Laporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdf

2020
Penilaian Ketangguhan
Kota Palu
Terhadap Bencana

LAPORAN PENILAIAN KETANGGUHAN
KOTA PALU
TERHADAP BENCANA
2020

i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Definisi ketangguhan suatu daerah terhadap bencana menurut Kerangka Kerja Sendai
untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 adalah kemampuan sebuah sistem,
komunitas atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk menahan, menyerap, beradaptasi
terhadap, mentransformasi dan pulih dari akibat sebuah bencana dalam secara tepat
waktu dan efisien, termasuk melalui pemeliharaan dan pemugaran atas struktur-struktur
dan fungsi-fungsi mendasar esensial melalui manajemen risiko. Kota/Kabupaten yang
tangguh juga mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana dan
ancaman terkait iklim.
Semenjak Tahun 2010, UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster
Reduction) meluncurkan kampanye global untuk meningkatkan komitmen pemerintah
daerah dan nasional untuk menjadikan pengurangan risiko dan pembangunan ketangguhan
bencana serta perubahan iklim sebagai investasi. Kampanye mewujudkan Kota yang
Tangguh tersebut ialah “Kotaku Siap Hadapi Bencana!”.
Kota (Kabupaten) yang siap menghadapi bencana diawali dengan proses penilaian
ketangguhan menggunakan Perangkat Kerja Pengukuran dan Penilaian. Perangkat ini
menyediakan serangkaian kajian yang dapat membantu pemerintah lokal untuk memonitor
dan meninjau perkembangan dan tantangan dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja
Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, dan mengkaji ketangguhan bencana
mereka. Perangkat kerja ini terstruktur terdiri dari 10 Langkah Mendasar (LM) untuk
Membangun Kota Tangguh bencana milik UNDDR (United Nations Office for Disaster Risk
Reduction), serta adendum untuk kesehatan masyarakat.
Melalui Perangkat Kerja Pengukuran dan Penilaian ini, Kota Palu dapat melihat
kemampuan untuk memahami risiko-risiko bencana yang mungkin dihadapinya, untuk
memitigasi risiko-risiko tersebut, dan untuk merespon bencana-bencana yang mungkin
terjadi sehingga kerugian langsung maupun jangka panjang atas nyawa atau kerugian mata
pencaharian, properti, infrastruktur, aktivitas ekonomi dan lingkungan dapat
diminimalisasi.
Menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah
Tingkat II Palu Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah
seluas 395,06 kilometer persegi, berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk
Palu. Kota Palu tepat berada di bawah garis Khatulistiwa dengan ketinggian 0 – 700 meter
dari permukaan laut dengan garis pantai yang terbentang sepanjang 42 Km.
Kota Palu memiliki sejarah kejadian bencana yang beragam dan menimbulkan dampak
korban jiwa, kerugian fisik serta kerusakan lahan yang tidak sedikit. Catatan sejarah
kejadian bencana Kota Palu dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia
(DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Tercatat 8 (delapan) jenis bencana yang pernah terjadi
di Kota Palu, yaitu bencana Banjir, Banjir Bandang, Gelombang Ekstrim dan Abrasi,
Gempabumi, Epidemi dan Wabah Penyakit, Tanah Longsor, Tsunami dan Likuifaksi.

ii
Sedangkan bencana-bencana yang belum pernah terjadi namun sangat berpotensi terjadi
seperti bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim.
Penilaian dibatasi pada risiko bencana paling parah dan risiko bencana yang paling
mungkin. Berdasarkan hasil penilaian awal disepakati risiko bencana yang paling parah
yaitu: (1) Gempabumi; (2) Tsunami; dan (3) Likuifaksi, sedangkan risiko bencana yang
paling mungkin yaitu: (1) Banjir; (2) Tanah Longsor; dan Cuaca Ekstrim.
Hasil penilaian detail Kota Palu diperoleh skor 263 dari skor tertinggi 590, Sedangkan hasil
penilaian Kesehatan Masyarakat diperoleh skor 70 dari skor tertinggi 120. Kota Palu telah
cukup baik untuk Langkah Mendasar 1. Pengorganisasian Untuk Ketangguhan Bencana,
Langkah Mendasar 2. Identifikasi, Memahami dan Menggunakan Skenario Risiko Saat Ini &
Mendatang, dan Langkah Mendasar 10. Mempercepat Pemulihan dan Membangun Kembali
Lebih Baik.
Ada beberapa Langkah Mendasar lain yang memerlukan perhatian dan upaya yang lebih
serius antara lain:
 Langkah Mendasar 5. Kawasan Penyangga dan Jasa-jasa Ekosistem terutama pada
bagian Kesehatan ekosistem dan Identifikasi permasalahan lingkungan lintas batas
 Langkah Mendasar 6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi untuk
Ketangguhan Bencana terutama pada bagian ketrampilan dan pengalaman dalam
identifikasi risiko, mitigasi, perencanaan, respon, dan respon paska bencana -
Hubungan dengan sektor swasta - Ketersediaan data tentang kondisi ketangguhan
bencana kota – Ketersediaan dan kelengkapan pelatihan yang ditujukan untuk
pegawai/praktisi
 Langkah Mendasar 7. Pemahaman dan Peningkatan Kapasitas Sosial untuk
Ketangguhan terutama pada bagian hubungan sosial dan kohesi lingkungan
masyarakat - Pemilik usaha memberikan waktu untuk pegawainya meskipun secara
terbatas untuk kegiatan-kegiatan sukarelawan - Keterlibatan kelompok-kelompok
rentan di masyarakat - Teknik pelibatan masyarakat untuk menyampaikan pesan
secara berulang dan saling terhubung – Belum ada survei yang dilakukan untuk
melihat pemahaman tentang skenario risiko "paling mungkin" dan pemahaman
tentang langkah-langkah kunci respon dan persiapan menghadapi bencana
 Langkah Mendasar 8. Peningkatan Ketangguhan Infrastruktur terutama pada bagian
Risiko hilangnya hari dan biaya pelayanan dari aset penting yang ada di Kota Palu -
Keamanan dan Keandalan Energi Gas - Riwayat Kesehatan dan Data - Ketersediaan
pelayanan kesehatan darurat - Keamanan bangunan fasilitas Pendidikan - Jaminan
kesinambungan sistem data penting pemerintahan
 Langkah Mendasar 9. Memastikan Respon Bencana yang Efektif terutama pada
bagian Keberadaan, efektivitas dan jangkauan sistem peringatan dini - Rencana
yang disusun untuk menghadapi skenario bencana "paling mungkin" atau "paling
buruk" belum diperbaharui kembali – Penjabaran tugas penanggap bencana,
kebutuhan personil serta ketersediaannya – Proyeksi kebutuhan dan
ketersediaannya - Keterpaduan dengan kota/provinsi tetangga pada sistem dan
prosedur penting - Koordinasi pemulihan paska bencana - Latihan, simulasi dan
bagaimana keefektifan latihan dan simulasi yang melibatkan baik masyarakat
maupun praktisi.

iii
Pada bagian akhir laporan disajikan pula Rencana Aksi untuk mencapai target ketangguhan
yang berisi rekomendasi kebijakan dan kegiatan serta pihak yang terkait.

iv
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................................. i
DAFTAR ISI...............................................................................................iv
DAFTAR TABEL ..........................................................................................vi
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................vii
SAMBUTAN WALIKOTA PALU......................................................................... viii
SAMBUTAN DARI YAYASAN CARE PEDULI.............................................................ix
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1. Latar Belakang ................................................................................. 1
2. Tujuan........................................................................................... 1
2.1. Tujuan Umum.......................................................................... 1
2.2. Tujuan Khusus ......................................................................... 1
3. Keluaran......................................................................................... 2
4. Metodologi Pelaksanaan ...................................................................... 2
BAB II GAMBARAN KOTA PALU........................................................................ 4
1. Kondisi Geografis .............................................................................. 4
1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif.............................................. 4
1.2. Letak Geografis........................................................................ 5
1.3. Kondisi Topografi...................................................................... 6
1.4. Kondisi Geologi ........................................................................ 7
1.5. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi................................................... 7
1.6. Penggunaan Lahan .................................................................... 8
1.7. Potensi Pengembangan Wilayah ...................................................12
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi..................................................................13
2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.........................................13
2.2. Kesejahteraan Sosial ................................................................18
3. Risiko Bencana ................................................................................21
3.1. Sejarah Kejadian Bencana ..........................................................21
4. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung ...............................................25
4.1. Daya Dukung Penyedia Air ..........................................................25
4.2. Daya Dukung Lahan Permukiman ..................................................26
5. Demografi......................................................................................27

v
5.1. Perkembangan Jumlah Penduduk..................................................27
5.2. Komposisi Umur Penduduk..........................................................28
5.3. Kepadatan Penduduk ................................................................30
6. Bencana Prioritas................................................................................30
BAB III HASIL PENILAIAN..............................................................................31
1. Penilaian Pendahuluan.......................................................................31
1.1. Skor Penilaian ........................................................................31
1.2. Penjelasan dan Analisis .............................................................31
2. Penilaian Detail ...............................................................................40
2.1. Hasil Penilaian........................................................................40
2.2. Penjelasan dan Analisis .............................................................41
BAB IV REKOMENDASI RENCANA AKSI...............................................................64
BAB V PENUTUP...................................................................................... 107
Lampiran 1. Daftar Partisipan ..................................................................... 108

vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2018 ........................... 4
Tabel 2. Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan Dan Jarak
Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Palu Tahun 2018.............................. 4
Tabel 3. Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu Tahun 2019 ................. 6
Tabel 4. Ketinggian Kelurahan Dari Permukaan Laut ........................................... 7
Tabel 5. Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu Menurut Kecamatan...................... 8
Tabel 6. Keadaan Iklim Rata-rata Kota Palu Tahun 2014-2018 ................................ 8
Tabel 7. Peranan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2014-2018 (Persen)...............................................................14
Tabel 8. Perkembangan indicator makro ekonomi kota palu, 2014-2018 ...................15
Tabel 9. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo,
Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018 ..........................15
Tabel 10. PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah) ..............16
Tabel 11. Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%).........................................17
Tabel 12. Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2014 – 2018 ............................18
Tabel 13. AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) ...............................20
Tabel 14. Catatan Sejarah Kejadian Bencana di Kota Palu Tahun 1815-2015................21
Tabel 15. Nilai kerusakan, kerugian dan total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
bencana Kota Palu........................................................................25
Tabel 16. Status daya dukung air Kota Palu ......................................................25
Tabel 17. Daya dukung permukiman Kota Palu dengan proyeksi hingga Tahun 2021 .......27
Tabel 18. Tingkat Pertumbuhan, dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan,
Kelurahan dan Rumah Tangga Tahun 2013-2018 .....................................28
Tabel 19. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu
Tahun 2018 ................................................................................29
Tabel 20. Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Kecamatan di Kota Palu Tahun 2014 - 2018 ..........................................30

vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kota Palu.................................................... 5
Gambar 2. Presentase Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu.................................... 6
Gambar 3. Peta Rencana Pola Ruang Kota Palu....................................................11
Gambar 4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palu,
tahun 2014-2018 ..........................................................................19
Gambar 5. Presentase Kejadian Bencana 1815-2015..............................................22
Gambar 6. Pusat Kegiatan Kota Palu dan Zona Rawan Bencana.................................23
Gambar 7. Peta Zona Ruang rawan bencana Kota Palu dan sekitarnya ........................24
Gambar 8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu
Tahun 2018 ................................................................................28
Gambar 9. Rasio Ketergantungan penduduk di Kota Palu Tahun 2014– 2018 ..................29

viii
SAMBUTAN WALIKOTA PALU
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena proses Penilaian Ketangguhan
Kota Palu terhadap bencana tahun 2020 telah terlaksana dengan baik. Proses Penilaian
Ketangguhan ini telah memberikan kepada kita semua, posisi dan kerja keras kita selama
ini dalam upaya mewujudkan rasa aman dan ketangguhan bagi masyarakat Kota Palu
secara menyeluruh.
Kota Palu, berdasarkan sejarah dalam rentang tahun 1825-2020 tercatat 8 (delapan) jenis
bencana yang pernah terjadi yaitu bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan
abrasi, gempabumi dan tsunami, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor dan
likuifaksi. Sedangkan bencana-bencana yang belum pernah terjadi namun berpotensi dapat
dilihat berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana adalah kebakaran hutan dan
lahan, kegagalan teknologi, kekeringan dan cuaca ekstrim. Oleh karena itu untuk
melindungi dan menyelamatkan warga serta aset–aset Kota Palu yang terpapar ancaman,
Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pembangunan yang aman dan berkelanjutan.
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Palu bekerjasama dengan Yayasan CARE
Peduli bersama para pemangku kepentingan di Kota Palu, pada bulan November sampai
dengan Desember 2020 melaksanakan Penilaian Ketangguhan guna menilai tingkat
kapasitas daerah dan ketangguhan daerah dalam menghadapi kondisi–kondisi
kebencanaan.
Penilaian Ketangguhan telah menghasilkan rekomendasi–rekomendasi yang perlu dijadikan
sebagai bahan masukan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Kota
Palu. Diharapkan dalam merumuskan langkah tindak lanjut dan strategi pembangunan
daerah yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan yang kemudian diharmonisasikan
dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah. Pada saat ini Kota
Palu sedang menyusun RPJMD 2021-2025, sehingga kesempatan ini dapat digunakan untuk
memastikan upaya pengurangan risiko bencana dan penguatan ketangguhan daerah
dimasukkan sebagai prioritas sasaran pembangunan di Kota Palu. Dengan demikian dampak
dari bencana dapat diminimalisir, meningkatnya ketahanan dan ketangguhan daerah,
menurunnya tingkat kerentanan wilayah serta meningkatnya tatanan kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan CARE Peduli dan para pihak terkait
atas partisipasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan Penilaian Ketangguhan Kota
Palu. Kiranya semua kontribusi kita dalam upaya peningkatan ketangguhan daerah dalam
menghadapi bencana dapat bermanfaat. Dan semua yang ada dalam dokumen ini akan
tetap diperbaharui untuk kepentingan Kota Palu ke depan.
Palu, Januari 2021
Walikota Palu,
DR. HIDAYAT, M.Si.

ix
SAMBUTAN CEO YAYASAN CARE PEDULI
Sulawesi Tengah termasuk daerah dengan risiko tinggi terhadap bencana. Bencana
berskala besar terakhir terjadi pada 28 September 2018, yaitu Gempabumi berkekuatan
7,4 SR yang diikuti Tsunami dan Likuifaksi, menyebabkan kerugian materil dan korban jiwa
di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
Selain ancaman bencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi, Sulawesi Tengah juga berisiko
terhadap beberapa jenis bencana lainnya. Ancaman bencana tersebar di semua
kabupaten/kota termasuk Kota Palu. Berdasarkan kajian risiko bencana yang dikeluarkan
BNPB (2015), jenis bencana yang ada di Kota Palu meliputi banjir, banjir bandang,
gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran,
kekeringan dan cuaca ekstrim. Hal ini menunjukkan Kota Palu pada posisi yang berisiko
tinggi terhadap berbagai jenis bencana yang memerlukan upaya yang bertujuan
memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana-
bencana tersebut.
Sejalan dengan misi dan komitmennya, Yayasan CARE Peduli bekerjasama dengan
Pemerintah Daerah dan para pihak terkait telah memfasilitasi kegiatan penilaian
ketangguhan Kota Palu dalam mengelola risiko bencana sebagai langkah awal strategis
memperkuat ketangguhan di Kota Palu ke depan. Dengan menggunakan tool ‘Disaster
Resilience Assessment’ yang dikeluarkan oleh UN-DRR, hasil penilaian ketangguhan Kota
Palu dalam penilaian detail 10 Langkah Mendasar pada tahun 2020 menunjukkan skor 263
dari skor tertinggi 590. Sedangkan hasil penilaian ketangguhan Kota pada aspek Kesehatan
Masyarakat menunjukkan skor 70 dari skor tertinggi 120.
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kota Palu telah memiliki ketangguhan cukup baik
dalam mengelola risiko bencana, namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan
perhatian untuk ditingkatkan. Dalam dokumen laporan penilaian ketangguhan yang telah
disusun juga telah termasuk rumusan Rencana-Rencana Aksi yang dapat diterjemahkan ke
dalam program/kegiatan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun
lembaga terkait lainnya untuk memperkuat ketangguhan Kota Palu pada masa mendatang.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2025 Kota Palu yang
sedang berjalan tentunya memberikan momentum yang strategis untuk menempatkan
upaya peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana menjadi salah satu sasaran
prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Terkait dengan hal ini, target-target
peningkatan ketangguhan daerah yang telah dirumuskan bersama dalam rencana aksi pada
proses penilaian ketangguhan menjadi masukan penting yang perlu diintegrasikan ke
dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan ditindaklanjuti dengan
perencanaan strategis pada level OPD melalui Renstra OPD.
YCP dengan kapasitas yang dimiliki akan tetap berkomitmen mengambil peran dan
mendukung upaya-upaya membangun ketangguhan daerah dalam pengelolaan risiko
bencana melalui kerjasama erat dengan pemerintah daerah dan para pemangku
kepentingan terkait di Kota Palu.

x
Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Palu atas
dukungan dan Kerjasama yang baik dengan YCP selama ini. Juga kepada Perkumpulan
Lingkar, Tim Fasilitator Daerah dan semua pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan
penilaian ketangguhan Kota Palu 2020, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, Januari 2021
Bonaria Siahaan
CEO Yayasan CARE Peduli

1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kejadian bencana yang terjadi di suatu wilayah akan menghalangi proses pembangunan,
merusak aset-aset ekonomi dan mengganggu aktivitas perikehidupan masyarakat. Di sisi
lain, proses pembangunan yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan risiko-risiko
bencana yang ada dan perubahan iklim yang terjadi seringkali malahan meningkatkan
risiko bencana tersebut. Oleh karena itu, demi menjaga dan mengembangkan investasi
pembangunan dan melindungi warga dari dampak bencana, sudah selayaknya bila
pemerintah daerah mengubah paradigma lama dan menerapkan proses-proses
pembangunan yang aman dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya-upaya untuk mendukung daerah dalam menerapkan
pembangunan yang berkelanjutan dan aman, UNISDR (United Nations International
Strategy for Disaster Reduction) telah mengembangkan alat-alat untuk mengukur tingkat
ketangguhan suatu wilayah terhadap bencana. Di Indonesia, BNPB telah mengadopsi dan
menerapkan berbagai alat untuk meningkatkan ketangguhan di daerah, salah satunya LG-
SAT yang kemudian berevolusi menjadi Perangkat Penilaian Kabupaten/Kota Tangguh
Bencana; 10 Langkah Mendasar (Scorecard) 2020.
Melalui Perangkat Kerja Pengukuran dan Penilaian ini, dapat teridentifikasi kemampuan
sebuah kota untuk memahami risiko-risiko bencana yang mungkin dihadapinya, untuk
memitigasi risiko-risiko tersebut, dan untuk merespon bencana-bencana yang mungkin
terjadi sehingga kerugian langsung maupun jangka panjang atas nyawa atau kerugian mata
pencaharian, properti, infrastruktur, aktivitas ekonomi dan lingkungan dapat
diminimalisasi.
Hasil penilaian memungkinkan Kabupaten/Kota untuk mengkaji tingkat ketangguhan
mereka terhadap bencana dan dampak iklim, sehingga bisa menentukan prioritas tindakan
yang harus diambil untuk menguatkan ketangguhan Kabupaten/Kota tersebut dan
melaksanakan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Kabupaten/Kota bisa
memanfaatkan hasil penilaian ini untuk diarusutamakan dalam perencanaan
pembangunan, sehingga bisa membangun Kota Tangguh terhadap Bencana sesuai SFDRR
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction).
2. Tujuan
2.1. Tujuan Umum
Mengetahui status atau tingkat ketangguhan Kabupaten/Kota dalam menghadapi risiko
bencana sesuai kondisi saat ini, dan menyusun rencana-rencana aksi untuk penguatan
ketangguhan pada masa mendatang.
2.2. Tujuan Khusus
1. Membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menilai
tingkat ketangguhan Kabupaten/Kota sesuai kapasitas mereka miliki saat ini.

2
2. Mempertemukan semua pemangku kepentingan terkait untuk menyamakan
pemahaman dan merumuskan tujuan bersama, serta menyusun strategi
membangun ketangguhan Kabupaten/Kota.
3. Menilai kebutuhan untuk peningkatan ketangguhan kota/kabupaten di masa
mendatang.
4. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan intervensi-intervensi yang akan
meningkatkan ketangguhan Kabupaten/Kota.
5. Mengidentifikasi prioritas-prioritas investasi pengurangan risiko bencana yang perlu
dilaksanakan untuk meningkatkan ketangguhan dan mengintegrasikan/
mengarusutamakan prioritas-prioritas ini kedalam perencanaan (pembangunan
kota/kabupaten, strategis atau kerja berbagai bidang/sektor) dan mandat/agenda
kunci semua aktor (pemerintah, non-pemerintah, dan bisnis).
3. Keluaran
Keluaran dari Kegiatan Penilaian Ketangguhan ini adalah Laporan Hasil Penilaian
Ketangguhan untuk Kota Palu, yang memuat setidaknya tentang:
1. Nilai Indeks (skor) Ketangguhan Kabupaten/Kota sebagai baseline tingkat
ketangguhan saat ini.
2. Analisa indikator ketangguhan dan rekomendasi pada masing-masing aspek 10
Langkah Mendasar membangun ketangguhan Kabupaten/Kota.
3. Rencana Aksi atau program strategis untuk membangun “Kabupaten/Kota Tangguh”
4. Rencana Advokasi untuk pengintegrasian hasil penilaian kota tangguh ke dalam
RPJMD
5. Annex, yang terdiri dari: Modul dan Perangkat/Tools Penilaian Ketangguhan
Kabupaten/Kota, Matriks penilaian hasil Ketangguhan Kabupaten/Kota, dan
dokumentasi.
4. Metodologi Pelaksanaan
Penilaian ketangguhan kota/kabupaten ini akan menggunakan “Perangkat Penilaian
Kabupaten/Kota Tangguh Bencana - 10 Langkah Mendasar/Scorecard”, yang diterbitkan
oleh oleh UN-ISDR/UN-DRR tahun 2015 dan yang pada tahun 2020 telah diperbaharui
dengan penambahan Adendum Sistem Kesehatan Masyarakat. Perangkat ini memuat lebih
100 indikator ketangguhan yang dijabarkan dari 10 Langkah Mendasar Membangun Kota
Tangguh, meliputi aspek:
1. Adanya Organisasi untuk Ketangguhan terhadap Bencana.
2. Mengidentifikasi, Memahami dan Menggunakan Skenario Risiko Saat Ini dan Masa
Mendatang.
3. Memperkuat Kemampuan Keuangan untuk Ketangguhan Bencana.
4. Mencapai Pembangunan Perkotaan yang tangguh bencana.
5. Menjaga Penyangga alami untuk Meningkatkan Fungsi Perlindungan yang Disediakan
oleh Ekosistem.
6. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan untuk Ketangguhan Bencana.
7. Memahami dan Memperkuat Kapasitas Masyarakat untuk Ketangguhan Bencana.
8. Meningkatkan Ketangguhan Infrastruktur.
9. Menjamin Respon Bencana yang Efektif.
10. Melaksanakan Pemulihan dan Pembangunan Kembali yang Lebih Baik.

3
Penerapan Perangkat ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu Penilaian Pendahuluan
(Preliminary) dan Penilaian Detail. Penilaian Pendahuluan (Preliminary) hanya melibatkan
Tim Inti Kabupaten/Kota dan Fasilitator daerah, sedangkan Penilaian Detail melibatkan
stakeholder yang lebih luas.

