1. 1
“LIGA ARAB”
Nama : 1.Deta Septaria (06111404003)
2.Dewi Setyawati (06111404016)
3.Muharia (06111404010)
4.Rika Wulandari (06111404021)
5.Haris Maulana Putra (06111404009)
A.PENDAHULUAN
A.1. Latar Belakang
Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini tidak ada satu negara pun di dunia
yang dapat hidup sendiri dalam hubungannya dengan negara lain. Fungsi sosial dari
suatu negara terhadap negara lain sangatlah besar dan oleh karena itu maka
eksistensi dari suatu organisasi sangatlah diperlukan. Organisasi ini berfungsi
sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan
pengaruh mereka.
Terdapat banyak organisasi yang tumbuh dan berkembang di dunia, mulai
dari organisasi antar keluarga, antar daerah, antar propinsi sampai ke lingkup yang
lebih luas yaitu antar negara yang berada dalam satu kawasan. Salah satunya
adalah League of Arab States atau Liga Arab.
Semenjak maraknya aksi terorisme di tahun 2001 dan melambungnya harga
minyak dunia, fungsi dan ekistensi Liga Arab juga semakin besar. Liga Arab bukan
saja berperan sebagai media bersatunya negara-negara Arab namun sekarang juga
dapat berperan sebagai organisasi advokasi yang membela kepentingan negara-
negara Timur Tengah dalam himpitan hegemoni negara Barat. Tidak dapat dipungkiri
juga bahwa Liga Arab kini adalah salah satu organisasi internasional yang kembali

2. 2
bersinar setelah sekian lama dianggap tidak mempunyai peran yang signifikan
terhadap kemajuan kawasan Timur Tengah.
A.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat
beberapa permasalahan pokok dalam penulisan makalah ini, yaitu:
1. Apa fungsi dan tujuan Liga Arab?
2. Bagaimana struktur organisasi Liga Arab beserta administrasi dan tata hirarkinya?
3. Apa permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh organisasi Liga Arab?

3. 3
B.PEMBAHASAN
LIGA ARAB
B.1. LIGA ARAB
1. Sejarah
Pembentukan sebuah organisasi tidak terlepas dari sejarah panjang yang
mendasari pembentukannya. Sejarah Liga Arab dimulai ketika Kerajaan Inggris Raya
menyadari pentingnya persatuan diantara negara-negara Arab (Pan Arabia) di awal
abad ke 20. Kerajaan Inggris jugalah yang mendorong dan menjamin kerjasama
diantara negara-negara Arab, yang sebenarnya tujuan utamanya ialah untuk
memimpin pemberontakan meraka melawan Kekaisaraan Ottoman Turki selama
Perang Dunia I. Inggris menjanjikan untuk membantu Arab membangun sebuah
persatuan Kerajaan Arab dibawah kekuasaan Sherif Hussein di Mekah yang
kekuasaannya akan menjangkau seluruh dunia Arab (sekarang lebih dikenal sebagai
Jazirah Arab, Irak, Suriah, Libanon, Palestina, Israel dan Yordania). Setelah
memenangkan peperangan, Inggris mengkhianati Sharif Hussein dan selanjutnya
membagi wilayah Arab menjadi negara-negara bagian kecil dan menerapkan
kebijakan “Devide and Rule”.
Ketika meletus Perang Dunia II, Inggris sekali lagi membutuhkan bantuan
Arab dan menyebarkan paham Arabisme dengan janji akan membentuk formasi awal
Liga Arab. Akan tetapi, kebanyakan intelektual Arab percaya bahwa sebenarnya
Inggris tidak ingin membentuk Liga Arab demi persatuan Arab, sebaliknya ingin
menggunakan organisasi tersebut untuk mencegah persatuan negara-negara Timur
Tengah.
Melihat kenyataan itu, pemerintah Mesir mengajukan sebuah proposal untuk
pembentukan sebuah organisasi yang nyata pada tahun 1943. Mesir dan beberapa
negara Arab lainnya sebenarnya ingin sebuah kerjasama yang lebih erat tanpa
kehilangan kedaulatan negaranya. Perjanjian asli dari Liga Arab adalah membentuk
sebuah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara yang berdaulat, tanpa

