IDFC adalah mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya membantu pemerintah daerah membangun infrastruktur dasar dan komersial dengan menggunakan dana pinjaman dari IDFC.

1. MEKANISME OPERASIONAL
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCING
COMMUNITY(IDFC) ATAU ARISAN PEMBANGUNAN
Visi
Mensejahterahkan Bangsa Indonesia sesuai
amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
Misi
1. Membantu Pemerintah Pusat/propinsi/
p p
kabupaten/kota merealisasikan Pembangunan
Infrastruktur dengan kajian yang mendalam
dengan memanfaatkan semua data potensi
ekonomi.

2. MEKANISME OPERASIONAL
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCING
COMMUNITY(IDFC) ATAU ARISAN PEMBANGUNAN
2. Membantu Pemerintah Propinsi/Kabupaten/
Kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dengan membentuk Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) khusus bidang
Infrastruktur ditiap Propinsi sebagai rekan
kerjasama pemerintah daerah dalam hal kajian,
konsultasi,
konsultasi pembiayaan pembangunan dan
pemeliharaan Infrastruktur Komersial dan Non
komersial sesuai potensi dan kebutuhan daerah

3. PERSYARATAN UMUM :
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
1. Perusahaan Pembiayaan berbadan
hukum Negara Republik I d
h k N R blik Indonesia
i
2. Perusahaan mengelolah investasi yang
dimiliki pemegang saham dalam bentuk
mata uang RUPIAH.
3. Perusahaan melaksanakan pembiayaan
dan investasi di d l
d i i dalam negara R Republik
blik
Indonesia.
4.
4 Pembiayaan dan Investasi
INFRASTRUKTUR DASAR DAN
INFRASTRUKTUR KOMERSIAL.

4. PERSYARATAN UMUM :
5. Dana Arisan (IDFC) didapat dari Pemerintah Pusat, Propinsi
/Kabupaten /Kota sebagai penyertaan modal dan pinjaman
dari masyarakat .
6. Perusahaan Pembiayaan dan Investasi ini selanjutnya disebut
Badan Pengelolah
7. Badan Pengelolah mempunyai PERWAKILAN di tiap
PROPINSI yang berfungsi sebagai KORDINATOR DAERAH
dan bersifat Ad-Hoc.
Ad Hoc.
8. Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota selanjutnya disebut
Pemda

5. PEMEGANG SAHAM
• Pemegang Saham Badan Pembiayaan adalah Pemerintah Pusat /
Propinsi / Kabupaten/ Kota / Pengelolah / BUMD wakil Pemda/
Masyarakat
PESERTA ARISAN
• Peserta Arisan adalah Pemda Pemegang Saham di Badan usaha
Pembiayaan
PROYEK YANG DIBIAYAI
• Diutamakan Proyek infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban
pemerintah daerah (UU 32/2004 dan PP 38/2007)
• Proyek infrastruktur komersial berdasarkan potensi daerah
y p

6. MODAL BADAN
• Pemegang Saham Badan Pembiayaan adalah Pemerintah Pusat
/Propinsi / Kabupaten/ Kota / Pengelolah / BUMD wakil Pemda,
wajib menyertakan modalnya dalam Badan dalam jumlah yang
disepakati berdasarkan pertimbangan :
– Besarnya jumlah kebutuhan minimal pembiayaan infrastruktur anggota peserta
arisan/pemda untuk memperbaiki/membangun infrastruktur yang perlu segera
diperbaiki ( pemda dapat memiliki lebih dari “ saham arisan” bila mampu dan
disepakati)
– Kemampuan Pemda untuk mengembalikan p j
p g pinjaman p
per-tahun selama kurun
waktu 10 – 20 tahun.
– Besarnya modal badan disepakati bersama ( minimal Rp.100 miliar, sesuai
Perpres 9 /2009) dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan pembiayaan
infrastruktur dan jumlah kesanggupan pengembalian per tahun
per-tahun.

