bahan pertemuan perkuliahan tanggal 12 Maret 2012

1. SUBJEK DAN OBJEK HUKUM
I. SUBJEK HUKUM
ADALAH : ORANG PEMBAWA HAK DAN KEWAJIBAN ATAU SETIAP
MAHLUK YANG BERWENANG UNTUK MEMILIKI, MEMPEROLEH, DAN
MENGGUNAKAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM LALU LINTAS HUKUM.
SUBJEK HUKUM TERDIRI DARI 2 YAITU :
1. MANUSIA BIASA
MANUSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM TELAH MEMPUYAI HAK DAN MAMPU
MENJALANKAN HAKNYA DAN DIJAMIN OLEH HUKUM.
PASAL 1 KUH Perdata : MENYATAKAN BAHWA MENIKMATI HAK
KEWARGANEGARAAN TIDAK TERGANTUNG PADA HAK-HAK
KENEGARAAN.
SEORANG MANUSIA SEBAGAI PEMBAWA HAK DIMULAI SEJAK SAAT IA
DILAHIRKAN DAN BERAKHIR PADA SAAT IA MENINGGAL DUNIA.
PASAL 2 AYAT 1 KUH Perdata MENEGASKAN BAHWA ANAK YANG ADA
DALAM KANDUNGAN SEORANG PEREMPUAN DIANGGAP TELAH
DILAHIRAKAN BILA KEPENTINGAN SI ANAK MENGHENDAKINYA, DENGAN
MEMENUHI PERSYARATAN SBB :
a) SI ANAK TELAH DIBENIHKAN PADA SAAT KEPENTINGAN TERSEBUT
TIMBUL.
b) SI ANAK HARUS DILAHIRKAN HIDUP
c) ADA KEPENTINGAN YANG MENGHENDAKI ANAK
TERSEBUTMEMPEROLEH STATUS SEBAGAI HUKUM.
PASAL 2 AYAT 2 KUH Perdata BAHWA APABILA IA DILAHIRKAN MATI MAKA
IA DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA. JADI ARTINYA SETIAP ORANG DIAKUI
SEBAGAI SUBJEK HUKUM OLEH UNDANG-UNDANG.
PASAL 27 UUD 1945 MENETAPKAN BAHWA SEGALA WARGA NEGARA
BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DI DALAM HUKUM, DALAM PEMERINTAH,
DAN WAJIB MENJUNJUNG HUKUM DAN PEMERINTAHAN ITU DENGAN
TIDAK ADA KECUALINYA.
HUKUM TELAH DIBEDAKAN DARI SEGI PERBUATAN – PERBUATAN HUKUM
YAITU :
1. CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM ADALAH ORANG
DEWASA MENURUT HUKUM ( TELAH BERUSIA 21 TAHUN ) DAN
BERAKAL SEHAT.
2. TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

2. PASAL 1330 KUH Perdata TENTANG ORANG TIDAK CAKAP UNTUK MEMBUAT
PERJANJIAAN ADALAH :
a) ORANG – ORANG YANG BELUM DEWASA ( 21 TAHUN )
b) ORANG YANG DITARUH DI BAWAH PENGAMPUAN, YG TERJADI
KARENA GANGGUAN JIWA, PEMABUK / PEMBOROS.
c) ORANG WANITA YG DALAM PERKAWINAN ATAU BERSTATUS
SEBAGAI ISTERI.
2. BADAN HUKUM
BADAN HUKUM ADALAH : ORANG YANG DICIPTAKAN OLEH HUKUM.
JADI BADAN HUKUM SEBAGAI PEMBAWA HAK DAN TIDAK BERJIWA
DAPAT MELAKUKAN PERSETUJUAN-PERSETUJUAN, MEMILIKI KEKAYAAN
YANG SAMA SEKALI TERLEPAS DARI KEKAYAAN ANGGOTANYA.
MISALNYA, SUATU PERKUMPULAN DAPAT DIMINTAKAN PENGESAHAN
SEBAGAI BADAN HUKUM DGN CARA :
a. DIDIRIKAN DGN AKTA NOTARIS
b. DIDAFTARKAN DI KANTOR PANITERA PENGADILAN NEGERI
SETEMPAT
c. DIMINTAKAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KPD MENTERI
KEHAKIMAN & HAM, KHUSUS UTK BADAN HUKUM DANA PENSIUN
OLEH MENTERI KEUANGAN.
d. DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA RI.
BADAN HUKUM DIBEDAKAN DLM 2 BENTUK YAITU :
1. BADAN HUKUM PUBLIK : BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN
BERDASARKAN HUKUM PUBLIK / YG MENANGKUT KEPENTINGAN
PUBLIK ATAU ORANG BANYAK / NEGARA UMUMNYA.
CTH : BADAN HUKUM NEGARA
2. BADAN HUKUM PRIVAT : BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN
BERDASARKAN HUKUM SIPIL ATAU PERDATA YG MENYANGKUT
KEPENTINGAN PRIBADI ORANG DI DLM BADAN HUKUM ITU.
CTH : YG MENCARI KEUNTUNGAN, SOSIAL, PENDIDIKAN DLL.
II. OBJEK HUKUM
MENURUT PASAL 499 KUH Perdata, YAKNI BENDA ADALAH : SEGALA
SESUATU YG BERGUNA BAGI SUBJEK HUKM ATAU SEGALA SESUATU YG
MENJADI POKOK PERMASALAHAN & KEPENTINGAN BAGI PARA SUBJEK
HUKUM YG DPT MENJADI OBJEK DARI HAK MILIK.