4. 4
memperdulikan bentuk negara tersebut yaitu negara persatuan atau negara federal.
Diantara tujuan-tujuan Liga adalah memperjuangkan kemerdekaan penuh untuk
semua negara-negara Arab dan untuk mencegah kaum Yahudi di Palestina.
2. Status Hukum
Liga Arab atau Negara-Negara Arab adalah sebuah organisasi yang terdiri
dari negara-negara Arab. Organisasi ini didirikan pada 22 Maret 1945 oleh tujuh
negara. Piagamnya menyatakan bahwa Liga Arab bertugas mengkoordinasikan
kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga; komunikasi; kegiatan kebudayaan;
kewarganegaraan, paspor, dan visa; kegiatan sosial; dan kegiatan kesehatan.
Pembentukan Liga Arab didasarkan pada Pact of The League of Arab States
pada tanggal 22 Maret 1945. Pakta inilah yang kemudian menjadi sebuah konstitusi
dasar bagi organisasi Liga Arab. Negara-negara anggota pertama yang juga sebagai
penandatangan Pakta Liga Arab 1945 adalah Mesir, Irak, Transjordan (tahun 1946
berubah menjadi Yordania), Lebanon, Arab Saudi dan Suriah. Liga Arab kemudian
berkedudukan tetap di Kairo, Mesir.
Bergabungnya sebuah negara Arab dalam organisasi Liga Arab turut juga
mempengaruhi status hukum dari negara tersebut atau dengan kata lain bahwa jika
suatu negara telah mengikatkan diri ke dalam organisasi maka negara tersebut
memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang tertuang dalam konstitusi
dasar Liga Arab, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Pact of The League of
Arab States 1945,
”Every independent Arab State shall have the right to adhere to the League. Should it
desire to adhere, it shall present an application to this effect which shall be filed with
the permanent General Secretariat and submitted to the Council at its first meeting
following the presentation of the application.
3. Fungsi dan Tujuan
Berdasarkan Pasal 2 Pact of The League of Arab States, fungsi dan tujuan utama
Liga Arab adalah:

5. 5
“Menjaga hubungan baik diantara negara-negara Arab dan mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan politik negara anggota, melindungi kemerdekaan dan kedaulatan
negara, dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan Arab.”
Disamping itu Liga Arab terlibat didalam politik, ekonomi, kebudayaan dan
bidang-bidang sosial dengan tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan negara-
negara anggota. Liga Arab juga telah berperan ganda sebagai sebuah forum bagi
negara-negara anggota untuk menyeimbangkan kedudukan kebijakan-kebijakan
yang telah dibuat negara-negara dan tempat penyelesaian perselisihan internal
anggota seperti Perang Saudara di Lebanon tahun 1958.
Seiring perkembangan zaman Liga Arab dijadikan media bagi penyusunan
hampir semua dokumen-dokumen penting Arab yang mendukung integritas ekonomi
diantara negara anggota, yaitu pembentukan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama
Ekonomi Arab (Joint Arab Economic Action Charter). Salah satu hal yang agak unik
dan berbeda dibandingakan dengan organisasi internasional sejenis adalah Liga
Arab juga mempunyai peranan dalam pembuatan kurikulum sekolah dan pelestarian
sejarah kebudayaan Arab.
Didalam bidang hukum tujuan dan fungsi Liga Arab adalah
a. Pelaksanaan keputusan pengadilan di antara negara-negara anggota.
b. Masalah ekstradisi
c. Masalah nasionalitas warga negara.
4. Kekuasaan Organisasi
Liga Arab mempunyai kekuasaan yang diatur dalam konstitusi yaitu
kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan ini diberikan kepada sebuah badan yang
bernama Council. Keanggotaan Council terdiri dari semua negara-negara yang
tergabung di dalam Liga Arab dan setiap negara mempunyai 1 hak suara. Menurut
Pasal VII semua peraturan dasar dan keputusan-keputusan yang dibuat harus
didasarkan oleh suara mayoritas negara anggota dan bersifat mengikat bagi negara
anggota untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan

6. 6
konstitusi mereka. Secara umum, tugas utama Council adalah untuk melaksanakan
tujuan-tujuan Liga dan mengawasi semua pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat
oleh negara-negara dan juga oleh Liga itu sendiri.
Lebih lanjut, Pasal XI menyatakan bahwa Council setidaknya harus bersidang
sebanyak 2 kali tiap tahun akan tetapi ada ketentuan untuk menyelenggarakan
sidang-sidang luar biasa atas permintaan dari sedikitnya dua anggota.
B.2. KEANGGOTAN ORGANISASI
1. Keanggotaan
Ketika pertama kali didirikan, yaitu pada waktu penandatangan Pact of The League
of Arab States 1945 keanggotaan organisasi ini hanya terdiri dari 7 negara saja
yakni, Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, Yordania dan Yaman. Kemudian
berturut-turut negara yang bergabung adalah
1. Algeria (1962)
2. Bahrain (1971)
3. Comoros (1993)
4. Djibouti (1977)
5. Kuwait (1961)
6. Libya (1953)
7. Mauritania (1973)
8. Maroko (1958)
9. Oman (1971)
10. Qatar (1971)
11. Somalia (1974)
12. Yaman Selatan (1967)