4
BAB II
GAMBARAN KOTA PALU
1. Kondisi Geografis
1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif
Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06
kilometer persegi berada pada kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Secara
administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:
 Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
 Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi;
 Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat
Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Pinembani Kabupaten
Donggala;
 Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan
Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.
Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan.
Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan
kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%).
Tabel 1. Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2018
No. Kecamatan Luas (KM2
) Persentase
1. Palu Barat 8,28 2,10
2. Tatanga 14,95 3,78
3. Ulujadi 40,25 10,19
4. Palu Selatan 27,38 6,93
5. Palu Timur 7,71 1,95
6. Mantikulore 206,8 52,35
7. Palu Utara 29,94 7,58
8. Tawaeli 59,75 15,12
Kota Palu 395,06 100,00
Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019
Luas wilayah Kota Palu menurut kecamatan diuraikan dalam Tabel Luas Wilayah,
sementara jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Pusat Kota Palu diuraikan dalam Tabel
Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Ibukota Palu.
Tabel 2. Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan Dan Jarak Ibu Kota
Kecamatan Dengan Ibu Kota Palu Tahun 2018
No. Kecamatan Jml Kelurahan Ibu Kota Jarak Melalui Darat (KM)
1. Palu Barat 6 Lere 4
2. Tatanga 6 Pengawu 6
3. Ulujadi 6 Tipo 9

5
No. Kecamatan Jml Kelurahan Ibu Kota Jarak Melalui Darat (KM)
4. Palu Selatan 5 Birobuli Utara 2
5. Palu Timur 5 Besusu Barat 3
6. Mantikulore 8 Talise 3
7. Palu Utara 5 Mamboro 10
8. Tawaeli 5 Lambara 17
Jumlah 46 - -
Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019
Berdasarkan uraian pada Tabel Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Ibukota Palu dengan jumlah
kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Mantikulore dengan jumlah Kelurahan sebanyak 8
(delapan) Kelurahan, sementara jarak terjauh dari pusat kota adalah Kecamatan Tawaeli
dengan jarak 17 Km.
1.2. Letak Geografis
Kota Palu yang berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu, secara
astronomis terletak antara 0°,36” - 0°,56” Lintang Selatan dan 119°,45” - 121°,1” Bujur
Timur. Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu
sebagaimana gambar di bawah
Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kota Palu
Sumber: Rencana Kawasan Pemukiman Tahun 2018
Kota Palu berada di sekitar garis Khatulistiwa terdiri dari 46 (empat puluh enam)
kelurahan. Sebagian besar kelurahan berada pada daratan lembah Palu yaitu sebanyak 29
(dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang

6
Pantai Teluk Palu. Letak Kecataman Kota Palu menurut posisi pantai diuraikan dalam
Tabel di bawah ini
Tabel 3. Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu Tahun 2019
No Kecamatan
Jumlah
Kelurahan
Letak
Pantai Bukan Pantai
1 Palu Barat 6 1 5
2 Tatanga 6 - 6
3 Ulujadi 6 4 2
4 Palu Selatan 5 - 5
5 Palu Timur 5 1 4
6 Mantikulore 8 3 5
7 Palu Utara 5 3 2
8 Tawaeli 5 3 2
Kota Palu 46 14 32
Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019
Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan seluruhnya berada di wilayah bukan pantai.
Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli terdapat 2 (dua) kelurahan yang berada
pada wilayah bukan pesisir pantai dan terdapat 3 (tiga) Kelurahan yang berada pada
pesisir pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam)
Kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya
berada pada wilayah bukan pantai.
1.3. Kondisi Topografi
Kondisi topografi Kota Palu adalah datar sampai bergelombang dengan beberapa daerah
yang berlembah. Karakteristik kondisi topografi wilayah Kota Palu ditunjukkan dalam
Gambar 2.2 dan Tabel 2.4. Gambar 2.2 menunjukan bahwa sebagian besar wilayah Kota
Palu memiliki permukaan yang datar dengan persentase hampir 75 % dari total luas
wilayah. Wilayah yang memiliki permukaan bergelombang dengan kemiringan diantara 2-
15 derajat sebesar 5%. Wilayah Kota Palu memiliki kemiringan antara 15-40 derajat seluas
20 %. Terdapat 0,05% wilayah dengan kemiringan ˃ 40 derajat. Wilayah dengan kemiringan
di atas 15 derajat termasuk dalam kategori curam sehingga perumahan maupun aktivitas
rumah tangga lainnya sulit untuk dilakukan pada areal tersebut.
Gambar 2. Presentase Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu

7
Tabel 4. Ketinggian Kelurahan Dari Permukaan Laut
No Kecamatan Jumlah Kelurahan
Ketinggian dari Permukaan Laut (m)
<500 500 – 700 700+
1 Palu Barat 6 6 - -
2 Tatanga 6 6 - -
3 Ulujadi 6 6 - -
4 Palu Selatan 5 4 1 -
5 Palu Timur 5 5 - -
6 Mantikulore 8 7 1 -
7 Palu Utara 5 5 - -
8 Tawaeli 5 5 - -
Kota Palu 46 44 2 -
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 44 Kelurahan di Kota Palu yang
memiliki ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Kelurahan yang memiliki
ketingggian antara 500–700 meter dari permukaan laut sebanyak 2 (dua) Kelurahan dan
tidak terdapat Kelurahan yang berada pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan
laut.
1.4. Kondisi Geologi
Secara umum formasi geologi tanah di Kota Palu ini yang dilaporkan SPRS menunjukkan
bahwa formasi geologinya terdiri dari batuan gunung berapi dan batuan terobosan
yang tidak membeku (Innocuous Intrusiverocks), disamping pula batuan-batuan
metamorfosis dan sedimen.
Dataran lembah Palu diperkirakan cocok untuk pertanian intensif. Geologi tanah dataran
lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan alluvial dan colluvial yang berasal dari
metamorfosis yang telah membeku. Di samping itu tanahnya kemungkinan bertekstur
sedang.
1.5. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi
Kota Palu merupakan wilayah yang memiliki karekteristik yang spesifik, sehingga berbeda
dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai dua musim. Kota Palu tidak dapat
digolongkan sebagai daerah musim atau disebut sebagai non zona musim.
Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua
kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Mantikulore
sebanyak 3 (tiga) sungai, yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Tabel
di bawah menunjukan nama-nama sungai yang melalui Kecamatan-kecamatan yang berada
di wilayah Kota Palu.

8
Tabel 5. Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu Menurut Kecamatan
No. Kecamatan Nama Sungai
1. Palu Barat Sungai Palu
2. Tatanga Sungai Lewara
3. Ulujadi Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4. Palu Selatan Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5. Palu Timur Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6. Mantikulore Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7. Palu Utara Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8. Tawaeli Sungai Pantoloan, dan Sungai Tawaeli
Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2019
Kota Palu memiliki karakter klimatologi yang spesifik karena Kota Palu tidak dapat
digolongkan daerah musim atau biasa disebut Non Zona Musim. Kondisi iklim Kota Palu dari
tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir cukup stabil, namun pada Tahun 2015 sedikit
mengalami perubahan yang cukup berarti. Perubahan yang cukup besar terjadi pada
perubahan curah hujan. Curah hujan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari
rata-rata 71,8 mm pada Tahun 2011 menjadi rata-rata 41,06 pada Tahun 2015. Berikut ini
gambaran keadaan iklim rata-rata Kota Palu menurut suhu, kelembaban udara, curah
hujan dan kecepatan angin.
Tabel 6. Keadaan Iklim Rata-rata Kota Palu Tahun 2014-2018
Rata-rata 2014 2015 2016 2017 2018
Suhu Udara (°C) 27,28 28,37 28.29 27.50 27.98
Tekanan Udara (mb) 1.011,1 1.011,7 1011.44 1008.24 1010.97
Kelembapan Udara (%) 77,88 72,51 75.33 79.32 70.82
Penyinaran Matahari (%) 63,06 73,43 67.49 59.08 64.17
Curah Hujan (mm) 58,76 41,06 54.84 71.83 48.58
Kecepatan Angin (knots) 3,83 4,53 4.59 4.50 4.50
Arah Angin Terbanyak Barat Laut Barat Laut Barat Laut Barat Laut Barat Laut
Sumber: BPS Kota Palu
Suhu udara di Kota Palu selama lima tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan, dari
rata-rata 27,6°C Pada Tahun 2014 menjadi 27,98°C pada Tahun 2018. Kelembaban udara
mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2014 rata-rata 77,88% menjadi 70,82% pada
Tahun 2018. Kecepatan angin terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2014
rata-rata 3,83 knots menjadi 4,50 knots pada Tahun 2018. Arah angin di Kota Palu selama
lima tahun terakhir umumnya bertiup dari arah Barat Laut.
1.6. Penggunaan Lahan
Rencana pola ruang Kota Palu sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2010-2030 mencakup rencana pengembangan
kawasan lindung dan kawasan budidaya. Klasifikasi pola ruang wilayah Kota Palu
adalah sebagai berikut:
a. Kawasan Lindung Kota Palu seluas ± 13.835,85 Ha atau sebesar 38,79% dari luasan
Kota Palu yang terdiri atas:

9
 Kawasan Hutan lindung seluas6.380,05 Ha atau sebesar 17, 89 % yang
tersebar di Kecamatan Ulujadi seluas 2096,09 ha dan Kecamatan
Mantikulore seluas 4.283,96 ha.
 Kawasan Perlindungan Setempat seluas 537,92 Ha atau sebesar 1,51% yang
meliputi:
Sempadan Pantai seluas 320,84 Ha atau sebesar 0,90 %. Yang
tersebar di Kecamatan Palu Barat 33,82 Ha, Kecamatan Ulujadi
80,94 Ha, Kecamatan Palu Timur 17,91 Ha, Kecamatan Mantikulore
77,90 Ha, Kecamatan Palu Utara 68,83 Ha, dan Kecamatan Tawaeli
41,45 Ha.
Sempadan Sungai seluas 211,56 Ha atau sebesar 0,59 % yang tersebar
di delapan Kecamatan yaitu Kecamatan Palu Barat 5,04 Ha,
Kecamatan Tatanga 18,26 Ha, Kecamatan Ulujadi 28,33 Ha,
Kecamatan Palu Selatan 24,25 Ha, Kecamatan Palu Timur 7,17 Ha,
Kecamatan Mantikulore 69,84 Ha, Kecamatan Palu Utara 16,29 Ha,
dan Kecamatan Tawaeli 42,97 Ha.
Sempadan Mata Air seluas 5,52 Ha atau sebesar 0,02 % yang berada
di Kecamatan Ulujadi.
 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya seluas 4.496,45 Ha atau sebesar
12,61% yang meliputi:
Taman Hutan Raya seluas 4.493,73 Ha atau sebesar 12,6%. yang
tersebar di Kecamatan Mantikulore.
Kawasan Cagar Budaya seluas 2,72 Ha atau seluas 0,01% . berupa 11
situs yang tersebar di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur
dan Kecamatan Palu Utara. Situs terbanyak terdapat di Kecamatan
Palu Timur. Dari jumlah cagar budaya yang sudah dipugar berjumlah
2 situs, sedangkan 9 cagar budaya diantaranya belum dipugarkan.
 Kawasan Rawan Bencana Alam yaitu Sempadan Patahan Aktif seluas 11,39
Ha atau sebesar 0,03% , yang tersebar di Kecamatan Ulujadi, Kecamatan
Palu Barat, dan Kecamatan Tatanga .
 Kawasan Lindung lainnya berupa Kawasan Ekosistem Mangrove seluas 2,27
Ha atau sebesar 0,01%. Tersebar di Kecamatan Ulujadi 1,95 Ha, Kecamatan
Palu Timur 0,20, Kecamatan Palu Utara 0,02 dan Kecamatan Tawaeli 0,09.
 Ruang Terbuka Hijau seluas 2.407,77 Ha atau sebesar 6,75%, tersebar di
Kecamatan Ulujadi 762,49 Ha, Kecamatan Palu Barat 59,93 Ha, Kecamatan
Tatanga 172,93 Ha, Kecamatan Palu Timur 8,24 Ha, Kecamatan Palu Selatan
209,54, Kecamatan Mantikulore 884,91, Kecamatan Palu Utara 48,07, dan
Kecamatan Tawaeli 270,44.
b. Kawasan budidaya Kota Palu dengan luas ± 21.836,60 ha atau sebesar 61,21 % dari
luasan Kota Palu yang terdiri atas:
 Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 3.299,57 Ha atau sebesar 9,25%.
Yang tersebar di Kecamatan Mantikulore 2.674,78 Ha, Kecamatan Palu
Utara 2,13 Ha, dan Kecamatan Tawaeli 622,66 Ha.
 Kawasan Ekonomi Khusus seluas 1.476,45 Ha atau sebesar 4,14% yang
tersebar di Kecamatan Mantikulore 0,01 Ha, Kecamatan Palu Utara 2,54 Ha,
dan Kecamatan Tawaeli 1.473,90 Ha.

10
 Kawasan Industri Kecil dan Menengah seluas 140,96 Ha atau sebesar 0,40%
yang tersebar di Kecamatan Ulujadi 0,20, Kecamatan Mantikulore 58,38,
Kecamatan Palu Utara 74,94 Ha, dan Kecamatan Tawaeli 7,44 Ha.
 Kawasan Pariwisata seluas 127,22 Ha atau sebesar 0,36% yang tersebar di
Kecamatan Mantikulore 118,46 Ha, dan Kecamatan Palu Utara 9,66 Ha.
 Kawasan Perumahan seluas 8.628,42 Ha atau sebesar 24,19 % yang tersebar
di delapan Kecamatan di Kota Palu antara lain yaitu Kecamatan Ulujadi
686,42 Ha, Kecamatan Palu Barat 321,82 Ha, Kecamatan Tatanga 870,90 Ha,
Kecamatan Palu Timur 325,39 Ha, Kecamatan Palu Selatan 1.296,52 Ha,
Kecamatan Mantikulore 3.003,09 Ha, Kecamatan Palu Utara 1.490,39 Ha,
dan Kecamatan Tawaeli 624,22 Ha.
 Kawasan Perdagangan dan Jasa seluas 1.083,82 Ha atau 3,04 % yang
tersebar di Kecamatan Ulujadi 44,11 Ha, Kecamatan Palu Barat 129,03 Ha,
Kecamatan Tatanga 106,55 Ha, Kecamatan Palu Timur 136,92 Ha,
Kecamatan Palu Selatan 135,00 Ha, Kecamatan Mantikulore 356,82 Ha,
Kecamatan Palu Utara 95,42 Ha, dan Kecamatan Tawaeli 79,80 Ha.
 Kawasan Pergudangan seluas 132,12 Ha atau 0,37 % yang tersebar di
Kecamatan 67,83 Ha, dan Kecamatan Palu Utara 64,29 Ha.
 Kawasan Perkantoran 251,49 Ha atau 0,70 % yang tersebar di Kecamatan
Ulujadi 1,29 Ha, Kecamatan Palu Barat 12,93 Ha, Kecamatan Tatanga 1,35
Ha, Kecamatan Palu Timur 63,64 Ha, Kecamatan Palu Selatan 29,16 Ha,
Kecamatan Mantikulore 134,68 Ha, Kecamatan Palu Utara 6,35 Ha, dan
Kecamatan Tawaeli 2,09 Ha.
 Kawasan Peribadatan 34,07 Ha atau 0,10 % yang tersebar di Kecamatan
 Kawasan Pendidikan 362,81 Ha atau 1,02 % yang tersebar di Kecamatan
 Kawasan Kesehatan 42,18 Ha atau 0,12 % yang tersebar di Kecamatan
 Kawasan Olah Raga 8,74 Ha atau 0,02 % yang tersebar di Kecamatan Palu
Barat 0,40 Ha, Kecamatan Tatanga 0,05 Ha, Kecamatan Palu Timur 0,50 Ha,
Kecamatan Palu Selatan 0,47 Ha, Kecamatan Mantikulore 5,95 Ha, dan
 Kawasan Transportasi 294,03 Ha atau 0,82 % yang tersebar di Kecamatan
Palu Selatan 293,47 Ha, dan Kecamatan Mantikulore 0,56 Ha.
 Ruang Evakuasi Bencana 334,65 Ha atau 0,94 % yang tersebar Kecamatan
Tatanga 56,50Ha, Kecamatan Mantikulore 0,01Ha, dan Kecamatan Palu
Utara 278,14Ha.

11
 Kawasan Sektor Informal 1,17 Ha atau 0,00 % yang tersebar di Kecamatan
Palu Barat 0,70Ha, Kecamatan Palu Selatan 0,31Ha, dan Kecamatan
Mantikulore 0,15Ha.
 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 231,76 Ha atau 0,65 % yang tersebar di
Kecamatan Ulujadi 2,62Ha, Kecamatan Palu Timur 9,21Ha, Kecamatan Palu
Selatan 19,83Ha, Kecamatan Mantikulore 196,47Ha, dan Kecamatan Tawaeli
3,62Ha.
 Kawasan Infrastruktur Lainnya 31,27 Ha atau 0,09 % yang berada di
Kecamatan Mantikulore 31,27Ha.
 Sungai 203,66 Ha atau 0,57 % yang tersebar di Kecamatan Ulujadi 7,72Ha,
Kecamatan Palu Barat 8,36Ha, Kecamatan Tatanga 12,23Ha, Kecamatan
Palu Timur 12,50Ha, Kecamatan Palu Selatan 25,59Ha, Kecamatan
Mantikulore 36,72Ha, Kecamatan Palu Utara 29,79Ha, dan Kecamatan
Tawaeli 70,75Ha.
Untuk lebih jelasnya rencana pola ruang Kota Palu dapat dilihat pada peta di bawah ini:
Gambar 3. Peta Rencana Pola Ruang Kota Palu
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2010-2030

12
1.7. Potensi Pengembangan Wilayah
Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis pada skala
nasional dan skala regional dalam mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi
Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional menetapan Kawasan Strategis Nasional yang lokasinya salah
satu di Kota Palu yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi
Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.
Peran strategis Kota Palu dalam sistem regional tercermin berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
yang terdapat di Kota Palu terdiri atas:
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) dan sekitarnya Kecamatan Tawaeli di Kota Palu.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan, yaitu
BALUMBAPOLIPA yang menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan,
Toboli, dan Parigi.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu Kawasan Istana
Raja Palu di Kota Palu.
Kota Palu memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan
strategis Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota,
dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis di Kota Palu adalah sebagai berikut:
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan
New Town Tondo-Talise, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
a. Rencana Lokasi Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Tondo dan Talise
dengan jumlah rumah >4000 unit sebagai lokasi relokasi korban bencana di
Kota Palu.
b. Sebagaimana rencana poin 1, telah didukung rencana struktur ruang yaitu
Kelurahan Tondo dan Talise direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota
(PPK) II dengan Fungsi Utama sebagai Central Business District skala Kota
hingga Regional dan Civic Center Skala Kota.
c. Berdasarkan hasil analisis kecenderungan arah perkembangan Kota Palu,
Kecamatan Mantikulore terutama Kelurahan Tondo tertinggi kedua setelah
Kecamatan Tawaeli (lokasi Kawasan Ekonomi Khusus), yang dipengaruhi oleh
keberadaan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako
(Negeri), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu, ketersediaan
lahan kosong yang sesuai untuk permukiman paling luas, dilewati Jalan
Lingkar Luar, Jalan Arteri Perimer (Jl. Trans Sulawesi), dan Jalan Kolektor
Perimer K2.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup berupa
Kawasan yang memiliki Pusat Kegiatan Pada Kawasan Rawan Bencana Dan
Mempunyai Risiko Bencana Alam di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan

13
Tatanga,Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Selatan, dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a. Dimensi Kota Palu berupa Teluk dan Lembah, dimana pola sebaran
permukiman saat ini terjadi pemusatan pada bagian tengah, dengan tingkat
kepadatan tinggi kemudian menyebar ke sisi barat dan ke sisi timur dengan
kepadatan rendah.
b. Rencana Struktur Ruang Pusat pada bagian tengah Kota Palu diarahkan
Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat, Sub
Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Barat dan Sub Pusat Pelayanan Kota
(SPPK) di Palu Timur dan Palu Selatan, serta beberapa pusat pelayanan
lingkungan lainnya.
Peta Zona Rawan Bencana menunjukkan bahwa pada bagian tengah Kota Palu yang
menjadi pemusatan permukiman saat ini, dan rencana PPK maupun SPPK, telah dilewati
sesar aktif Palu Koro dan rawan likuifaksi dengan tingkat kerawanan 3 sampai 4.
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi
Untuk memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial.
2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat Pertumbuhan ekonomi
tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil
jika pertumbuhan ekonomi yang dicapaai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari
setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya
akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepemimpinan
pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi
perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.
Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat
kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter
dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat
mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang
dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan
memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan
rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan
masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat
ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan
masyarakat.
2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dari dampak kebijakan pembangunan yang
dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini juga bermanfaat untuk
mengetahui dan menilai pembangunan yang telah dicapai serta untuk menentukan arah
pembangunan di masa yang akan datang. Salah satu indikator ekonomi makro yang
digunakan untuk melihat hasil pembangunan di suatu daerah adalah Produk Domestik

14
Regional Bruto (PDRB). Indikator ini memberikan gambaran totalitas nilai tambah yang
tercipta dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu
daerah dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian Kota Palu yang dicapai cenderung
melambat dalam periode 5 tahun terakhir. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi
(ADHK 2010) sebesar 8,06 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Palu melambat berturut-
turut menjadi 7,74 persen 5,5 persen; 5,54 persen dan 5,05 persen pada tahun 2018.
Sedangkan untuk besaran PDRB harga berlaku mengalami peningkatan dari 20.593 miliar
rupiah di tahun 2017 menjadi 22.628 miliar rupiah di tahun 2018.
Selain dinilai ADH Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai dengan ADH Konstan
2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada tahun
2010. Melalui pendekatan penghitungan itu, maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat
memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja
(tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga
konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya
berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2014-2018,
gambaran tentang nilai PDRB ADH Konstan dan pertumbuhan ekonomi Kota Palu dapat
dilihat pada Gambar berikut. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Palu
melambat dari 8,06 persen pada tahun 2014 menjadi 5,05 persen pada tahun 2018.
Tabel 7. Peranan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-
2018 (Persen)
Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017* 2018**
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
(A)
4,29 4,20 4,21 4,20 4,11
2. Pertambangan dan Penggalian (B) 5,96 6,38 6,69 6,96 6,42
3. Industri Pengolahan (C) 8,63 8,20 7,98 7,55 7,11
4. Pengadaan Listrik dan Gas (D) 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang (E)
0,31 0,30 0,29 0,29 0,28
6. Konstruksi (F) 16,63 16,99 16,16 16,00 16,46
7. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)
9,54 9,60 9,98 9,96 9,81
8. Transportasi dan Pergudangan (H) 9,33 9,21 9,19 9,55 9,72
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum (I)
1,04 1,10 1,14 1,15 1,10
10. Informasi dan Komunikasi (J) 8,30 8,44 8,47 8,58 8,81
11. Jasa Keuangan dan Asuransi (K) 6,04 5,66 6,02 6,00 5,60
12. Real Estate (L) 2,60 2,56 2,54 2,53 2,50
13. Jasa Perusahaan (M,N) 1,18 1,15 1,19 1,17 1,17
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib (O)
13,80 13,74 13,75 13,52 14,32
15. Jasa Pendidikan (P) 8,47 8,57 8,40 8,40 8,39
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (Q) 2,79 2,85 2,89 3,01 3,30
17. Jasa lainnya (R,S,T,U) 0,95 0,96 0,99 0,98 0,97
PDRB 100 100 100 100 100
Sumber : Indikator Ekonomi Kota Palu, 2018

15
Laju pertumbuhan PDRB Kota Palu Tahun 2018 mencapai 5,05 persen, melambat
dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,54 persen. Secara umum, kondisi ini disebabkan oleh
melambatnya pertumbuhan sektor pertambangan/penggalian dan perdagangan. Bencana
yang melanda Kota Palu pada akhir September 2018 membuat Pelabuhan Pantoloan
mengalami kerusakan. Hal ini berdampak pada terhambatnya arus barang baik yang masuk
maupun keluar Kota Palu. Perkembangan beberapa indikator makro ekonomi Kota Palu
Tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 8. Perkembangan indicator makro ekonomi kota palu, 2014-2018
Indikator
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku
(juta Rp)
15,135.981 17,166.196 18,570.070 20,416.969 22,628.520
PDRB Atas Dasar
Harga Konstan (juta
Rp)
12,159.120 13,100.251 13,821.268 14,587.455 15,324.790
Laju Pertumbuhan
Ekonomi/LPE
(persen)
8,04 7,74 5,5 5,54 5,05
PDRB Perkapita
ADHB (juta Rp)
41,79 46,64 49,65 53,76 58,68
PDRB Perkapita
ADHK (juta Rp)
33,57 35,59 36,95 38,41 39,74
Sumber: BPS, 2019
Nilai PDRB per Kapita Kota Palu atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014-2018 senantiasa
mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per Kapita tercatat sebesar 41,79 Juta
Rupiah. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hinga tahun 2018 mencapai 58,68 Juta
Rupiah. Kenaikan angka PDRB per Kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh
faktor Inflasi.
Dalam rangka menganalisis perkembangan perekonomian Kota Palu 4 (empat) tahun
terakhir, disajikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Selama lima tahun terakhir
perkembangan LPE Kota Palu mengalami fluktuasi, pada Tahun 2014 LPE Kota Palu sebesar
8,04% kemudian terus mengalami fluktuasi sehingga pada Tahun 2018 mencapai 5,05%.
Dibandingkan dengan 3 (tiga) Kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Palu, LPE
Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir selalu lebih tinggi. Sementara jika
dibandingkan dengan LPE Provinsi Sulawesi Tengah, LPE Sulawesi Tengah umumnya lebih
tinggi. Gambaran perkembangan LPE Kota Palu bila dibandingkan dengan Kabupaten
Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2014-2018 disajikan dalam Tabel di bawah.
Tabel 9. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi,
dan Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018
Tahun Kota Palu Kab. Donggala Kab. Parimo Kab. Sigi Sulawesi Tengah
2014 8,04 5,86 6,47 6,31 5,07
2015 7,74 5,99 7,08 6,60 15,52

