1. DEFINISI KOPERASI
 Oganisasi yang terdiri atas orang-orang
(kumpulan)
 Kesukarelaan
 Ada tujuan ekonomi yang ingin di capai
 Merupakan organisasi bisnis yang di kendalikan
secara demokratis
 Konstibusi yang adil terhadap modal yang
dibutuhkan
 Anggota menerima resiko dan manfaat berimbang

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, prinsip-prinsip
koperasi adalah:
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

3. Pembentukan organisasi koperasi yang mandiri dan otonom
telah diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi
2. Para anggota memperoleh barang dan jasa yang
dibutuhkannya
3. Stuktur dasar dari tipe organisasi kopersi yang bersifat
social ekonomis cukup fleksibel untuk diterapkan pada
berbagai kondisi social ekonomis tertentu.
4. Dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada
organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi
ekonomi/sosialnya, dan untuk mengintegrasikan dirinya
dalam proses pembangunan social ekonomis.

4. A. Sistem perekonomian swasta atau kapitalis
B. Sistem perekonomian sosialis yang
direncanakan dari pusat
C. Sistem perekonomian pasar sosialis dengan
pemilikan masyarakat (Yugoslavia) atau
dengan pemilikan Negara (Hongaria) yang
telah dikembangkan berdasarkan pengalaman-
pengalaman negatif

5. Suatu konsepsi pemerintah yang konsisten dan
bersifat umum secara bertahap dan
pengembangan sendiri dari organisasi-organisasi
koperasi terdiri atas:
a. Penggabungan-penggabungan secara sistematis
dari berbagai kebijakan untuk menciptakan
kondisi-kondisi pokok, yang disesuaikan
dengan situasi social ekonomi dan budaya
Negara-negara yang bersangkutan.
b. Menunjang pertumbuhan secara bertahap
organisasi swadaya koperasi dan gerakan
koperasi.

6. Kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai berikut:
1. Peraturan dan ketentuan perundang-undangan
yang memadai bagi perintisan koperasi
2. Fasilitas berupa informasi, pendidikan dan
pelatihan
3. Fasilitas menyangkut pelayanan auditing dan
konsultasi maupun bantuan manajemen
4. Perlakuan yang sama atau yang bersifat preferensi
5. Keringanan pembebasan pajak
6. Bantuan-bantuan keuangan dalam bentuk kredit,
subsidi, dan donasi untuk kasus-kasus tertentu
7. Struktur-stuktur lembaga-lembaga pengembangan
swadaya

7. 1. Dampak Mikro
 Bersifat Langsung, peningkatan jasa pelayanan perusahaan
koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Jika
pelayanan tersebut diterima oleh anggota dapat :
a. Menerapkan metode-metode produksi yang inovatif,
yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan
hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah yang besar.
b. Melakukan diversivikasi atau spesialisasi dalam proses
produksinya.

8.  Bersifat tidak langsung terhadap lingkungann
organisasi kopersi dapat secara serentak memberikan
kontribusi pada perkembangan social dan ekonomi.
Dampak-dampak persaingan dari koperasi;
pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi
pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa
para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan
meningkatkan pelayanan mereka.
2. Dampak Makro
Ada 4 kontribusi-kontribusi dalam beberapa bidang :
a. Politik
Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap
pembangunan politik.

9. b. Sosial
Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap
pembangunan “social budaya”.
c. Ekonomi sosial
Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya
secara efisiensi bagi sosial ekonomis “lemah” dan
“miskin”, maka ia telah memberikan kontribusi
yang cukup besar terhadap proses integrasi
ekonomi dan social.
d. Ekonomi
Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap
pembangunan ekonomi.

10. Secara umum, dapat dikatakan bahwa dana-dana atau
bantuan keuangan pemerintah dapat diberikan secara
efektif, apabila seluruh bantuan dititikberatkan pada
kegiatan-kegiatan yang bertujuan menciptakan
persyaratan-persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi.
A. Pengurangan Pengaruh Pemerintah Terhadap
Koperasi yang Disponsori Pemerintah.
B. Pemusatan Perhatian pada Pengembangan
Prakoperasi.