7. 7
13. Sudan (1956)
14. Tunisia (1958)
15. Uni Emirate Arab (1971)
Salah satu pengecualian adalah ketika pada tahun 1976, organisasi
Pembebasan Palestina atau PLO (Palestine Liberation Organisation) diterima
menjadi anggota Liga Arab yang ke-16, padahal PLO bukan sebuah negara yang
berdaulat akan tetapi merupakan sebuah bentuk organisasi internal Palestina.
Penunjukan ini didasarkan atas semangat kebersamaan negara-negara Arab
terhadap agresi militer Israel ke tanah Palestina, namun sekarang posisi PLO telah
digantikan oleh Palestina.
Kemudian pada tahun 1979, keanggotaan Mesir dalam Liga Arab dicabut
karena Mesir terbukti menandatangani Perjanjian Damai dengan Israel. Dan kantor
pusat Liga Arab yang sebelumnya berkedudukan di Kairo, Mesir dipindahkan ke
Tunis, Tunisia. Akhirnya delapan tahun kemudian, yakni tahun 1987 para pemimpin
dunia Arab memutuskan untuk memperbaharui kembali hubungan diplomatik dengan
Mesir dan tahun 1989 Mesir diterima kembali menjadi anggota Liga, disamping itu
juga kantor pusat Liga dikembalikan kembali ke Kairo.
Selain itu, Liga Arab juga memiliki negara pengamat (observer country).
Observer country ini berperan sebagai pihak pengamat atau pemerhati terhadap
semua kegiatan Liga dengan tujuan untuk menjaga independensi Liga. Sebuah
observer country tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh
negara anggota. Sejauh ini telah ada 3 negara yang sekarang menjadi negara
pengamat yaitu Eritrea (sejak 2003), Venezuela (2006) dan India (2007).
Proses penerimaan anggota Liga tertuang pada Pasal I dan terbuka bagi
negara-negara Arab yang merdeka yang kemudian “akan mempunyai hak untuk
memasuki Liga”. Namun demikian, keanggotaan dari negara-negara Libya, Sudan,
Maroko, Tunisia, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, dan Uni Emirat Arab dilakukan
dengan permohonan, dan “penerimaan” atas permohonan itu di lakukan oleh

8. 8
Council, sehingga dalam prakteknya keanggotaan itu tidak lagi dipandang sebagai
suatu hak.
2. Pemberhentian Keanggotaan
Mengenai pengunduran atau pemberhentian diri anggota diatur dalam Pasal XVIII,
1. “If a member state contemplates withdrawal from the League. Shall inform the
Council of its intention one year before such withdrawal is to go into effect.”
2. “The Council of the League may consider any state which fails to fulfill its
obligations under the Charter as separated from the League, this to go into effect
upon a unanimous decision of the states, not counting the state concerned.”
Dengan demikian, jika suatu negara bermaksud untuk mengundurkan diri dari
Liga, harus memberitahukan kepada Council satu tahun sebelum pengunduran diri
tersebut diambil. Dan Council mempunyai wewenang untuk memberhentikan suatu
negara anggota jika dianggap bahwa negara tersebut gagal menjalankan kewajiban-
kewajibannya yang dinyatakan dalam Pakta Liga.
3. Hak-hak Negara Anggota
Menurut Pasal VI tiap anggota memiliki hak untuk meminta sidang Council dengen
segera dalam peristiwa agresi, baik agresi yang dilakukan oleh anggota Liga lain
atau oleh negara luar. Council, dengan suara bulat (kecuali negara aggressor)
selanjutnya dapat memutuskan tentang tindakan-tindakan untuk memeriksa agresi
itu. Fungsi pertahanan keamanan kolektif ini lebih lanjut dirinci dalam pakta
keamanan kolektif sendiri, berdasarkan Pasal 51 Charter PBB dan dengan
pandangan bahwa suatu tindakan agresi terhadap satu anggota Liga dianggap
sebagai agresi terhadap semua anggota. Pakta ini berlaku mulai tanggal 23 Agustus
1952, dan dibentuk Permanent Joint Defence Council serta Permanent Military
Commision. Dalam peristiwa agresi Inggris-Perancis terhadap Mesir tahun 1956,
yang melibatkan pendaratan pasukan-pasukan di Terusan Suez, perangkat
kerjasama keamanan kolektif ini tidak berhasil menggalang bantuan kepada Mesir.