16
Tahun Kota Palu Kab. Donggala Kab. Parimo Kab. Sigi Sulawesi Tengah
2016 5,5 4,89 5,57 5,62 9,98
2017 5,54 4,46 5,53 5,48 12,95
2018** 5,05 3,89 5,12 5,12 14,11
Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2019
2.1.2. Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi menunjukan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap
Total PDRB yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palusecara berturut-turut: Konstruksi,
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan
Pergudangan, Industri Pengolahan, Jasa Pendidikan, Pertambangan dan Penggalian, Jasa
Keuangan dan Asuransi dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
Pada Tahun 2018, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 5,05 persen.
Empat dari sepuluh lapangan usaha tersebut cenderung mengalami peningkatan kontribusi
yaitu: Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
Informasi dan Komunikasi, dan Pertambangan dan Penggalian. Dua di antaranya cenderung
mengalami penurunan kontribusi yaitu: Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan. Secara keseluruhan tujuh belas lapangan usaha terjadi peningkatan kontribusi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 10. PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)
No Lapangan Usaha
HK/
HB
2014 2015 2016 2017 2018*
A Pertanian, Kehutanan, dan
Perkebunan
HK 553.802 588.382 613.055 644.505 662.060
HB 649.005 721.258 782.852 858.145 929.762
B Pertambangan dan
Penggalian
HK 731.002 830.598 920.314 1.008.257 1.014.917
HB 902.807 1.095.987 1.253.844 1.421.138 1.451.687
C Industri Pengolahan HK 1.125.374 1.156.561 1.184.466 1.180.130 1.181.667
HB 1.306.515 1.407.897 1.496.280 1.541.694 1.609.494
D Pengadaan Listrik dan Gas HK 21.813 25.546 27.134 28.671 30.780
HB 21.345 19.493 21.767 25.716 29.023
E Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
HK 42.359 44.790 47.055 48.628 50.614
HB 47.026 51.224 54.879 58.774 64.193
F Konstruksi HK 1.850.215 1.996.665 1.996.354 2.044.265 2.216.300
HB 2.517.483 2.915.694 3.003.054 3.267.246 3.724.379
G Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
HK 1.273.901 1.351.650 1.456.662 1.504.427 1.547.307
HB 1.444.476 1.647.260 1.866.046 2.034.441 2.220.023
H Transportasi dan
Pergudangan
HK 1.100.814 1.170.300 1.260.913 1.358.740 1.438.204
HB 1.412.917 1.580.694 1.719.791 1.950.204 2.198.600
I Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
HK 117.161 137.159 150.737 160.688 160.878

17
No Lapangan Usaha
HK/
HB
2014 2015 2016 2017 2018*
HB 157.077 188.310 212.607 234.647 249.006
J Informasi dan Komunikasi HK 1.123.090 1.263.010 1.367.158 1.752.796 1.994.364
HB 1.255.561 1.448.432 1.574.482 1.752.796 1.994.364
K Jasa Keuangan dan Asuransi HK 739.276 765.450 892.031 935.347 945.438
HB 914.892 970.850 1.140.828 1.225.842 1.267.974
L Real Estate HK 335.005 358.500 373.269 385.885 400.804
HB 393.345 439.543 475.582 515.581 565.958
M Jasa Perusahaan HK 143.095 153.044 164.144 172.174 179.578
HB 178.084 198.098 221.494 239.388 263.959
N Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
HK 1.570.695 1.713.490 1.819.330 1.904.644 2.055.219
HB 2.089.157 2.358.576 2.563.798 2.761.359 3.240.726
O Jasa Pendidikan HK 982.478 1.056.714 1.098.493 1.161.306 1.209.404
HB 1.281.282 1.470.391 1.560.314 1.715.515 1.898.136
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial
HK 325.974 355.394 389.093 429.233 480.719
HB 421.885 488.436 544.264 613.732 702.124
Q Jasa lainnya HK 123.065 132.999 141.860 149.140 152.909
HB 143.122 164.051 183.862 149.140 152.909
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO
HK 12.159.120 13.100.251 13.902.069 14.717.230 15.517.930
BRUTO
HB 15.135.980 17.166.195 18.675.742 20.593.578 22.158.101
BRUTO TANPA MIGAS
HK 12.159.120 13.100.251 13.902.069 14.717.230 15.517.930
BRUTO TANPA MIGAS
HB 15.135.980 17.166.195 18.675.742 20.593.578 22.158.101
Sumber : BPS Kota Palu, 2019
Perkembangan PDRB perkapita baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan
Kota Palu selama kurun waktu empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada
periode Tahun 2014-2018 laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga berlaku lebih
tinggi dari laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan. Melambatnya laju
peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan seiring dengan meningkatnya laju
inflasi Kota Palu khususnya harga bahan makanan.
2.1.3. Laju Inflasi
Inflasi Kota Palu selama enam tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi
pada Tahun 2014 sebesar 8,85% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2018 sebesar 4,2 %.
Rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir sebesar 4,61 %. Jika
dibandingkan dengan rata-rata laju inflasi Indonesia (4,29 %), secara umum rata-rata laju
inflasi Kota Palu lebih rendah yaitu 4,61 %. Hal yang menarik tingkat inflasi Tahun 2018
sebesar 1,49 % merupakan inflasi terendah selama satu dekade terakhir. Rata-rata laju
pertumbuhan inflasi Kota Palu dan laju pertumbuhan inflasi Indonesia Tahun 2014 – 2018
ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.
Tabel 11. Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Inflasi
Tahun Rata-rata
Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018*

18
Kota Palu 8,85 4,17 1,49 4,33 4,2 4,61
Indonesia 8,36 3,35 3,02 3,61 3,13 4,29
Sumber: BPS Kota Palu, 2019
Inflasi yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum. Adapun laju
inflasi tahun 2014 sampai 2018 cenderung menurun dimana tahun 2018 tercatat sebesar
4,2 persen.
Secara umum, penyumbang terbesar inflasi dalam enam tahun terakhir di Kota Palu adalah
makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 8,85 % sementara sektor sandang
berkontribusi paling kecil sebesar 0,16%. Perkembangan inflasi Kota Palu selama enam
tahun terakhir diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:
Tabel 12. Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2014 – 2018
No Sumber Inflasi
Tahun Rata-
Rata
2014 2015 2016 2017 2018*
1. Umum 8,85 4,17 1,49 4,33 1,55 4,08
2. Bahan Makan 8,96 8,06 -0,46 3,79 0,22 4,30
3. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan
Tembakau
9,82 6,00 3,53 2,96 3,74 5,21
4. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan
Bahan Bakar
7,60 3,76 0,42 9,51 1,06 4,47
5. Sandang 2,82 0,16 3,41 2,09 1,73 2,04
6. Kesehatan 6,83 2,93 3,38 1,45 1,67 3,25
7. Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 5,53 7,15 4,62 3,63 2,35 4,66
8. Tansportasi, Komunikasi dan Jasa
Keuangan
12,61 0,98 0,62 3,08 1,95 3,85
Sumber: BPS Kota Palu, 2019
Pada Tahun 2018 penyumbang inflasi terbesar adalah makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau (3,74%) sementara penyumbang inflasi terkecil adalah bahan makan (0,22).
Pada Tahun 2017 sumber inflasi tertinggi adalah Perumahan, Gas dan Bahan Bakar (9,51%)
sementara terendah adalah Kesehatan (1,45%). Kenaikan inflasi pada Tahun 2016 tertinggi
bersumber dari Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga (4,62%) sementara terendah bahan
makanan sebesar 0,46%. Tingginya inflasi yang terjadi pada Tahun 2015 diakibatkan oleh
bahan makanan (8,06%).
2.2. Kesejahteraan Sosial
2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)
Angka melek huruf menunjukan kemampuan baca tulis penduduk di Kota Palu. Angka
melek huruf Kota Palu terus meningkat dari Tahun 2014 hingga Tahun 2018. Angka
tersebut meningkat hingga mendekati angka 100%. Angka Melek Huruf Kota Palu lebih
tinggi jika dibandingkan dengan AMH Sulawesi Tengah dan Nasional. Angka Melek Huruf
menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan disetiap daerah, dimana selalu menjadi
harapan bahwa tidak ada lagi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis.
2.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukan rata-rata lamanya setiap penduduk mengenyam
pendidikan di bangku sekolah. Berikut ini rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palu.

19
Gambar 4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palu,
tahun 2014-2018
Sumber: BPS, Statistik Daerah Kota Palu Tahun 2019
Gambar di atas menunjukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ada
kecenderungan peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Palu, di
tahun 2014 RLS mencapai 11,11 sedangkan di tahun 2016 rata-rata lama sekolah menjadi
12,89. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Kota Palu dari tahun ke tahun selama kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir mulai menunjukan perhatian yang lebih pada dunia
pendidikan, sehingga waktu untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah semakin
bertambah.
Indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terus
meningkat dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018 penduduk kota palu diharapkan dapat
bersekolah selama 14,67 tahun atau level perguruan tinggi
2.2.3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1
tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka Kematian Bayi
(AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup
selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Palu Tahun
2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel di bawah ini. Perkembangan AKHB Kota Palu 5 (lima)
tahun terakhir mengalami fluktuasi, di mana dari Tahun 2014 mengalami peningkatan
hingga Tahun 2018. Sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2018 AKHB di Kota Palu mengalami
penurunan. Seiring dengan menurunnya AKB, AKHB telah mengalami penurunan selama 2
(dua) tahun terakhir. Pada Tahun 2014 AKHB di Kota Palu sebesar 990 per 1.000 kelahiran
hidup mengalami penurunan hingga menjadi 3 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018.

20
Tabel 13. AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup)
No. Uraian
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1. Angka Kematian Bayi (AKB) 5,12 3,26 4,17 1,42 2,67
2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) 994,88 996,74 995,83 998,58 997,33
Sumber: Data MDGs Tahun 2019
2.2.4. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan
“lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Kecenderungan perkembangan
angka harapan hidup di Kota Palu stabil dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018, yaitu sebesar
69,93%. Data angka harapan hidup pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2014 sebesar
70,72%. Pada Tahun 2018 angka harapan hidup di Kota Palu tidak mengalami perubahan,
atau tetap pada umur 69,93 tahun. Menurunnya Angka Harapan Hidup Kota Palu
merupakan indikator memburuknya kesejahteraan masyarakat Kota Palu khususnya di
bidang kesehatan.
Apabila dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu
masih lebih tinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan
bahwa, kualitas kesehatan masyarakat Kota Palu lebih baik dibandingkan beberapa
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Tingginya harapan hidup masyarakat Kota Palu
didukung oleh ketersediaan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, praktek
dokter, serta tenaga kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya,
serta tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan yang lebih tinggi.
2.2.5. Balita Gizi Buruk
Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status
gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan
menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah
ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi
baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.
Perkembangan persentase balita gizi buruk Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup
berfluktuasi. Pada Tahun 2014 persentase balita gizi buruk Kota Palu mencapai 0,17%
menurun menjadi 0,16% pada Tahun 2015. Persentase balita gizi buruk Kota Palu pada
Tahun 2016 meningkat menjadi 0,16% kemudian menurun hingga mencapai 0,15% pada
Tahun 2017. Pada Tahun 2018 persentase balita gizi buruk di Kota Palu mengalami
penurunan hingga mencapai sebesar 0,10%. Namun demikian secara keseluruhan
persentase balita gizi buruk di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir tergolong sangat
rendah.
2.2.6. Ketenagakerjaan
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup
berfluktuasi. Pada Tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu sebesar 5,69%
meningkat menjadi 8,32% pada Tahun 2015. Pada Tahun 2016 tidak dilakukan survey. Pada
Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka menurun hingga mencapai 6,56% dan terus
menurun pada Tahun 2018 hingga mencapai 5,81%. Gambaran tingkat pengangguran

21
terbuka, TPAK dan angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2014-2018 diuraikan dalam Tabel
2.28.
Tabel 14. Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2014– 2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
I. Angkatan Kerja 174.308 177.951 - 190.455 192.243
1. Bekerja/Working 164.396 163.147 - 177.959 181.079
2. Pengangguran/Unemployment 9.912 14.804 - 12.496 11.164
II. Bukan Angkatan Kerja 97.791 99.254 - 98.354 99.327
Total 446.407 455.156 - 479.264 483.813
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 64.06 64.19 - 66,28 65,82
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,69 8,32 - 6,56 5,81
Rasio Penduduk yang bekerja 0,93 0,91 - 0,92 0,93
3. Risiko Bencana
3.1. Sejarah Kejadian Bencana
Kota Palu memiliki sejarah kejadian bencana yang beragam. Dimana kejadian-kejadian
bencana tersebut ada yang menimbulkan dampak korban jiwa, kerugian fisik serta
kerusakan lahan yang tidak sedikit. Catatan sejarah kejadian bencana Kota Palu dilihat
berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB.
Berdasarkan DIBI, dalam rentang tahun 1815–2015 tercatat 6 (enam) jenis bencana yang
pernah terjadi di Kota Palu, yaitu bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan
abrasi, gempabumi, epidemi dan wabah penyakit dan tanah longsor. Kejadian bencana
tersebut menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi Kota Palu. Adapun catatan kejadian
bencana yang pernah terjadi di Kota Palu, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 15. Catatan Sejarah Kejadian Bencana di Kota Palu Tahun 1815-2015
Dari tabel di atas, terlihat bahwa dalam rentang tahun 1815–2015 telah terjadi 12 kali
kejadian bencana di Kota Palu. Kejadian bencana tersebut meliputi 6 (enam) jenis
bencana, dimana bencana yang dominan terjadi adalah bencana banjir dengan 5 (lima)
KEJADIAN
JUMLAH
KEJADIAN
MENINGGAL
LUKA-
LUKA
HILANG MENGUNGSI
RUMAH
RUSAK
BERAT
RUMAH
RUSAK
RINGAN
KERUSAKAN
LAHAN
Banjir 5 3 2.129 5 13.509 11 11 -
Banjir
Bandang
1 - - - 7.544 - - -
Gelombang
Ekstrim dan
Abrasi
1 - - - - 34 - -
Gempabumi 3 - 3 - 13.000 992 - -
Epidemi dan
Wabah
Penyakit
1 3 220 - - - - -
Tanah
Longsor
1 1 11 - - - - -
Total 12 7 2.363 5 34.053 1.037 11 -

22
kali kejadian dan diikuti bencana gempabumi dengan 3 (tiga) kali kejadian. Kejadian
bencana banjir merupakan kejadian yang berdampak signifikan di Kota Palu selain bencana
lainnya.
Persentase kejadian bencana di Kota Palu dari tahun 1815–2015 dilihat berdasarkan
perbandingan total kejadian dengan jumlah kejadian per bencana. Adapun persentase
kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 5. Presentase Kejadian Bencana 1815-2015
Dari gambar di atas, terlihat bahwa bencana banjir dan gempabumi mendominasi kejadian
bencana di Kota Palu dari tahun 1815–2015, dengan persentase kejadian yaitu 41,67% dan
25%. Sedangkan bencana lainnya masing-masing memiliki persentase 8,33% yaitu bencana
banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit serta tanah
longsor.
Setelah kejadian bencana Gempabumi-Tsunami-Likuifaksi tahun 2018, diketahui bahwa
bagian tengah Kota Palu yang menjadi pemusatan permukiman saat ini ternyata dilewati
sesar aktif Palu Koro dan rawan likuifaksi dengan tingkat kerawanan 3 sampai 4. Seperti
terlihat pada Lebih jelasnya lihat gambar berikut ini

23
Gambar 6. Pusat Kegiatan Kota Palu dan Zona Rawan Bencana
Sumber : Revisi RTRW kota Palu, 2019
Ada berbagai kebijakan penataan pola ruang pasca bencana di Kota Palu, yang bertujuan
peningkatan kualitas penghidupan dan pembangunan yang tangguh bencana di Kota Palu.
Untuk pola penataan ruang kawasan lindung, dilakukan berbagai langkah kebijakan
seperti: a) rehabilitasi kawasan lindung yang rusak akibat bencana gempa, tsunami dan
likuifaksi, b) menetapkan kawasan lindung untuk zona rawan bencana sangat tinggi, c)
mengembalikan fungsi dan pemanfaatan lahan kawasan pantai/pesisir seperti semula
untuk menerapkan mitigasi bencana, d) mengkonservasi dan memproteksi kawasan hutan
lindung dan vegetasi mangrove untuk fungsi lindung dan pertahanan terhadap potensi
bahaya tsunami, e) mengembangkan dan menambah kawasan sabuk hijau sebagai fungsi
pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam, dan f) memanfaatkan kawasan sabuk
hijau dan escape hill sebagai ruang terbuka hijau.
Adapun untuk pola ruang kawasan budidaya, kebijakan penataan ruangnya dilakukan
melalui: a) pembangunan kembali kawasan pemukiman yang fasilitasnya rusak berat, b)
melengkapi pemukiman dengan fasilitas mitigasi bencana, c) mengembangkan bangunan
penyelamatan/rumah vertikal pada kawasan yang memiliki kepadatan tinggi untuk
bencana rawan tsunami, d) menciptakan kawasan pemukiman baru dengan
mempertimbangkan risiko bencana, dan e) mengkonservasi dan merevitalisasi kawasan
bersejarah yang ada.

24
Gambar 7. Peta Zona Ruang rawan bencana Kota Palu dan sekitarnya
Penetapan Zona Rawan Bencana diperuntukan bagi keberlanjutan pembangunan di Kota
Palu dengan meletakkan faktor kebencanaan sebagai fungsi determinannya. Pembagian
zona rawan bencana di Kota Palu terbagi atas ZRB 1 (Zona Pengembangan), ZRB 2 (Zona
Bersyarat), ZRB 3 (Zona Terbatas) dan ZRB 4 (Prohibited Zone/Zona Terlarang). Adapun
jenis kriteria terdiri dari zona likuifaksi massif, zona sempadan rawan tsunami, zona
sempadan patahan aktif, zona bahaya deformasi sesar aktif dan zona gerakan tanah tinggi.
Dalam zona rawan bencana tersebut diatur beberapa ketentuan pemanfaatan ruang,
misalnya seperti pada ZRB 4 atau zona terlarang, dimana ada larangan pembangunan
kembali, pembangunan baru dan rekomendasi untuk direlokasi, serta diprioritaskan untuk
pemanfaatan sebagai kawasan lindung, ruang terbuka hijau dan pembangunan monument.
Untuk ZRB 3/Zona Terbatas, arahan spasial pemanfaatan ruangnya adalah: a) pelarangan
pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi (sesuai SNI
1726, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat
telekomunikasi), b) Pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai standar yang
berlaku (SNI 1726), c) Pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada zona rawan
likuifaksi sangat tinggi maupun gerakan tanah tinggi, diprioritaskan untuk fungsi kawasan
lindung atau budidaya non terbangun (pertanian, perkebunan dan kehutanan).
Untuk ZRB 2/Zona Bersyarat, arahan spasial pemanfaatan ruang adalah: a) Pembangunan
baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726), b) Pada zona rawan tsunami dan
rawan banjir, bangunan hunian disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencananya, dan c)
Intensitas pemanfaatan ruangnya rendah. Adapun untuk ZRB 1/Zona Pengembangan,
arahan pemanfaatan ruangnya yaitu a) pembangunan baru harus mengikuti standar yang
berlaku (SNI 1726), dan b) Intensitas pemanfaatan ruang rendah-sedang.

25
Hasil penghitungan kerugian dan kerusakan serta jumlah yang dibutuhkan untuk
membangunan kembali ditahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu pasca bencana
Gempabumi-Tsunami-Likuifaksi 2018 disajikan pada Tabel di bawah ini.
Tabel 16. Nilai kerusakan, kerugian dan total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Kota
Palu
Sumber : Dokumen RAD Rehab Rekon kota Palu, 2019
4. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung
4.1. Daya Dukung Penyedia Air
Estimasi daya dukung air dilakukan dengan pendekatan neraca air, yaitu membandingkan
ketersediaan dan kebutuhan air. Perhitungan ketersediaan menggunakan koefisien
limpasan (Permen LH No. 17 Tahun 2009). Perhitungan daya dukung air menggunakan
asumsi ketersediaan air tetap disertai peningkatan kebutuhan karena jumlah penduduk
dan pemanfaatannya meningkat. Selain itu, sebaran penduduk yang bervariasi di setiap
kecamatan juga mempengaruhi jumlah kebutuhan air. Daya dukung air tiap kecamatan di
Kota Palu, berdasarkan olah data KLHS (2019) dapat dilihat di tabel berkut ini.
Tabel 17. Status daya dukung air Kota Palu
Kecamatan Belum Terlampaui (Ha) Terlampaui (Ha)
Mantikulore 18.028,24 1.170,77
Palu Barat 239,03 483,76
Palu Selatan 425,34 1.540,26
Palu Timur 185,46 403,43
Palu Utara 1.690,92 1.295,89
Tatanga 40,03 1.483,88
Tawaeli 3.135,48 2.916,58
Ulujadi 5.700,06 627,07
Nilai Kerusakan Nilai Kerugian Total Kerusakan dan Kerugian Total Kebutuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 PEMUKIMAN 2,903,099,250,000 469,175,030,000 3,372,274,280,000 4,775,787,889,120
1 Sub Sektor Perumahan 2,844,468,750,000 464,354,300,000 3,308,823,050,000 3,440,474,065,000
2 Sub Prasarana Lingkungan 58,630,500,000 4,820,730,000 63,451,230,000 1,335,313,824,120
2 INFRASTRUKTUR 282,311,175,204 50,611,920,000 332,923,095,204 9,052,938,399,993
1 Sub Sektor Transportasi 238,300,818,439 45,384,320,000 283,685,138,439 6,822,167,229,006
2 Sub Sektor Sumber Daya Air 40,210,356,765 4,435,600,000 44,645,956,765 2,226,021,170,987
3 Sub Sektor Sumber Daya Energi 3,800,000,000 792,000,000 4,592,000,000 4,750,000,000
3 SOSIAL 544,674,256,250 43,838,753,084 588,513,009,334 1,489,719,675,330
1 Sub Sektor Kesehatan 191,041,873,750 19,727,589,584 210,769,463,334 383,225,185,330
2 Sub Sektor Pendidikan 246,512,757,500 19,803,895,500 266,316,653,000 917,604,844,000
3 Sub Sektor Agama 100,811,625,000 4,183,620,000 104,995,245,000 120,856,150,000
Sub Sektor Perlindungan Sosial 6,308,000,000 123,648,000 6,431,648,000 68,033,496,000
4 EKONOMI 1,954,793,627,000 489,856,739,689 2,444,650,366,689 3,109,292,026,559
1 Sub Sektor Pertanian/Perkebunan/perikanan 25,285,344,500 60,258,585,689 85,543,930,189 35,912,831,925
2 Sub Sektor Perdagangan 723,085,470,000 348,281,704,000 1,071,367,174,000 1,734,582,788,384
3 Sub Sektor Pariwisata 1,206,422,812,500 81,316,450,000 1,287,739,262,500 1,338,796,406,250
5 LINTAS SEKTOR 233,639,156,250 10,073,722,000 243,712,878,250 503,559,343,250
1 Sub Sektor Pemerintahan 233,525,037,500 10,033,360,000 243,558,397,500 362,902,195,000
2 Keamanan dan Ketertiban 114,118,750 40,362,000 154,480,750 123,248,250
3 Pengurangan Resiko Bencana 140,533,900,000
5,918,517,464,704 1,063,556,164,773 6,982,073,629,477 18,931,297,334,252
TOTAL
NO
SEKTOR/
SUBSEKTOR

26
Kondisi daya dukung air yang telah terlampaui di setiap kecamatan bermakna bahwa
seluruh wilayah tersebut tidak mampu menyediakan air secara mandiri. Oleh karenanya,
perlu disusun strategi peningkatan tangkapan dan distribusi air untuk memenuhi kurangnya
daya dukung penyedia air. Dibutuhkan upaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan air
tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut antara
lain sebagai berikut:
1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan fungsionalisasi area
tangkapan air baru.
2. Peningkatan kualitas air agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan
mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan
pertanian.
3. Penambahan jumlah jaringan distribusi air
4. Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat
penggunaan air
5. Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pada aktivitas hulu (seperti
pertanian) maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air
6. Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan,
hemat energi dan air.
7. Kapasitas prasarana air baku perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga, perkotaan dan industri
8. Menegakkan regulasi dan kearifan lokal untuk kepastian perlindungan sumber air.
4.2. Daya Dukung Lahan Permukiman
Daya dukung lingkungan permukiman adalah kemampuan suatu wilayah dalam
menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk
bertempat tinggal secara layak. Sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan wilayah,
terjadi peningkatan jumlah penduduk sekaligus berbagai aktivitas pembangunan, baik
secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, terjadi pula peningkatan kebutuhan lahan mengingat fungsi
lahan sebagai ruang yang mewadahi penduduk dan aktivitasnya, terutama untuk
pemanfaatan permukiman.
Wilayah yang berkembang akan mengalami perubahan di berbagai aspek akibat aktivitas
pembangunan yang akan menghasilkan dampak, baik pada manusia ataupun lingkungan
hidup. Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau menurunnya kualitas hidup
manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya daya
dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia. Semakin berkurangnya
lahan terbuka di suatu wilayah dapat menyebabkan kemampuan lahan mengalami
penurunan atau dengan kata lain daya dukung lahan di suatu wilayah dikhawatirkan akan
mengalami penurunan. Menurunnya suatu kualitas daya dukung lahan di suatu wilayah
tentu dikhawatirkan juga dampaknya akan mempengaruhi suatu rencana perkembangan
aktivitas pembangunan wilayah tersebut.
Daya dukung permukiman dihitung dengan membandingkan luas layak huni, jumlah
penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang per kapita (Pedoman DDTLH KLH, 2014).

