HARIAN WARTA NASIONAL

1. NUSANTARA
5 Edisi 30/Th XIII/ 17 - 1 Maret 2015
Truk Melebihi Muatan di
JembatanTimbang Penyebab
UtamaKerusakanJalan
BITUNG, (WN)– Meski pe-
ningkatan pada sisi anggaran
proyek sudah diberikan oleh
pemerintah pusat serta telah
direalisasi oleh pemerintah da-
erahkhususnyaDinasPekerjaan
Umum(PU)sendiritahun2014.
Namun sejumlah proyek jalan
tersebut sudah rusak parah, di-
antaranyakerusakandijalanMoh
Hata, yang menghubungkan
antarapusatKotaBitungdengan
KecamatanAirtembagadidepan
pelabuhan Pos Enam Bitung.
Penyebab kerusakan jalan
adalah kurangnya pengawasan
terhadap Jembatan Timbang
yang dilakukan oleh Dinas
Perhubunganyangmembiarkan
truk lewat Jembatan Timbang
melebihimuatankendaraandari
batas maksimum.
Hasil pengabadian kamera
wartawan Harian Warta Nasi-
onal didapati adanya kerusakan
jalan M. Hata, sehingga menga-
kibatkan seringnya terjadi ke-
macetan ketika kendaraan me-
lintas di jalan tersebut. Masya-
rakat sering kali mengeluhkan
soal jalan di sekitar rumah
mereka yang rusak parah.
Setiapmusimhujan,airdijalan
seperti kolam dan ketika musim
kemarau debu berterbangan
kesanasini.Parasopirseringkali
juga mengeluh adanya jalan
tersebut yang sudah lama rusak
namun seakan akan terjadi
pembiaran.Lantaskapanpeme-
rintah memperbaiki jalan ini.?,
hal itu disampaikan para sopir
angkutan yang kerap kali
melintas di jalan tersebut.
Kerusakan jalan didepan
pelabuhan persisisnya depan
Pelabuhan Feri serta mulai
adanya jalan di Kota Bitung
bergelombang di banyak titik
ruas jalan lebih disebabkan oleh
melintasnya truk-truk dengan
bebanberlebih.Artinya,toleransi
nol bagi kendaraan berbeban
berlebihan yang ditetapkan
MenteriPerhubungandiabaikan.
Jembatan Timbang yang ada
diduga tidak berfungsi secara
optimal,. Pembiaran aparat
terhadap pengguna jalan diba-
ngun dengan kualitas muatan
sumbu terberat 10 ton. Semen-
tara jalan lintas daerah Bitung-
Manado umumnya hanya
dengan muatan sumbu terberat
maksimum. Daya angkut ken-
daraan, mestinya, mematuhi
kualifikasi kekuatan jalan.
Padahal, penambahan beban
sumbu pada dua roda di satu as
(sumbu)menjadiduakalibeban
standar akan mengakibatkan
pertambahandayarusak16kali.
Jikabebansumbumenjadi3kali,
daya rusak menjadi 81 kali.
Sulitnya menerapkan ketentuan
kelebihan muatan nol persen
bagi para pengusaha muatan
karena pembatasan muatan nol
persendianggapmengakibatkan
biaya transportasi naik.
Ketua DPW LP-Tipikor
Amir Pontoh mengharapkan
Dinas Perhubungan tidak pilih
kasih dalam menindak armada
truk yang sudah jelas melang-
gar aturan ketentuan muatan
undang-undang nomor 22
tahun 2009 tentang angkutan
lalu lintas jalan raya.
Diakuinya sebagian jalan
negara di Manado rusak akibat
truk dengan muatan yang mele-
bihiketentuan.Seharusnyapihak
DinasPerhubunganmenerapkan
sistem denda bagi kendaraan
yang melebihi daya muatan.
Penerapan denda, mengacu
dalam Peraturan Daerah diduga
tidak difungsikan sebagaimana
mestinya per kilogram bagi
kendaraan kelebihan muatan di
atas15persendandendaRp150
per kilogram untuk kelebihan
muatan kurang dari 15 persen.
Di sisi lain, ruas jalan lintas
manado-bitung para sopir
seringkalimengeluhkanretribusi
di jalan atas jumlah berat yang
diijinkan sebelum sampai di
lokasi jembatan timbang.
Kutipan surat kabar Harian
Warta Nasional tentang per-
nyataan Direktur Jenderal In-
dustri Alat Transportasi dan
Telematika Departemen Perin-
dustrian Budi Darmadi yang
mana untuk mencegah kenda-
raan berbeban berlebih di jalan
harus dengan memperketat
pengawasan, baik dari polisi
maupun dinas perhubungan.
Lebih baik dua instansi itu
mengetatkan pengawasan.
Dari sisi industri transportasi
sebenarnya saat keluar dari pa-
brik truk dalam kondisi standar
dansesuaiaturan.Makamuatan
sumbuterbesarnyatakkanmam-
pulebihdari10ton.Dugaanlain
menurut Amir Pontoh ada
sejumlah bengkel modifikasi
yang mampu memperbesar dan
meninggikan bak truk,” belum
lagi mereka bisa memodifikasi
suspensi ban truk agar mampu
mengangkut beban berat.
Kerusakan jalan sebetulnya
tetap ada solusinya. Bukan
sekadar memperbaiki jalan,
tetapi menghukum pemilik
barang yang biasanya perusa-
haanbesar.Merekabiasanyame-
ngirim barang secara borongan
kepadapemiliktruk.Kerusakan
jalan yang ada di depan pintu
masuk pelabuhan feri diduga
adanya truk yang melebihi mu-
atan karena minimnya penga-
wasan serta tingginya toleransi
oknum petugas terhadap para
sopir truk itu sendiri.
Bayangkan kalau setiap ha-
rinya truk dengan muatan
berlebih tapi tidak ada tin-
dakan tegas dari para oknum
petugas pelabuhan,” sampai
kapan pemerintah memper-
baiki jalan yang setiap tahunya
selalu mengalami kerusakan.
Sudah saatnya semua itu
harus diakhiri memberlakukan
truk dengan muatan berlebi-
han namun tidak ada tindakan
tegas dari para petugas dilapa-
ngan. Kerusakan jalan meru-
pakan masalah besar,” yang
sewaktu waktu bisa merengut
nyawa bagi siapa saja yang
melintasinya.
Amir Pontoh berharap Pe-
ngoperasian jembatan tim-
bang itu seharusnya mengacu
kepada Undang-Undang No-
mor 22 Tahun 2009 tentang
angkutan lalu lintas jalan
raya.(KORWIL)
Tujuh Puluh Anggota DPD Brigade
Manguni Se-kota Bitung Dilantik
PerizinanDipersulit,PTSPKelurahan
KelapaGadingTimurSepi
JAKARTA, (WN)– Setelah pe-
ngoperasian Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di Kelurahan
KelapaGadingTimur,JakartaUtara
suasana kantor sepi setiap pagi.
Nyaristidakadawargayangdatang
untuk mengurus dokumen perizi-
nan. Hal itu, setelah warga menge-
tahui pelayanan PTSP lebih diper-
sulit mengurus izin dan nonizin
ketimbanglayananlewatkelurahan.
“KatanyapelayananPTSPuntuk
efektivitasdanefisiensipengguna
layanan izin maupun nonizin,
ternyata itu bohong besar. Saya
sudah ketemu dan bertanya lang-
sung denganAryo Martanto sela-
ku Kepala Satuan Satlak Kelu-
rahanKelapaGadingTimur.Kata
Aryo, izin domisi di sepanjang
jalan raya Perintis Kemerdekaan,
tidak akan dikeluarkan dari PTSP
kelurahan, terus yang efektivitas
dan efisiensi itu apa ?, “ujar Her-
manto, salah seorang warga yang
mengaku dipersulit mengurus izin
domisidiPTSPKelurahanKelapa
GadingTimur,Kamis(29/1/2015).
Lihat sekarang di kantor PTSP
Kelurahan Kelapa Gading Timur,
wargayangmengurusizindanno-
nizin sangat sepi, saya dari pagi di
kantor ini tidak ada satu orangpun
wargayangdatangkekantorPTSP,
usul saya sebaiknya PTSP di Kelu-
rahaniniditutupsaja,ujarHermanto.
Kata Hermanto, karena saya
dipersulit mendapatkan izin do-
misi di PTSP Kelurahan, saya
terpaksa mengurusnya lewat
Notaris. Buktinya saya sudah
mendapatkan izin domisi, hanya
beberapaharisaja.Wajalahwarga
sepidatangmengurusperizinanke
PTSP karena pada kenyataannya
lebih dipersulit, lebih baik saya
keluar uang untuk Notaris tetapi
hasilnya memuaskan secara
efektivitas dan efesiensi, ujarnya.
Aryo, Kepala Satuan Pelaksana
(Kasatlak) PTSP Kelurahan Kelapa
Gading saat ditemui wartawan
mengaku,PTSPinidibentuksemata
mata untuk menghapuskan calo,
makanya gaji PTSP nilainya
seterapdenganLurah.Tetapikalau
soal pengurusan izin, syaratnya
haruslengkapataukomplitsemua,
satu syarat tidak dipenuhi, maka
kami tidak bisa melayani, ujarnya.
Contohnya,kataAryo,untukizin
domisiwargaharusmelengkapi11
berkaspersyaratansebagaiberikut,
1.PengantarRTdanRW/SuratKe-
terangandariPengelolaGedung,2.
SuratPernyataanPemilik/Penang-
gungjawab Usaha, 3. FC KTP Pe-
milik Tempat Usaha, 4. Surat Ku-
asa Pengurusan, 5. FC KTP yang
dikuasakan,6.FCSertifikatTanah
(kepemilikan), 7. FC Akta Pen-
dirianPerusahaan,8.FCIzinMen-
dirikan Bangunan (IMB), 9. FC
PBB dan Bukti Pembayaran PBB
Tahun terakhir, 10. Foto Bangunan
Tampa Depan dan Dalam Bangu-
nan,11.JumlahPegawai,ujarAryo.
Jika satu item saja dari berkas
syarat ini tidak dilengkapi, maka
PTSP Kelurahan Kelapa Gading
Timur tidak bisa melayani
pembuatan Izin Domisili.(SON)
BanjirMenggenangiHampirSeluruh
Rumah di Kelurahan Manembo-nembo
BITUNG,(WN)–Banjirmerupakanperistiwa
tergenangnyasejumlahdaratanolehvolumeair
yang meluap atau melimpas dari tempat
dimanavolumeairtersebutseharusnyaberada
atau mengalir. Banjir rob sendiri merupakan
istilah khusus yang hanya dipakai di Indone-
sia, untuk menggambarkan banjir yang dise-
babkan oleh tingginya curah hujan sehingga
menyebabkan volume air meningkat dratis.
Banjir telah menjadi rapor buruk yang tidak
layak diperdebatkan karena merupakan hasil
kerja kolektif semua pihak. Banjir, yang
awalnya hanya dianggap air pasang karena
akumulasi sesaat presipitasi yang akan cepat
surut setelah hujan reda, kini menjadi
bencana permanen. Banjir kini meluap dalam
skala besar, menggenangi permukiman,
menghanyutkan rumah dan harta benda,
bahkan tak jarang menyebabkan korban jiwa.
Banjir terjadi karena terganggunya perim-
bangan antara air infiltrasi, run-off, dan
evapotranspirasi akibat perubahan daya se-
rap lahan., apalagi pada lahan miring,
merupakan faktor utamanya. Itulah kenya-
taan yang terjadi pada 4 Februari 2015 lalu,
dimana beberapa daerah pemukiman
penduduk di Kota Bitung tergenang oleh air
hujan setelah satu harin penuh curah
hujan mengguyur Kota Bitung.
Kelurahan Manembo-Nembo diba-
wahKecamatanMatuaripalingsensitif
terhadapbanjir.Hujanlokaltelahmeng-
genangi hampir seluruh rumah pendu-
duk. Bahkan satuan kepolisian serta
satpol PP dekerahkan kelokasi guna
memberikanbantuankepadaparapen-
duduk yang rumahnya tergenang air.
