SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Pendidikan
Kewarganegaraan
2 IPS 3
2014/2015
Perwakilan Diplomatik
Permasalahan Kedutaan
Indonesia-Brazil
Kelompok 1
Afiq Galih
Alya Syafira
Arsal Maulana
Elvia Nadhila
Fauzia Nurkarimah
Hesti Febrianti
M.Farhan Zain
Revi Sita W
Wulan Nur Anisa
Instrumen Diplomasi
Departemen
Luar Negeri
Perwakilan
Diplomatik
Pengertian
Perwakilan diplomatik adalah lembaga
kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam
membina hubungan politik dengan negara lain.
Tingkatan Perwakilan Diplomatik
Menurut Kongres Wina 1815 dan Kongres Auxla
Chapella Tahun 1818
1. Duta Besar (Ambassador)
2. Duta (Gerzant)
3. Menteri Residen
4. Kuasa Usaha
a. Kuasa Usaha Tetap
b. Kuasa Usaha Sementara
5. Atase-atase
a. Pertahanan
b. Teknis
Prosedur Pengiriman dan Penerimaan
Duta Besar
Setiap negara memiliki hak perwakilan (Right of
Legalation)
1. Hak Perwakilan Pasif (Passive Right Legation)
2. Hak Perwakilan Aktif (Active Right Legation)
Kronologis Pengangkatan Perwakilan
Diplomatik
• Kedua belah pihak saling menukar informasi
tentang akan dibukanya perwakilan
• Mendapat persetujuan (demande, agregation)
dari negara yang menerima
• Diplomat yang akan ditempatkan menerima surat
kepercayaan (Lettre de credence) yang
ditandatangani oleh kepala negara pengirim.
• Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala
negara penerima (Letter de Rapple) dalam suatu
upacara seorang diplomat tersebut berpidato.
Tugas Umum Perwakilan Diplomatik
• Representasi, mewakili negaranya, melakukan protes,
mengadakan penyelidikan, mengadakan pertanayaan-
pertanyaan.
• Negosiasi, mengadakan perundingan atau pembicaraan.
• Observasi, menelaah dengan teliti setiap kejadian atau
peristiwa di negara penerima.
• Proteksi, melindungi pribadi, harta benda, kepentingan-
kepentingan warga negaranya di negara penerima.
• Relationship, meningkatkan hubungan persahabatan baik
dalam bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Fungsi Perwakilan Diplomatik
• Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
• Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga
negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang
diizinkan oleh hukum internasional.
• Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara
penerima.
• Memberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan negara penerima, sesuai dengan
undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah
negara pengirim.
• Memelihara hubungan persahabatan antara kedua
negara.
Hak Kekebalan Korps Diplomatik
Hak Ekstrateritorialitas
Hak kebebasan Korps
Berita
Isi Berita
• Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Toto Riyanto,
diundang secara resmi ke Istana Presiden Brazil untuk
menyerahkan surat kepercayaan (Credential)
• Penyerahan surat kepercayaan ditunda oleh Presiden
Brazil, Dilma Rousseff.
• Indonesia tidak menerima sikap Brazil tersebut.
• Wakil Presiden diperintahkan Presiden untuk
memanggil pulang Dubes Indonesia tersebut.
• Diduga, penundaan ini merupakan salah satu cara
Brazil memprotes Pemerintah Indonesia yang tetap
menghukum mati warga negaranya.
Analisis Masalah
• Yang terlibat dalam masalah ini adalah salahsatu
perangkat diplomatik tertinggi yaitu Duta Besar.
• Masalah ini berhubungan dengan Surat
kepercayaan yang seharusnya diserahkan pada
negara penerima dalam sebuah upacara khusus.
• Sebenanya penolakan penerimaan duta besar
wajar saja, tetapi karena cara penolakan yang
dilakukan sangat tidak bersahabat, membuat
pemerintah Indonesia tidak menerima.
Penyelesaian dan Opini Kelompok
Untuk menyelesaikan ini harus dilakukan cara
diplomasi, untuk memberikan penjelasan
kepada negara-negara yang warganya akan
dieksekusi mati.
Negara-negara tersebut harus menghormati
hukum yang ada di Indonesia dan mengerti tata
cara hukum yang berlaku di Indonesia.
Jelas Agus Hermanto
Kesimpulan
• Perwakilan diplomatik adalah lembaga
kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam
membina hubungan politik dengan negara
lain.
• Mulai berjalan nya perwakilan diplomatik saat
surat kepercayaan di terima oleh kepala
negara penerima dan mulai bisa mejalan kan
tugasnya
Terimakasih Atas Perhatian Anda