9. 9
4. Hak-hak Khusus Anggota Liga
Dalam perwakilannya negara-negara anggota menunjuk wakil-wakilnya yang akan
duduk dalam Council. Oleh sebab itu berdasarkan Charter Pasal XIV mengatur,
“Para anggota Council Liga begitu juga dengan anggota Komite-Komite dan
pegawai-pegawai yang berhubungan dengan peraturan administrasi harus dapat
menikmati hak-hak diplomatik istimewa ketika sedang menjalankan fungsi tugasnya.
Dan semua gedung-gedung yang dimiliki oleh institusi resmi Liga tidak dapat
diganggu gugat”
5. Penyelesaian Perselisihan Antar Negara Anggota
Pasal V menyatakan agar negara-negara anggota Liga tidak mengambil jalan
kekerasan untuk menyelesiakan sengketa diantara mereka. Namun jika terjadi
perselisihan diantara negara anggota sejauh tidak menyangkut sengketa mengenai
penjajahan suatu negara, kedaulatan dan integritas regional dan jika para pihak telah
melimpahkan wewenang penyelesaiannya kepada Council, maka Council dapat
menjadi pihak penengah yang keputusannya bersifat mutlak dan mengikat para
pihak yang bersengketa. Kemudian apabila para pihak tidak menyetujui keputusan
tersebut, Council harus merumuskan kembali keputusannya dengan jalan mediasi
sampai tercipta keputusan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Proses
mediasi dan arbitrase tersebut harus dilakukan berdasarkan suara mayoritas negara-
negara anggota.
Salah satu contoh keputusan penting menyangkut perselisihan negara
anggota Liga adalah ketika Council membentuk Inter-Arab Force tahun 1961 bagi
operasi “pemulihan perdamaian” antara Kuwait dan Irak.
B.3. STRUKTUR KELEMBAGAAN
Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai tata kelembagaan Liga Arab,
baiknya kita memperbandingkan terlebih dahulu Liga Arab dengan organisasi
internasional lainnya.

10. 10
Liga Arab pada dasarnya menyerupai Organisasi Negara-Negara Amerika
(Organization of American States), Dewan Eropa (Council of Europe) dan Uni Africa
(African Union), yang tujuan pokoknya adalah politik, namun banyak pengamat politik
internasional yang meragukan bahwa organisasi-organisasi tersebut sebagai sebuah
versi regional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimanapun, keanggotaan
organisasi tersebut lebih banyak berdasarkan persamaan budaya daripada
persamaan letak geografis. Dalam hal ini Liga Arab hampir banyak kesamaan
dengan Uni Latin (Latin Union). Contohnya ialah ketika Mesir, Algeria, Djibouti, Libya,
Maroko, Somalia, Sudan, Tunisia bergabung dalam Liga yang secara geografis
negara tersebut tidak terletak di daratan Arab namun di benua Afrika. Bergabungnya
negara-negara tersebut didasarkan pada persamaan budaya dan agama, yakni
Islam.
Liga Arab sangat berbeda terutama bila dibandingkan dengan organisasi
seperti Uni Eropa, karena Liga Arab belum berhasil mencapai suatu derajat
peningkatan intergrasi (penyatuan) regional dan Liga sendiri juga tidak memiliki
hubungan langsung dengan warga negara dari negara-negara anggotanya.
Yang menariknya semua anggota Liga Arab juga termasuk anggota
Organisasi Konferensi Islam (Organization of the Islamic Conference). Organisasi
Liga Arab dilandasi oleh prinsip pendukungan dan memajukan nasionalisme
persatuan Arab dan menjaga keseimbangan negara-negara Arab dalam berbagai
hal. Oleh sebab itu, organisasi ini kurang lebih sama dengan Uni Afrika (African
Union), yang juga memperjuangkan persatuan nasionalisme dalam keanekaragaman
nasional anggota-anggotanya.
1. Hirarki Organisasi
Secara garis besar, tata susunan Organisasi Liga Arab adalah sebagai berikut:
1. Sekretaris Jenderal
2. Deputy Secretaris Jenderal
3. Dewan Liga Arab (Council)

11. 11
4. Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD)
5. Komite Teknis (Technical Committees)
6. Arab Air Carriers Organization
7. Dewan Kementrian Khusus (Specialized Ministerial Councils)
8. Organisasi Khusus Arab (Arab Specialized Organizations)
9. Uni Arab (Arab Unions)
10. Kamar Dagang Kerjasama Arab (Joint Arab-Foreign Chambers Of Commerce)
11. Missions
12. Departemen Sekretaris Jenderal (General Secretariat Departments)
13. Sub Departemen Sekretaris Jenderal (General Secretariat Sub Departments)
a. Sekretaris Jenderal
Mengenai peranan, fungsi dan tugas dari Sekretaris Jenderal Liga Arab
tertuang dalam Internal Regulation of the Secretary General of the League tanggal
10 Mei 1953. Berdasarkan Pasal I, II, III, dan IV Internal Regulation, Sekretaris
Jenderal, atas nama Liga, menjalankan dan melaksanakan resolusi-resolusi yang
dibuat oleh Council dan dapat bertindak sebagai pengamat atau pengukur terhadap
dana anggaran Liga yang dibuat oleh Council, sehingga dia dapat menolak atau
menyetujui anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan Liga. Dan dia juga dalam
kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Liga, harus menghadiri setiap pertemuan-
pertemuan Council Liga dan Komite-Komite. Disamping itu dia harus bertanggung
jawab kepada Council Liga untuk semua tindakan-tindakan yang dilakukannya dan
pelaksanaan dari peraturan-peraturan internal Departemen Sekretaris Jenderal.
Jabatan Sekretaris Jenderal dipilih oleh anggota Council Liga dengan suara
mayoritas 2/3 dari negara anggota Liga. Masa jabatan dari Sekretaris Jenderal
adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Dalam menjalankan tugasnya
Sekretaris Jenderal dibantu oleh Asisten Sekretaris-Asisten Sekretaris. Jabatan
Asisten Sekretaris ini merupakan jabatan yang dinominasikan oleh masing-masing

12. 12
negara anggota, yang berasal dari warganegaranya sendiri dan pengangkatannya
harus dengan persetujuan dari Council. Masing-masing Asisten Sekretaris ini
nantinya akan ditempatkan di setiap Departemen Sekretaris Jenderal.
Apabila ada sesuatu hal yang membuat Sekretaris Jenderal tidak dapat
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Internal Regulations, maka
Asisten Sekretaris-lah yang akan menggantikan posisinya.
Sekretaris Jenderal telah mengembangkan suatu peranan politik yang mirip
dengan Sekretaris Jendral PBB dan sifat peranan itu lebih luas daripada sekerdar
kepala administrative belaka. Sekretariat Liga juga memegang control atas League
Boycott Office, dengan arahan dari Council Liga dan dari Economic Council.
Jabatan Sekretaris Jenderal menurut Charter Pasal XII, harus disetarakan
dengan Duta Besar sedangkan Asisten Sekretaris Jenderal mempunyai kedudukan
setara dengan Menteri Berkuasa Penuh (Ministers Plenipotentiary).
Sekretaris Jenderal tidak berdiri sendiri namun dibantu oleh Departemen-
Departemen yang bernama Departemen Sekretaris Jendral. Adapun Departemen
tersebut adalah,
1. Sekretariat Konferensi (Converency Secretariat)
Sekretariat ini berfungsi sebagai media Liga Arab untuk berhubungan dengan public
atau masyarakat, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan Sekretariat Council dan
juga sebagai pelaksana kegiatan protokoler Liga. Disamping itu segala urusan surat-
menyurat, pengawas dokumen-dokumen antar departemen dan menata arsip-arsip
Liga.
2. Departemen Keuangan dan Administrasi (Finance and Administrative
Departement)
Tugas Departemen ini adalah melaksanakan semua urusan keuangan Liga,
termasuk persiapan dan pengawasan anggaran, tatabuku Liga, Dana Cadangan,
dan juga segala hal yang berkaitan dengan pekerja Liga baik secara financial
maupun secara administrative.

13. 13
3. Departemen Politik (Political Departement)
Tugasnya adalah memajukan hubungan politik dengan negara-negara Arab,
mengakomodasi urusan-urusan internasional mereka demi kepentingan Liga Arab
dan mempersiapkan laporan, penelitian yang berhubungan dengan hal-hal diatas.
4. Departemen Urusan Ekonomi dan Komunikasi (Economic and Communication
Affair’s Departement)
Tugas dari Departemen ini adalah
a. Mempersiapkan, secara umum, penelitian-penelitian yang dibutuhkan oleh Komite
Ekonomi dan Komunikasi.
b. Mempersiapkan laporan dan statistik yang berkaitan dengan ekonomi negara
anggota dan juga laporan kemajuan dari penerapan perjanjian komersial diantara
negara anggota.
c. Memberikan saran dan usul kepada mengenai kondisi ekonomi atau stabilitas
ekonomi negara anggota.
d. Menyusun laporan ekonomi di segala jurnal dan majalah dunia.
5. Departemen Urusan Sosial dan Kesehatan (Social and Health Affairs
Departement)
Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan migrasi, tenaga kerja,
perlindungan anak dan pelayanan kesehatan diantara negara-negara Arab.
6. Departemen Hukum (Legal Departemen)
Departemen Hukum mempunyai tugas antara lain:
a. Membuat laporan-laporan hukum secara umum dan harus mempersiapkan
laporan yang berhubungan dengan kewarganegaraan, passport, visa, pelaksanaan
hukuman, ekstradisi para criminal, dan mempersiapkan segala macam penyusunan
Undang-Undang, dan mendukung kerjasama diantara negara-negara anggota.
b. Mendiskusikan masalah-masalah hukum yang sedang berkembang di dunia.

14. 14
c. Bertindak sebagai Departemen penasehat bagi seluruh urusan Sekretaris
Jenderal.
d. Mempunyai hak untuk membela dan mendukung segala perkara yang ditujukan
oleh Liga atau oleh pihak lain kepada Liga.
e. Mengusahakan atau mencabut penyusunan perjanjian-perjanjian yang
dipersiapkan oleh Liga.
7. Departemen Informasi dan Publikasi (Information and Publication Departement)
Berperan sebagai media untuk membuat propaganda bagi negara-negara Arab,
menyediakan berbagai macam informasi dan dokumen kepada suratkabar, dan
mengendalikan informasi tersebut sehingga tepat sasaran dan independent.
8. Departemen Urusan Budaya (Cultural Affairs Departement)
Departemen Urusan Budaya berperan sebagai pelaksana study budaya, seni dunia
Arab dan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan diantara negara-negara
anggota.
b. Council of The League (Dewan Liga)
Council merupakan organ tertinggi dalam organisasi Liga Arab. Council
berfungsi sebagai sarana atau wadah bagi negara-negara anggota untuk
berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan yang diambil liga. Oleh sebab itu, setiap
negara anggota harus memilih dan mendelegasikan warga-warga negaranya untuk
menjadi perwakilan dalam Council (biasanya Menteri Luar Negeri), kemudian wakil-
wakil negara tersebut harus juga menyertakan surat kepercayaan (Credentials)
kepada Council. Dan nama-nama wakil itu harus dikomunikasikan kepada Sekretaris
Jenderal. Selanjutnya Sekretaris Jenderal memeriksanya dan membawa daftar
nama-nama tersebut ke dalam sidang Council yang biasanya dilangsungkan pada
bulan Maret dan September. Namun jika ada suatu keperluan mendadak maka dapat
dilangsungkan sidang yang sebelumnya harus diajukan oleh setidaknya dua negara.
Wewenang dan tata laksana Council sendiri diatur dalam sebuah peraturan The

15. 15
Internal Regulations of The Council of The League of Arab States tanggal 13 Oktober
1951.
Berdasarkan Pasal XI Internal Regulations, sidang Council dapat dianggap
sah jika dihadiri oleh sebagian besar perwakilan negara-negara anggota. Untuk
menghasilkan Resolusi, harus disetujui oleh mayoritas suara negara anggota Liga
atau oleh 2/3 suara sepakat anggota. Salah satu hal yang unik adalah sidang
Council haruslah bersifat rahasia kecuali dalam beberapa kasus Council dengan
suara mayoritas menginginkan sidang tersebut terbuka untuk public. Sidang itu harus
dihadiri oleh Sekretaris Jenderal atau oleh salah satu Asistennya. Peranan
Sekretaris Jenderal sangat besar dalam memimpin sidang Council, semua urusan
administrasi dan protokoler sidang berada di tangan Sekretaris Jenderal.
Disamping hal itu, Council mempunyai wewenang untuk mengamandemen
Charter (Konstitusi Liga), menengahi perselisihan diantara anggota, mengambil
keputusan terhadap keanggotaan dan menerima pengunduran diri negara anggota
dari Liga.
c. Konferensi Tingkat Tinggi Liga (Summit Conference)
Konferensi Tingkat Tinggi dilaksanakan jika ada suatu masalah yang timbul
dan perlu dibahas secara lebih lanjut. Konferensi pertama berlangsung pada 13
Januari 1964 di Kairo, Mesir. Konferensi ini terdiri dari berbagai macam siding-sidang
(sessions). Kepala negara atau kepala pemerintahan harus hadir dalam setiap
sidang-sidang tersebut untuk mendiskusikan segala macam hal-hal yang
menyangkut dunia Arab. Hasil sidang dalam Konferensi Tingkat Tinggi disebut
communiqué, yaitu sebuah resolusi yang berisi pernyataan sikap atau posisi para
pemimpin dunia Arab terhadap masalah tertentu. Dalam kenyataannya, Charter
(Konstitusi Liga) tidak mengatur secara khusus mengenai Konferensi ini, akan tetapi
para anggota Liga melihat hal ini sebagai sebuah proses kemajuan dari organisasi
dan perlu dilakukan .

16. 16
d. Komite Teknis ( Technical Committes)
Charter atau konstitusi mengarahkan dibentuknya sebuah komite teknis dan
khusus yang bertujuan untuk membantu (assist) negara anggota dalam
mendiskusikan hal-hal teknis yang berhubungan dengan kerjasama Arab. Sejak
dibentuknya komite ini, beban kerjanya semakin lama semakin meningkat dan
akhirnya dibentuk sebuah Specialized Ministerial Council (Dewan Kementrian
Khusus) yang bertujuan untuk mendiskusikan secara tetap masalah-masalah khusus
tersebut. Saat ini telah berdiri tiga komite teknis yakni:
• Pengadilan Administrasi (Administrative Court)
• Badan Arbitrase Investasi (Investment Arbitration Board)
• Badan Tinggi Audit (Higher Auditing Board)
e. Dewan-Dewan Kementrian Khusus (Specialized Ministerial Councils)
Dewan-dewan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan
diantara negara Arab. Masing-masing Dewan Kementrian tersebut harus
bertemu/bersidang secara reguler dan mengajukan hasil keputusannya (common
policies) kepada Sekretariat dan Council. Telah ada dua belas Dewan-dewan yang
dibentuk yang cakupannya antara lain dalam bidang informasi, interior, hukum,
perumahan, transportasi, urusan-urusan sosial, pemuda dan olahraga, kesehatan,
urusan lingkungan, telekomunikasi, energi dan listrik, terakhir adalah turisme atau
budaya.
Berikut ini adalah organisasi atau agensi yang berada di bawah Dewan-
Dewan Kementrian Khusus yang masing-masing menangani masalah tersebut
diatas, Council of Arab Economic Unity, Unity, Organization of Arab Petroleum
Exporting Countries (OAPEC), Arab Administrative Development Organization
(ARADO), Arab States Broadcasting Union (ABSU), Arab Educational, Cultural, and
Scientific Organization (ALECSO), Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry
Lands (ACSAD), Arab Academy for Science and Technology (AAST), Arab Labor
Organization (ALO), Arab Organization for Agricultural Development (AOAD), Arab
Satellite Communications Organization (ARBSAT), Arab Interior Ministers Council,

17. 17
Arab Atomic Energy Board (AAEA), Arab Industrial Development and Mining
Organization (AIDMO), and Arab Civil Aviation Association, Arab Financial
Institutions: Arab Fund for Economic and Social Development, Arab Bank for
Economic Development in Africa, Inter-Arab Investment Guarantee Corporation,
Arab Monetary Fund, and Arab Authority for Agricultural Investment and
Development (AAAID) .
B.4. PEMBUBARAN DAN SUKSESI ORGANISASI
Charter Liga Arab 1945 sedikit pun tidak mengatur pembubaran dan suksesi
organisasi. Yang diatur dalam Charter tersebut ialah mengenai masalah amandemen
organisasi, dan pengaturannya terdapat didalam Pasal XIX Charter. Disana diatur
bahwa amandemen terhadap Charter hanya dapat dilakukan jika 2/3 negara anggota
menghendaki dilakukan hal tersebut. Namun amandemen itu harus memenuhi
unsur-unsur berikut ini:
• Bertujuan untuk mempererat hubungan diantara negara anggota.
• Bertujuan untuk menciptakan keadilan di kawasan Arab.
• Bertujuan untuk membuat peraturan baru Liga dengan organisasi internasional lain
dengan tujuan menjamin kedamaian dan keamanan kawasan Arab.
Dan pembahasan amandemen harus dibawa kedalam sidang (session) dan
baru kemudian dapat diambil sebuah keputusan. Apabila ada negara yang tidak
menyetujui amandemen tersebut dapat keluar atau mengundurkan diri dari Liga
sebelum amandemen tersebut berlaku efektif. Uniknya, negara itu dapat langsung
mengundurkan diri tanpa perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh
Charter, khusunya Pasal XVIII.
B.5. KRITIK TERHADAP LIGA ARAB
Selain telah banyak menuai kesuksesan dalam 62 tahun umur organisasi ini,
tidak sedikit pula kritikan yang dialamatkan kepada Liga Arab. Sebagian kritikan
tersebut masih mengenai ke-efektif-an Liga dalam menangani masalah-masalah
yang muncul diantara negara-negara anggotanya dan kawasan Timur Tengah pada

18. 18
umumnya. Banyak kalangan menilai bahwa Liga telah gagal berperan aktif dalam
menjembatani perdamaian regional, kasus mengenai Palestina, Lebanon, Iran, Irak,
Mesir merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam 20 tahun
belakangan. Dan itu belum termasuk masalah terorisme dan kekerasan yang
semakin bergejolak di kawasan kaya minyak ini.
Khusus mengenai masalah Israel-Palestina, Liga secara khusus
mengeluarkan sebuah Deklarasi, yaitu Arab League Declaration on the Invasion of
Palestine 15 Mei 1948. Dan Deklarasi itu nyatanya belum berhasil menghasilkan
sebuah tujuan yaitu Palestina merdeka, walaupun secara mengejutkan pada tahun
2002 Liga untuk pertama kalinya menawarkan hubungan damai/normal dengan
Israel dengan persyaratan tertentu, namun persyaratan tersebut bayak ditolak oleh
Israel. Disamping itu untuk meredam gejolak separatisme dan terorisme Liga telah
mengeluarkan Arab Convention for the Suppression of Terrorism tanggal 22 April
1998. Pada level kepemimpinan, ada rivalitas antara Mesir dan Irak. Kemudian
bentuk negara juga telah banyak membawa dampak buruk terhadap hubungan
negara-negara Monarki Tradisional (Arab Saudi, Yordania, dan Maroko) dengan
negara Republik baru (Mesir, Irak, Libya). Dan selama invansi Amerika Serikat
terhadap Irak, tidak semua negara Liga menentang invansi tersebut, bahkan ada
beberapa negara yang membantu Amerika Serikat dengan menjadi pangkalan
militernya. Masalah Isreal, terorisme, Anti Amerika dan globalisasi tetap menjadi isu
yang penting dan belum terselesaikan bagi eksistensi organisasi ini .

