Dokumen tersebut membahas tentang kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia berdasarkan indikator PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki PDRB tinggi namun tingkat kemiskinan dan pengangguran juga tinggi, hal ini disebabkan infrastruktur dan akses layanan dasar yang masih rendah.

1. DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
TINJAUAN
“PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR,
dan PRO GREEN ECONOMY”
15 November 2011

2. Gambaran Umum
Pertumbuhan Penduduk Urban
Kepadatan
Kegiatan Perekonomian
Kepadatan penduduk
mendorong kenaikan
penduduk urban dan
kepadatan kegiatan
Kepadatan Penduduk ekonomi;

3. GDP Berdasarkan Sektor dan Wilayah (Q3, 2011)
Bangunan, 10.10 Listrik, 0.80%
%
Industri, 23.90%
Dagang, 13.90%
Tambang, 11.40 Bali dan Nusa
Angkutan, 6.40% % Tenggara, 2.60%
Kalimantan, 9.50
%
Keuangan, 7.00 Sulawesi, 4.60%
% Maluku dan
Jasa, 10.80% Pertanian,Papua, 2%
15.70
%
Sumatra, 23.60% Jawa, 57.70%

4. Indikator Kesenjangan Share PDRB thdp Nasional
Dengan migas 4,06%
Ekonomi Wilayah Tanpa migas 4,49%
Share PDRB thdp Nasional Share PDRB thdp Nasional Pertmbh Ekonomi 6,88%
Dengan migas 23,02% Dengan migas 9,13% Pendapt perkapita 8,72 jt
Tanpa migas 20,44% Tanpa migas 6,40% Pendudk miskin 1,71 jt
Pertumb. Ekonomi 4,9% Pertumb. Ekonomi 3,14% (17,0%)
Pendaptn perkapita 16,65 jt Pendaptn perkapita 24,58 jt Koefisien Gini 0,274
Penduduk miskin 2,0 jt Share PDRB thdp Nasional
Pendudk miskin 1,35 jt (10,4%)
(16,5%) Dengan migas 1,17%
Koefisien Gini 0,280
Koefisien Gini 0,272 Tanpa migas 1,25%
Pertmbuh Ekonomi 5,37%
Pendaptn perkapita 24,95 jt
Pndudk miskin 1,06 jt (40,4%)
Koefisien Gini 0,334
Share PDRB thdp Nasional
Dengan migas 60,21% Share PDRB thdp Nasional
Tanpa migas 64,78% Dengan migas 0,25%
Pertumbh Ekonomi 6,16% Share PDRB thdp Nasional Tanpa migas 0,28%
Pendapt perkapita 15,86 jt Dengan migas 1,56% Pertumbh Ekonomi 5,75%
Pendudk miskin 2,17 jt (16,0%) Tanpa migas 1,62% Pendaptn perkapita 4,50 jt
Koefisien Gini 0,334 Pertmbuh Ekonomi 4,55% Pendudk miskin 0,52 jt (23,2%)
Pendapt perkapita 5,88 jt Koefisien Gini 0,300
Pendudk miskin 0,23 jt (26,2%)
Sumber: diolah dari BPS Koefisien Gini 0,289

5. Tren Kemiskinan Hingga 2011
1. Tren penduduk miskin nasional turun 1996-
2011;
2. Disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi
tinggi (2010);
3. Disparitas tingkat kemiskinan antar kabu-
paten dalam satu provinsi (contoh: Jawa
Timur, 2011);
4. Tren ketimpangan pendapatan memburuk.
5

6. JUMLAH KEMISKINAN TURUN
Tren penduduk miskin nasional turun 1996-2011
6

7. KEMISKINAN
Disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi tinggi
35
Contoh: Maluku 31.9 32.0
Disparitas Tingkat
30 Kemiskinan Antar Provinsi investasi 6,3%
Sangat Tinggi terhadap PDRB,
25 sedangkan nasional 23.0
(Jakarta = 3,75%, Papua = 32% (2010) 21.2
20 31,98%, Indonesia = 18.8
19.6 19.7
12.49%) 15.815.8 16.1
16.9 17.5
15 13.9 14.214.2 14.6
12.5 10.3 10.7
11.3
10 8.5 8.5 8.6 8.7 9.0 9.2
7.4
6.6 6.8
5.3 5.8 6.3
5 3.7 4.2
0
P.Barat
Gorontalo
Keppri
Papua
Sumut
Maluku
Jambi
Jakarta
Sumbar
Yogya
Sumsel
Kaltim
Babel
Jatim
Aceh
NTT
Banten
Sultra
Sulut
Lampung
Bengkulu
Kalbar
Sulbar
Kalteng
Malut
NTB
Kalsel
Jateng
Sulsel
Jabar
Bali
Sulteng
Riau
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (2011)
7

8. Disparitas tingkat kemiskinan antar kabupaten
dalam satu provinsi Jawa Timur tinggi
12.5
8

9. Yang berwarna tua adalah daerah berpresentase
Yang berwarna muda adalah berjumlah kemiskinan tinggi
penduduk miskin sedikit
Meski jumlah penduduk Kawasan Timur Indonesia lebih
sedikit dari Kawasan Barat Indonesia, namun kebanyakan
mereka berada dalam kemiskinan.
9

10. Analisis Kuadran Growth-Poor
Scatter Plot antara PDRB Perkapita dan Persentase
Penduduk Miskin-Sangat Miskin, Tahun 2010 (Seluruh Indonesia)
PDRB perkapita nasional = 27,03
PDRB Tinggi – Kemiskinan Tinggi:
Juta Rupiah 86% yang berada di luar Jawa-
Sumatra-Bali adalah dari
Penduduk Sangat Miskin dan Miskin (%)
Papua/Papua Barat/NTB
PDRB Rendah – Kemiskinan Tinggi:
70% yang berada di luar Jawa-
% penduduk Sumatra-Bali adalah dari
miskin nasional =
13,04 Papua/Papua Barat/NTT/
NTB/Maluku/ Sultra
PDRB Perkapita (Dalam Jutaan Rupiah)
10

11. Analisis Kuadran
Growth-Pengangguran
Scatter Plot antara PDRB Perkapita dan Tingkat
Pengangguran Terbuka, 2010 (Seluruh Indonesia)
PDRB perkapita nasional =
PDRB Tinggi – Pengangguran
27,03 Juta Rupiah Tinggi:
80% yang berada di luar
Jawa-Sumatra-Bali adalah
Tingkat Pengangguran Terbuka
dari Kalimantan Timur dan
Papua
TPT nasional =
7,14
PDRB Rendah –
PengangguranTinggi:
40% berada di luar Jawa-
Sumatra-Bali adalah dari
Papua/Papua Barat/NTT/
NTB/Maluku/ Sultra
PDRB Perkapita (Dalam Jutaan Rupiah)
11

12. Contoh Kabupaten dalam Kuadran I
• Sumatera Utara: Kabupaten Batu Bara (PDRB
Tinggi Rp 44juta (2 kali lipat dari PDRB kabupaten
kedua tertinggi Labuhan Batu Selatan Rp 22juta)
namun % Penduduk Miskin Tinggi, 27%;
– Infrastruktur SD (98%) dan SMP-SMA (53%) di atas
rata-rata kabupaten lainnya di Sumatera Utara (40-
70%, dan 20-30%)
– Keberadaan sektor informal rendah 63% (kabupaten
lainnya 80-90%)
– Sarana kesehatan 86%
– Infrastruktur transportasi/pendidikan/kesehatan,
semuanya sebanding dengan kabupaten lainnya
– Bantuan PNPM tinggi
– Nelayan?

