Dokumen tersebut membahas tentang anggaran pemerintah daerah dan pelayanan publik. Terdapat empat kelompok yang membahas anggaran pendapatan dan belanja keluarga, serta penjelasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumber anggaran, tujuan penganggaran di daerah, fungsi anggaran daerah, dan contoh pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan.
7. APBD …
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• Rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama
Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah
8.
9.
10. HAKEKAT ANGGARAN
• Anggaran Negara/Daerah adalah uang
rakyat karena bersumber dari rakyat
• Sumber anggaran : Pajak, restribusi,
BUMN, Hibah, pinjaman/hutang,
pendapatan lain yang sah
11. Mengapa Perlu Anggaran ?
Untuk menjamin Eksistensi Negara
Untuk Membiayai Pengelolaan
Negara
12. Dari mana Sumber Anggaran ?
] Pajak Dipungut dari rakyat/
masyarakat.
] Restribusi Dipungut dari rakyat/
masyarakat
] Laba BUMN/D Pengelolaannya dibiayai uang
rakyat/ masyarakat
] Hutang Menjadi beban rakyat
] Hibah Karena ada kepentingan
rakyat
Jadi :
1. Uang negara bersumber dari
rakyat/masyarakat.
2. Negara/pemerintah pengelola uang rakyat
13. Tujuan Penganggaran di Daerah
1.Memberi kesempatan untuk
memutuskan pembiayaan urusan
(tanggung jawab negara) yang
dimandatkan kepada daerah:
desentralisasi fiskal
2.Membuka peluang partisipasi dan
transparansi kepada warga
3.Menjamin akuntabilitas kepada
warga: anggaran berorientasi kinerja
14. Fungsi Anggaran Daerah
(UU 17/2003 ttg Keuangan Negara)
•Otorisasi. Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
yang bersangkutan.
•Perencanaan. Menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
•Pengawasan. Menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan
pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
•Alokasi. Untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan
pemborosan suberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas
perekonomian daerah.
•Distribusi. Menciptakan rasa keadilan dan kepatutan.
•Stabilisasi. Alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental
perekonomian daerah.
15. 10 azas umum pengelolaan keuangan daerah
(Permendagri 13/2006 pasal 4)
tertib
taat pada peraturan perundang-undangan
efektif
efisien
ekonomis
transparan
bertanggung jawab
keadilan,
kepatutan,
manfaat untuk masyarakat
20. • Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik
• Prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat,
di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
• Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan Publik
21. Contoh…
Kesehatan
• Puskesmas
• Rumah Sakit
(Negeri/
Daerah/
Swasta)
• Dinas
Kesehatan
Pendidikan
• Sekolah
• UPTD
• Dinas
Pendidikan
Kependudukan
• KTP
• KK
• Akte Kelahiran