Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek

Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek STIA-Kawula Indonesia (STIAKIN) Jakarta, 7 April 2007 Drs. H. Dadang Solihin, MA

File Presentasi ini bisa didownload di

http://www.ziddu.com/download/4075199/2007_006_Stiakin_Otoda.pdf.html

www.dadangsolihin.com

Otonomi Daerah di Indonesia www.dadangsolihin.com Teori Praktek Teori Kebijakan Praktek Teori Kebijakan Praktek Teori Kebijakan Praktek 1 2 3 4

Amanat Konstitusi

Pasal 18 UUD

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A UUD

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B UUD

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Perspektif Teori

Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan (separation of power) oleh Montesquieu.

Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif.

Konsep pembagian kekuasaan ( distribution of power atau division of power ).

Kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan ‘atas-bawah’.

Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian.

A lasan D ianutnya D esentralisasi ( The Liang Gie , 1968)

Dari sudut politik:

Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani;

Untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;

Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan: Efisiensi

Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.

Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.

Dari sudut kultural:

Supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya;

Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi:

Pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

14 Manfaat Otonomi Daerah (Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)

Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen.

Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik.

Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.

R epresentasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.

P eluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.

D apat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah.

D apat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat Daerah dan sejumlah NGOs di berbagai Daerah. Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pemerintah.

Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.

D apat meningkatkan pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.

A dministrasi pemerintahan menjadi mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh Daerah yang lainnya.

M emungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat.

M emantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik.

M eningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah.

Mengapa Otonomi Daerah ?

Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi.

H arus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah Negara Federasi Indonesia

H arus menetapkan mekanisme "Checks and Balances" antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mencakup Pemerintah Nasional serta Propinsi atau Negara Bagian.

S etiap propinsi atau negara bagian harus memiliki semacam "Konstitusi Negara Bagian " .

Dll.

Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa).

Mengembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal.

Memberikan supervisi agar Daerah tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan nasional.

Daerah yang kuat di dalam membangun masyarakatnya, mereka dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan separatisme.

Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis nasional.

T ugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan masalah-masalah Daerah, diserahkan saja sepenuhnya kepada Daerah.

Ketika s umber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh Presiden , ternyata sama sekali tidak mampu menghadapi krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 negara.

Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang akan datang

Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh.

P olitik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di Jakarta saja.

Aspek keadilan

Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

Kebijakan desentralisasi / otonomi daerah diberlakukan untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam .

Perspektif Kebijakan

Tujuan Otonomi Daerah

M empercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

M eningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan

prinsip demokrasi,

pemerataan,

keadilan,

keistimewaan dan kekhususan serta

potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI .

Sumber : UU 32/2004 (Penjelasan Umum)

www.dadangsolihin.com Otoda

Sasaran Otoda

Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD.

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;

Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;

Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;

Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan

Tertatanya daerah otonom baru.

Sumber : RPJM 2004-2009

Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintah :

Politik luar negeri .

Pertahanan .

Keamanan .

Yustisi .

Moneter dan fiskal nasional .

Agama.

Urusan P emerintahan D aerah :

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan .

Prinsip otonomi seluas-luasnya :

daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah .

A sas otonomi :

pelaksanaan urusan pemerintahan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri ,

A sas tugas pembantuan :

penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa ,

penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kriteria eksternalitas

P endekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria akuntabilitas

P ertimbangan bahwa yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.

Kriteria efisiensi

P ertimbang a n tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

Hubungan a ntar Pemerintah an

A ntara Pemerintah dan pemerintahan daerah

Hubungan dalam bidang keuangan

Hubungan dalam bidang pelayanan umum

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

A ntarpemerintahan daerah

Hubungan dalam bidang keuangan

Hubungan dalam bidang pelayanan umum

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

Perspektif Praktek

K ewenangan yang Tumpang Tindih

Pelaksanaan otonomi daerah masih kental diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih antar intitusi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah.

Anggaran

Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran telah bergeser ke arah apa yang disebut dengan anggaran partisipatif.

Dalam prakt e knya, keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit, sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada keinginan masyarakat.

E lit L okal

Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya, dengan cara memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan, seperti “putra daerah” dalam pemilihan kepala daerah.

Politik Identitas Diri

Menguatnya politik identitas diri selama pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong satu daerah berusaha melepaskan diri dari induknya yang sebelumnya menyatu.

Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi konflik horisontal yang bernuansa etnis.

Orientasi Kekuasaan

Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif.

Langkah-langkah desentralisasi belumlah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diharapkan menjadi pintu masuk bagi demokratisasi politik, sosial dan ekonomi di tingkat lokal, mengandung banyak peluang bagi proses peminggiran kepentingan rakyat dan menguntungkan kepentingan elit lokal.

Dimana Posisi Otoda ? www.dadangsolihin.com Visi Otoda Strategi Otoda Kinerja Otoda

Dimana Posisi Otoda? www.dadangsolihin.com Sasaran Otoda Strategi Otoda Kinerja Otoda

Permasalahan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.

Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah.

Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia.

Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.

Sumber : Tap MPR No. IV/MPR/2000

Permasalahan Otonomi Daerah . . .

Belum Jelasnya Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah .

Berbedanya Persepsi Para Pelaku Pembangunan Terhadap Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah .

Masih Rendahnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah .

Belum Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien .

Terbatasnya Dan Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah .

Masih Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah .

Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Wilayah) Yang Masih Belum Sesuai Dengan Tujuannya.

Sumber : RPJM 2004-2009

Urusan Pemerintahan

Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara UU Ot o da dengan UU Sektor .

Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue) .

Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal .

Kelembagaan Daerah

Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk akibat tekanan birokrasi dan politisi

Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan

Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak sehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan sebagian besar alokasi APBD dibandingkan untuk pelayanan publik.

Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah .

Kepegawaian

Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai.

Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan kompetensi/profesionalisme .

Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada).

Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career development akibat tidak adanya manpower planning di daerah .

Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada reward atau punishment terkait dengan kinerja .

Kesejahteraan yg belum mem a dai sehingga PNS cenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah yang kurang mencukupi ( Financial Insufficiency ).

Overhead cost pemda yang tinggi.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD.

Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kurangnya manajemen aset Pemda.

Masih lemahnya kebijakan investasi di daerah

Perwakilan

Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD .

Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD .

Campur t angan DPRD d alam penentuan penunjukan pejabat karir .

Masih kurangnya pemahaman DPRD t erhadap peraturan perundangan .

Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan l emahnya networking .

Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas pelayanan

Masih besarnya peranan P emda dalam penyediaan pelayanan .

Tidak jelasnya standar pelayanan .

Rendahnya akuntabilitas pelayanan .

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.