13. …Kuadran I
• Riau: 50% kabupaten ber-PDRB tinggi, namun
kemiskinan tinggi (25%) dan setengah
pengangguran tinggi (70%)
– Meranti
• Infrastruktur SMP-SMA rendah (40-80%)
• Infrastruktur finansial rendah (1-4%)
• Infrastruktur jalan rendah (34%), kepulauan

14. …Kuadran I
• Jambi: Tanjung Jabung Timur, PDRB tertinggi (Rp
45juta/kapita, 2 kali lipat dari PDRB kabupaten
kedua tertinggi Tanjung Jabung Barat Rp 24 juta),
29% penduduk miskin tertinggi
– Keberadaan sektor informal tertinggi, 74%
– Infrastruktur jalan terendah di Jambi
– Infrastruktur SMP-SMA dan kesehatan termasuk
tertinggi di antara kabupaten lainnya (62%)
– Keberadaan infrastruktur koperasi (25%), BPR (0%),
dan bank umum rendah (4%);

15. …Kuadran I
• Sumatera Selatan: Muara Enim, Musi
Banyuasin, PDRB tinggi (Rp 28 dan
51juta/cpt), % penduduk miskin tinggi (33%
dan 41%)
– Keberadaan sektor informal tinggi, 75%
– Infrastruktur SMP-SMA termasuk rendah (40%)
– Keberadaan infrastruktur BPR bank umum rendah
(4%)

16. …Kuadran I
• Bangka Belitung: Bangka Barat, PDRB tertinggi
(Rp 34 juta/kapita), ½ menganggur tinggi (40%)
– Keberadaan infrastruktur
kesehatan, bank, koperasi/pasar permanen rendah
dibandingkan kabupaten lainnya
• Kepulauan Riau: Natuna, PDRB tinggi (Rp 60
juta/kapita),
½ menganggur tinggi (31%)
– Infrastruktur SMP-SMA 43%, sarana kesehatan, bank
umum dan BPR terendah di antara semua kabupaten
(73%)

17. • Jakarta: Semua di Kuadran IV
– Kecuali Kepulauan Seribu ½ pengangguran 25%
– Itulah mungkin sebabnya migrasi/urbanisasi ke
kota tinggi;
– Infrastruktur SMP-SMA 95%, Bank
Umum/Koperasi 90%, Pasar permanen 60%

18. …Kuadran I
• Jawa Barat: Indramayu (PDRB ke-4 tertinggi
dari 26 kabupaten yakni Rp 27
juta/kapita, tingkat kemiskinan 36%, tertinggi
di Jawa Barat)
– Infrastruktur SMP-SMA 54%, informal tertinggi
74%, rendah di infrastruktur koperasi 38%, bank
umum 19%, BPR 11%, kantor pos 7%.
– Tenaga non-formal (74%) tertinggi bersama
Tasikmalaya yang PDRBnya 4 kali lebih kecil (Rp
7,5juta)
– Tingkat hampir miskin tertinggi (20%)

19. …Kuadran I
• Jawa Tengah: Cilacap (PDRB tertinggi dari
35 kabupaten yakni Rp 57 juta/kapita atau 10
kali lipat dari PDRB kabupaten
termiskin, tingkat kemiskinan 38% di urutan
ke-5 termiskin di Jawa Tengah)
– Tingkat hampir miskin tertinggi (20%), seperti
Kebumen dan Jepara
– Pekerja informal 67%, infrastruktur SMP-SMA
60%, pasar permanen paling baik yakni 40%
– Kegiatan PNPM termasuk tinggi

20. …Kuadran I
• Jawa Timur: Gresik (PDRB 4 tertinggi dari 38
kabupaten yakni Rp 32 juta/kapita atau 5 kali
lipat dari PDRB kabupaten termiskin, tingkat
kemiskinan 35%)
– Tingkat hampir miskin tinggi (19%) tetapi setengah
pengangguran rendah (26%)
– Pekerja informal termasuk rendah
49%, infrastruktur SMP-SMA 51%, dan
infrastruktur finansial rendah
– Kegiatan PNPM termasuk tinggi

21. …Kuadran I
• NTB: Sumbawa Barat (PDRB tertinggi Rp 156
juta/kapita atau 30 kali lipat dari PDRB
kabupaten termiskin, tingkat kemiskinan 35%,
sama dengan kabupaten lainnya)
– Pekerja informal 58% termask rendah seperti di
Bima dan Mataram;
– infrastruktur SD-SMA terendah dibandingkan
kabupaten lainnya