More Related Content

What's hot

Powerpoint lingkungan bisnis
Powerpoint lingkungan bisnisPowerpoint lingkungan bisnis
Powerpoint lingkungan bisnisIka Dwi Damayanti
 
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khususafifahdhaniyah
 
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara KesatuanProses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara KesatuanFrestiany Regina Putri
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargakasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaafnan kaffi
 
Sistem Pemerintahan PKn Kelas XII
Sistem Pemerintahan PKn Kelas XIISistem Pemerintahan PKn Kelas XII
Sistem Pemerintahan PKn Kelas XIIMuhamad Yogi
 
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)Putri Alfisyahrini
 
demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965dinda_you
 
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkriBab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkriLukman Priasmoro
 
Hubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraHubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraDAYURIKA
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
 
Makalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
Makalah Pancasila era Pra KemerdekaanMakalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
Makalah Pancasila era Pra KemerdekaanSriwijaya University
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaPutri Shafira
 
KABINET DJUANDA ATAU KARYA
KABINET DJUANDA ATAU KARYAKABINET DJUANDA ATAU KARYA
KABINET DJUANDA ATAU KARYAAlfiyan Mustaqim
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaMuhammad Fikri Pratama
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaFaza Fuadina
 
Perang melawan kolonialisme
Perang melawan kolonialismePerang melawan kolonialisme
Perang melawan kolonialismeFikri Yaqin
 

What's hot (20)

Powerpoint lingkungan bisnis
Powerpoint lingkungan bisnisPowerpoint lingkungan bisnis
Powerpoint lingkungan bisnis
 
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
 
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara KesatuanProses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargakasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
Sistem Pemerintahan PKn Kelas XII
Sistem Pemerintahan PKn Kelas XIISistem Pemerintahan PKn Kelas XII
Sistem Pemerintahan PKn Kelas XII
 
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
 
demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965
 
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkriBab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
 
Hubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraHubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negara
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
Makalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
Makalah Pancasila era Pra KemerdekaanMakalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
Makalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
KABINET DJUANDA ATAU KARYA
KABINET DJUANDA ATAU KARYAKABINET DJUANDA ATAU KARYA
KABINET DJUANDA ATAU KARYA
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
Pkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 pptPkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 ppt
 
Perang melawan kolonialisme
Perang melawan kolonialismePerang melawan kolonialisme
Perang melawan kolonialisme
 
Makalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumMakalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukum
 
Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara
 

Viewers also liked

Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Mahdif Indiarto
 
menganalisis fungsi perwakilan diplomatik
menganalisis fungsi perwakilan diplomatik menganalisis fungsi perwakilan diplomatik
menganalisis fungsi perwakilan diplomatik fanda_eka
 
Kedudukan perwakilan diplomatik indonesia
Kedudukan perwakilan diplomatik indonesiaKedudukan perwakilan diplomatik indonesia
Kedudukan perwakilan diplomatik indonesiaFauzia1112
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikRizza Mabruri
 
Bab 3 perwakilan diplomatik
Bab 3 perwakilan diplomatikBab 3 perwakilan diplomatik
Bab 3 perwakilan diplomatikHerlina Gunawan
 
Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Kedudukan Perwakilan Diplomatik IndonesiaKedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Kedudukan Perwakilan Diplomatik IndonesiaDhea Dhea
 
menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik
menguraikan tingkatan perwakilan diplomatikmenguraikan tingkatan perwakilan diplomatik
menguraikan tingkatan perwakilan diplomatikfanda_eka
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahannurul limsun
 
Perjanjian internasional (PKn)
Perjanjian internasional (PKn)Perjanjian internasional (PKn)
Perjanjian internasional (PKn)Iswi Haniffah
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA akhdi romli
 
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniHendrastuti Retno
 
Materi pp kn kls x kurikulum 2013
Materi pp kn kls x kurikulum 2013Materi pp kn kls x kurikulum 2013
Materi pp kn kls x kurikulum 2013Fianggoro
 
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMAPKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMARIZKY AYU NABILA
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalHyeonie Park
 

Viewers also liked (20)

Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
 
Fungsi perwakilan diplomatik tugas SMA
Fungsi perwakilan diplomatik tugas SMAFungsi perwakilan diplomatik tugas SMA
Fungsi perwakilan diplomatik tugas SMA
 
menganalisis fungsi perwakilan diplomatik
menganalisis fungsi perwakilan diplomatik menganalisis fungsi perwakilan diplomatik
menganalisis fungsi perwakilan diplomatik
 
Kedudukan perwakilan diplomatik indonesia
Kedudukan perwakilan diplomatik indonesiaKedudukan perwakilan diplomatik indonesia
Kedudukan perwakilan diplomatik indonesia
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik
 
Bab 3 perwakilan diplomatik
Bab 3 perwakilan diplomatikBab 3 perwakilan diplomatik
Bab 3 perwakilan diplomatik
 
Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Kedudukan Perwakilan Diplomatik IndonesiaKedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
 
PKN BAB II Kelas XI
PKN BAB II  Kelas XIPKN BAB II  Kelas XI
PKN BAB II Kelas XI
 
menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik
menguraikan tingkatan perwakilan diplomatikmenguraikan tingkatan perwakilan diplomatik
menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
 
Perjanjian internasional (PKn)
Perjanjian internasional (PKn)Perjanjian internasional (PKn)
Perjanjian internasional (PKn)
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
 
keadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaankeadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaan
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
Materi pp kn kls x kurikulum 2013
Materi pp kn kls x kurikulum 2013Materi pp kn kls x kurikulum 2013
Materi pp kn kls x kurikulum 2013
 
Pkn kelas xii sistem pemerintahan
Pkn kelas xii sistem pemerintahanPkn kelas xii sistem pemerintahan
Pkn kelas xii sistem pemerintahan
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMAPKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
 

Similar to Perwakilan Diplomatik PKn

Perwakilan diplomatik (1)
Perwakilan diplomatik (1)Perwakilan diplomatik (1)
Perwakilan diplomatik (1)Rochimudin
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikRochimudin
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikRochimudin
 
Hubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xiHubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xikondios
 
Pkn presentasi perwakilan diplimatik dan hakikat nya
Pkn presentasi perwakilan diplimatik dan hakikat nyaPkn presentasi perwakilan diplimatik dan hakikat nya
Pkn presentasi perwakilan diplimatik dan hakikat nyapandu adian
 

Similar to Perwakilan Diplomatik PKn (8)

Perwakilan diplomatik (1)
Perwakilan diplomatik (1)Perwakilan diplomatik (1)
Perwakilan diplomatik (1)
 
HUBUNGAN DIPLOMATIK
HUBUNGAN DIPLOMATIKHUBUNGAN DIPLOMATIK
HUBUNGAN DIPLOMATIK
 
Kata pengantar
Kata pengantarKata pengantar
Kata pengantar
 
Perwakilan Konsuler
Perwakilan KonsulerPerwakilan Konsuler
Perwakilan Konsuler
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik
 
Hubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xiHubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xi
 
Pkn presentasi perwakilan diplimatik dan hakikat nya
Pkn presentasi perwakilan diplimatik dan hakikat nyaPkn presentasi perwakilan diplimatik dan hakikat nya
Pkn presentasi perwakilan diplimatik dan hakikat nya
 

