rilis kemiskinan maret 2021 papua barat

1. Gambaran Kemiskinan Papua Barat
Maret 2021
PROVINSI PAPUA BARAT
BADAN PUSAT STATISTIK
Kamis, 15 Juli 2021
No. 42/07/91 Th.XV, 15 Juli 2021

2. Sumber:
Tim
Satgas
Penanganan
Covid-19
Papua
Barat
(Data
Diolah)
PERKEMBANGANCOVID-19
DI PAPUA BARAT ( 1 )

3. Sumber:
Tim
Satgas
Penanganan
Covid-19
Papua
Barat
(Data
Diolah)
PERKEMBANGANCOVID-19
DI PAPUA BARAT ( 2 )

4. Metode Pengukuran Kemiskinan BPS
Konsep Kebutuhan Dasar (Basic Needs)
Dengan pendekatan ini, Kemiskinan dipandang sebagai:
Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan
dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan &
makanan).
Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum
makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari).
Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran
untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan
pokok bukan makanan lainnya.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

5. Persentase Penduduk Miskin (P0)
Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2021
sebesar 21,84 persen, naik 0,14 persen poin dibanding
September 2021 yang sebesar 21,70 persen.
Dan naik 0,47 persen poin dibanding Maret 2020 yang sebesar
21,37 persen.
Persentase
Penduduk Miskin
September 2020 -
Maret 2021
Naik
0,14
persen poin
P0 Papua Barat
Maret 2021
21,84%

6. Tren Penduduk Miskin Papua Barat
Maret
September
Maret
September
Maret
2019
2019
2020
2020
2021
211,50 Ribu Jiwa
207,59 Ribu Jiwa
208,58 Ribu Jiwa
215,22 Ribu Jiwa
219,07 Ribu Jiwa
Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,85 ribu jiwa; dari 215,22 ribu jiwa pada September 2020 menjadi
219,07 ribu jiwa pada Maret 2021. Sementara itu secara persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar
0,14 persen poin; dari 21,70 persen pada September 2020 menjadi 21,84 persen pada Maret 2021.
Kenaikan penduduk miskin terutama terjadi karena masih lesunya kinerja perekonomian sebagai dampak dari Pandemi
Covid-19 yang belum berakhir.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
Maret 2021 (1)
Selama periode September 2020 – Maret 2021 besarnya inflasi umum cukup
tinggi yaitu sebesar 1,43 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret
2020 laju inflasi adalah sebesar 1,73 persen..
Pertumbuhan ekonomi year on year pada triwulan I 2021 terhadap triwulan I
2020 tumbuh sebesar 1,47%. Sementara itu, kinerja perekonomian pada triwulan
I 2021 juga tumbuh sebesar 0,06% tapi melambat dibanding triwulan sebelumnya
yang tumbuh sebesar 2,03%.

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
Maret 2021 (2)
Pada periode September 2020 – Maret 2021, secara rata-rata harga eceran beberapa
komoditas pokok di Papua Barat antara lain lain cabai rawit, daun singkong, ikan teri,
bawang putih, telur ayam ras, ikan kembung, bawang merah, daging ayam ras, rokok
kretek filter mengalami kenaikan masing-masing sebesar 52,46 persen; 34,72 persen;
32,76 persen; 19,90 persen; 13,10 persen; 12,66 persen; 6,19 persen; 2,80 persen dan
0,52 persen.
Berlalunya momentum Hari Raya Natal dan Tahun Baru cukup berefek pada
turunnya permintaan domestik untuk konsumsi akhir pada triwulan I-2021
(quarter to quarter)

9. Disparitas Kemiskinan Kota dan Desa Maret 2021
6,50
%
Perkotaa
n
28,01 ribu jiwa
33,40%
Perdesa
an
191,06 ribu jiwa
Disparitas Kemiskinan
Perkotaan dan
Perdesaan Tinggi
SEPTEMBER 2020
SEPTEMBER 2019 MARET 2020 MARET 2021
5,47%
33,20%
Kota Desa
5,85%
32,70%
Kota Desa
6,31%
Kota Desa
6,50%
Kota Desa
33,20%
33,40%

10. Komposisi Garis Kemiskinan (GK) Maret 2021
75,29%
GK Makanan
24,71%
GK Bukan Makanan
Selama September 2020 – Maret 2021, Garis Kemiskinan naik
sebesar 2,44 persen, yaitu dari Rp 616.387,- per kapita per
bulan pada September 2020 menjadi Rp 631.418,- per kapita
per bulan pada Maret 2021.
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh
lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.
Pada Maret 2021, komoditi makanan menyumbang sebesar
75,29 persen pada garis kemiskinan, sedangkan komoditi
bukan makanan menyumbang 24,71 persen.
Periode
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) Sumbangan Garis Kemiskinan (%)
Makanan Bukan Makanan Total Makanan Bukan Makanan Total
Maret 2020 463.545 147.343 610.888 75,88 24,12 100,00
September 2020 465.715 150.672 616.387 75,56 24,44 100,00
Maret 2021 475.394 156.024 631.418 75,29 24,71 100,00
Perubahan
Mar 20 – Mar 21 (%)
2,56 5,89 3,36
Perubahan
Sept 20 – Mar 21 (%)
2,08 5,89 2,44
Kenaikan GK pada September 2020 – Maret 2021
lebih kecil dibanding periode Maret 2020 – Maret
2021.

11. Sumbangan Komoditi Makanan
terhadap GK Maret 2021
Jenis Komoditas
(1)
Perkotaan
(2)
Jenis Komoditas
(3)
Perdesaan
(4)
Makanan: 72, 41 Makanan: 77,60
Beras 15,66 Beras 18,38
Rokok kretek filter 11,51 Rokok kretek filter 13,58
Tongkol/tuna/cakalang 4,68 Daging babi 3,42
Kembung 4,29 Gula pasir 3,10
Telur ayam ras 3,55 Telur ayam ras 2,87
Daging ayam ras 2,34 Tongkol/tuna/cakala 2,86
Susu bubuk 2,28 Ketela 2,42
Lainnya 28,11 Lainnya 30,97
Sumbangan komoditas
makanan terhadap GK
masih di atas 70 persen
baik di wilayah perkotaan
(72,41 persen) maupun
perdesaan (77,60 persen).
Peranan komoditi beras dan
rokok kretek filter masih
mendominasi baik di
daerah perkotaan dan
perdesaan.

12. Sumbangan Komoditas Bukan Makanan
terhadap GK Maret 2021
Jenis Komoditas
(1)
Perkotaan
(2)
Jenis Komoditas
(3)
Perdesaan
(4)
Bukan Makanan: 27,59 Bukan Makanan: 22,40
Perumahan 12,04 Perumahan 10,04
Listrik 2,96 Bensin 2,85
Pendidikan 1,88 Listrik 1,28
Bensin 1,80 Perlengkapan mandi 0,96
Perlengkapan mandi 1,57 Angkutan 0,86
Lainnya 7,34 Lainnya 6,41
Secara umum berlaku kondisi sebagai berikut:
Sumbangan komoditas makanan terhadap GK di daerah perdesaan (77,60) lebih besar
dibanding daerah perkotaan (72,41).
Sebaliknya, sumbangan komoditas bukan makanan terhadap GK di daerah perdesaan
(22,40) lebih kecil dibanding daerah perkotaan (27,59).

13. Bali
DKI Jakarta
Kalimantan Selatan
Bangka Belitung
Kalimantan Tengah
Kepulauan Riau
Kalimantan Timur
Sumatera Barat
Banten
Maluku Utara
Riau
Kalimantan Barat
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Jambi
Jawa Barat
Sulawesi Selatan
Sumatera Utara
INDONESIA
Sulawesi Barat
Jawa Timur
Sulawesi Tenggara
Jawa Tengah
Lampung
DI Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tengah
Nusa Tenggara Barat
Bengkulu
Aceh
Gorontalo
Maluku
Nusa Tenggara Timur
Papua Barat
Papua
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
MENURUT PROVINSI
MARET 2021
Indonesia = 10,16
Papua Barat
= 21,84
 Beberapa provinsi mengalami kenaikan
kemiskinan pada Maret 2021 dibanding
September 2020 dengan kenaikan persentase
penduduk miskin tertinggi:
• Papua Barat (0,14 persen poin)
• Jambi (0,12 persen poin)
• Riau (0,08 persen poin)
• Bali (0,08 persen poin)
• Sumatera Barat (0,07 persen poin)
• Papua (0,06 persen poin)

14. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2)
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk
miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan
dari kemiskinan.
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung menjauhi garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun sebesar 0,576 poin; dari 6,068 pada September
2020 menjadi 5,492 pada Maret 2021. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga turun
sebesar 0,450; dari 2,412 menjadi 1,962 pada periode yang sama.

15. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
0.986 0.834 0.714 0.89 0.958 0.817
0.99 1.150
1.197
10.43
11.805
10.111 10.316
8.97 9.158 9.293
9.740
8.726
6.745 7.41
6.286 6.499 5.598 5.641 5.787 6.068
5.492
Mar 2017 Sept 2017 Mar 2018 Sept 2018 Mar 2019 Sept 2019 Mar 2020 Sept 2020 Mar 2021
Kota Desa Kota+Desa
Secara umum, tingkat kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan jauh
lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.
Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan effort/usaha lebih besar untuk
mengentaskan kemiskinan di perdesaan dibanding perkotaan.

16. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
0.273 0.186 0.157 0.184 0.205 0.188 0.229 0.353
0.357
3.847
5.088
3.904 3.878
3.251 3.142 3.398
3.950
3.171
2.452
3.124
2.379 2.382
1.969 1.897 2.060
2.412
1.962
Mar 2017 Sept 2017 Mar 2018 Sept 2018 Mar 2019 Sept 2019 Mar 2020 Sept 2020 Mar 2021
Kota Desa Kota+Desa
Secara umum, tingkat keparahan kemiskinan di daerah perdesaan juga
lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.
Hal ini mengindikasikan bahwa di antara penduduk miskin pun rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan memiliki variasi yang tinggi
(ketimpangan tinggi).

17. ngkat Ketimpangan Pengeluaran Pendudu
Papua Barat Maret 2021
PROVINSI PAPUA BARAT
BADAN PUSAT STATISTIK
Senin, 15 Juli 2021
No. 43/07/91 Th.XV, 15 Juli 2021

18. Ukuran Ketimpangan: GINI RATIO
Untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan,
BPS menggunakan indikator Gini Ratio dan
Distribusi Pengeluaran menurut World Bank.
Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz,
yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang
membandingkan distribusi dari nilai
pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform
(seragam) yang mewakili persentase kumulatif
penduduk.
Nilai Gini Ratio adalah antara 0 sampai dengan 1.
Semakin mendekati nilai 1 mengindikasikan
tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

19. Distribusi Pengeluaran Bank Dunia
1
2
3
20%
40%
40%
teratas
Menenga
h
terbawah
Ketimpangan Tinggi: Jika proporsi
pengeluaran penduduk yang berada
pada kategori 40 persen terendah
kurang dari 12 persen.
Ketimpangan Sedang: Jika proporsi
pengeluaran penduduk yang berada
pada kategori 40 persen terendah
adalah 12 – 17 persen.
Ketimpangan rendah: Jika proporsi
pengeluaran penduduk yang berada pada
kategori 40 persen terendah adalah lebih
dari 17 persen.

20. Distribusi Pengeluaran Penduduk Per Kapita
dan Gini Ratio
Daerah Periode
Kelompok Penduduk
Gini Ratio
Penduduk 40%
terbawah
Penduduk 40%
Menengah
Penduduk 20%
Teratas
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perkotaan Maret 2020 20,95 38,21 40,85 0,320
September 2020 22,05 36,25 41,70 0,316
Maret 2021 20.81 38.34 40.85 0,322
Perdesaan Maret 2020 15,33 37,08 47,60 0,414
September 2020 15,99 35,49 48,51 0,412
Maret 2021 15.97 36.33 47.70 0,407
Perkotaan
dan
Perdesaan
Maret 2020 16,87 38,80 44,33 0,382
September 2020 18,17 36,76 45,07 0,376
Maret 2021 17.00 38.46 44.54 0,380

21. Gini Ratio Provinsi
Maret 2021
0.441
0.412
0.409
0.408
0.397
0.390
0.384
0.382
0.381
0.380
0.378
0.374
0.372
0.365
0.365
0.356
0.346
0.343
0.341
0.334
0.330
0.326
0.326
0.324
0.323
0.323
0.321
0.316
0.314
0.314
0.313
0.306
0.300
0.292
0.256
DI Yogyakarta
Jawa Barat
DKI Jakarta
Gorontalo
Papua
Sulawesi Tenggara
INDONESIA
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat
Papua Barat
Bali
Jawa Timur
Jawa Tengah
Sulawesi Utara
Banten
Sulawesi Barat
Nusa Tenggara Timur
Kepulauan Riau
Sumatera Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Riau
Bengkulu
Aceh
Kalimantan Tengah
Lampung
Jambi
Sulawesi Tengah
Sumatera Utara
Maluku
Kalimantan Barat
Sumatera Barat
Maluku Utara
Kalimantan Utara
Bangka Belitung
 Terdapat 6 provinsi yang yang
Gini Ratio-nya di atas Gini Ratio
Indonesia, yaitu Sulawesi
Tenggara, Papua, Gorontalo, DKI
Jakarta, Jawa Barat, DI
Yogyakarta.
 Gini Ratio tertinggi tercatat di
Provinsi DI Yogyakarta sebesar
0,441
 Gini Ratio terendah di Provinsi
Bangka Belitung sebesar 0,256
Gini Ratio
Indonesia:
0,384

22. TERIMA KASIH
PROVINSI PAPUA BARAT
www.papuabarat.bps.go.id
BPS Papua Barat BPS Papua Barat bpspapuabarat bps9100@bps.go.id