3. PASAL 503 – 504 KUH Perdata BENDA DPT DIBAGI 2 YAITU :
1. BENDA YG BERSIFAT KEBENDAAN : SUATU BENDA YG SIFATNYA DPT
DILIHAT, DIRABA, DAN DIRASAKAN DGN PANCA INDERA TRDRI DARI :
a) BENDA BERTUBUH / BERWUJUD, MELIPUTI
1) BENDA BERGERAK / TDK TETAP, BERUPA BENDA YG DPT
DIHABISKAN & BENDA YG TDK DPT DIHABISKAN.
2) BENDA TIDAK BERGERAK.
b) BENDA TIDAK BERTUBUH / TDK BERWUHUD, SEPERTI SURAT
BERHARGA.
2. BENDA BERSIFAT TDK KEBENDAAN : SUATU BENDA YG HANYA
DIRASAKAN OLEH PANCA INDERA SAJA
CTH : MUSIK / LAGU
BENDA JUGA DAPAT DIBEDAKAN MENJADI SBB :
1) BARANG YG WUJUD & TIDAK BERWUJUD
2) BARANG BERGERAK & TDK BERGERAK
3) BARANG YG DPT DIPAKAI HABIS & TDK HABIS
4) BARANG YG SUDAH ADA & YG MASIH AKAN ADA
5) BARANG UANG DLM PERDAGANGAN & YG DILUAR PERDAGANGSN
6) BARANG YG DPT DIBAGI & TDK DPT DIBAGI
 BENDA BERGERAK :
a. BENDA BERGERAK KARENA SIFATNYA
CTH : BENDA YG DPT DIPINDAHKAN → MEJA, KURSI
BENDA YG BERGERAK SENDIRI → TERNAK
b. BENDA BERGERAK KARENA KETENTUAAN UNDANG – UNDANG
 BENDA TIDAK BERGERAK :
a. BENDA TDK BERGERAK KARENA SIFATNYA → POHON & TANAH
b. BENDA TDK BERGERAK KARENA TUJUANNYA → MESIN PABRIK
c. BENDA TDK BERGERAK KARENA KETENTUAAN UNDANG – UNDANG
III. HUKUM BENDA ( ZAKENRECHT )
ADALAH : MERUPAKAN BAGIAN DARI HUKUM KEKAYAAN YAKNI HUKUM
KEKAYAAN MERUPAKAN PERATURAN² YG MENGATUR HAK DAN
KEWAJIBAN MANUSIA YG BERNILAI UANG, SEDANGKAN HUBUNGAN
TERHADAP BENDA DGN ORANG DISEBUT MEMPUYAI HAK KEBENDAAN.

4. 1. HAK MUTLAK ( HAK ABSOLUT ) TERDIRI DARI :
a) HAK KEPRIBADIAN → HAK ATAS NAMA, KEMERDEKAAN DAN HIDUP
b) HAK YG TERLETAK DLM HUKUM KELUARGA → SUAMI ISTERI
c) HAK MUTLAK ATAS SESUATU BENDA → HAK KEBENDAAAN
2. HAK NISBI ( HAK RELATIF ) :
SEMUA HAK YG TIMBUL KARENA ADANYA HUTANG – PIUTANG
IV. HUKUM KEBENDAAN YG BERSIFAT SBG PELUNASAN HUTANG
( HAK JAMINAN )
ADALAH : HAK JAMINAN YG MELEKAT PADA KREDITOR YG
MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADANYA UNTUK MELAKUKAN
EKSEKUSI KPD BENDA YG DIJADIKAN JAMINAN.
V. MACAM – MACAM PERLUNASAN UTANG
1. PERLUSAN HUTANG DENGAN JAMINAN UMUM
PASAL 1131 KUH Perdata : SEGALA KEBENDAAN DEBITOR, BAIK YG
ADA MAUPUN YG AKAN ADA, BAIK BERGERAK MAUPUN TDK
BERGERAK MERUPAKAN JAMINAN TERHADAP PERLUNASAN
HUTANG YG DIBUATNYA.
PASAL 1132 KUH Perdata : MENYEBUTKAN HARTA KEKAYAAN
DEBITOR MENJADI JAMINAN SECARA BERSAMA-SAM BAGI SEMUA
KREDITOR YG MEMBERIKAN HUTANG KEPADANYA.
PERSYARATAN JAMINAN UMUM
1) BENDA TSB BERSIFAT EKONOMIS ( DPT DINILAI DGN UANG )
2) BENDA TSB DPT DIPINDAH TANGANKAN HAKNYA KPD PIHAK
LAIN
2. PERLUNASAN HUTANG DENGAN JAMINAN KHUSUS
MERUPAKAN HAK KHUSUS BAGI JAMINAN TERTENTU BAGI
PEMEGANG GADAI, HIPOTIK, HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA.