Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
singkat untuk dokumen tersebut karena kontennya terlalu spesifik. Judul harus netral dan relevan untuk berbagai bagian dalam dokumen
1. MOMENTUM BANGKITNYA PEMBANGUNAN EKONOMI
PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. Adhi Wiriana, M.Si.
Semarang, 4 April 2022
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH
Disampaikan dalam rangka
Rapat Membahas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jawa Tengah
Terkait dengan Pertumbuhan Penduduk yang Signifikan dan Aspek Lain yang Terkait
2. Photo by Adeolu Eletu on Unsplash
PDRB DAN KEMISKINAN
1
POSISI INDIKATOR
PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
2
SARAN MASUKAN
PEMBANGUNAN KE DEPAN
3
KERANGKA
PAPARAN
2
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KEMISKINAN
1. Metodologi:
Konsep: nilai tambah barang/jasa akhir
Pendekatan: Produksi dan Pengeluaran
Didasarkan SNA2008
1. Metodologi:
Konsep: Basic Needs Approach
Pendekatan: Moneter
Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan
(2100 kkal per kapita perhari) + Non Makanan
2. Sumber data: Data Adm. dan Data Statistik 2. Sumber data: Susenas
3. Data menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan
3. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di
setiap daerah
4. Pemanfaatan:
Berguna untuk bahan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
Pertimbangan alokasi anggaran; Salah
satu alokator DAU; dan Penyusunan target
penerimaan pajak
4. Pemanfaatan:
Berguna untuk perencanaan dan evaluasi
program kemiskinan dengan target geografis,
tapi tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana
alamat penduduk miskin.
PDRB DAN KEMISKINAN
4
5. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
5
Pengertian
Jumlah nilai barang
dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh
seluruh unit ekonomi
di suatu wilayah
pada waktu tertentu
Waktu
Tahunan; Triwulanan
[ Nas. + Prov.]
BPS mulai menghitungan secara teratur PDB sejak tahun
1960 dan telah mengalami beberapa kali perubahan tahun
dasar. Perubahan tahun dasar yang pernah dilakukan BPS
yaitu 1960, 1973, 1983, 1993, 2000 dan 2010.
PDRB Per kapita
bukan ukuran kemiskinan namun
ukuran kesejahteraan penduduk (semu)
“
Produksi (P): jumlah nilai tambah atas barang dan jasa
yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi
Pengeluaran (E): Jumlah barang dan jasa yang
dikonsumsi akhir dikurangi impor
Pendapatan (I): Jumlah balas jasa yang diterima oleh
faktor produksi
Pendekatan Penghitungan
Indikator turunan dari PDRB adalah kontribusi,
pertumbuhan ekonomi, indeks implisit
dan PDRB per kapita
5
6. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
MEMAKNAI PDRB PERKAPITA
PDRB PERKAPITA dalam SIRUSA
Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu
wilayah pada periode tertentu
Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan
masyarakat suatu daerah secara umum
Interpretasi : Semakin besar angka PDRB per
kapita, semakin sejahtera penduduk suatu
wilayah
6
Hasil penghitungan PDRB per kapita sebenarnya
tidak dapat secara langsung digunakan untuk
mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan
suatu wilayah. Hal ini disebabkan pendapatan per
kapita kurang memerhatikan aspek
distribusi pendapatan.
7. Penciptaan Nilai Tambah pada PDRB
NILAI TAMBAH
Nilai tambah adalah nilai
yang ditambahkan pada
satu barang/jasa karena
adanya kegiatan produksi.
Kita mengukur nilai tambah
yang diciptakan pada tiap
tahap produksi
(ilustrasi berikut hanyalah
contoh yang disederhanakan)
CONTOH
Menghitung Nilai Tambah Bruto (NTB) Pisang
Pisang goreng Kripik Pisang 7
8. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
8
KEMISKINAN BPS: Basic Need Approach
Konsep Kebutuhan Dasar
(Basic Need Approach)
Handbook on Poverty and Inequality:
The World Bank, 2009
Kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar
makanan dan bukan makanan
yang diukur menurut garis
kemiskinan (makanan & bukan
makanan)
Photo by Mark Chaves on Unsplash
Penduduk Miskin
adalah penduduk yang
memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita
per bulan di bawah
Garis Kemiskinan
Dipakai BPS sejak Tahun 1998 supaya hasil
penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu
ke waktu (apple to apple).