Bukan hanya rumah penduduk yang
tegenag air, akan tetapi banjir juga
menenggelamkan ruas jalan trans.
Pasir, kerikil serta lumpur berserakan
disetiapjalan,tepatnyadijalanmanembo-nembo
depanpompabensin,jalanpertigaanmanembo-
nembo serta lokasi girian. Yang pasti faktor
intensitas curah hujan dan durasinya tentunya
bisa berperan pula menciptakan bencana.
Faktor lain adalah akibat tidak tertatanya
permukiman serta tidak berfungsinya saluran
air seperti drainase-drainase yang kurang
adanya perawatan sehingga hampir seluruh
drainase jalan mengalami penumpukan tanah
sehingga terjadinya penyumbatan. Selain itu
curah hujan di Kota Bitung sempat melum-
puhkan transpotasi.
Dari hasil liputan wartawan Harian Warta
Nasional terpantau selain banjir menggenangi
beberapa rumah penduduk dikelurahan
manembo-nembobawah,”banjirjugamenye-
babkan kemacetan di beberapa ruas jalan
akibat air menggenangi jalan serta rusaknya
jembatan sungai manembo-nembo akibat air
sungai meluap sehingga kendaran roda empat
tidak bisa melintas serta jebolnya drainase
sehingga mengakibatkan putusnya jalan
alternatif menuju perumahan Asri Dua dan
aset jalan menuju RSUD Bitung serat kelong-
soran yang mengakibatkan banyaknya jalan
putus di kecamatan Matuari.(KORWIL)
Infrastruktur Jalan di Poso Rusak
Penghambat Pertumbuhan Ekonomi
BITUNG, (WN) – Ditinjau dari aspek hukum dan
ideologi, lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Brigade Manguni yang merupakan suatu
kebanggan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Brigade Manguni yang selalu ikut berperan aktif
dalam suatu kegiatan yang pada umumnya membela
kepentingan masyarakat serta berperan menjaga
keutuhan kedaulatan NKRI. Refleksi dari sikap
nasionalisme yang kian hari kian rapuh oleh berbagai
isu di kalangan masyarakat luas.
Bahkan,cenderungmenjadisesuatuyangdianggapanti
modernisasidalamkehidupanberbangsadanbernegara
serta Proses penegakan hukum yang stagnan dan tidak
optimal,telahmenjadikanpranatahukumhanyasebagai
istrumen dalam rangka memenuhi standar kebutuhan
ekonomi dan politik kekuasaan.
Halinimerupakansebuahkeprihatinanyangsangatse-
rius untuk di sikapi, karena akan menjurus kepada peng-
hancuran landasan ideologi negara, yang pada akhirnya
berakibat runtuhnya bangunan negara itu sendiri.
Pemberitaandimediacetakdanelektroniktentangtinda-
kanpelanggarandanpelecehanterhadaphukumdikalang-
an pejabat negara dan pengusaha, telah menjadi tontonan
dan pemberitaan yang semakin menarik bagi masyarakat.
Bahkan terkesan murahan, padahal persoalan tersebut
merupakanancamanterhadapkeutuhanNegaraKesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Melihat fenomena sosial masyarakat Indonesia
yangsemakinkehilanganidentitasdanjatidiri,maka
perlu ada sebuah penyadaran kolektif dan
terorganisasiyangsenantiasapro-aktifmenyuarakan
kembali pesan-pesan moral perjuangan kemer-
dekaanIndonesiauntukmenjadisebuahbangsayang
merdeka,berdaulat,danberkepribadianbedasarkan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa,
demikian ungkapan yang disampaikan oleh bapak
Fabian Kaloh S.ip Msi kepada wartawan Warta
Nasional di selah pengukuhan / pelantikan dirinya
sebagai ketua DPD Brigade Manguni serta tujuh
puluh (70) anggota DPD brigade Manguni lainya
sekota bitung senin 2 februari 2015 di kelurahan
sagrat kecamatan matuari kota bitung.