27
Luas lahan yang layak untuk permukiman diperoleh dari selisih antara luas wilayah dengan
jumlah luas Kawasan lindung dan luas Kawasan rawan bencana. Luas Kawasan rawan
bencana meliputi luas rawan bencana likuifaksi dan longsor yang terdapat pada rencana
pola ruang RTRW Kota Palu 2019. Interpretasi hasil analisis daya dukung permukiman
(DDPm), yakni: jika DDPm bernilai >1, maka wilayah tersebut mampu menampung
penduduk untuk bermukim; jika DDPm = 1, maka terjadi keseimbangan antara penduduk
yang bermukim dengan jumlah penduduk yang ada; jika DDPM < 1, maka wilayah tersebut
tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim.
Tabel 18. Daya dukung permukiman Kota Palu dengan proyeksi hingga Tahun 2021
Kecamatan
Luas Lahan
Perumahan
(Ha)
LKRB LKL
DDPm
2019
DDPm
2020
DDPm
2021
LPMo
2019
LPMo
2020
LPMo
2021
Palu Barat 394,48 49,33 49,28 3,76 3,71 3,66 166,845 169,272 171,735
Tatanga 1.110,54 - 30,63 13,95 13,74 13,53 107,220 108,873 110,552
Ulujadi 1.205,65 1.443,37 3.521,01 18,43 18,14 17,87 74,435 75,594 76,771
Palu Selatan 1.233,59 153,76 26,52 9,45 9,31 9,17 189,144 192,024 194,947
Palu Timur 314,19 - 25,64 2,97 2,93 2,88 191,483 194,374 197,308
Mantikulore 1.025,64 1.585,34 8.426,40 53,92 53,11 52,31 171,013 173,623 176,274
Palu Utara 1.433,92 - 74,24 46,93 46,22 45,53 62,168 63,120 64,087
Tawaeli 639,41 - 102,22 107,40 105,78 104,18 55,496 56,347 57,211
Sumber : Data diolah Tim KLHS, 2019
Keterangan:
 Luas lahan perumahan diperoleh dari rencana pola ruang RTRW Kota Palu
 LKRB = luas kawasan rawan bencana, menurut luas rawan bencana likuifaksi dan
longsor pada rencana pola ruang RTRW Kota Palu
 LKL = Luas kawasan lindung, menurut luas rawan bencana likuifaksi dan longsor
pada rencana pola ruang RTRW Kota Palu.
 LPMO = Luas lahan yang optimal untuk bermukim.
Hasil analisis menunjukkan bahwa semua kecamatan di Kota Palu masih mampu untuk
menampung peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2019. Meski demikian terdapat
wilayah-wilayah yang keseimbangan daya dukungnya mulai berkurang, terutama
Kecamatan Palu Barat dan Palu Timur.
Selain daya dukung permukiman, luas lahan yang optimal untuk bermukim juga dianalisis.
Data di atas memperlihatkan bahwa luas lahan optimal untuk bermukim terendah
terdapat pada Kecamata Tawaeli, Palu Utara, dan Ulujadi. Kecamatan lainnya memiliki
luas lahan optimal yang memiliki kisaran 100an hektar dengan prediksi hingga tahun 2021.
5. Demografi
5.1. Perkembangan Jumlah Penduduk
Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi
yaitu kelahiran (birth), kematian (death) dan perpindahan penduduk (migration). Hasil
proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu tahun 2018 mencapai
385.619 jiwa, terdiri dari 193.847 jiwa penduduk laki-laki dan 183.503 jiwa penduduk
perempuan. Penduduk Kota Palu Tahun 2018 menyebar pada 8 (delapan) Kecamatan, 46

28
(empat puluh enam) Kelurahan, dan 91.161 Rumah Tangga (RT). Laju pertumbuhan
penduduk Kota Palu pada tahun 2018 mencapai 1,71%. Tingkat pertumbuhan dan sebaran
penduduk Kota Palu menurut kecamatan, kelurahan, dan rumah tangga serta tingkat
kepadatan penduduk secara rinci diuraikan di bawah.
Tabel 19. Tingkat Pertumbuhan, dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan, Kelurahan
dan Rumah Tangga Tahun 2013-2018
Kecamatan
Jumlah/Total Rata-rata penduduk
Tingkat
Pertumbuh
an (%)
Penduduk
(jiwa)
Kelurahan
Rumah
Tangga
Per
Kelurahan
Per
Rumah
Tangga
Palu Barat 63.251 6 14.600 10.542 4 2,98
Tatanga 40.612 6 10.705 6.769 4 0,12
Ulujadi 28.190 6 7.011 4.698 4 0,84
Palu selatan 71.657 5 18.655 14.331 4 1,42
Palu Timur 72.552 5 15.888 14.510 5 3,66
Mantikulore 64.785 8 14.822 8.098 4 0,55
Palu Utara 23.550 5 4.856 4.710 5 2,05
Tawaeli 21.022 5 4.624 4.204 5 1,27
Kota Palu 2018 385.619 46 91.161 8.383 4 1.71
2017 379.782 46 89.781 8.256 4 1.54
2016 374.020 46 88.418 8.131 4 1,61
2015 367.342 46 87.016 7.986 4 1,61
2014 362.202 45 85.301 8.049 4 1,61
2013 356.279 45 81.097 7.917 4 1,61
Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2019
5.2. Komposisi Umur Penduduk
Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2018 menunjukkan bahwa
terdapat 24,47 persen penduduk usia kurang dari 15 tahun, 72,24 persen penduduk
merupakan usia penduduk produktif berumur 15-64 tahun dan terdapat 3,29 persen
penduduk berada pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa
penduduk Kota Palu berada pada kelompok penduduk usia muda. Jumlah penduduk Kota
Palu menurut kelompok umur secara rinci disajikan dalam Gambar dan Tabel di bawah ini.
Gambar 8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2018
Sumber: BPS, Palu Dalam Angka Tahun 2019

29
Tabel 20. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2018
Kelompok umur
Jenis kelamin
Laki-Laki Perempuan Jumlah
0 - 4 17,266 16,665 33,931
5 - 9 15,591 14,767 30,358
10 - 14 15,378 14,700 30,078
15 - 19 20,709 21,689 42,398
20 - 24 24,051 23,102 47,153
25 - 29 17,016 16,113 33,129
30 - 34 15,345 14,728 30,073
35 - 39 14,111 14,802 28,913
40 - 44 14,123 14,575 28,698
45 - 49 12,623 12,250 24,873
50 - 54 10,079 9,414 19,493
55 - 59 7,225 7,003 14,228
60 - 64 4,785 4,810 9,595
65+ 9,095 7,145 16,240
Jumlah 197,397 191,763 389,160
Sumber: BPS, Palu Dalam AngkaTahun 2019
Pengelompokan usia Penduduk membedakan kelompok penduduk berusia non produktif
dengan penduduk kelompok usia produktif. Penduduk berusia dibawah 15 tahun umumnya
dianggap sebagai penduduk yang belum produktif, karena secara ekonomis masih
tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara, penduduk
berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah memasuki masa
pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun dikelompokkan ke dalam penduduk usia kerja yang
dianggap produktif.
Memperhatikan perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan
penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan. Selama kurun
waktu lima tahun terakhir, terjadi penurunan angka ketergantungan (rasio
ketergantungan) di Kota Palu. Pada Tahun 2014 rasio ketergantungan di Kota Palu sebesar
39 yang bermakna terdapat 39 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia
produktif. Pada Tahun 2018 rasio ketergantungan penduduk di Kota Palu meningkat
menjadi 38,4, yang bermakna 38,4 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia
produktif. Perkembangan rasio ketergantungan di Kota Palu Tahun 2014-2018 dapat dilihat
di bawah ini.
Gambar 9. Rasio Ketergantungan penduduk di Kota Palu Tahun 2014– 2018

30
5.3. Kepadatan Penduduk
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk Kota Palu
selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014 tingkat
kepadatan penduduk Kota Palu sebesar 916 jiwa/km2
terus meningkat hingga mencapai 976
jiwa/km2
pada Tahun 2018. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah
Kecamatan Palu Timur dengan tingkat kepadatan 9.410 jiwa/km2
, sementara Kecamatan
dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Mantikulore dengan
kepadatan sebesar 313 jiwa/km2
. Gambaran yang lebih rinci mengenai luas wilayah,
kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2014
– 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 21. Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota
Palu Tahun 2014 - 2018
Kecamatan Luas Area (Km²) Kepadatan Penduduk Rasio Jenis Kelamin
Palu Barat 8,28 7.639 100
Tatanga 14,95 2.717 103
Ulujadi 40,25 701 101
Palu Selatan 27,38 2.617 102
Palu Timur 7,71 9.410 98
Mantikulore 206,8 313 103
Palu Utara 29,94 787 10
Tawaeli 59,75 352 103
Kota Palu 2018 395,06 976 101
2017 395,06 961 101
2016 395,06 947 101
2015 395,06 930 102
2014 395,06 916 101
6. Bencana Prioritas
Dalam Workshop Pendahuluan (Preliminary), disepakati beberapa bencana prioritas
sebagai berikut:
Risiko bencana paling parah Risiko bencana paling mungkin
 Gempabumi
 Tsunami
 Likuifaksi
 Banjir
 Tanah Longsor
 Cuaca Ekstrim
Bencana
Prioritas
Risiko
Rendah Sedang Tinggi
Kecenderungan
Rendah Karhutla Banjir
bandang,
Gelombang
Ekstrim,
Sedang Kekeringan Tsunami dan
Likuifaksi
tinggi Banjir, Tanah
Longsor,
Cuaca
Ekstrim
Gempabumi

31
BAB III
HASIL PENILAIAN
1. Penilaian Pendahuluan
1.1. Skor Penilaian
Hasil penilaian Pendahuluan Kota Palu diperoleh skor 62 dari skor tertinggi 141. Skor
keseluruhan disajikan dalam diagram berikut:
1.2. Penjelasan dan Analisis
Langkah Mendasar 1. Pengorganisasian untuk Ketangguhan Bencana
Rencana Induk Kota Palu (atau dokumen perencanaan lainnya) telah memasukkan dan
menerapkan pendekatan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut ada di dalam Dokumen
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016 –
2021 di bagian isu strategis Tujuan 11: Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman,
Tangguh Dan Berkelanjutan (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempabumi,
Tsunami dan Likuifaksi).
BPBD Kota Palu memiliki sumber daya yang cukup dan memiliki kewenangan untuk
melakukan tindakan, tetapi tidak konsisten dalam menggunakan sumber daya dalam setiap
tahapan pengurangan risiko bencana.
Terkait dengan persyaratan pendirian bangunan, Pemerintah Kota Palu mensyaratkan
harus ada kesesuaian tata ruang dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Tata Ruang, Ijin
Lingkungan (dokumen lingkungan) melalui konsultasi dengan beberapa instansi terkait
termasuk dengan BPBD Kota Palu

32
P 1.1
Apakah rencana induk kota (atau strategi/rencana yang relevan) memasukkan
dan menerapkan pendekatan pengurangan risiko bencana sejalan dengan
Kerangka Kerja Sendai?
1
P 1.2
Adakah mekanisme multi agensi/sektoral dengan otoritas dan sumber daya yang
tepat untuk menangani pengurangan risiko bencana?
2
P 1.3
Apakah ketangguhan terintegrasi secara tepat dengan fungsi/portofolio kota
utama lainnya? (Misalnya, perencanaan, keberlanjutan, persetujuan investasi,
keuangan dan kepatuhan, keterlibatan masyarakat, manajemen kondisi darurat,
kepatuhan terhadap kode, manajemen infrastruktur, komunikasi, dll.)
3
Langkah Mendasar 2. Identifikasi, Memahami dan Menggunakan Skenario Risiko saat ini
dan Mendatang
Kota Palu telah memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2016 – 2020 dan Dokumen
Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2017 – 2021 yang didalamnya memuat 9 jenis
ancaman antara lain; Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan
Abrasi, Gempabumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Tanah Longsor dan
Tsunami. Di RPB Kota Palu juga menambahkan 1 jenis ancaman yakni Epidemi dan Wabah
Penyakit. Selain itu, sudah ada upaya tentang pemahaman dan pengetahuan bersama
tentang risiko namun informasi baru sebatas berada pada OPD OPD tertentu seperti di
BPBD, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran,
Dinas Sosial.
Skenario yang disepakati yang mengatasi keterpaparan dan kerentanan kota Palu telah
tersedia dan hanya 1 jenis skenario ancaman bencana (Rencana Kontingensi Gempa dan
Tsunami Tahun 2012) dan belum diperbaharui kembali. Di dalam Dokumen Rencana
Kontingensi Gempa dan Tsunami tersebut belum memuat dampak yang ditimbulkan akibat
dari ancaman yang terjadi pada infrastruktur vital di kota Palu.
Tersedia peta ancaman, untuk sebagian besar ancaman namun belum diperbaharui pasca
kejadia Gempabumi, Tsunami dan Likuifaksi tahun 2018 yang lalu.