19. 19
C.PENUTUP
C.1.KESIMPULAN
Sejak didirikan pada tanggal 22 Maret 1945, Liga Arab telah menjalani banyak
kemajuan dan kemunduran dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Semua itu
tidak terlepas dari gejolak yang terjadi di kawasan Arab dan Timur Tengah. Seperti
yang kita ketahui bersama, kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya
sumber daya alamnya, khususnya minyak bumi. Namun kekayaan tersebut tidak
berbanding lurus dengan kemajuan teknologi negara-negaranya. Masih banyak
negara Arab yang menyewakan daerahnya untuk ditambang oleh perusahaan asing,
khususnya perusahaan Barat. Oleh sebab itu banyak “kepentingan” yang bermain
disana. Disamping itu, mayoritas penduduk Arab adalah Muslim dan oleh Barat
dianggap sebagai “musuh yang berbahaya”, dan sebab itu terlebih setelah tragedy
WTC 2001 Amerika Serikat menginvansi Afganistan dan dilanjutkan dengan Irak.
Anehnya, tidak sedikit negara Arab yang membantu invansi Amerika ini sehingga
menimbulkan gejolak diantara negara anggota Liga Arab.
Liga Arab sebagai organisasi regional telah terbukti gagal mengakomodasi
masalah tersebut. Liga tidak dapat menghentikan invansi Amerika, meredam gejolak
antar negara anggota dan mempersatukan semua negara di kawasan Timur Tengah.
Memang kalau dibandingkan dengan organisasi sejenis seperti Uni Eropa, ASEAN
atau bahkan Pan American, tugas yang diemban Liga Arab sangatlah besar.
Perbedaan orientasi politik dan kepentingan anggota bisa jadi merupakan salah satu
penyebab gagalnya Liga Arab. Walaupun Liga Arab telah berusaha untuk menjadi
pihak penengah dengan jalan mengeluarkan Arab League Declaration on the
Invasion of Palestine dan Arab Convention for the Suppression of Terrorism, namun
hal tersebut belum berhasil menciptakan stabilitas di kawasan ini. Keberadaan
sebuah negara Israel juga telah menjadi batu sandungan bagi perdamaian negara
anggota. Sampai sekarang konflik Israel-Palestina belum menemui jalan terang.
Amerika Serikat yang konon menjadi musuh kedua bagi negara anggota, justru
adalah pihak yang banyak berperan aktif dalam mendamaikan kedua negara
tersebut. Akhir tahun 2007 ini, diadakan pertemuan di Annapolis, Maryland untuk

20. 20
membahas jalan damai (roadmap) Israel-Palestina. Arab hanya berperan sebagai
observer padahal Palestina adalah salah satu negara anggotanya.
Terlepas dari semua itu, Liga Arab juga menuai banyak kemajuan dan
keberhasilan. Diantaranya Liga dikenal berhasil dan efektif dalam menjalin dan
memelihara kerjasama dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan diantara negara
anggota. Dalam bidang pendidikan, Liga berperan besar dalam menyusun kurikulum
sekolah negara-negara Arab, melestarikan dokumen-dokumen dan hasil kebudayaan
kuno dan berhasil juga menerapkan teknologi modern dalam erbagai bidang. Dan
menciptakan persatuan telekomunikasi regional.
Oleh karena itu, kesan keseluruhan dari organisasi ini adalah suatu organisasi
yang cukup bermanfaat yang dalam bentuknya masih belum dikatakan sempurna.
Organisasi ini kurang memiliki kepaduan politik yang diperlukan untuk
pengembangan epat dalam tingkat koordinasi yang lebih luas ataupun integrasi pada
taraf sekarang ini.

21. 21
DAFTAR PUSTAKA
Barakat,Halim.2012.Dunia Arab.Bandung : Nusa Media
Dipuryodo,Kirdi.1977.Timur Tengah dalam Pergolakan.Jakarta: CSIS
DewiElla.2011.http://elladewi.files.wordpress.com/2011/05/d-hakikat-organisasi-
internasional-3.pdf, di akses tanggal 1 Desember 2012 (Sumber dari internet)
Fawcett,Louis dan Andrew Hurrel.1995.Regionalism in World Politics.Oxford: Oxford
University Press
Hutagalung Usuludin.[tanpa tahun].”Dunia Arab”. Jakarta.[tanpa penerbit].
Owen,Roger.2000 State,Power and Politics in the Making of the Modern Middle
East,Second Edition.New York: Routledge.
Perwita,Anak Agung Banyu.Mochamad Yani,Yanyan.2005.Pengantar Ilmu
Hubungan Internasional.Bandung:PTR osdakarya.Pact of the League of Arab States
22 Maret 1945.
2012,id.wikipedia.org/wiki/Liga_Arab , di akses tanggal 1 Desember 2012 (Sumber
dari internet)
2012,http://www.scribd.com/doc/29795950/REGIONALISME-DI-TIMUR-TENGAH-
LIGA-ARAB, di akses tanggal 1 Desember 2012 (Sumber dari internet)