Recently uploaded

PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptimamshadiqin2
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10maulitaYuliaS
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfsaptari3
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 

Recently uploaded (20)

PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 

Perwakilan Diplomatik PKn

  • 3. Kelompok 1 Afiq Galih Alya Syafira Arsal Maulana Elvia Nadhila Fauzia Nurkarimah Hesti Febrianti M.Farhan Zain Revi Sita W Wulan Nur Anisa
  • 5. Pengertian Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain.
  • 6. Tingkatan Perwakilan Diplomatik Menurut Kongres Wina 1815 dan Kongres Auxla Chapella Tahun 1818 1. Duta Besar (Ambassador) 2. Duta (Gerzant) 3. Menteri Residen 4. Kuasa Usaha a. Kuasa Usaha Tetap b. Kuasa Usaha Sementara 5. Atase-atase a. Pertahanan b. Teknis
  • 7. Prosedur Pengiriman dan Penerimaan Duta Besar Setiap negara memiliki hak perwakilan (Right of Legalation) 1. Hak Perwakilan Pasif (Passive Right Legation) 2. Hak Perwakilan Aktif (Active Right Legation)
  • 8. Kronologis Pengangkatan Perwakilan Diplomatik • Kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan • Mendapat persetujuan (demande, agregation) dari negara yang menerima • Diplomat yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan (Lettre de credence) yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim. • Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala negara penerima (Letter de Rapple) dalam suatu upacara seorang diplomat tersebut berpidato.
  • 9. Tugas Umum Perwakilan Diplomatik • Representasi, mewakili negaranya, melakukan protes, mengadakan penyelidikan, mengadakan pertanayaan- pertanyaan. • Negosiasi, mengadakan perundingan atau pembicaraan. • Observasi, menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. • Proteksi, melindungi pribadi, harta benda, kepentingan- kepentingan warga negaranya di negara penerima. • Relationship, meningkatkan hubungan persahabatan baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • 10. Fungsi Perwakilan Diplomatik • Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. • Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. • Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. • Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. • Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.
  • 11. Hak Kekebalan Korps Diplomatik Hak Ekstrateritorialitas Hak kebebasan Korps
  • 12.
  • 14. Isi Berita • Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Toto Riyanto, diundang secara resmi ke Istana Presiden Brazil untuk menyerahkan surat kepercayaan (Credential) • Penyerahan surat kepercayaan ditunda oleh Presiden Brazil, Dilma Rousseff. • Indonesia tidak menerima sikap Brazil tersebut. • Wakil Presiden diperintahkan Presiden untuk memanggil pulang Dubes Indonesia tersebut. • Diduga, penundaan ini merupakan salah satu cara Brazil memprotes Pemerintah Indonesia yang tetap menghukum mati warga negaranya.
  • 15. Analisis Masalah • Yang terlibat dalam masalah ini adalah salahsatu perangkat diplomatik tertinggi yaitu Duta Besar. • Masalah ini berhubungan dengan Surat kepercayaan yang seharusnya diserahkan pada negara penerima dalam sebuah upacara khusus. • Sebenanya penolakan penerimaan duta besar wajar saja, tetapi karena cara penolakan yang dilakukan sangat tidak bersahabat, membuat pemerintah Indonesia tidak menerima.
  • 16. Penyelesaian dan Opini Kelompok Untuk menyelesaikan ini harus dilakukan cara diplomasi, untuk memberikan penjelasan kepada negara-negara yang warganya akan dieksekusi mati. Negara-negara tersebut harus menghormati hukum yang ada di Indonesia dan mengerti tata cara hukum yang berlaku di Indonesia. Jelas Agus Hermanto
  • 17. Kesimpulan • Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. • Mulai berjalan nya perwakilan diplomatik saat surat kepercayaan di terima oleh kepala negara penerima dan mulai bisa mejalan kan tugasnya