22. …Kuadran I
• Kalimantan Timur: Malinau (PDRB Rp 34
juta/kapita tinggi, tingkat kemiskinan tertinggi
dari kabupaten lainnya pada 33%), Kutai Barat
dan Pasir memiliki ½ pengangguran yang
tinggi 32-41%).
– Penduduk hampir miskin Malinau tertinggi (17%)
– Semua memiliki pekerja informal yang tinggi,
kecuali Pasir infrastruktur rendah pada SD (70%),
SMP-SMA (27%), kesehatan (50%), jalan (50%),
dan akses finansial rendah.

23. …Kuadran I
• Sulawesi Selatan: Luwu Timur (PDRB
tertinggi Rp 34 juta/kapita, kemiskinan 18%
dan ½ pengangguran tinggi 37%)
– Dibandingkan kabupaten lainnya infrastruktur SD,
SMP-SMA, BPR, dan koperasi termasuk rendah.

24. Analisis Pendataan Potensi 77.439 Desa (BPS, 2011):
Agenda Kerja
Hasil uji statistik atas Pendataan Potensi Desa:
1. Program yang bermanfaat mengurangi kemiskinan adalah
pendidikan, infrastruktur jalan, akses finansial BPR/kantor pos, PNPM
Dana Bergulir non-tani;
2. Infrastruktur jalan berdampak strategis di daerah yang tingkat kemiskinan
dan setengah-pengangguran tinggi (terutama luar Jawa-Bali-Sumatra);
3. Jalan kurang berdampak positif bagi daerah yang tingkat kemiskinan dan
setengah-penganggur rendah (di Jawa-Bali-Sumatra).
4. Perlu disinkronkan konektivitas darat, laut dan udara provinsi dengan
nasional, kabupaten dengan provinsi dan desa dengan kabupaten dalam
kesatuan jejaring infrastruktur memberantas kemiskinan dan
pengangguran
5. Karena tingkat pendidikan sekolah lanjutan berpengaruh tinggi pada
penurunan kemiskinan, maka penggalangan dana dan tenaga masyarakat
bidang pendidikan perlu menjadi prioritas utama pembangunan daerah;
24

25. Analisis Pendataan Potensi 77.439 Desa (BPS, 2011):
Agenda Kerja
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat perlu mengutamakan high-
value added pertanian meningkatkan produktifitas penduduk lokal
mengurangi kemiskinan;
7. Daerah pertambangan mencatat kemiskinan dan ½ pengangguran
tinggi, sehingga perlu kembangkan kaitan usaha mendorong ekonomi lokal;
8. Pembangunan merangsang migrasi penduduk etnis, agama dan budaya yang
berbeda sehingga perlu disertai kebijakan komunikasi dan kerjasama sosial
secara aktif;
9. Program Beras Miskin perlu disesuaikan dengan Pangan Miskin yang tumbuh
secara lokal di daerah; Program Keluarga Harapan untuk kesehatan dan
pendidikan memerlukan sarana terkait agar bisa diefektifkan, sehingga
pengadaannya memerlukan prioritas Pemerintah yang tinggi;
10. Pada akhirnya tujuan pembangunan adalah tercapainya pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan yang
terukur dalam ruang lingkup daerah yang hijau lestari;