Sumber Data : Susenas. Mulai tahun 2011, survei
dilaksanakan setiap bulan Maret dan September
9. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
9
GARIS KEMISKINAN (GK)
GK = GKM + GKNM
Garis kemiskinan adalah nilai
rupiah dari kebutuhan minimum
makanan dan non makanan.
Garis kemiskinan merupakan
penjumlahan dari nilai GKM dan
GKNM.
Penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan
di bawah garis kemiskinan
dikategorikan sebagai penduduk
miskin.
GK : Garis Kemiskinan
GKM : Garis Kemiskinan Makanan
GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan
10. 10
Persentase Penduduk Miskin
(Head Count Index) - P0
Mengukur persentase penduduk miskin terhadap
total penduduk.
Indeks Kedalaman Kemiskinan
(Poverty Gap Index) - P1
Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran
penduduk miskin thd garis kemiskinan. Semakin
tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan
(Poverty Severity Index) - P2
Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin.
Ukuran tingkat kemiskinan: Formula Foster-Greer-Thorbecke [FGT]
[JUDUL SLIDE SATU BARIS]
INDIKATOR KEMISKINAN BPS
●
Tidak Miskin
P0 = Miskin
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Untuk mengukur kemiskinan,
BPS menggunakan konsep
kebutuhan dasar (basic
needs approach). Dengan
pendekatan ini, kemiskinan
dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan
dan bukan makanan yang
diukur menurut garis
kemiskinan (makanan &
non makanan).
●
●
●
●
GK=Garis Kemiskinan
●
P1
P1
P1
P2
P2
P2
12. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
JUMLAH PENDUDUK PULAU JAWA TAHUN 2019-
2021
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
12.71
11.87
12.06
2019 2020 2021
10.50
10.54
10.61
2019 2020 2021
34.55
36.45 36.74
2019 2020 2021
39.74
40.60
40.88
2019 2020 2021
3.87
3.66
3.71
2019 2020 2021
49.02
48.16
48.78
2019 2020 2021
Penduduk pertengahan tahun Jawa
Tengah tertinggi ketiga di Pulau Jawa
setelah Jawa Barat dan Jawa Timur
Pertumbuhan penduduk Jawa Tengah
tahun 2020 saat pandemi Covid-19
tertinggi di Pulau Jawa sebesar 5,48%,
dampak migrasi masuk dan alami
Tingginya pertumbuhan penduduk Jawa
Tengah tahun 2020 disinyalir sebagian
perantau saat pandemi Covid-19
kembali ke Jawa Tengah.
48.78
40.88
36.74
12.06 10.61
3.71
Jabar Jatim Jateng Banten DKI DIY
Penduduk Pertengahan Tahun Provinsi di Jawa
Tahun 2021 (Juta orang)
Perkembangan Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, 2019 – 2021 (Juta Orang)
Sumber: BPS, 2021
Sumber: BPS, 2021
12
13. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
PDRB PULAU JAWA TAHUN 2019 -2021
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
661.32
625.98
665.92
2019 2020 2021
2,815.64
2,768.19
2,914.58
2019 2020 2021
1,360.96
1,347.92
1,420.80
2019 2020 2021
2,345.55
2,299.79
2,454.50
2019 2020 2021
141.05
138.31
149.37
2019 2020 2021
2,123.15
2,084.62
2,209.82
2019 2020 2021
PDRB Jawa Tengah dibawah DKI
Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat
Tidak saja Jawa Tengah namun seluruh
provinsi di Jawa mengalami penurunan
PDRB saat pandemi Covid-19 tahun
2020
Dilihat dari besaran PDRB maka PDRB
Jawa Tengah baru setengah dari PDRB
DKI Jakarta yang mengandalkan sektor
Jasa.
2,914.58
2,454.50
2,209.82
1,420.80
665.92
149.37
DKI Jatim Jabar Jateng Banten DIY
PDRB Provinsi di Jawa Tahun 2021
(Trilyun Rupiah)
Perkembangan PDRB Provinsi di Jawa, 2019 – 2021 (Trilyun Rupiah)
Sumber: BPS, 2021
Sumber: BPS, 2021
13
14. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2019-2021
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
5.26
-3.39
4.44
2019 2020 2021
5.82
-2.39
3.56
2019 2020 2021
5.36
-2.65
3.32
2019 2020 2021
5.53
-2.33
3.57
2019 2020 2021
6.59
-2.68
5.53
2019 2020 2021
5.02
-2.52
3.74
2019 2020 2021
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
terendah diantara provinsi di Pulau Jawa.