7. PERSYARATAN MEMINJAM
1. Pemda yang meminjam adalah Pemda Pemegang Saham
Badan
2.
2 Pinjaman h
Pi j harus d
dapat MEYELESAIKAN / menuntaskan
t t k
perbaikan/ pembangunan yang menjadi prioritas pemda.
3.
3 Pemda menyatakan kesediaannya mengikuti dan
mematuhi semua ketentuan dalam AD/RT
4.
4 Pemda harus telah menadatangani kesepakatan kerjasama
pembiayaan dan investasi dengan Badan, 90 hari sebelum
Proyek diajukan ke DPRD
5. Proyek yang diusulkan harus tercantum dalam RPJM dan
APBD
6. Pemda harus membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang
PINJAMAN sebelum memberi dan menerima pinjaman.

8. PERSYARATAN MEMINJAM
7. Jumlah anggaran untuk biaya proyek yang didapat
dari pinjam harus tercantum dalam APBD yang
disahkan DPRD
di hk
8. Jumlah pinjaman maksimal 20 kali besarnya dana
pendamping atau saham atau angsuran yang
d i t h t
sanggup dibayar kabupaten/kota pertahun
9.
9 Pemda mempunyai kemampuan untuk membayar
hutang.
10.
10 Pemda yang ikut dalam program pembiayaan IDFC
IDFC,
setelah Pengesahan APBD segera menyetorkan
dana pendamping dan iuran atau angsuran.

9. PERATURAN DAERAH MENGENAI PINJAMAN
Perda harus memuat ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah (Perda/APBD), harus
mencantumkan nama proyek dan besaran
anggaran yang dijadikan dasar klausul dalam
perjanjian k j
j ji kerjasama.
2. Dalam perjanjian kerjasama harus memuat
klausul tenor pinjaman tata cara pembayaran
pinjaman,
pinjaman, waktu pembayaran, jumlah
pembayaran pertahun, suku bunga dan selisih
inflasi yang berpengaruh terhadap jumlah
angsuran hutang yang harus dibayar pemda ke
Badan setiap tahunnya.

10. TATACARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PROYEK
1. Pemda harus mengajukan rencana proyek ke Badan
untuk dievaluasi selambat-lambatnya 90 hari sebelum
selambat lambatnya
diajukan dalam R-APBD.
2. Untuk menghindari terjadinya kelebihan jumlah hutang
yang disyaratkan dalam UU 33/2004, pemda wajib
membuat pernyataan TIDAK MEMINJAM atau dan
TIDAK MENDAPATKAN pembiayaan lain.
3.
3 Melaporkan ke Badan apabila akan atau telah
M l k k B d bil k t t l h
membuat perjanjian pinjaman dan jumlah pinjaman
yang akan dan telah didapat dari selain Badan dengan
menyerahkan potokopi p j j
y p p perjanjian kerjasamanya.
j y

11. TATACARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PROYEK
4. TIM TEKNIS akan mengevaluasi permohonan
pembiayaan proyek yang diusulkan pemda paling lama
30 hari setelah mendapat rekomendasi TIM KHUSUS.
KHUSUS
5. TIM KHUSUS akan menetapkan pemda yang
mendapatkan pembiayaan, 20 h i setelah
d tk bi hari t l h
mendapatkan laporan evaluasi dari TIM TEKNIS.
6. Pemda wajib membuat laporan rencana Pembiayaan
Infrastruktur ke Mendagri dan Menkeu
7. Penandatangan Perjanjian Pembiayaan akan
dilaksanakan 7 hari setelah ada Persetujuan dari
Mendagri dan Menkeu.

12. TATACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN DAN
PENGELUARAN DANA PINJAMAN
1.
1 Dana Pi j
D Pinjaman PProyek/ T l
k/ Talangan d
dapat dik l k
t dikeluarkan
Direktur Keuangan dan Investasi setelah mendapat
persetujuan Direktur Utama berdasarkan hasil
keputusan Tim Khusus atas p
p permohonan Tim Teknis.
2. Dana Pinjaman untuk Pembayaran Pekerjaan
dilaksanakan setiap 3 bulan berdasarkan Progres
Pekerjaaan setelah dievaluasi oleh Tim Teknis
Teknis.
3. Dana Pinjaman Proyek dibayarkan ke Rekening
Kontraktor/konsultan 7 hari setelah verifikasi bersama
4. Dalam hal Pinjaman Dana Talangan Bencana atau
pinjaman murni akan disetorkan ke Rekening Pemda
setelah dilaksanakan verifikasi oleh Tim Teknis
atas persetujuan Tim Khusus

13. KOMISARIS BADAN
(Nasional berdomisili Jakarta
( g
(Regional berdomisi di ibukota Propinsi induk)
p )
Komisaris Badan terdiri dari :
1. Perwakilan Gubernur yang disepakati (Ad-hoc)
2.
2 Perwakilan Bupati yang disepakati (Ad hoc)
(Ad-hoc)
3. Pemegang Royalty

14. TIM KHUSUS
(Nasional berdomisili Jakarta
( g
(Regional berdomisi di ibukota Propinsi induk)
p )
Tim Khusus anggotanya terdiri dari:
1. Wakil Jajaran Komisaris Badan
2.
2 Wakil Jajaran Direktur Badan
3. Ketua Tim Teknis

15. TIM TEKNIS
(Nasional berdomisili Jakarta
( g
(Regional berdomisi di ibukota Propinsi induk)
p )
Tim Khusus anggotanya terdiri dari:
1. Wakil Jajaran Direktur Badan
2.
2 Wakil Pemda I / II / Bappeda/SKPD (perprovinsi)
3. Wakil masyarakat/asosiasi profesi (sesuai
ebutu a )
kebutuhan)

16. TUGAS TIM KHUSUS
Tim Khusus bertugas dan bertanggung jawab untuk :
1. Memutuskan dan Menetapkan Pemda yang
mendapatkan Program Arisan (IDFC) setelah
mendapat masukan dari Tim Teknis
2. Memutuskan dan Menetapkan Pemda yang dapat
mempergunakan Dana Komersial.
2. Memutuskan dan Menetapkan besarnya jumlah
pinjaman / pembiayaan
3. Pinjaman Pemda yang dapat dipergunakan sebagai
DANA TALANGAN apabila terjadi BENCANA ALAM
6. Menentukan Kontraktor Utama/ Konsultan Utama yang
menjadi Pelaksana p y atas usulan dari TimTeknis.
j proyek
(sesuai peraturan yang berlaku)

17. TUGAS TIM TEKNIS
Tim teknis bertugas dan bertanggung jawab kepada Tim
Khusus untuk:
1. Mengevaluasi Dokumen Administrasi Pemda yang menjadi Nominasi
untuk mendapatkan pinjaman.
2. Mengevaluasi Dokumen Teknis proyek PRIORITAS yang diusulkan
Pemda dengan mempertimbangkan kelayakan EKONOMIS dan
TEKNIS
3. Mengevaluasi dan membuat nominasi Kontraktor/Konsultan yang
memenuhi persyaratan sesuai kepres 80
p y p
4. Mengawasi dan mengevaluasi kerja Kontraktor Utama/ Konsultan
Utama
5. Mengawasi, mengevaluasi dan menetapkan besarnya progres proyek
setiap 3 bulan.
6. Mengevaluasi dan menetapkan besarnya jumlah tagihan
7. pembayaran kontraktor/konsultan setiap 3 bulan.

18. TATACARA MENENTUKAN KABUPATEN/KOTA YANG
DIBIAYAI IDFC
1.
1 Tim Khusus menyusun urutan Nominasi Pemda yang
berhak mendapatkan prioritas pinjaman terlebih dahulu
berdasarkan besaran APBD
2. Urutan P d d l
2 U t Pemda dalam Nominasi di l i d i pemda yang
N i i dimulai dari d
mempunyai APBD terkecil.
3. Pembiayaan ini diutamakan untuk Pemda yang melaksanakan
perbaikan atau d pembangunan I f t kt Dasar atau
b ik t dan b Infrastruktur D t
komersial berdasarkan kajian potensi yang direkomendasikan
Tim Teknis dan diputuskan dalam Rapat Tim Khusus.
4. Pemda
4 P d yang mendapatkan giliran pembiayaan dit t k oleh
d tk ili bi ditetapkan l h
Tim Khusus berdasarkan pertimbangan Politik, Ekonomi dan
Teknik.

19. TAHAPAN PRAKONSTRUKSI
1. Pemda wajib menyerahkan semua Dokumen Proyek
selengkap-lengkapnya
1. Badan dan Pemda menetapkan wakilnya yang duduk di
Tim Teknis
2. Tim Teknis bertugas mengevaluasi semua dokumen dalam
Proses dan Pelaksanaan Tender untuk kontraktor/
konsultan pelaksana p y
p proyek
3. Nominasi Pemenang tender disusun dan ditetapkan oleh
Tim Teknis
4. Pemenang Tender ditentukan oleh Tim Khusus
berdasarkan 3 nama yang diusulkan oleh Tim Teknis.

20. PERSYARATAN PESERTA TENDER
1. Kontraktor / konsultan berbadan hukum Negara Republik
Indonesia
2. Kontraktor/ konsultan berkedudukan di wilayah Indonesia
2. Kontraktor/konsultan Utama wajib mengikut sertakan
kontraktor/konsultan daerah setempat sebagai subkontraktor
apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Tim
Teknis dan disetujui Tim Khusus.
4. Kontraktor/ konsultan Utama dan sub dibawahnya wajib
membuat pernyataan mempunyai modal k j minimal 30
b t t i d l kerja i i l
persen dari nilai proyek yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan dan Dukungan Bank, lengkap dengan rekening
giro 3 bulan terakhir
terakhir.
5. Tahapan Proses tender dan ketentuan lainya dilaksanakan
berdasarkan peraturan pemerintah.
b d k t i t h

21. TAHAPAN KONTRUKSI
1. Kontraktor / konsultan Utama pelaksana proyek adalah
Pemenang Lelang dalam Tender Nasional.
2. Sub-Kontraktor / konsultan pelaksana proyek ditentukan oleh
Tim Teknis atas persetujuan Tim Khusus.
3. Sub-Kontraktor / konsultan pelaksana proyek bertangung jawab
kepada Kontraktor / konsultan Utama
4. Sub-Kontraktor konsultan pelaksana wajib mematuhi semua
4 S b K t kt / k lt l k jib t hi
ketentuan yang dibuat Kontarktor / konsultan utama.
5. Pengawasan,
5 Pengawasan pelaksanaan dan pengendalian proyek dilakukan
oleh Tim Teknis.
6. Kontraktor / konsultan wajib melaporkan progres proyek setiap
bulan kepada Tim Teknis.

22. MEKANISME OPERASIONAL
TINGKAT II TINGKAT I PRAKONTRUKSI PELAKSANAAN
SKPD/ BAPPEDA/ TIM KOMISARIS BADAN
TEHNIS TIM KHUSUS
TK II dibawah Kordinasi
1. Pengajuan Rencana Gubernur
MOU antara Pemda dan Badan
2. Ke Badan
1. Tahap Perencanaan Teknis KONTRAKTOR NASIONAL
3
3. Dinas /SKPD terkait
as /S te a t
2. Menentukan k
2 M t k konsultan
lt Kontraktor L k l
K t kt Lokal
4. Bersama TIM TEKNIS
3. Menentukan Kontraktor SUPERVISI BERSAMA
5. Tentukan infarstruktur 1. Menentukan Kabupaten /
6. yg mau dibangun 2. kota yang mendapat
7. Menentukan spesifikasi 3. giliran pinjaman
8. Menetapkan Volume 4. Pembiayaan Menentukan
9. Menetapkan harga /OE 5. proyek akan dibiayai MELAPORKAN KE:
1. DEPDAGRI
2. BAPPENAS
3. DEPKEU
MASUKAN KE APBD II 1. KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASUKKAN ANGGARAN KE APBD
2. MEMBUAT KESEPAKATAN BESAR ANGSURAN PERTAHUN
3. LAMA PINJAMAN / BERAPA TAHUN ANGGARAN