1. Transformasi PNPM Perdesaan menuju Pelaksanaan Penuh UU Desa
Elemen PNPM Perdesaan Masa Transisi UU Desa
(2015-2017)
Pelaksanaan Penuh UU Desa
(2018-2019)
Sumber Dana
Bantuan
Pembangunan
(BLM)
DUB: dari DIPA-APBN, tidak
masuk APBD
DDUB: bersumber dari APBD
Sepenuhnya untuk
pembangunan Desa
Rata-rata: Rp. 10T/tahun
Desa menerima sumber pendapatan regular setiap tahun terdiri dari:
1. Dana Desa (DD): Dari APBN, di transfer ke Kab/Kota, jadi bagian
APBD. Dibagikan ke desa dengan Perbup bersama dg ADD & DBHPR.
2. ALokasi Dana Desa (ADD): 10% dari dana perimbangan dikurangi
DAK. Dari APBD Kab/Kota, langsung di transfer ke rekening desa.
3. 10% dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (DBHPR)
Bertahap, nantinya jumlahnya akan mencapai Rp. 100 T/tahun
Tingkat Alokasi
Anggaran
BLM Tingkat Kecamatan.
Besarnya ditetapkan oleh Tim
Pengendali program di pusat.
DD, ADD dan bagian dari DBHPR menjadi alokasi Anggaran Desa
Langsung. Besaran DD ditetapkan dengan UU APBN. ADD dan bagian dari
DBHPR ditetapkan dengan APBD. Perbup/Perwal mengatur pembagian
semua dana tsb ke desa.
Syarat Pencairan Hasil Musy. Antar Desa yg
ditetapkan Camat dengan SPC
RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang harus dihasilkan dari Musdes dan
ditetapkan dengan Perdes yang telah dievaluasi Bupati/Camat
Pencairan Pencairan dari KPPN langung ke
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di
tingkat Kecamatan
Dari APBD dicairkan dari Rek. Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening
Desa
Perencanaan,
pelatihan dan
operasional pelaku
desa/masy.
Dibiayai BLM-DOK, dari DIPA-
APBN, tidak masuk APBD.
Dikelola UPK
Dibiayai APBDes (kategori belanja ‘penyelenggaraan’ pemerintahan
desa)
Penggunaan: 95% untuk kegiatan
pembangunan sarpras dasar
dan sosial ekonomi. Open
Menu, tapi ada (-) list (mis.
tidak boleh untuk gaji PNS,
kantor desa, tempat ibadah,
pestisida)
5% untuk ops UPK dan TPK
Sebagai sumber pendapatan Desa (APBDesa), yang dapat dibelanjakan
dengan ketentuan (pasal 100 PP43/2014):
a. > 70% untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. < 30% digunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan
operasional BPD; 4. insentif rukun RT/RW.
Note: perlu batasan yg jelas ttg penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Siklus Perencanaan
Pembangunan
Desa
Fasilitator sudah melatih Kader
desa untuk memfasilitasi
RPJMdes dan APBDes, namun
fokus kerjanya masih pada
dana BLM. Pelaksanaan
APBDes masih diperlakukan
terpisah, dan sistem reguler
seringkali belum partisipatif
Menuju satu siklus regular, sesuai
dengan moto satu desa, satu
perencanaan, satu anggaran, satu
tatakelola. Tidak ada lagi dana BLM
dari program; melainkan hanya
Dana Desa, ADD & bagian dari
PAD.
Sepenuhnya menyatu dengan
perencanaan regular, dimulai dengan
Musdes di bulan Juni untuk mulai
menyusun rancangan RPJM Desa,
RKP Desa, dan ditetapkannya APBDes
di akhir Desember, sesuai dengan
PP43/2014.
Pedoman/ Acuan
Pelaksanaan
Pedum, PTO, SOP (Project
Manual)
UU Desa, PP 43, PP 60, Peraturan Menteri, Perbup, Juknis, Juklak.
Tidak adalagi program/proyek yang menerapkan pedomannya sendiri.
Sistem Informasi
Manajemen (MIS),
KPI (IKU)
Lebih untuk memenuhi
kebutuhan pengendalian
program, pelaporan
Didanai APBN
Fokus membangun sistem
informasi dan evaluasi
pembangunan desa
APBN dan APBD Provinsi
Pemantapan Sisitem Informasi
Desa (eDesa)
pendanaan dari APBD Kabupaten
dan APBDesa.

2. Elemen PNPM Perdesaan Masa Transisi UU Desa
(2015-2017)
Pelaksanaan Penuh UU Desa
(2018-2019)
Audit Oleh BPK, BPKP (APBN)
Inspektorat Daerah (APBD)
BPKP, BPK (APBN), Inspektorat Daerah (APBD)
Citizen Participatory Audit (CPA), Social Audit, dibiayai APBDes
Fasilitator/
Pendamping
(Gaji, Tunjangan,
Operasional)
Pendamping
Kabupaten
Masih mengutamakan delivery
BLM dari program, walaupun
sudah mulai memfasilitasi
RPJMDes dan APBDes.
Rekrutmen dan evaluasi oleh
Satker Pusat dan Prov
Didanai APBN-Loan (DIPA),
sebagai Dana Dekonsentrasi
Provinsi
2-3 orang per kecamatan, 3-4
orang per Kabupaten
Dikontrak secara individual
oleh Satker provinsi
Menjadi pendamping desa,
memfasilitasi RPJM Desa, RKP
Desa, dan APBDes, dan
pelaksanaan pembangunan desa
Rekrutmen dan evaluasi oleh
Satker Pusat dan Prov
Didanai APBN Loan dan/Rp Murni,
sebagai Dana Dekon Provinsi.
Mungkin ditambah APBD provinsi.
Menjadi lebih banyak, perlu
investasi lebih besar.
Dikontrak secara individual oleh
Satker provinsi
Rekrutmen dan evaluasi oleh
Satker Prov dan Kabupaten.
Didanai lebih banyak oleh APBD
Kab/Kota.
Peran dan tugas pendampingan
meningkat dan meluas seiring
terbangunnya kapasitas desa
(mis. Livelihood, pemb. Kawasan,
pengembangan ekonomi)
Pendamping desa menjadi PNS
regular pola PPPK (penerapan UU
ASN)
Kader Desa/
Masyarakat
Tim Verifikasi
Tim Masyarakat
2 orang per desa, BLM-DOK
mendanai insentif
Sebagian besar bekerja sukarela
Didanai APBDes, untuk insentif dan operasional, 5-10 orang kader/desa
Didanai APBDes, untuk insentif dan operasional,
Lembaga antar
desa dan
perangkatnya
(BKAD, UPK)
Dibiayai 3% dari BLM dan
pendapatan dari dana bergulir
Bertugas mengelola dana dari
program dan memfasilitasi
musyawarah2 antar desa/
tingkat kecamatan
Dibiayai dari APBDes dan pendapatan dari dana bergulir untuk insentif,
operasional dan pelatihan2,
Membantu Camat di dalam mengevaluasi rancangan peraturan Desa
tentang APB Desa
Bersama Camat memfasilitasi kerjasama/kegiatan/ pembangunan
kawasan antar desa
Pelatihan
Fasilitator/
Pendamping (TOT,
Pratugas,
Penyegaran)
Dibiayai APBN-Loan Pusat
Dekonsentrasi Provinsi
Training Masih didominasi
materi tentang PTO, SOP
APBN Murni Dekon, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota
Penguasaan UU Desa, PP 43, PP 60, Peraturan Menteri, dan peraturan
perundangan terkait lainnya
Pelatihan Pelaku
Masyarakat
Dibiayai BLM-DOK (APBN) APBD dan APBDes
Pelatihan
Perangkat Desa
Tidak ada APBN Murni APBN (TOT), APBD dan APBDes
Management,
Supervisi dan
Monitoring
Dibiayai APBN-Loan + Rupiah
Murni
APBN Loan+Murni APBN Murni, APBD Prov dan Kab,
sesuai pembagian tugas dan
wewenang
Studi & Evaluasi
Dampak
Dibiayai Hibah PSF
Sample nasional
APBN Murni
Evaluasi Dampak per provinsi
APBN Murni, APBD Prov DAN Kab
Evaluasi Dampak per Kabupaten
Dana Bergulir Modal berasal dari BLM
Program.
Dikelola UPK, belum berbadan
hukum
(1) BKAD&UPK membentuk pengelola dana bergulir terpisah, status
Bumades (Badan usaha milik antar desa)
(2) Modal awal/tambahan BUMaDes bersumber dari APB Desa.
(3) Kekayaan BUMaDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.