Percepatan pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah tahun 2021 lebih tinggi
dari DKI dan Jawa Timur
5.53
4.44
3.74 3.57 3.56 3.32
DIY Banten Jabar Jatim DKI Jateng
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
di Jawa Tahun 2021
(%)
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa, 2019 – 2021 (%)
Sumber: BPS, 2021
Sumber: BPS, 2021
14
15. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
PDRB PER KAPITA PULAU JAWA 2019-2021 (JUTA
RUPIAH)
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah Jawa Timur
52.01
52.74
55.21
2019 2020 2021
268.05
262.70
274.71
2019 2020 2021
39.39
36.98
38.67
2019 2020 2021
59.02
56.64
60.04
2019 2020 2021
36.46
37.75
40.23
2019 2020 2021
43.31 43.29
45.30
2019 2020 2021
PDRB per Kapita adalah total PDRB
dibagi penduduk pertengahan
tahun
PDRB per Kapita
Bukan Ukuran Kemiskinan
Komponen Penyusun 2021
Total PDRB Provinsi Tahun 2021
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2021
2,914.58
2,454.50 2,209.82
1,420.80
665.92
149.37
DKI Jatim Jabar Jateng Banten DIY
48.78
40.88 36.74
12.06 10.61
3.71
Jabar Jatim Jateng Banten DKI DIY
Pada tahun 2020, Jawa Tengah mengalami penurunan besaran PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku sebesar -0,96% sedangkan penduduk justru meningkat 5,48%
menyebabkan terjadi penurunan PDRB per kapita sebesar -6,10%. Penurunan per
kapita Jawa Tengah tertinggi di Pulau Jawa.
Sumber: BPS, 2021
15
16. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 2019-2021
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
4.94
6.63 6.50
2019 2020 2021
3.42
4.69 4.67
2019 2020 2021
10.58
11.84
11.25
2019 2020 2021
10.20
11.46
10.59
2019 2020 2021
11.44
12.80
11.91
2019 2020 2021
6.82
8.43 7.97
2019 2020 2021
Persentase penduduk miskin di Jawa
Tengah tertinggi kedua setelah DIY
Penurunan persentase penduduk
miskin di Jawa Tengah sebesar 0,59
persen poin atau penurunan tertinggi
setelah DIY dan Jatim.
11.91 11.25 10.59
7.97
6.50
4.67
DIY Jateng Jatim Jabar Banten DKI
Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Jawa
Tahun 2021
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Jawa, 2019 – 2021 (%)
Sumber: BPS, kondisi September
Sumber: BPS, kondisi September
16
17. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000 ORANG)
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
641.42
857.64 852.28
2019 2020 2021
362.30
496.84 498.29
2019 2020 2021
3,679.40
4,119.93
3,934.01
2019 2020 2021
4,056.00
4,585.97
4,259.60
2019 2020 2021
440.89
503.14
474.49
2019 2020 2021
3,375.8
9
4,188.5
2
4,004.8
6
2019 2020 2021
Jumlah penduduk miskin di Jawa
Tengah tertinggi ketiga setelah Jatim
dan Jabar
Jumlah penduduk miskin di Jawa
Tengah tahun 2021 turun sebanyak 186
ribu orang atau penurunan tertinggi
setelah Jatim.
4,259.60
4,004.86 3,934.01
852.28
498.29 474.49
Jatim Jabar Jateng Banten DKI DIY
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Jawa Tahun 2021
(Ribu Orang)
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Jawa, 2019 – 2021 (Ribu Orang)
Sumber: BPS, kondisi September
Sumber: BPS, kondisi September
17
18. Karakteristik Rumah Tangga
Miskin
Tingkat Kemiskinan
Persentase
Penduduk
Miskin
Persentase
Penduduk
(Total)
Jumlah Anak
Tanpa anak 9,1 46,2 59,5
1 14,9 42,4 33,7
2 19,2 10,3 6,3
3+ 26,8 1,1 0,5
Jumlah Anggota Rumah Tangga
1 4,5 0,9 2,3
2 8,8 7,2 9,7
3 6,1 11,2 21,5
4 9,5 24,7 30,8
5 15,6 25,6 19,3
6 19,7 16,8 10,0
7+ 25,5 13,6 6,3
Total 11,79 100,0 100,0 Sumber: Susenas Maret 2021
Rumah tangga miskin
didominasi oleh rumah
tangga dengan ART
banyak.
Semakin banyak jumlah
anggota rumah tangga,
tingkat kemiskinan
cenderung semakin
tinggi.
Komposisi Demografi Penduduk Miskin di JATENG
Maret 2021
18
19. 10.86
15.31
6.60
5.68
6.59 6.64 7.13
6.42
5.70
4.75 5.17 5.28
13.86
0-5 6-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Sekitar 40% dari penduduk miskin adalah
penduduk usia non produktif (< 15 tahun
dan 65 tahun +)
Sebaran Penduduk Miskin menurut Kelompok Umur
Sebaran Penduduk Miskin Menurut Kelompok Umur
Maret 2021
Sumber: Susenas Maret 2021 19
20. 40.88 41.19
17.92
Tidak Bekerja Bekerja di
Kegiatan
Informal
Bekerja di
Kegiatan
Formal
Penduduk miskin yang bekerja, sebagian besar bekerja di kegiatan informal.
Sebagian besar penduduk miskin Tamat SD/SLTP
28.05
54.60
17.35
<SD Tamat SD/SLTP SLTA+
Karakteristik Penduduk Miskin (15 Tahun ke Atas)
Provinsi Jawa Tengah, Maret 2021
40.88
29.14 29.98
Tidak Bekerja Bekerja di
Sektor
Pertanian
Bekerja Bukan
di Sektor
Pertanian
20
21. y
serta pemasaran yang kurang
21
KEMISKINAN MERUPAKAN FENOMENA MULTIDIMENSI
Pengentasan kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek lainnya
22. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
ELASTISITAS KEMISKINAN PROVINSI JAWA
TENGAH
Elastisitas Kemiskinan
terhadap pertumbuhan
Ekonomi (growth elasticity of
poverty reduction)
adalah seberapa besar
dampak pertumbuhan
ekonomi terhadap perubahan
tingkat kemiskinan
Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi
maka setiap 1% kenaikan pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah mampu menurunkan
persentase penduduk miskin sebesar 0,18%
poin.
Bila dikaitkan dengan pertumbuhan
ekonomi, maka setiap 1% pertumbuhan
ekonomi mampu menurunkan sebanyak 56
ribu penduduk miskin.
22
23. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
DISTRIBUSI PENDAPATAN P JAWA TAHUN 2019-
2021
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
17.52 17.53 17.02
47.01 48.05 47.78
2019 2020 2021
40% 20%
Jawa Tengah termasuk ketimpangan
rendah karena 40% Pendapatan Terendah
menikmati lebih dari 12% total
pendapatan
Saat pandemi Covid-19, Jawa Tengah
memiliki gap terendah antara 20%
penduduk pendapatan tertinggi dengan
40% penduduk pendapatan terendah.
18.95 18.89 18.54
17.02
16.53
15.98
Jatim Banten Jateng DKI Jabar DIY
40% Pendapatan Terendah
Provinsi di Jawa Tahun 2021
Distribusi Pendapatan Penduduk menurut 40% Pendapatan Terendah dan 20% Pendapatan Tertinggi,
Tahun 2019 - 2021
18.55 18.71 18.89
43.82 44.31 44.42
2019 2020 2021
40% 20%
16.81 17.43 16.53
46.71 47.50 47.68
2019 2020 2021
40% 20%
18.61 19.45 18.54
43.11 44.45 44.80
2019 2020 2021
40% 20%
18.43 19.06 18.95
43.93 44.51 44.77
2019 2020 2021
40% 20%
15.22 15.66 15.98
49.60 50.94 51.49
2019 2020 2021
40% 20%
Sumber: BPS, kondisi September
Sumber: BPS, kondisi September
23
24. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
GINI RATIO
Koefisien Gini (Gini Ratio)
adalah ukuran ketidak-
merataan atau ketimpangan
agregat (secara keseluruhan)
yang angkanya berkisar
antara nol (pemerataan
sempurna) hingga satu
(ketimpangan yang
sempurna) Ketimpangan pendapatan Jawa Tengah selama tahun
2019 – 2021 termasuk ketimpangan rendah karena
nilai gini dibawah 0,4.