26. Peta Koridor Ekonomi Indonesia

27. JARINGAN TRAYEK
ANGKUTAN LAUT PERINTIS SESUAI SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR AT. 55/26/11/DJPL-09 TANGGAL 15 DESEMBER 2009
MALAHAYATI
LHOKSEUMAWE Miangas
Karatung
Marore
BELAWAN Kakorotan
MALAYSIA Kawio Essang Geme
Rainis
Ranai Beo Melonguane
Matutuang
Sedanau NUNUKAN Kawaluso Lirung
Mangarang
Tapak Tuan Lipang
Tarempa
TARAKAN
P. Simeulue Letung Midai Makalehi
P. Banyak BAGANSIAPIAPI Serasan TANJUNG SELOR Berebere
Pehe Daruba
Lahewa
Afulu DUMAI Biaro Dama Tobelo
SIBOLGA BATAM Lolasita P. Mafia
Solanakak SINTETE TOLI TOLI BITUNG Mayau Wasilei Wayamli
Sirombu
PEKANBARU TG. PINANG Bicoli Buli
Sehe Tifure
Tl.Dalam SIAK Tambelan SANGKULIRANG Moti Peniti
Gemia
Werur
Boluta BENGALON GORONTALO
Gita
Saribi
P. Tello TEMBILAHAN SENGATA Weda Miosbipondi
Saeru Popolii Kayoa
PONTIANAK BONTANG Mafa Jenggerbun
Sigologolo Indari
SAMARINDA Besui Sausapor Korido
Singapokna Sinaki PAGIMANA SORONG BIAK
PALU
Arefi
Sikabaluan Srilagui Ampana Meosmengkara MANOKWARI
M.Saibi Siberut BALIKPAPAN Poom
Poso Waigama/ Teminabuan Serui
Saumanuk MUNTOK TAYIN Teba
Misol Sarmi
Sioban KETAPANG Kolonedale Fafanlap Bintuni Kaipuri
Sanana
Gela
Berilau PALEMBANG KowedaD. Rombebai JAYAPURA
Tg. Pandan/Belitung KUMAII Kobisonta/
Babo
Bula
Kobisadar Waren
Amahai
Wapoga Trimuris
PULANG PISAU
Fakfak
Gorom/
Pegatan Watunoho Bula
Ondor
Maliku Nabire Kasonaweja
Amahai
Bahaur
Toheru
BENGKULU KOTA BARU Parepare KENDARI
Werinama
Leksula
Banda
Namrole AMBON
P. Kerayan Kolaka
P.Ambalau
Ulima/
Geser
Larearea/ P.Kesui
P. Tior Tanah merah
Marabatuan Sinjai Pomako
Elat
LAMPUNG Biringkasi Boepinang Maligan Kaimer
Maradapan Raha P.Kur
Sikeli Banabungi Dobo
Serua
MAKASSAR P. Toyando
Bebar/
Ampera
Wulur
Masalembo
Teon
PANJANG BAWEAN Burunga (P.Kaledupa) Benjina
Nila
Usuku(P.Tomia) TUAL Gententiri
Kalar kalar
Selayar Papalia
Kayuadi Batu atas (P.Binongko) P. Molu Batu Goyang Asiki
Jampea
Masela
Larat
Tepa
Seira Wanam
Bonerate Tutu Kembong
Kimaam
Lakor MERAUKE
Ilwaki
Upisera SAUMLAKI
TG. WANGI BIMA
Adaut
Mahaleat
Lelang/
Kisar
Wonreli/
Maritaim
Moa
Kroing
Leti
LEMBAR NTB Mpokot
Ket : Trayek PT. Pelni Ende
Wini
Naikliu
Attapupu
KUPANG
Sabu
Ket : Pelabuhan Pangkal Perintis Raijua
Ndao
Tl. Bayur R-1 R - 2 R - 58 R - 57 R - 56 R - 55 R - 54 R - 53 R - 52 R - 51 R - 50 R - 49 R - 48
DARWIN
SORONG
AMBON SAUMLAKI TERNATE MANOKWARI
Bengkulu Kotabararu BITUNG Makassar KUPANG J
R - 18 A
R - 30 BIAK R – 41 R - 44
R-3 R-6 R - 9 R – 13 R - 16 R - 19 R – 25 R - 27 Y R - 38
Tg.Pinang P. Pisau Pagimana
TUAL
A
R - 31 R - 35 R - 42 R – 45
R - 10 R - 12 R – 17 R - 20 R - 26 R - 28 P R - 32 R - 36 R - 39
R-4 R-7 R - 23 R - 46
Sintete Surabaya
Tahuna KENDARI R – 21 R – 29
U
R – 33
R
R – 37 R - 40 R - 43 R - 47
R-5 R-8 R - 11 R - 14 R - 15 R - 24 R - 22 A R - 34