Menurutnya berbicara tentang persoalan pemba-
ngunan ekonomi nasional, tentu harus mengacu ke-
padaharapandancita-citaluhurProklamasiKemerdekaan
Republik Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh
landasan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945. Dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 me-
nyebutkan bahwa : Perekonomian di susun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Didalam pen-
jelasan Pasal 33Ayat (1) 1945 tersebut diatas, dijelaskan
bahwa Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah
koperasi.Olehkarenaitu,koperasidianggapsebagaisoko-
guruperekonomiannasional.Artinya,dariketigapelakueko-
nomi di indonesia saat ini, seharusnya koperasi mendomi-
nasilajupertumbuhanekonominasionaldibandingdengan
badan–badanusahayangdikelolaolehnegaradanswasta.
Namun kenyataan yang dialami dan dirasakan saat
ini, setelah lebih dari 6 dasawarsa indonesia menjadi
sebuah negara, justru menyimpang jauh dari
ketentuan konstitusi negara. Dimana koperasi tidak
lebih sekedar unit-unit usaha kecil yang didirikan
oleh perusahaan-perusahaan raksasa milik negara
dan swasta. Pendirian koperasi oleh perusahaan-
perusahaan negara dan swasta, terkesan semata-mata
untuk memenuhi pesan kontitusi dalam bentuk
badan-badan hukum secara legalitas.
Situasidankondisisosialekonomirakyatindonesiasaat
ini, sebenarnya sebuah serial-lanjutan dari penderitaan
ekonomi rakyat pada masa Kolonial (Belanda). Belajar
dari itu,” maka Brigade Manguni sebagai ormas yang
cukupdiperhitungkandibumisulawesiutarasaatinijuga
memiliki kepedulian secara nasional di indonesia.
Kami Brigade Manguni yang tergabung dalam
beberapa elemen masyarakat yang tidak memadang
suku ras dan agama, “sangat menyadari bahwa harus
ada perjuangan moral untuk mengembalikan
semangat kepahlawan dan cinta tanah air, guna ikut
melindungi segenap tumpah darah Indonesia”.
Brigade Manguni akan terus memantau aspek Pen-
didikan dan Kesehatan, karena ini merupakan hal yang
terpentinguntukdikedepankan,”khususnyabagimereka
yang berada di daerah-daerah pedalaman, daerah
perbatasan, dan daerah-daerah terpencil mengingat saat
ini Brigade Manguni telah mencapai tingkat program
nasional sehingga dari seluruh elemen masyarakat
indonesia natinya bisa bergabung bersama sama dengan
BrigadeMangunigunaikutmensukseskanprogram-pro-
gram pemerintah serta menjaga perdamaian masyarakat
indonesia demi keutuhan dan kedaulatan NKRI.
Sebagaimana yang tertuang di alenia ke-IV Pem-
bukaan UUD 1945 yang salah satu nya adalah,” Men-
cerdaskankehidupanbangsa.Namuntentunyakitatahu
bersama, saat ini pendidikan merupakan kebutuhan
yang harus di bayar mahal. Sementara di bidang Kese-
hatan masih banyak penduduk miskin tidak mendapat-
kan fasilitas yang memadai. Fenomena kehidupan ber-
bangsadanbernegarayangdiakibatkanolehaspek-aspek
hukum, ideologi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,
sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi kepada
aspekKehidupandibidangpolitikdankeamanannegara.
Dalam situasi ini dan kondisi yang penuh ketidak
pastiandisegalabidang,makaBrigadeMangunibersama
masyarakattentunyaakanmencarisolusidenganmem-
buat pilihan-pilihan dalam rangka alternatif pemecahan
masalah yang di hadapi, baik individual maupun secara
berkelompok, sehingga dapat bersama sama menjaga
stabilitas keamanan negara yang kita cintai ini.