DIY DKI Jabar Jateng Jatim Banten
2019 0.428 0.391 0.398 0.358 0.364 0.361
2020 0.437 0.400 0.398 0.359 0.364 0.363
2021 0.436 0.411 0.406 0.368 0.364 0.363
Gini Ratio Provinsi di Jawa Tahun 2019 - 2021
Sumber: BPS, kondisi September
24
25. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA P JAWA (%)
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
8.11
10.64
8.98
2019 2020 2021
6.54
10.95
8.50
2019 2020 2021
4.44
6.48 5.95
2019 2020 2021
3.82
5.84 5.74
2019 2020 2021
3.18
4.57 4.56
2019 2020 2021
8.04
10.46 9.82
2019 2020 2021
TPT Jawa Tengah tergolong rendah di
antara provinsi di Pulau Jawa.
Pada tahun 2021, persentase
pengangguran Jawa Tengah turun
sebesar 0,53 persen poin.
9.82
8.98 8.50
5.95 5.74
4.56
Jabar Banten DKI Jateng Jatim DIY
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa
Tahun 2021
(%)
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Jawa, 2019 – 2021 (%)
Sumber: BPS, kondisi Agustus
Sumber: BPS, kondisi Agustus
25
26. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
JUMLAH PENGANGGURAN P JAWA 2019-2021 (ORANG)
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
489.83
661.06
562.31
2019 2020 2021
339.40
572.78
439.90
2019 2020 2021
818.28
1,214.34 1,128.22
2019 2020 2021
835.13
1,301.15 1,281.40
2019 2020 2021
71.48
101.85 106.43
2019 2020 2021
1,929.52
2,533.08 2,430.15
2019 2020 2021
Jumlah pengangguran di Jawa Tengah
masih di bawah Jabar dan Jatim
Jumlah pengangguran di Jawa Tengah
tahun 2021 turun sebanyak 86 ribu
dibandingkan tahun 2020.
2,430.15
1,281.40
1,128.22
562.31 439.90
106.43
Jabar Jatim Jateng Banten DKI DIY
Jumlah Pengangguran di Jawa Tahun 2021
(Ribu Orang)
Perkembangan Jumlah Pengangguran Provinsi di Jawa, 2019 – 2021 (Ribu Orang)
Sumber: BPS, kondisi Agustus
Sumber: BPS, kondisi Agustus
26
27. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
ELASTISITAS PENGANGGURAN PROVINSI JAWA TENGAH
Elastisitas tenaga kerja
terhadap pertumbuhan
Ekonomi adalah seberapa
besar dampak pertumbuhan
ekonomi terhadap perubahan
tingkat tenaga kerja
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun
2021 berdampak positif dalam penurunan
pengangguran. Setiap 1% pertumbuhan
ekonomi mampu menurunkan persentase
pengangguran sebesar 0,16 persen poin.
Pada tahun 2021, setiap 1% pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah mampu memberikan
dampak penurunan jumlah pengangguran
sebanyak 26 ribu orang.
27
28. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
ICOR dan INVESTASI
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
4.12 3.61 3.33
62.09
42.95
54.71
2019 2020 2021
PMA PMDN
Investasi Jawa Tengah masih berada
dibawah Jawa Barat, DKI dan Jawa Timur
Jawa Tengah termasuk daerah yang
sangat diminati dalam iklim investasi
karena nilai ICOR Jateng termasuk ideal
antara 3-4.
3.74 3.66
2.90 2.69
1.63
1.22
Jateng Banten Jatim DIY DKI Jabar
Rerata ICOR Provinsi di Jawa Tahun 2021 Perkembangan Investasi PMA (Milyar US$) dan PMDN (Trilyun Rupiah) di Jawa, 2019 - 2021
1.87 2.14 2.19
20.71
31.15 25.99
2019 2020 2021
PMA PMDN
5.88 4.79 5.22
49.28 51.40 59.95
2019 2020 2021
PMA PMDN
2.72 1.36 1.47
18.65
30.61 31.31
2019 2020 2021
PMA PMDN
0.87 1.58 1.85
45.45 55.66 52.55
2019 2020 2021
PMA PMDN
0.01 0.01 0.02
6.30
2.68 2.76
2019 2020 2021
PMA PMDN
Sumber: BPS, data diolah
Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik
28
29. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
3.65 3.94 4.42
2019 2020 2021
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa
Tengah termasuk terendah di Pulau Jawa.
Kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2021
termasuk tinggi mencapai 12,06%.
4.42
2.46
1.87 1.81 1.80 1.77
DKI Banten Jatim Jabar Jateng DIY
UMP Provinsi di Jawa Tahun 2021
(Juta Rupiah)
2.10
2.27
2.46
2019 2020 2021
1.54
1.67
1.81
2019 2020 2021
1.49 1.61 1.80
2019 2020 2021
1.45 1.57 1.77
2019 2020 2021
1.51 1.63 1.87
2019 2020 2021
Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa, 2019 – 2021 (Juta Rupiah)
Sumber: https://www.bps.go.id/indicator/19/220/1/upah-
minimum-regional-propinsi.html
29
30. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
INFLASI GABUNGAN PROVINSI DI P JAWA
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
3.30
1.45
1.91
2019 2020 2021
3.23
1.59 1.53
2019 2020 2021
2.81
1.56 1.70
2019 2020 2021
2.12
1.44
2.45
2019 2020 2021
2.77
1.40
2.29
2019 2020 2021
3.21
2.18
1.69
2019 2020 2021
Inflasi Gabungan Jawa Tengah tahun
2021 terendah setelah DKI dan Gab.
Jawa Barat
Kenaikan inflasi gabungan Jawa Tengah
tahun 2021 masih terkendali dengan
kenaikan 0,14 persen poin.
1.53
1.69 1.70
1.91
2.29
2.45
DKI Jabar Jateng Banten DIY Jatim
Inflasi Provinsi di Jawa Tahun 2021
(%)
Perkembangan Inflasi Provinsi di Jawa, 2019 – 2021 (%)
Sumber: BPS, 2021
Sumber: BPS, 2021
30
32. 32
1 KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
2 KEMISKINAN DAN INVESTASI
SARAN
PEMBANGUNA
N
Lesson Learned dari pandemi Covid-19: Pemerintah terus berupaya agar dilakukan
peningkatan kompetensi baik dalam bidang pendidikan maupun skill tenaga kerja yang link
and match terhadap demand tenaga kerja
Pemerintah berupaya terus menyediakan pasar kerja sehingga dapat menampung jumlah
angkatan kerja yang terus bertambah dengan mengoptimalkan usaha berbasis UMKM
Upaya dalam menjaga iklim investasi perlu terus dilakukan. Investasi harus diupayakan pada
sektor yang masih rendah produktivitas seperti pertanian
Penguatan perekonomian inspired middle income class melalui kemudahan izin usaha
bagi pemula dan kemudahan akses pemasaran.
3 KONSUMSI DAN INFLASI
Menjaga inflasi untuk mendorong konsumsi masyarakat disertai dengan penanaman nilai
“cinta produk lokal” agar peningkatan konsumsi mendorong peningkatan produksi
domestik
33. 33
4 PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF
SARAN
PEMBANGUNA
N
Pemerintah harus terus berupaya agar dilakukan pertumbuhan ekonomi yang mampu
mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan pemerataan pembangunan yang
berorientasi lingkungan serta menjaga stabilitas harga produksi dan konsumsi masyarakat
Perlu diupayakan ekspor dengan bahan baku bersumber dari dalam negeri, bukan bahan
baku impor, serta melakukan penguatan UMKM di berbagai sector dengan teknologi.
Potensi Pariwisata Jawa Tengah yang cukup menjanjikan juga harus ditopang dengan
berbagai promosi pariwisata serta mengundang wisatawan baik nusantara maupun
mancanegara
Upah Minimum Provinsi yang cukup kompetitif di satu sisi mengundang investor, tetapi
jangan membuat tenaga kerja terdidik Jawa Tengah untuk memajukan daerah/negara lain
Perlu memperkuat Kerjasama regional antara kabupaten/kota dengan provinsi dan
regional dengan provinsi lain di P Jawa untuk menjaga supply dan demand secara
kolaboratif.