SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
SKEMA DASAR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DESA
KEWENANGAN DESA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
CAKUPAN 4 BIDANG
RPJM Desa
RKP Desa
mengacu perencanaan
pembangunan
Kabupaten
APB Desa
Tahapan Kegiatan
Penyusunan RPJM Desa
penyusuna
n rencana
pembangu
nan Desa
Penyusu
nan
rancang
an
RPJM
Desa
penyusunan
rencana
pembangunan
Desa
Data Sekunder
- Kemiskinan,
sosial, budaya,
Ekonomi
- Gender
- Infrastruktur dasar
penyelarasa
n arah
kebijakan
perencanaa
n
pembangun
an
kabupaten
• UU 25/2004
• UU 6/2014
• PP 43/2014
• Permendagri
114/2014
• Permendagri 111/2014
Musrenban
gdes RPJM
Desa
Data Primer
Sosialisa
si &
pembentu
k Tim
Penyusun
Pengkaji
an
keadaan
Desa
Musdus
Pembahas
an,
Penyepak
atan,
Penetapan
Perdes
RPJM
Desa
Visi Misi
RPJMD
Visi Misi
Kades
Musyawar
ah Desa
Lokakary
a Desa
Rapat BPD
dan
Pemdes
Lembar
an
Desa &
Sosialis
asi
perdes
RPJM
Desa
Foru
m
Warg
a
Laporan
Kepada
Bupati
melalui
Camat
SISTEMATIKA RPJM
DESA
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Tujuan
BAB II PROFIL DESA
a.Legenda dan Sejarah Desa
b.Kondisi Umum Desa
c.SOTK Desa
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
a.Sosialisasi
b.Musdus
c.Lokakarya Desa
d.Musyawarah Desa
e.Musrenbang RPJM Desa
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
a.Bidang Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
b.Bidang Pelaksanaan Pembangunan
c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d.Bidan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATIF
a.Visi
b.Misi
c.Arah Kebijakan Pembangunan Desa
d.Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
• Matrik Program Kegiatan Skala Desa
• Matrik Program Kegiatan Kawasan
Perdesaan
• Matrik Program Kegiatan Supra Desa
• Pengkajian Keadaan Desa ( Sketsa
Desa, Kalender Musim, Diagaram
Kelembagaan)
• Berita Acara Musyawarah (
Sosialisasi,Musdus,Lokakarya,
Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
• Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah
( Sosialisasi, Musdus, Lokakarya,
Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
• Notulen Musyawarah (
Sosialisasi,Musdus,Lokakarya,
Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
• Peta Desa
TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA
Musyawarah Desa
penyusunan
perencanaan
pembangunan Desa
dan Pembenutkan
Tim Penyusun RKP
Desa
pencermatan pagu
indikatif Desa dan
penyelarasan
program/kegiatan
masuk ke Desa
pencermatan ulang
dokumen RPJM
Desa
; penyusunan
rancangan
RKP Desa
Musrenbangd
es RKP Desa
Penetapan
RKP Desa
&
Sosialisasi
Pelaksana
an
Kegiatan
RKP Desa
pengajuan
daftar usulan
RKP Desa (DU-
RKP Desa) ke
Musrenbangca
m
Perubahan
RKP Desa
BAB I
:
: PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
B.Dasar Hukum
C.Tujuan dan Manfaat
D.Proses Penyusunan
E.Sistematika
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A.Visi – Misi Kepala Desa
B.Data kemiskinan dan Profil Desa
C.Kebijakan Pendapatan Desa
D.Kebijakan Belanja Desa
E.Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A.Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2014
B.Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C.Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
D.Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV
BAB V
BAB VI
:
:
:
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
A.Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2015
1.Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2.Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
A.Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
B.Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
PENUTUP
LAMPIRAN
1.Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2015
2.Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2015
3.Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4.Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2015
5.Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6.Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa Tahun 2015
7.Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun
2015
PERENCANAAN
APB DESA
RPJM Desa/
RKP Desa
Penyusunan
Raperdes
APB Desa
Penyerahan
Raperdes
APB Desa
kpd Kades
Musyawarah
Anggaran Desa
(melibatkan
seluruh unsur
masy)
Pembahasan
dan
Penyepakata
n Bersama
BPD
Evaluasi
Bupati
via
Camat
Penetapan
Perdes
APB Desa
tidak memberikan hasil
evaluasi
Pelaksanaan
Perdes
APB Desa
Penyempurna
an Raperdes
APB Desa
Pembatala
n Perdes
APB Desa
tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan
peraturan perundang-
undangan yang lebih
tinggi
Pagu APB
Desa
Tahun
sebelumny
a
20 hr
7 hr
3 hr
Perbup ttg pendelegasian evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Camat (Permendagri Pasal
23 ayat (6))
Pencabuta
n Perdes
Kades &
BPD
7
hr
Dasar
penyusuna
n

More Related Content

What's hot

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaFormasi Org
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESAgunawankusumo
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologidandi rustandi
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publikEnvaPya
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Bab 2 teori dan kebijakan
Bab 2   teori dan kebijakanBab 2   teori dan kebijakan
Bab 2 teori dan kebijakandandi rustandi
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Buku Saku Survei Kampung Sendiri
Buku Saku Survei Kampung SendiriBuku Saku Survei Kampung Sendiri
Buku Saku Survei Kampung SendiriBagus ardian
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanriyanto apri
 

What's hot (20)

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
 
Rencana kerja skpd
Rencana kerja skpdRencana kerja skpd
Rencana kerja skpd
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publik
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Bab 2 teori dan kebijakan
Bab 2   teori dan kebijakanBab 2   teori dan kebijakan
Bab 2 teori dan kebijakan
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Buku Saku Survei Kampung Sendiri
Buku Saku Survei Kampung SendiriBuku Saku Survei Kampung Sendiri
Buku Saku Survei Kampung Sendiri
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
 

Similar to Skema dasar perencanaan pembangunan

Skema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaSkema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaFormasi Org
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerigi Tua
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newFormasi Org
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
 
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxKONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxAjiSaptaji4
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Tips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesTips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesgunawankusumo
 
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newSesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newFormasi Org
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxGunawanFebrianto
 
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP DesaFORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desabibib8
 
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxKecamatanRanaMese
 
01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptx01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptxRusliL
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Husnul Abidin,S.H.,M.Kn.
 

Similar to Skema dasar perencanaan pembangunan (20)

Skema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaSkema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di Desa
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
 
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxKONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Bappenas PKP
Bappenas PKPBappenas PKP
Bappenas PKP
 
Tips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesTips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDes
 
Tips rpjmde
Tips rpjmdeTips rpjmde
Tips rpjmde
 
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newSesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP DesaFORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
 
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
 
01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf
 
01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptx01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptx
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 

More from Formasi Org

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenFormasi Org
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIFormasi Org
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaFormasi Org
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIFormasi Org
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiFormasi Org
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Formasi Org
 

More from Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
 

Recently uploaded

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Skema dasar perencanaan pembangunan

  • 1. SKEMA DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DESA KEWENANGAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA CAKUPAN 4 BIDANG RPJM Desa RKP Desa mengacu perencanaan pembangunan Kabupaten APB Desa
  • 2. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa penyusuna n rencana pembangu nan Desa Penyusu nan rancang an RPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Data Sekunder - Kemiskinan, sosial, budaya, Ekonomi - Gender - Infrastruktur dasar penyelarasa n arah kebijakan perencanaa n pembangun an kabupaten • UU 25/2004 • UU 6/2014 • PP 43/2014 • Permendagri 114/2014 • Permendagri 111/2014 Musrenban gdes RPJM Desa Data Primer Sosialisa si & pembentu k Tim Penyusun Pengkaji an keadaan Desa Musdus Pembahas an, Penyepak atan, Penetapan Perdes RPJM Desa Visi Misi RPJMD Visi Misi Kades Musyawar ah Desa Lokakary a Desa Rapat BPD dan Pemdes Lembar an Desa & Sosialis asi perdes RPJM Desa Foru m Warg a Laporan Kepada Bupati melalui Camat
  • 3. SISTEMATIKA RPJM DESA BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Landasan Hukum c. Tujuan BAB II PROFIL DESA a.Legenda dan Sejarah Desa b.Kondisi Umum Desa c.SOTK Desa BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa a.Sosialisasi b.Musdus c.Lokakarya Desa d.Musyawarah Desa e.Musrenbang RPJM Desa BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH a.Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa b.Bidang Pelaksanaan Pembangunan c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d.Bidan Pemberdayaan Masyarakat Desa BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF a.Visi b.Misi c.Arah Kebijakan Pembangunan Desa d.Arah Kebijakan Keuangan Desa BAB V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN • Matrik Program Kegiatan Skala Desa • Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan • Matrik Program Kegiatan Supra Desa • Pengkajian Keadaan Desa ( Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagaram Kelembagaan) • Berita Acara Musyawarah ( Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) • Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah ( Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) • Notulen Musyawarah ( Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) • Peta Desa
  • 4. TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA Musyawarah Desa penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan Pembenutkan Tim Penyusun RKP Desa pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa pencermatan ulang dokumen RPJM Desa ; penyusunan rancangan RKP Desa Musrenbangd es RKP Desa Penetapan RKP Desa & Sosialisasi Pelaksana an Kegiatan RKP Desa pengajuan daftar usulan RKP Desa (DU- RKP Desa) ke Musrenbangca m Perubahan RKP Desa
  • 5. BAB I : : PENDAHULUAN A.Latar Belakang B.Dasar Hukum C.Tujuan dan Manfaat D.Proses Penyusunan E.Sistematika BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA A.Visi – Misi Kepala Desa B.Data kemiskinan dan Profil Desa C.Kebijakan Pendapatan Desa D.Kebijakan Belanja Desa E.Kebijakan Pembiayaan Desa BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A.Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2014 B.Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. C.Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan D.Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah BAB IV BAB V BAB VI : : : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA: A.Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2015 1.Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul: 2.Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa A.Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 B.Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor PENUTUP LAMPIRAN 1.Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2015 2.Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2015 3.Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 4.Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2015 5.Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa 6.Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa Tahun 2015 7.Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2015
  • 6. PERENCANAAN APB DESA RPJM Desa/ RKP Desa Penyusunan Raperdes APB Desa Penyerahan Raperdes APB Desa kpd Kades Musyawarah Anggaran Desa (melibatkan seluruh unsur masy) Pembahasan dan Penyepakata n Bersama BPD Evaluasi Bupati via Camat Penetapan Perdes APB Desa tidak memberikan hasil evaluasi Pelaksanaan Perdes APB Desa Penyempurna an Raperdes APB Desa Pembatala n Perdes APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi Pagu APB Desa Tahun sebelumny a 20 hr 7 hr 3 hr Perbup ttg pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat (Permendagri Pasal 23 ayat (6)) Pencabuta n Perdes Kades & BPD 7 hr Dasar penyusuna n