Dengan senyum ramahnya,” ketua DPD Brigade
Manguni kota bitung Fabian Kaloh S.ip Msi ingin mem-
bangkitkan kembali semangat nasionalisme indonesia
sebagai negara dan bangsa yang benar-benar merdeka,
berdaulat, bermartabat, dan senantiasi siap memperta-
hankanNegaraKesatuanRepublikindonesia.(REIMON)
PENINGKATAN anggaran
yang tidak sesuai dengan pening-
katan serta kualitas infrastruktur
diduga adanya korupsi kalangan
diinstansi terkait juga ikut me-
ningkat.Penyalagunaananggaran
belanjakhususnyapengadaanba-
rang dan jasa merupakan bentuk
korupsi karena sudah menyim-
pang dari perpres no 54 tahun
2010sehinggadidugastakeholder
tidak memiliki atau mempelajari
secara rinci perpres no 54 tahun
2010 sebab banyak perbedaan
sertaprinsipdengankeppresno80
tahun 2003.
Sehingga berdampak pada nilai
jeblok karena menurunkan nilai
proyek kontruksi sebesar lima
sampaiduapuluhpersendariang-
garan proyek. Walaupun adanya
peningkatan pada sisi anggaran
sudah diberikan oleh pemerintah
pusat,”akantetapidilapanganma-
sih banyak kualitas infrastruktur
yangtingkatkerusakannyacukup
tinggi. Penciptaan pertumbuhan
ekonomi tidak produktif lagi,”
pasalnyasudahjelasfaktordugaan
korupsi dikalangan instansi
memperburuk kinerja investasi.
Tentunya modus-modus ini
bermacam macam, yang lebih
sering dilakukan oleh pelaksana
proyek yang dengan sengaja me-
nyuap pejabat publik dengan ko-
misibalasjasayangdiberikanoleh
pemenang tender proyek infra-
struktur sehingga dapat mengor-
bankanmutusertakualitasproyek
yang dibangun.
MenurutketuaDPWLP-Tipikor
RIsulutAmirPontoh,”permainan
yang di katagorikan korupsi
tersebut dapat menyebabkan
peningkatan belanja pemerintah
disektor infrastruktur bisa jadi
meningkatkeindikasipenggelem-
bungan nilai kontrak proyek nan-
tinya sebagai sumber dana
korupsi. Biasanya modus seperti
ini bisa jadi dikatakan grand cor-
ruption atau political corruption,
artinya korupsi yang sudah pada
tingkatlevelpengambilankebija-
kan para elite politik lokal.
Seharusnya menurut Amir, au-
ditterhadapproyekjanganhanya
darikalanganinstansipemerintah
saja,” akan tetapi mesti harus
melibatkan pihak ketiga yang
bukan dari pemerintah (non
pemerintah),agardapatmemini-
malisir peluang pada bentuk
kecurangan yang bisa menjadi
peluang korupsi nantinya. Guna
apa menghambur hamburkan
anggaran hingga mencapai mi-
liaran rupiah kalau fakta dilapa-
ngan ternyata kualitas infras-
truktur makin menurun alias
amburadul.
Akantetapibilamanaanggaran
proyek digunakan sebagaimana
mestinya kemungkinan infra-
struktur akan mencapai kualitas
bagus dan tentunya ekonomi
akan tumbuh dengan baik bila-
mana itu bisa dijalankan, bukan
manufacturingnya jalan ditem-
pat. Di akhir kalimat yang di-
sampaikan Amir pontoh lewat
surat kabar Harian Warta Nasi-
onal meminta kepada pihak
kepolisian dan kajari segerah
menindak tegas bagi oknum
yang sudah jelas terlibat dalam
penyimpangan dana proyek
nasional di poso.(KENFA)
POSO, (WN) – Pembangunan infrastruktur yang tidak merata akan
menjadi suatu penghambat lajunya suatu kegiatan usaha
perekonomian. Guna mendukung prioritas nasional yang terdapat
pada masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
indonesia (MP3EI), kualitas infrastruktur harus diperbaiki. Cukup
disayangkan ketika salah satu langkah kebijakan yang diambil
pemerintah dengan menaikan anggaran daerah berbanding terbalik
dengan kualitas infrastruktur. Hal itu disinyalir adanya permainan
(korupsi) disektor infrastruktur di daerah kemungkinan merajalela.