28. MIANGAS
PANGKALAN BITUNG MARORE
KAWIO
TRAYEK R-16 MARAMPIT
MATUTUANG KARATUNG
Bitung -60- Tagulandang -55- Kahakitang -32- Tahuna -24- Lipang -
25- Kawaluso -21- Matutuang -20- Kawio -6- Marore -6- Kawio -20-
Matutuang -21- Kawaluso -25- Lipang -24- Tahuna -97- Mangarang KAWALUSO ESSANG
-18- Melonguane -17- Beo -19- Essang -40- Karatung -11- Marampit
-55- Miangas -55- Marampit -11- Karatung -40- Essang -19- Beo -
17- Melonguane -18- Mangarang -97- Tahuna -32- Kahakitang -55-
BEO
Tagulandang -60- Bitung
JARAK : 1.000 MIL FREKUENSI : 25 VOYAGE MELONGUANE
LAMA PELY. : 15 HARI UKURAN KPL : 750 DWT / GT. 480
LIPANG
KPA : ADPEL BITUNG
MANGARANG
Kontraktor :
Domisili :
Nama Kapal : TAHUNA
N.O.R :
KAHAKITANG
TAGULANDANG
Perintis
KM. Sinabung
ASDP
BITUNG
TERNATE

29. PANGKALAN TUAL
TRAYEK R-32
Tual -118- Dobo -24- Benjina -25- Taberfane -25- Seriwatu -80- Dobo -
118- Tual
Tual -33- Toyando -28- P.Kur -12- Kaimer PP
Tual -100- Larat -109- Saumlaki -20- Adaut -93- Kroing -18- Masela -
25- Tepa -46- Lelang -45- Lakor -14- Moa -28- Leti -37- Kisar/Wonreli -
64- Ilwaki -119- Kalabahi -137- Kupang -228- Reo PP
JARAK : 2.702 MIL FREKUENSI : 13 VOYAGE
LAMA PELY. : 28 HARI UKURAN KPL : 750 DWT/GT.480
KAIMER
KPA : ADPEL TUAL
Kontraktor :
Domisili : KUR
Nama Kapal : TUAL
N.O.R : TOYANDO
DOBO
BENJINA
TABERFANE
SERWATU
LARAT
ILWAKI
TEPA
KROING
SAUMLAKI
KISAR/
KALABAHI WONRELI LELANG MASELA ADAUT
REO
ENOE
KUPANG

30. FAK FAK
BULA
KAIMANA
AMBON
GESER GOROM
BANDA NAIRA P. KESUI POMAKO
AGATS
TUAL
DOBO
BADE
WANAM
PANGKALAN MERAUKE
TRAYEK R-53
Merauke -270- Wanam -134- Bade -220- Agats -115- Pomako -194-
Dobo -116- Tual -140- Kaimana -182- Fak Fak -104- Gorom -32- MERAUKE
Geser -108- Bula- 38- Kesui -115- Banda Naira -162- Ambon PP
JARAK : 3.860 MIL FREKUENSI : 12 VOYAGE
LAMA PELY. : 30 HARI UKURAN KPL : 950 DWT/GT. 610
Perintis
KPA : ADPEL MERAUKE
KM. Ciremai Kontraktor
Domisili
:
:
Nama Kapal :
ASDP N.O.R :

31. SORONG MANOKWARI
Biak
SERUI
KAIPURI SARMI
P. ROON WAREN
WASIOR JAYAPURA
NABIRE
PANGKALAN JAYAPURA
TRAYEK R-40
Jayapura -139- Sarmi -125- Kaipuri -55- Serui -22- Waren -88-
Nabire -88- P.Roon -35- Wasior -120- Manokwari -220- Sorong PP
JARAK : 1.784 MIL FREKUENSI : 25 VOYAGE
LAMA PELY. : 15 HARI UKURAN KPL : 750 DWT/GT.480
KPA : ADPEL JAYAPURA
Kontraktor :
Domisili :
Nama Kapal :
N.O.R :
Perintis
KM. Doro Londa
ASDP

33. TERIMA KASIH