33
P 2.1
Apakah kota memiliki pengetahuan tentang ancaman utama yang dihadapi kota, dan
kemungkinan terjadinya kejadian tersebut?
2
P 2.2
Adakah pemahaman bersama tentang risiko antara kota dan berbagai penyedia utilitas
dan badan regional dan nasional lainnya yang memiliki peran dalam mengelola
infrastruktur penting seperti listrik, air, jalan dan kereta api, dari titik stres pada
sistem dan skala risiko kota?
2
P 2.3
Apakah ada skenario yang disepakati yang mengatasi keterpaparan dan kerentanan
kota dari setiap ancaman, atau kelompok ancaman (lihat di atas)?
1
P 2.4
Apakah ada pemahaman kolektif tentang rantai kegagalan yang berpotensi terjadi
antara sistem kota dan infrastruktur yang berbeda, dalam skenario yang berbeda?
0
P 2.5
Apakah ada peta ancaman yang jelas dan data risiko? Apakah ini diperbarui secara
teratur?
2
Langkah Mendasar 3. Memperkuat Kemampuan Keuangan untuk Ketangguhan Bencana
Di dalam Dokumen RPJMD Perubahan kedua Kota Palu, telah dianggarkan kegiatan PRB
akan tetapi kegiatan tersebut sebagian besar bertujuan untuk Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Gempabumi, Tsunami dan Likuifaksi tahun 2018.
Tingkat asuransi di sektor bisnis dan masyarakat pasca kejadian Pasca Bencana
Gempabumi, Tsunami dan Likuifaksi tahun 2018 hingga saat ini terbilang masih sedikit
atau tidak ada asuransi yang mendukung program ketangguhan. Insentif yang diberikan
untuk instansi, lembaga usaha, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan
ketangguhan sudah ada namun tidak merata.

34
P 3.1
Kota/badan-badan yang memimpin memahami semua sumber pendanaan, dan
"dividen ketahanan", terhubung dengan baik, memahami semua rute yang ada untuk
menarik dana dari luar dan secara aktif mengejar dana untuk investasi ketahanan
utama.
2
P 3.2
Apakah kota memiliki anggaran 'yang terlindungi' dan spesifik, pengaturan sumber
daya dan dana darurat yang diperlukan untuk pengurangan risiko bencana lokal
(mitigasi, pencegahan, tanggapan dan pemulihan)?
2
P 3.3
Tingkat asuransi seperti apa yang ada di kota, di semua sektor-bisnis dan
masyarakat?
0
P 3.4
Insentif apa yang ada untuk berbagai sektor dan segmen bisnis dan masyarakat
untuk mendukung pembangunan ketangguhan?
1
Langkah Mendasar 4. Pembangunan dan Rancangan Kota yang Tangguh Bencana
Kota Palu saat ini sedang merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW, namun
belum ada penetapan melalui Perda yang baru. Selain itu Kota Palu juga sudah memiliki
Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang IMB namun belum secara spesifik mengacu pada
kajian risiko yang ada (KRB yang ada belum diperbaharui kembali pasca kejadian
Gempabumi, Tsunami dan Likuifaksi tahun 2018). Peraturan penerapan zonasi untuk
peraturan standar bangunan sudah ada namun belum ditegakkan secara penuh di Kota
Palu.
P 4.1
Apakah Pemerintah Daerah telah melakukan pembagian Zona berdasar pada
kajian risiko yang mempertimbangkan kegiatan ekonomi, produksi pertanian
dan kepadatan penduduk?
3
P 4.2
Apakah desain dan pengembangan wilayah perkotaan baru telah turut
membangun ketangguhan daerah?
2
P 4.3
Apakah daerah telah memiliki peraturan tentang bangunan dan gedung (contoh
IMB)? Apakah peraturan tersebut telah mengadopsi kajian risiko dan diperbarui
secara berkala?
2
P 4.4
Apakah penerapan zonasi untuk peraturan standar bangunan telah diberlakukan
secara luas? Ditegakkan dan terverifikasi?
1
Langkah Mendasar 5. Kawasan Penyangga dan Jasa-jasa Ekosistem
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sudah mengidentifikasi aset sumberdaya alam dan
ekosistem termasuk kontribusi jasa ekosistem namun belum dilakukan monitoring dan
kajian secara ekonomis.

35
Kebijakan yang mempromosikan integrasi infrastruktur hijau dan biru dalam pembangunan
perkotaan saat ini sedang dipromosikan, belum didukung oleh kebijakan.
Belum ada kerjasama antar daerah dalam mengelola kesehatan ekosistem dan
perlindungan lingkungan
P 5.1
Apakah daerah memahami nilai dari aset sumber daya alam dan ekosistem yang
berada di wilayahnya? Termasuk kontribusi jasa-jasa ekosistem tersebut?
2
P 5.2
Apakah telah ada kebijakan yang mempromosikan integrasi infrastruktur hijau
dan biru dalam pembangunan perkotaaan?
1
P 5.3
Apakah pemerintah menyadari pentingnya kesehatan ekosistem dan
perlindungan lingkungan? Apakah sudah dilakukan upaya perlindungan
ekosistem dan lingkungan lintas batas?
1
Langkah Mendasar 6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan/ Institusi untuk Ketangguhan
Bencana
Peningkatan keterampilan telah dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelatihan
penanggulangan bahaya kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Damkar, Relawan yang
dilatih oleh Basarnas, Relawan yang dilatih oleh BMKG dan Relawan yang dilatih oleh
Dinsos.
Penyebarluasan informasi risiko dan pendidikan pengelolaan risiko bencana pada
masyarakat dilaksanakan untuk beberapa kelurahan yang ada di kota Palu. Namun progam
peningkatan kesadaran masyarakat tersebut belum dilaksanakan pada seluruh kelurahan
Pemerintah Kota Palu telah berperan aktif untuk bekerjasama dan bertukar pengetahuan
dengan pihak lain namun cenderung bersifat sementara.

36
P 6.1
Apakah daerah telah memiliki akses pada seluruh pengalaman dan ketrampilan
yang dibutuhkan untuk merespon skenario bencana dan mengurangi risiko?
0
P 6.2
Apakah daerah telah memiliki kampanye pendidikan bencana dan
penyebarluasan informasi yang terkoordinasi? Serta memiliki mekanisme
penyebaran informasi bencana yang dapat menjangkau masyarakat melalui
berbagai media?
1
P 6.3
Sampai sejauh mana kota telah memiliki mekanisme bagi guna informasi dan
data bencana untuk membangun ketangguhan?
1
P 6.4
Apakah pelatihan dan peningkatan kapasitas yang tersedia telah mencakup isu
kajian risiko dan ketangguhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik
pemerintah, dunia usaha, LSM dan warga?
2
P 6.5
Apakah materi pelatihan tersedia dalam bahasa yang dipahami oleh mayoritas
penduduk?
1
P 6.6
Apakah kota berperan aktif untuk bekerjasama dan bertukar pengetahuan
dengan daerah lain yang memiliki risiko sama?
1
Langkah Mendasar 7. Pemahaman dan Peningkatan Kapasitas Sosial untuk Ketangguhan
Dari 46 Kelurahan saat ini sudah terbentuk 5 Kelurahan Tangguh Bencana yang merupakan
inisiasi dari BPBD Kota Palu. Ada juga beberapa Kampung Siaga Bencana bentukan dari
Dinas Sosial Kota Palu.
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu setiap tahun rutin melakukan pelatihan bahaya
kebakaran sebanyak 8 kali. Demikian juga dari Dinsos dan Dinas Pendidikan juga
melaksanakan program kesiapsiagaan baik di komunitas maupun di sekolah. Dari lembaga
vertikal seperti BMKG dan Basarnas setiap tahun juga melakukan pelatihan–pelatihan di
sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA.
Di Kota Palu terdapat media sosial berupa Facebook Info Kota Palu yang digunakan sebagai
tempat berbagi informasi apapun di Kota Palu. Yang lain sebagai media informasi juga
menggunakan siaran radio, papan informasi, dan baliho/banner

37
P 7.1
Apakah organisasi akar rumput atau masyarakat yang berpartisipasi dalam
perencanaan pra-kejadian dan respon pasca-kejadian untuk setiap lingkungan di
kota?
1
P 7.2
Adakah program peningkatan kapasitas untuk penduduk yang paling rentan dan
membutuhkan di kota secara berkala?
3
P 7.3
Berapa proporsi bisnis yang memiliki rencana kesinambungan bisnis
terdokumentasi yang telah ditinjau dalam 18 bulan terakhir?
0
P 7.4
Apakah ketangguhan infratruktur pelindung menjadi prioritas daerah? Apakah
daerah memiliki dan mengimplementasikan strategi dan perencananya?
3
Langkah Mendasar 8. Peningkatan Ketangguhan Infrastruktur
Kota Palu saat ini sedang merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW, namun
belum ada penetapan melalui Perda yang baru. Selain itu Kota Palu juga sudah memiliki
Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang IMB namun belum secara spesifik mengacu pada
kajian risiko yang ada (KRB yang ada belum diperbaharui kembali pasca kejadian
Gempabumi, Tsunami dan Likuifaksi tahun 2018). Peraturan penerapan zonasi untuk
peraturan standar bangunan sudah ada namun belum ditegakkan secara penuh di Kota
Palu.
Adanya sebuah mekanisme yang membahas infrastruktur kritis yang berfungsi untuk
menciptakan pemahaman bersama untuk peningkatan ketangguhan infrastrukur melalui
dibentuknya tim satgas penanggulangan bencana untuk penanganan rehabilitasi
infrastruktur akan tetapi tim tersebut belum bisa bekerja secara optimal terbukti masih
banyak infrastruktur yang tidak layak/tidak sesuai dengan standar konstruksi bangunan
tahan gempa/SNI 1726.
Menilik kejadian bencana gempabumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 terjadi
pemadaman listrik selama seminggu, layanan kesehatan dapat berfungsi kembali setelah
36 jam, layanan BBM terganggu, layanan air bersih juga terganggu selama 14 hari, layanan
pendidikan sama sekali tidak berjalan karena hampir semua bangunan sekolah/madrasah
mengalami kerusakan, layanan telekomunikasi terganggu selama beberapa hari. Fasilitas
penjara terjadi gangguan kerusakan sehingga menyebabkan beberapa orang narapidana
kabur.
BPBD telah memiliki beberapa alat / aset reaksi cepat, diantaranya kendaraan operasional
doubel cabin, persediaan obat dan makanan darurat, generator cadangan, tangki air, dll.
Namun kesenjangan untuk memenuhi kebutuhan masih signifikan.kekuarangan asset lain

Laporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdf

Laporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Laporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdf

Similar to Laporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdf (20)

More from Lingkar Association (Perkumpulan Lingkar)

More from Lingkar Association (Perkumpulan Lingkar) (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Laporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdf