Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban kejahatan, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kontemporer viktimologi meliputi model transaksi situasional, tiga faktor penyebab kejahatan, dan teori aktivitas rutin. Paradigma viktimisasi mencakup viktimisasi politik, ekonomi

1. Ruang
Lingkup
Viktimologi
OLEH;
YUDI KRISMEN

2. Ruang lingkup viktimologi
Viktimologi meneliti topik-topik
tentang korban, seperti:
peranan korban pada terjadinya tindak
pidana,
hubungan antara pelaku dengan
korban,
rentannya posisi korban dan peranan
korban dalam system peradilan pidana.

3. Muladi mengatakan
viktimologi merupakan studi
yang bertujuan untuk:
a. Menganalisis berbagai aspek
yang berkaitan dengan korban;
b. Berusaha untuk memberikan
penjelasan sebab musabab
terjadinya korban/viktimisasi;
c. Mengembangkan system
tindakan guna mengurangi
penderitaan manusia.

4. Menurut J.E. sahetapy ruang
lingkup viktimologi
 “meliputi bagaimana seseorang
(dapat) menjadi korban yang
ditentukan oleh victim yang tidak
selalu berhubungan dengan
masalah kejahatan, termasuk pula
korban kecelakaan, dan bencana
alam selain dari korban kejahatan
dan penyalahgunaan kekuasaan”.

5. Viktimologi meneliti topik-topik ttg
korban, sbb:
 peranan korban pada terjadinya
tindak pidana;
 hubungan antara pelaku dengan
korban;
 rentannya posisi korban dan
peranan korban dalam sistem
peradilan pidana.

6. Objek studi viktimologi
Menurut Aries gosita:
a)Berbagai macam viktimisasi kriminal atau
kriminalistik.
b)Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
c)Para peserta terlibat dlm terjadinya atau atensi
eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik
spt: para korban, pengamat, pembuat UU, Polisi,
Jaksa, Hakim, Pengacara, dsbnya;
d)Reaksi social thd suatu viktimisasi kriminal.

7. Lanjutan…
e) Respon thd suatu viktimisasi kriminal
argumentasi kegiatan-kegiatan
penyelesaian suatu viktimisasi atau
viktimologi, usaha-usaha prevensi,
refresi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan
pembuatan peraturan hukum yang
berkaitan dgn perlindungan korban;

8. Lanjutan…
f) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen;
Ruang lingkup atau objek studi viktimologi
dan kriminologi dapat dikatakan sama,
yang berbeda adalah titik tolak pangkal
pengamatannya dalam memahami suatu
viktimisasi kriminal. Yaitu viktomologi dari
sudut pihak korban sedangkan kriminologi
dari sudut pihk pelaku.
Masing-masing merupakan komponen-
komponen suatu interaksi (mutlak) yang
hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi
kriminal atau kriminalitas.

9. Menurut J.E. Sahetapy;
viktimisasi adalah penderitaan, baik
secara fisik maupun psikis atau
mental berkaitan dengan perbuatan
pihak lain (pelaku).

10. Pendapat JE Sahetapy ttg
paradigma viktimisasi, meliputi:
a) Viktimisasi politik,
dapat dimasukan aspek:
1) penyalahgunaan kekuasaan,
2) perkosaan hak-hak asasi manusia,
3) campur tangan angkatan
bersenjata diluar fungsinya,
4) terorisme,
5) intervensi, dan
6) peperangan lokal atau dalam skala
internasional;

11. b) Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena
ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat,
produksi barang2 tidak bermutu atau yang
merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan
hidup;
c) Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan,
penyiksaan thd anak dan istri dan
menelantarkan kaum manusia lanjut atau ortu
sendiri.

12. d) Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut
penyalahgunaan obat bius, alkoholisme,
malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
e) Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik
yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga
pemasyarakatan maupun yang menyangkut
dimensi diskriminasi perundang-undangan,
termasuk menerapkan kekuasaan stigmatisasi
kendatipun sudah diselesaikan aspek
peradilannya.

13.  Sampai sekarang viktomilogi selalu
memperluas teori-teori etiologi kriminal untuk
memahami eksistensi kriminalitas sebagai
suatu viktimisasi yang struktural maupun
nonstruktural secara lebih baik;
 viktimologi juga mendorong orang
memperhatikan dan melayani setiap pihak
yang dapat menjadi korban mental, fisik
dan sosial.

14. TEORI
KOMTEMPORER
TTG korban
YUDI KRISMEN

15. Teori-teori viktimologi
kontemporer:
1. Situated Transaction Model (Luckenbill, 1977):
dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan
viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter
yang tereskalasi; mulanya adalah konflik mulut
yang meningkat menjadi konflik fisik yang vatal;
2. Threefold Model (Benjamin & Master): kondisi
yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori:
faktor pencetus (precipitating factors), faktor
menarik (attracting factors), predisposing (atau
socio demographic) factors.‐
3. Routine Activities Theory (Cohen & Felson, 1979):
Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga
kondisi sekaligus yakni: target yang tepat, pelaku
yang termovitasi dan ketiadaan pengamanan

16. Hipotesa
 Propinquity hypothesis: pelaku dan korban
memiliki karakteristik sosio demografis yang
sama
 Proximity hypothesis: pelaku dan korban
tinggal atau berdiam secara berdekatan
 Asymmetrical hypothesis: perbedaan
kekuatan antara pelaku dan korban, dimana
korban terjebak dalam situasi yang tidak
seimbang dengan pelaku, eksploitatif,
parasit, menjajah, terkucil dan destruktif

17. paradigma viktimisasi
meliputi :
1. Viktimisasi Politik, dapat dimasukkan aspek
penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan HAM,
campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme,
intervensi dan peperangan lokal atau dalam
skala internasional.
2. Viktimasi Ekonomi, terutama yang terjadi
karena ada kolusi anatara pemerintah dan
konglomerat, produksi barang-barang tidak
bermutu atau yang merusak kesehatan,
termasuk aspek lingkungan.

18.  Viktimisasi Keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan
terhadap anak dan isitri dan menelantarkan kaum
manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.
 Viktimisasi Media, dalam hal ini dapat disebut
penyalahgunaan obat bius, alkoholisme,
malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain
 Viktimisasi Yuridis, dimensi ini cukup luas baik yang
menyangkut aspek peradilan dan lembaga
pemasyarakatan maupun yang menyangkut
dimensi diskriminisasi perundang-undangan,
termasuk menerapkan hukum kekuasaan dan
stigmatisasi kendapitu sudah diselesaikan aspek
peradilannya.

19. Sekian