democratic Republic of 2.015 Guinea 2.016. Cambodia 2.117 Central African Republic 2.118 Comoros 2.119 Congo, Republic 2.120 Guinea-Bissau 2.121 Kenya 2.122 Laos 2.123 Russia 2.124 Papua New Guinea 2.125 Tajikistan 2.1
  15. 15. BAB III PENUTUP A. KesimpulanDari pembahasan seputar korupsi, dapat diberi kesimpulan yaitu;1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya.2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa.3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa “sense of belongingness” diantara para pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.
  16. 16. DAFTAR PUSTAKABellone, Carl.1980.Organization Theory and The New PublicAdministration. UnitedStates Of America.Allyn and Bacon, Inc. Boston/ London Sydney/Toronto.Frederickson, George, H. 2000. Administrasi Negara Baru. Terjemahan.Jakarta.LP3ES. Cetakan Pertama.Kartono, Kartini. 2001. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. RajawaliPress.Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia.Bandung.Penerbit Sinar Baru.Lubis, Mochtar. 2006. Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta.Bhratara. KaryaAksara.Saleh, Wantjik. 2008. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta.Penerbit GhaliaIndonesia.Simon, Herbert. 2009. Administrative Behavior. Terjemahan St. Dianjung.Jakarta.PT. Bina Aksara.Harian Kompas, 13 Juni 2006Kompas. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember2010.Suara Pembaharuan. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampaiDesember2010.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah.Dhan_di@rocketmail.com

×