Edisi keduabelas

Jangan Gadai Damai
dengan Kursi Dewan
PEMILIHAN Umum (Pemilu) legislatif telah diam-
bang pintu. Berbagai persiapan juga sudah mulai diram-
pungkan. Komisi Independen Pemilihan (KIP) juga kini
semakin bekerja maksimal, agar pesta demokrasi lima ta-
hunan ini bisa berjalan sukses.
Inti dari pemilu ini pada dasarnya hanya ingin men-
cari wakil rakyat yang akan duduk di parlemen, baik itu di
DPRK, DPRA, DPR RI maupun DPD. Namun dibalik itu
semua pesta ini merupakan ajang pencerdasan dan pende-
wasaan berpolitik bagi masyarakat.
Berbagai realita yang terjadi selama ini, tentunya tidak
lepas dari peran wakil rakyat yang duduk di parlemen. Seh-
ingga berbagai kebijakan yang dilahirkan bersama Pemer-
intah bisa berdampak kepada masyarakat yang notabene
konstituen dari wakil rakyat tersebut.
Lima tahun lalu, tentunya menjadi pembelajaran ber-
harga bagi rakyat yang kerab hanya dijadikan objek dalam
Pemilu. Karenanya, dalam pemilu kali ini perlu dicermati
dan dilihat secara pasti dan nyata siapa yang layak untuk
mewakili rakyat di parlemen.
Sehingga berbagai penderitaan yang selama ini tidak
bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa terealisasi nantinya.
Sebab masyarakat bukan sebagai lumbung untuk menam-
pung janji-janji politik yang tak mungkin bisa direalisasi-
kan.
Lebih dari itu, bagi Aceh. Pemilu legislatif bagi Aceh
memiliki makna yang lebih sakral, yakni terciptanya pemi-
lu damai yang bisa membawa keberlanjutan kondisi damai
yang sudah tercipta sejak 15 Agustus 2005 silam.
Berbagai pernak-pernik dan dinamika yang sempat
terjadi pra pemilu hendaknya bisa diredam. Hal ini tentu-
nya bukan saja tugas aparat keamanan seperti Polisi dan
stakeholder lainnya yang bertanggungjawab. Namun juga
menjadi tugas bersama, termasuk Parpol dan masyarakat
Aceh.
Jangan karena kursi dewan, damai tergadaikan.!!!
REDAKSI
Saleum
PENGARAH: Dr. Zaini Abdullah
(Gubernur Aceh)
PENANGGUNG JAWAB: Drs Said Rasul
(Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan
Telematika Aceh)
DEWAN PENYUNTING:
Drs. A. Aziz. (Kabid Manajemen Data Base)
Dr. Rahmawati, M. Si. (Kasubbag TU Seuramoe)
PEMIMPIN UMUM: Ir. Sanasi, MM.
(Kepala UPTD Seuramoe Informasi Aceh)
Pemimpin Redaksi:
Asriani, S.Sos
Redaktur Pelaksana:
Irwanda, ST, M.Si
Alamat Redaksi: Gedung Seuramoe Informasi Aceh
Jl. Slt. Alaidin Mahmudsyah, Banda Aceh No. 14. Telp . 0651- 33615
Email: redaksi.seuramoe@gmail.com.
website: http://seuramoe.acehprov.go.id
Koordinator Liputan:
Nining Khairani, S.Sos
Redaktur:
Imran Joni
Penyunting/Editor:
Iranda Novandi, S.Sos
Design/Layout
Aditya AR
Konsultan Media:
Arief Rahman
Fotografer:
Amiruddin
Dharwanda, A. Md
Reporter/Kontributor:
Fahmi, ST - Muslem, A. Md -
Arman Konadi- Rahmat - Safara
Keuangan:
Sri Trisna Fitri, SE
Tata Usaha:
Marhamah - Syamsuarni
Distribusi:
Syaukani - Razali
Logistik Umum:
Syarwan - Amri - Azhar
Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi
penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan sub-
stansi dari tulisan tersebut. Tulisan harus dilampiri tanda pengenal.
Seuramoe Publik
Assalamualaikum!
Kami mahasiswa S1
PGSD Extensi yang sedang
mengikuti kuliah di Uni-
versitas Al-Muslim mem-
inta kepada pihak LPSDM
untuk memperhatikan kami
agar memberi beasiswa
kepada kami. kami juga
berhak untuk mendapatkan
beasiswa dari lembaga ini,
jangan hanya mereka yang
melanjutkan S-1 keluar
negeri saja yang diberikan,
SAYA seorang warga yang bertempat tinggal
di wilayah hukum Aceh Besar, Kec. Darul Imarah.
Selama ini saya tinggal di rumah Type-36 yang be-
lum ada sertifikat hak milik. Rumah tersebut berdiri
di atas tanah seluas 150 meter yang saya beli dari
pengembang, dan sesuai perjanjian setelah saya
tempati akan diberikan sertifikatnya.
Namun setelah tiga tahun saya tempati, sejak ta-
hun 2010, hingga saat ini saya belum mendapatkan
sertifikat rumah tersebut. Setiap kali saya bertanya,
pengembang selalu saja memberi alasan bahwa
pemilik tanah di mana rumah itu dibangun tidak
mau menandatangani akta jual beli saya, alasannya
bahwa sipengembang masih berhutang kepada pe-
milik tanah.
Oleh karena itu beberapa unit rumah bahagian
si pengembang tidak memiliki setifikat termasuk ru-
mah saya. Nah kira-kira sebulan yang lalu setelah
pengembang melunasi hutangnya maka sipemilik
tanah sudah mau menandatangi surat akta jual beli
tersebut di hadapan Notaris yang berkedudukan di
wilayah Aceh Besar.
Kami bersyukur, artinya tidak akan lama lagi
kami pasti akan punya sertifikat rumah. Namun apa
yang terjadi, sampai saat ini juga kami belum bisa
mengurus sertifikat itu karena Notaris tersebut
mengatakan akan mengurusnya. Bagi kami tidak
ada masalah, karena sertifikat induk perumahan
tersebut juga masih ada pada Notaris tersebut.
Namun yang menjadi tanda tanya bagi kami
adalah harga pengurusannya yang sangat mahal,
mulai dari penandatangan akta jual beli hingga
jadi sertifikat, kita harus mengeluarkan uang sebe-
sar 4 sampai 5 juta. Mengingat mengurus surat ser-
tifikat harus ke Jantho, agar kami tidak bolak-balik
Banda Aceh-Jantho.
Maka kami ingin bertanya kepada BPN Aceh
dan Badan Pertanahan Wilayah Aceh Besar. Per-
tama, bagaimana prosedur pengurusan sertifikat
itu, apa saja syarat yang harus kami lampirkan dan
berapa besar biaya yang harus kami bayar untuk
sebuah sertifikat rumah dengan luas seperti terse-
but di atas. Yang kedua, apabila Notaris yang kami
sebutkan melambat-lambatkan pengurusan sertifi-
kat tersebut, langkah apa yang harus kami tempuh,
ke mana kami harus mengadukan hal tersebut.
Untuk itu kami mohon penjelasan dari pihak-
pihak terkait. Terima kasih kepada Seuramoe In-
formasi yang telah memuat tulisan kami. m
Rianda, Warga Darul Imarah
Bagaimana Prosedur Pengurusan
Sertifikat Tanah?
itu tidak adil namanya.
Kami guru honorer yang
sedang melanjutkan S1 di
dalam negeri juga berhak
mendapatkan beasiswa
tersebut, karena kami telah
duluan mengabdi kepada
negeri ini untuk membuka
mata generasi di pedalaman
Aceh.
Dengan penghasilan
kami tiga ratus ribu rupiah
perbulan tidak cukup bagi
kami untuk membayar uang
kuliah, “Tiga Juta Sembilan
Puluh Lima Ribu Rupiah”
untuk satu tahun. Karena
kami sudah berkeluarga.
Kami sangat menga-
harapkan kepedulian pihak
LPSDM dan Pemerintah
Aceh untuk meringankan
beban kami ini. m
Nazaruddin,
SDN 7 Nisam Antara,
Aceh Utara
Kepada LP-SDM
No. 12 Tahun II / Pebruari 2014
2

Utama
3
SUARA KITA
Menentukan
Masa Depan Bangsa
www.radarbangka.co.id
PEMILU 2014 memiliki arti penting bagi perjalanan
demokrasi di Indonesia. Itulah mengapa semua komponen
bangsa harus terlibat dan ikut bekerja keras demi memasti-
kan Indonesia keluar dari masa transisi demokrasi menuju
pelembagaan demokrasi modern.
Banda Acxeh, 15-2-2014
Seuramoe Informasi:
Infrastruktur dan suprastruktur demokra-
si, harus dapat bekerja secara efektif untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penera-
pan sistem pemilihan umum di Indonesia
masih terbilang belum sepenuhnya mampu
merepresentasikan kehendak masyarakat
Indonesia.
Masyarakat Indonesia pada umumnya
telah mampu mengikuti proses pemilu dan
menghormati hasil pemilu, namun pemilu
di Indonesia masih banyak menghadapi
kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
Pemilu menjadi indikator yang paling
mudah dalam menentukan sebuah negara
tersebut demokratis atau tidak. Karena Pemi-
lu memberikan sebuah momentum kepada
masyarakat untuk menentukan arah perkem-
bangan sebuah negara.
Momentum ini merupakan tugas pokok
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah
satu tugas dan kewenangan KPU yaitu
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan
pemilu serta tugas dan kewenangan KPU
kepada masyarakat. Pemilih merupakan
ujung tombak untuk menentukan calon yang
terpilih pada proses Pemilu.
Oleh karena itu, banyak permasala-
han yang muncul seperti; money politic,
penggelembungan suara, pemilih ganda,
pemalsuan daftar pilih hingga persoalan-per-
soalan lainnya yang mengiringi perjalanan
proses Pemilu.
Di Aceh, Pemilu 2014 menjadi penting
karena merupakan langkah awal menuju
Aceh yang lebih baik. Apalagi, saat ini
partai peserta pemilu semakin kecil diband-
ingkan Pemilu sebelumnya. Termasuk Partai
Lokal yang hanya tinggal tiga partai.
Namun untuk kuantitas calon legislatif,
kususnya untuk DPR Aceh, meningkat
tajam, apalagi jumlah kursi DPRA juga
bertambah, dari 69 kursi menjadi 81 kursi.
Untuk mendapatkan kursi ini, Aceh dibagi
menjadi 10 daerah pemilihan (Dapil), sesuai
SK KPU Nomor 93/Kpts/KPU/Tahun 2014,
Tanggal 9 Maret 2013, ditandatangani Ketua
KPU, Husni Kamil Manik. Tahun 2009 Aceh
hanya ada delapan Dapil.
Pada Pemilu 2014, jumlah kursi dan
wilayah dapil untuk anggota DPR RI tidak
mengalami perubahan. Untuk Dapil I (Aceh
I) tujuh kursi dan Dapil II (Aceh II) enam
kursi dengan total seluruhnya 13 kursi.
Dalam SK KPU juga ditetapkan jumlah
kursi dan dapil untuk pemilihan anggota
DPRK seluruh Aceh perkabupaten/kota.
“Yang masuk Daftar Caleg Tetap (DCT)
mencapai 1.259 orang,” kata Ridwan Hadi,
Ketua KIP Aceh, saat mengumumkan DCT
Aceh untuk Pemilu 2014, Jumat, 23 Agustus
lalu.
Tanpa Intimidasi dan Paksaan
Meski berbagai persoalan mengiringi
proses persiapan Pemilu 2014, namun Komi-
si Independen Pemilihan (KIP) Aceh terus
berusaha agar pelaksanaan Pemilu 2014 ini
dapat berjalan lancar, aman, tertib dan mer-
aih hasil sesuai dengan yang diharapkan.
“Sosialisasi dan verifikasi juga terus kita

Utama
4
Yuyun Rahayu K:
Masih Bingung
PEMILU sudah di depan
mata, tapi masih banyak
masyarakat yang belum
paham dengan tata cara
pelaksanaannya. Apalagi,
sosialisasi yang dilakukan
pihak penyelenggaran Pemilu
dinilai masih kurang.
Yuyun, misalnya. Meski
tinggal kurang dari dua bulan
lagi, dia masih bingung den-
gan Pemilu kali ini. “Karena
masih sangat minim tentang
informasi Pemilu tahun ini ,”
katanya pekan lalu.
Bagi Yuyun, Pemilu adalah pemilihan wakil rakyat yang
berkompeten dan memiliki dedikasi tinggi untuk dipilih
melalui pemungutan suara. Dia berharap Pemilu kali ini
dapat berjalan lancar, tertib, aman dan damai.
“Sukurnya saya sudah terdaftar sebagai pemilih. Dari ber-
bagai informasi yang saya dapat, terutama dari media massa,
sedikit sedih, mengingat sampai sekarang masih banyak data
pemilih masih bermasalah. Perkembangan suasana pemilu
semakin panas dan juga untuk pengadaan surat suara sangat
lamban yang baru mulai mencetak,” katanya.
Yuyun mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi
Pemilu 2014. Namun jika caranya masih sama seperti Pemilu
sebelumnya, bagi dia tidak menjadi masalah. “Kalau sama
seperti dulu, sudah paham,” katanya mengakhiri pembic-
araan. m safara/mc-aceh
lakukan. Termasuk penyu-
sunan DPT sesuai perbaikan
NIK yang disesuaikan dengan
DP4,” kata Junaidi M. Ag,
Komisioner, Divisi Hukum
dan Pengawasan KIP Aceh,
kepada Nining Kh. dari
Seuramoe Informasi, Selasa,
11 Pebruari lalu.
KIP, tambahnya, berharap
kepada masyarakat Aceh agar
Pemilu 2014 berjalan damai
tanpa anarkisme, sehingga
bisa memberikan hak suara
tanpa intimidasi dan paksaan
dari siapapun. “Dan ini
prinsip, implementasi sebagai
masyarakat beradab. Tanpa
suasana damai akan sangat
sulit menciptakan kehidupan
yang harmonis di tengah ber-
bagai permasalahan,” katanya.
Sebelumnya Kapolri
Jenderal Pol Sutarman dalam
kunjungan kerjanya ke Aceh,
Rabu (15/1) menegaskan,
Polri dengan dibantu seluruh
stakeholder mampu menga-
mankan Pemilihan Umum
(Pemilu) yang akan dilaksana-
kan pada 9 April mendatang.
“Begitu juga dengan di
Aceh, dengan dukungan stake-
holder dari TNI dan Pemer-
intah Daerah, Polri akan bisa
meyakinkan bahwa Aceh ini
benar-benar aman, sehingga
pelaksanaan Pemilu legislatif
dan pemilihan presiden dan
wakil presiden bisa berjalan
dengan baik,” katanya.
Kapolri merasa yakin
dengan proses demokrasi di
Indoensia yang berkembang
baik dalam 15 tahun terakhir,
telah membawa kedewasaan
semua pihak peserta Pemilu,
sehingga akan terpilih orang-
orang terbaik yang nantinya
duduk di parlemen sehingga
mampu membawa kesejahter-
aan bagi seluruh masyarakat
Indonesia.
Kapolri juga mengajak
seluruh bangsa Indonesia un-
tuk memilih wakilnya dengan
baik dan siapapun pemimpin
yang dipilih harus sama-sama
didukung. Sebab, mereka
yang dipilih itu melalui proses
demokrasi dan keputusan politik
bangsa ini.
Meski demikian, sosialisasi
Pemilu masih dianggap kurang,
karena masih banyak masyarakat
yang belum paham dengan tata
cara pelaksanaannya. Yuyun
misalnya, warga Banda Aceh ini
mengaku masih bingung dengan
Pemilu kali ini. “Karena masih
sangat minim tentang informasi
Pemilu,” katanya pekan lalu.
Bagi Yuyun, Pemilu adalah
pemilihan wakil rakyat yang
berkompeten dan memiliki dedi-
kasi tinggi untuk dipilih melalui
pemungutan suara. Dia berharap
Pemilu kali ini dapat berjalan
lancar, tertib, aman dan damai.
Yuyun mengaku belum per-
nah mengikuti sosialisasi Pemilu
2014. Namun jika caranya masih
sama seperti Pemilu sebelumnya,
bagi dia tidak menjadi masalah.
“Kalau sama seperti dulu, sudah
paham,” katanya mengakhiri
pembicaraan. safara/mc-aceh
Hal sama juga diutarakan
Musliyadi, masyarakat Banda
Aceh tinggal di Seutui. Bagi dia,
Pemilu memberi harapan dan
impian. Harapan akan adanya
perubahan dan perbaikan, serta
impian akan masa depan yang
jauh lebih baik. Namun tidak
sedikit masyarakat yang melihat
Pemilu hanya sebuah rutinitas
lima tahunan.
Melalui media massa, Mus
mengaku faham apa itu Pemilu.
Pemilihan umum yang dilaksana-
kan lima tahun sekali ini bersifat
bebas, umum dan rahasia. “Kita
bebas memilih siapa saja tanpa
ada satu orang-pun yang tahu,”
katanya.
Pengamanan
Sementara itu, Kapolda Aceh
Irjen Pol Herman Effendi dalam
laporannya memaparkan, Polda
Aceh telah siap mengerahkan
8.758 lebih dari 13.482 personil
Polda Aceh. Selain itu akan
ditambah personil dari TNI,
dalam hal ini Kodam IM, serta
pihak terkait seperti Linmas dan
Satpol PP.
“Jumlah personil Polda
Aceh yang dikerahkan untuk
mengamankan Pemilu 2014 ini
sebenarnya tidak sebanding bila
dibandingkan dengan jumlah
Tempat Pemungutan Suara (TPS)
di seluruh Aceh, yang jumlahnya
10.000 lebih,” kata Herman.
Berdasarkan data yang disam-
paikan oleh Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Aceh, kata
Kapolda, di Aceh terdapat 10.839
tempat pemungutan suara (TPS).
Menurut Kapolda, jika memband-
ingkan jumlah TPS, maka jumlah
personil yang disiapkan masih
kurang.
“Untuk menjamin pemilu
terlaksana dengan baik dan aman,
kami telah membagi tiga kategori
tingkat keamanan TPS, yaitu
aman, rawan satu, dan rawan
dua. Dari data yang kita kumpul-
kan sebanyak 6.363 TPS masuk
dalam kategori aman, 3.417 TPS
rawan satu, dan 1.066 TPS rawan
dua,” tambahnya.
Untuk TPS yang masuk kate
gori aman, lanjut Kapolda, polisi
hanya menempatkan satu per-
sonel untuk tiga TPS. Sedangkan
bagi TPS rawan, polisi menem-
patkan satu polisi di setiap TPS.
“Untuk TPS rawan itu, berada
di daerah pantai utara dan timur
Aceh. Penilaian TPS rawan
dan aman dilakukan berdasar-
kan analisis pelbagai kejadian
tindak pidana dan potensi konflik
yang terjadi sebelum pemilihan
umum,” tambah kapolda.
Kapolda Irjen Pol Herman Effendi melakukan pemeriksaan senjata, pada gelar pasukan
pengamanan pemilu.(seuramo informasi | andinova)
Kapolda berharap semua
personilnya dapat memetakan
setiap kerawanan pada setiap
tahapan Pemilu, dengan fungsi
intelijen didukung Badan Pembi-
naan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat (Babinkamtibmas)
untuk mengetahui dinamika dan
fenomena yang berkembang di
masyarakat.
“Dengan demikian, segala
permasalahan yang berpotensi
mengganggu jalannya Pemilu
2014 dapat diantisipasi sedini
mungkin dan tidak menimbul-
kan dampak yang lebih luas,”
ujarnya.
Bagi segenap anggota Polri
yang bertugas di Polda Aceh,
Kapolda meminta untuk tetap
menjaga komitmen dan netralitas
dengan tidak terlibat dalam keg-
iatan politik praktis dalam penye-
lenggaraan Pemilu 2014, yang
dapat menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap Polri.
“Kita juga perlu mening-
katkan, kewaspadaan terhadap
potensi ancaman terorisme yang
memanfaatkan momen Pemilu
2014, khususnya wilayah yang
memiliki kerawanan serta berpo-
tensi dijadikan target oleh pelaku
kejahatan terorisme tersebut.
“Secara umum kesiapan per-
sonil untuk mengamankan pelak-
sanaan Pemilu legislatif cukup
mantap, namun perlu dibenahi
peralatannya,” ungkap Kapolda.
Komisioner KIP Aceh, Ju-
naidi S.Ag sebelumnya men-
gatakan, sampai saat ini masih
terlihat adanya kesan apatis dari
masyarakat terhadap pelaksan-
aan Pemilu. Di sinilah tugas
KIP sebagai penyelenggara,
Pemerintah dan berbagai stake-
holder di masyarakat, melakukan
sosialisasi dan pendidikan politik
agar masyarakat tahu hak dan
kewajiban sebagai masyarakat.
“Jika orang-orang yang baik
dan cerdas tidak peduli, maka
akan menghasilkan Pemilu yang
tidak berkualitas dan tidak berin-
tegritas calon yang dihasilkan,”
katanya. Kurangnya pengetahuan
masyarakat akan pentingnya su-
ara mereka sebagai pemilih, tam-
bah dia, memang menimbulkan
keprihatinan mendalam. Namun
tak dapat dipungkiri, kurangnya
informasi penting mengenai
proses pemilihan merupakan
masalah yang harus ditangani
secara serius, karena hal ini harus
dimengerti oleh masyarakat yang
memilih dalam pemilu.
“Untuk meningkatkan par-
tisipasi masyarakat dalam pemilu
diperlukan sumber informasi,
seperti brosur, iklan di media
cetak/internet, surat-surat melalui
pos, kampanye iklan di radio,
poster, debat/dialog kandidat
Pemilu dan lain-lain.Jika pe-
milih secara keseluruhan sudah
memiliki pengetahuan mengenai
politik dan pemilu, bukan tidak
mungkin korupsi dapat dihindar-
kan bahkan dihilangkan. Karena
masyarakat akan menjadi penga-
was atas segala penyelenggaraan
kegiatan negara, sesuai dengan
kedaulatan berada di tangan
rakyat,” katanya.
m ning/mus/rah/arm/
and/saf/mc-aceh

5
Utama
Musliyadi:
Tetap Sama
PEMILU memang selalu memberi harapan dan impian.
Harapan akan adanya perubahan dan perbaikan, serta im-
pian akan masa depan yang jauh labih baik. Namun tidak
sedikit masyarakat yang melihat Pemilu hanya sebuah
rutinitas lima tahunan.
Musliyadi misalnya-
Warga Seutui ini melihat,
Pemilu, dari tahun ke tahun
tetap sama, tidak memberi
perbedaan. “Banyak calon
hanya mengumbar janji
demi memenangkan dirin-
ya. Setelah mereka menang
semua ucapannya tidak da-
pat dijadikan pegangan dan
hanya mementingkan diri
sendiri dan kelompoknya,”
katanya, pekan lalu.
Namun demikian, lelaki yang baru tahun ini terdaftar
sebagai pemilih, meski telah tujuh tahun jadi warga Seu-
tui, berharap Pemilu ke depan akan lebih bagus, dan tidak
ada lagi istilah titipan dan sejenisnya.
Melalui media massa, Mus mengaku faham apa itu
Pemilu. Pemilihan umum yang dilaksanakan lima tahun
sekali ini bersifat bebas, umum dan rahasia. “Kita bebas
memilih siapa saja tanpa ada satu orangpun yang tahu,”
katanya. Meski awam, Musliyadi selalu mengikuti per
kembangan Pemilu 2014 melalui media, tentang siapa
calonnya, tatacara pencoblosan, tentang partai-partai, dan
berbagai hal lainnya. Namun secara langsung dia belum
pernah mengikuti sosialisasi.
“Pemilu yang disosialisasikan oleh pemerintah sudah
cukup memadai, meski hanya kita lihat di TV atau kita
baca di koran. Namun cukuplah untuk membuat pemilih
faham bagaimana tatacara dan bagaimana menentukan
pilihan,” kata dia.
Musliyadi mengaku enggan menghadiri pertemuan
yang dilakukan para caleg. Karena, menurut dia, permain-
an politik oleh para caleg seperti bermain judi. “Artinya,
coba-coba mendaftar, kalau terpilih ya menang dan kaya
karena banyak gajinya. Kalau tidak terpilih ya ke Rumah
Sakit Jiwa,” ujarnya sambil tertawa. *
KapolriJenderalPolSutarmandidampingiKapoldaAcehIrjenPolHermanEffendi saat
berkunjungkeMapolda.(seuramoinformasi|andinova)
PoldaAcehSiapAmankanPemilu
Jelang pelaksanaan pemilu legislative yang tinggal beberapa
hari lagi, Polri dalam hal ini Polda Aceh sudah siap untuk
melakukan pengamanan pesta demokrasi lima tahunan ini,
terutama diwilayah hokum Polda Aceh.
Banda Aceh, 15-1-2014
Seuramo Informasi:
Kesiapan ini disampaikan Ka-
poldaAceh, Irjen Herman Effendi,
saat kunjungan Kapolri, Jenderal
Sutarman ke Banda Aceh, perteng
ahan Januari lalu. Secara pasti,Ka
polri menegaskan, Polri dengan
dibantu seluruh stakeholder mam
pu mengamankan Pemilihan Um
um (Pemilu) yang akan dilaksana-
kan 9 April mendatang.
Begitu juga dengan di Aceh,
dengan dukungan stakeholder dari
TNI dan Pemerintah daerah, pol
ri akan bisa meyakinkan bahwa
Aceh ini benar-benar aman, seh-
ingga pelaksanaan Pemilu legisla
tif dan pemilihan presiden dan
Wapres bisa berjalan dengan baik.
Khusus Aceh, Kapolri juga me
mastikan dengan kekuatan yang
ada akan mampu mengamankan
Pemilu dengan kekuatan 10 ribu
personil, di mana dari Polda Aceh
sendiri akan mengerahkan 2/3 ke
kuatannya atau 8.758 personil di
tambah kekuatan lainnya dari TNI
dan Pemerintah daerah.
“Dengan kekuatan ini, saya
yakin, Polda Aceh akan mampu
mengamankan pemilu 2014 ini,”
tegas Kapolri kepad wartawan sa
at berkunjung ke Mapolda Aceh,
Rabu (15/1).
Sementara itu, Kapolda dal
am laporannya memaparkan, Pol
da Aceh telah siap mengerahkan
8.758 lebih dari 13.482 personil
nya. Selain itu juga ditambah per-
sonil lainnya dari TNI dalam hal
ini Kodam IM serta pihak terkait
lainnya seperti petugas Linmas,
Satpol PP.
Dalam pengamanan Pemilu
ini, 2/3 kekuatan Polda Aceh di
kerahkan semua, demi sukses dan
lancarnya Pemilu. Namun menu-
rutnya jumlah tersebut tidak se-
banding dengan jumlah Tempat
Pemungutan Suara (TPS) di selu-
ruh Aceh yang jumlahnya 10.000
lebih. “Tentunya kalau ditanya cu
kup atau kurang, ya pasti kurang
namun bisa kita siasati dengan
klasifikasi TPS aman dan TPS
rawan,” ujar Kapolda.
Pada saat gelar pasukan peng
amanan pemilu, Kapolda Aceh
mengintruksikan seluruh jajaran
nya untuk mendeteksi secara di
ni dengan mengoptmalkan fung
si intelijen, guna mengantisipa
si segala ancaman yang bisa ter-
jadi pada Pemilu 2014 ini. Sem
ua personil diminta dapat meme
takan setiap kerawanan pada seti
ap tahapan Pemilu 2014, dengan
didukung Badan Pembinaan Ke
amanan dan Ketertiban Masyara
kat (Babinkamtibmas) untuk me
ngetahui dinamika yang berkem-
bang di masyarakat.
“Dengan demikian, segela per
masalahan yang berpotensi meng-
ganggu jalannya Pemilu 2014, da
pat diantisipasi sedini mungkin
dan tidak menimbulkan dampak
yang lebih luas,” ujar Kapolda pa
da gelar pasukan operasi “Mantap
Brata 2014” yang berlangsung di
ha laman Mapolda, Selasa (4/2).
Pada apel gelar pasukan terse-
but, Kapolda meminta satuan tu-
gas agar menjabarkan dan sam-
paikan kepada anggota tentang
kesiapan pengamanan pemilu dan
persiapan peralatan
Bagi segenap anggota Polri
yang bertugas di Polda Aceh, Ka
polda meminta untuk tetap men-
jaga komitmen dan netralitas de
ngan tidak terlibat dalam kegiatan
politik praktis dalam penyeleng-
garaan Pemilu 2014, yang dapat
menurunkan kepercayaan masya
rakat. “Kita juga perlu mening
katkan kewaspadaan terhadap
potensi ancaman terorisme yang
memanfaatkan momen Pemilu
khususnya wilayah yang memili
ki kerawanan serta berpotensi
dijadikan target oleh pelaku keja
hatan terorisme tersebut. Dalam
mendukung hal tersebut, jenderal
bintang dua Polri ini juga telah
memerintahkan kepada seluruh pi
mpinan kesatuan, agar terus me
ningkatkan kemampuan personel.
Kelengkapan personil ini dini
lai sangat perlu dalam meng hada-
pi berbagai potensi ancaman yang
terjadi pada Pemilu 2014 serta ber
bagai kejahatan dan kemungkin
an bisa terjadi pada Pemilu 2014
yang tinggal menghitung hari saja
Guna menyukseskan Pemilu
ini, Polda Aceh sudah mematikan
kekuatan penuh dengan menger-
ahkan 2/3 personil atau Polda Ac
eh akan mengerahkan sebanyak
9.328 personil. Dengan harapan,
Pemilu di Aceh bisa berjalan suk
ses, aman, tertib dan berjalan baik
Semua peralatan persenjataan
dicek ulang karena ada senjata
yang rusak karena bencana tsuna-
mi beberapa tahun silam. Semua
persenjataan tersebut harus bisa
dipastikan mana yang bisa dipak
ai dan mana yang sama sekali tak
bisa dipakai lagi. “Secara umum
kesiapan personil untuk menga-
mankan pelaksanaan Pemilu legis
latif cukup mantap, namun perlu
dibenahi peralatannya,” ungkap
Kapolda.
Berdasarkan data yang disam
paikan Komisi Independen Pemi
lihan (KIP) Aceh, di Aceh ada
10.839 tempat pemungutan suara
(TPS). Menurut Kapolda, jika me
mbandingkan jumlah TPS, maka
jumlah personil yang disiapkan
masih kurang.
“Untuk menjamin pemilu ter-
laksana dengan baik dan aman,
kami telah membagi tiga katego-
ri tingkat keamanan TPS, yaitu
aman, rawan satu, dan rawan dua.
Dari data yang kita kumpulkan,
6.363TPS masuk dalam kategori
aman, 3.417 TPS rawan satu, dan
1.066 TPS rawan dua,” tambah
nya. Untuk TPS yang masuk kate
gori aman, lanjut Kapolda, polisi
hanya menempatkan satu perso
nel untuk tiga TPS. Sedangkan
bagi TPS rawan, polisi menem-
patkan satu polisi di setiap TPS.
“Untuk TPS rawan itu, berada
di daerah pantai utara dan timur
Aceh. Penilaian TPS rawan dan
aman dilakukan berdasarkan ana-
lisis pelbagai kejadian tindak pi-
dana dan potensi konflik yang ter-
jadi sebelum pemilihan umum,”
tambah kapolda.
m andinova

6
Utama
Banda Aceh 27 Januari 2014
Seuramoe Newsroom:
Transportasi sebagai
sarana penghubung memiliki
peran yang sangat signifikan
di dalam melakukan pergera-
kan perpindahan barang dan
manusia. Aspek konektivitas
atau penghubung antarwilayah
merupakan faktor yang mut-
lak diperlukan, mengingat
Indonesia membentang dari
barat sampai ke timur dengan
pulau-pulau yang dipisahkan
oleh laut.
Demikian disampaikan
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Per-
hubungan, Ir. Santoso Eddy
Wibowo, pada acara Bon
Voyage Diklat Pelaut Tingkat
V Angkatan I, serta Penguku-
han Pengurus Dharma Wanita
Persatuan BP2IP Malahayati,
dan Peresmian Gedung Chik
Di Tiro BP2IP Malahayati, di
Aula BP2IP Malahayati, Aceh
Besar, pekan lalu.
“Melalui Masterplan Per-
cepatan dan Perluasan Pem-
bangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI), wajar jika Kemente-
rian Perhubungan sebagai Ke-
menterian Teknis yang diberi
tugas oleh negara di dalam
membangun dan mengem-
bangkan moda transportasi di
tanah air terus berusaha me-
nyediakan pelayanan transpor-
tasi yang aman, nyaman, tepat
waktu dan efisien,” katanya.
Pertumbuhan yang cukup
besar dari jumlah kapal ber-
bendera Indonesia yang ber-
operasi melayani jalur niaga
Nusantara, tambah dia, tidak
terlepas dari usaha pemerin-
tah membangun pelabuhan-
pelabuhan baru di berbagai
wilayah di Indonesia.
“Aceh yang berada di
ujung utara pulau Sumatera
memiliki potensi yang cukup
baik di masa mendatang seba-
gai pintu masuk perdagangan
pada koridor MP3EI. Dan
posisi geografis yang terletak
di alur pelayaran internasional
Selat Malaka ini, memberi-
kan prospek yang cerah di
subsektor transportasi laut,”
tambahnya.
Dikatakannya, untuk men-
dukung pengembangan sektor
transportasi laut tersebut maka
BPSDM membangun Balai
Pendidikan dan Pelatihan Ma
lahayati (BP2IP) Aceh dalam
upaya membentuk SDM di bi-
dang pelayaran yang berkuali-
tas dan berdaya saing.
“Satu tahun yang lalu,
tepatnya 23 November 2012,
Bapak Menteri Perhubungan
telah meresmikan Lembaga
Pendidikan ini, dan kini kita
bersama bisa menyaksikan
sebuah kampus diklat pela-
yaran dengan gedung dan
bangunan yang dilengkapi
dengan peralatan modern,
berupa simulator dan labora-
torium pengoperasian kapal
berstandar Internasional.
BP2IP Malahayati Aceh te
lah siap beroperasi melayani
masyarakat transportasi deng
an layanan program Diklat
Kepelautan yang dibutuhkan
oleh Industri Pelayaran. Terle-
bih tahun 2014 ini merupakan
tahun yang sangat menentu-
kan, di mana sejak 1 Januari
2014, semua diklat dan sertifi
kasi bagi pelaut yang melak
Transportasi Penting dan Signifikan
sanakan dinas jaga kapal di se
luruh dunia harus mulai mene
rapkan standar baru yang di
syaratkan oleh Konvensi Inter
nasional STCW-1978 Aman
demen 2010,” kata Santoso.
Dalam aturan tersebut,
katanya, diwajibkan bagi pe
laut untuk segera mengambil
diklat-diklat yang wajib di
berlakukan untuk bekerja di
atas kapal niaga. Saat ini, ke-
butuhan pelaut dalam negeri,
menurut INSA, tidak kurang
dari 15.000 orang pertahun,
belum lagi kebutuhan pelaut
yang bekerja di luar negeri,
tidak kurang dari 75.000
orang pertahun.
Kepada taruna diklat pem
bentukan yang sedang dan
masih menjalani proses pendi
dikan dan pembinaan, Ir. San-
toso Eddy Wibowo berpesan
agar bersabar dan terus men-
jaga motivasi belajar sampai
berhasil menyelesaikan pen
didikan dengan baik. “Kelak
sejarah yang akan mencatat
bahwa kalian adalah manusia
sukses yang dilahikan dari
BP2IP Malahayati, Aceh,”
katanya.
m mus/wan/sk/mc-aceh
BawasluAcehTetapBekerjaMelakukanPengawasanBawasluAcehTetapBekerjaMelakukanPengawasan
ASQALANI, S.TH. MH
Meski masih ada tarik
ulur legalitas kelembagaan
Bawaslu Aceh, namun
Komisioner Bawaslu Aceh
tetap menjalankan tugasnya
untuk mengawasi proses
pelaksanaan Pemilu 2014
di Aceh.
“Berdasarkan UU No.
15/2011, yang berwenang
membentuk Bawaslu
Provinsi Aceh itu adalah
Bawaslu RI. Itulah menga-
pa kami yang telah ditetap-
kan Bawaslu Pusat, terus
menjalankan tugas pokok
fungsi pengawasan.”
Demikian dikatakan
Asqalani, S.TH, MH,
Ketua Bawaslu Aceh
kepada Seuramoe Infor-
masi, Selasa (18/2). Ditam-
bahkannya, hal itu tetap
dijalankan sampai saat ini
karena belum ada perintah
lanjutan dari Bawaslu RI,
selaku pemberi mandat,
untuk menghentikan penga-
wasan.
Karena belum adan-
nya kesepahaman terhadap
regulasi penyelenggaraan
Pemilu ini, terutama dalam
kaitan dengan pengawaan,
dampaknya cukup berpen-
garuh pada kinerja Bawaslu
yang tidak optimal. Hubun-
gan antara stakholder antara
penyelenggara pemilu dan
pemangku kepentingan
sangat memberikan dampak
situasi yang tidak normal.
“Malah ada kabupaten/
kota yang bupatinya benar-
benar menolak kehadiran
pengawas pemilu, sep-
erti Kabupaten Aceh Barat
Daya, Pidie dan Bireuen.
Mereka menolak kehadiran
pengawas pemilu, karena
menyatakan Panwalu il-
egal,” katanya.
Menurut Asqal, yang
diatur dalam UU Nomor 11
Tentang Pemerintah Aceh,
dimana dikatakan yang
berwenang dalam mem-
bentuk panitia pengawas
pemilihan tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota itu
adalah DPRA dan DPRK,
adalah dalam rangka penga-
wasan Pilkada. “Bukan
pemilihan Legislatif dan
Presiden. Masing-masing
punya landasan hukum
terhadap pembentukan akan
tetapi berbeda objek penga-
wasan.”
Salah satu tugas pen-
gawas Pemilu, kata dia,
adalah mengawasi tahapan
penyelenggaraan Pemilu.
Saat ini sedang berlangsung
tahapan kampane, yaitu
pengibaran alat peraga
Pemilu, seperti spanduk,
baliho, bendera, umbul-um-
bul. Alat peraga itu diatur
dalam Peraturan KPU no-
mor 15 tahun 2013, bahwa
dalam penempatannya, KIP
Aceh berkordinasi dengan
pemerintah.
Jika ditemukan penem-
patan alat peraga yang tidak
sesuai, kata Asqal, maka
direkomendasikan kepada
KIP, yang kemudian KIP
memerintahkan partai poli-
tik untuk memindahkan alat
peraga tersebut. “Jika tidak
ditindaklanjuti dan ditemu-
kan oleh pengawas Pemilu,
maka pemerintah dae-
rah dan aparat keamanan
berwenang mencabut alat
peraga dimaksud,” katanya.
Ditambahkannya, tud-
ingan di beberapa daerah
Panwaslu Illegal merupa-
kan kendala tersendiri bagi
jajarannya untuk melak-
sanakan tugas. Hal tersebut
berakibat pada remndahnya
kepercayaan masyarakat,
khususnya terhadap penye-
lenggaraan Pemilu.
“Sejauh ini kita siap
melakukan pengawasan ka-
rena memang diatur dalam
Undang-undang. Kalau
tidak siap ya mundur,”
katanya, seraya menam-
bahkan, “Bawaslu Aceh
berharap betul ada langkah
strategis yang ditempuh
para pihak untuk menyele-
saikan persoalan ini.”
m arman

7
Kutaraja
Banda Aceh tak mau terus tertinggal
dengan kota-kota lainnya di Indo-
nesia. Terus berbenah menuju kota
metropolitan. Dan sejak pertengahan
tahun lalu, Dishubkominfo Kota
Banda Aceh-pun mulai memasang
CCTV.
Banda Aceh, 12/2- Seuramoe Infor-
masi:
Closed Circuit Television (CCTV)
atau Televisi Sirkuit Tertutup. Pada
umumnya CCTV ini digunakan se-
bagai pelengkap keamanan dan ban-
yak dipakai di dalam industri-industri
seperti militer, bandara, toko, kantor,
pabrik dan bahkan sekarang peruma-
han pun telah banyak yang mengguna-
kan teknologi ini.
Penggunaan CCTV ini kini mulai
banyak digunakan di Indonesia, ter-
masuk untuk me-
mantau lalulintas di
jalan raya. Dan itu-
lah yang kini mulai
digunakan di sejum-
lah persimpangan la
mpu lalu lintas (traf-
fic light) yang ada di
kota Banda Aceh.
M. Taufik, Kepala Bidang Pengem-
bangan Sistem Informasi Dishukomin-
fo Banda Aceh, saat ditemui Seuramoe
Informasi pekan lalu mengatakan, saat
ini sudah ada 14 titik persimpangan
yang dipasangi kamera CCTV bantuan
bidang darat Dishubkomintel Aceh ta-
hun 2013.
“Termasuk delapan
kamera CCTV un-
tuk pelabuhan yang
sudah ada dari tahun
2012 bantuan Satker
Pengembangan ASDP
Aceh,” katanya. Na-
mun demikian, Taufik
tidak mengetahui total
biaya untuk pemasan-
gan CCTV tersebut.
Pihak Dishubkomintel
Aceh yang tahu, kare-
na pihaknya hanya me-
nyediakan tempat saja.
Untuk pelaksanaan,
katanya, pihaknya telah
menggandeng sejumlah
institusi di Aceh untuk berkerjasama.
Diantaranya dengan Polda Aceh, teru-
tama Direktorat Lalu Lintas. “Sehing-
ga akan banyak hal positif yang dapat
kita lakukan secara bersama-sama,”
kata Taufik.
Ditempat terpisah, AKP Andi Kira-
na, Kasatlantas Polresta Banda Aceh,
yang dihubungi Seuramoe miengata-
kan, secara umum kegunaan CCTV
untuk mendeteksi kejadian di tempat
yang ingin dipantau. “Jadi, walau tem-
patnya jauh sekalipun dan di sana tidak
ada petugas, tapi semua situasi dapat
dipantau dan dikendalikan,” katanya.
Termasuk mengetahui apakah ke-
sadaran berlalu lintas masyarakat di
Banda Aceh sudah baik. Kemudian
untuk mengetahui jam-jam yang rawan
kepadatan lalu lintas, aksi menerobos
lampu merah, jadi semua itu bisa di-
kalkulasikan dan diketahui.
Menurut Andi, untuk tahap awal
CCTV yang sudah terpasang ada di
persimpangan yang padat lalulintasnya.
Seperti Simpang Jambo Tape, Simpang
Surabaya, Simpang Empat Batoh, Sim-
pang Lima, Simpang Jam dan Simpang
Lamprit.
Untuk memudahkan, karena mema
ng anggaran pemasangan CCTV terse-
but merupakan
DIPA Dishub, pusat
operasionalnya ma
sih ditempatkan di
Dinas Perhubung an
Kota Banda Aceh be
kerjasama denganDi
nas Perhubungan,Ko
munikasi dan Infor
matika Provinsi (Dis
hubkominfo) Aceh.
“Jika telah berja
lan efektif nanti, se
tiap warga Kota Ban
da Aceh juga dapat
memantau situasi di
enam titik ini mela-
lui Android milikn-
ya. Tapi untuk dapat
meng akses suasana di enam lokasi
yang telah terpasang CCTV, warga
harus memiliki pasword dan nanti akan
kita publikasikan,” kata Andi lagi.
Keberadaan CCTV ini, menurut
Andi memiliki banyak manfaat. Se-
bagai perangkat peralatan pengawas,
kegunaannya secara khusus tergantung
pemakai (user). Adapun bagi kepoli-
sian dan dinas perhubungan, CCTV ber
tujuan melakukan Pemantauan (moni-
toring), Mencegah (Deterrence) Penye-
lidikan (Investigation), Barang Bukti
(evidence) dan Keamanan (security).
“Dengan CCTV kita dapat melaku-
kan penyelidikan terhadap kejadian di
suatu lokasi dan mendapat pembuktian
secara riil segala tindak kriminal dan
kejahatan tanpa dapat dibantah oleh
pelaku. Termasuk pelanggar lalu lintas.
Tapi saat ini bukti rekaman dari CCTV
yang terpasang di enam titik tadi belum
pernah digunakan untuk mengungkap
kasus, karena memang tidak ada kasus
Tapi sekarang ini sesuai kemampuan
alat, hal tersebut masih belum dapat
dilakukan di Banda Aceh. “Kita baru
mulai pasang alat dulu, kemudian jar-
ingan distribusinya, semua sesuai den-
gan keuangan daerah. Nanti diharapkan
adanya sensor di setiap traffic light seh-
ingga bisa difoto yang melanggarnya,”
katanya.
Menyinggung penggunaan reka-
man CCTV bagi institusi lain yang
m e m b u t u h k a n -
nya, menurut Taufik,
prosedur mengambil
rekamanan bisa den-
gan membuat surat
tertulis guna mem-
inta rekaman CCTV,
misalnya untuk men-
gungkapkan kejadi-
an, seperti kecopetan
atau perampokan.
“Selama untuk ke
pentingan umum dan
pengungkapan sua tu
kejadian, institusi ma
napun dapat memin
ta rekamannya, ka
rena ini bukan di
buat institusi ter
tentu atau orang perorang. Jadi insti-
tusi lainnya juga bisa menggunakan
hasil rekaman. Misalnya Unsyiah ingin
melakukan penelitian, nah rekaman itu
bisa menjadi dasar,” tambah AKP Andi
Kirana.
Ya, untuk mengoperasikan CCTV
dengan sempurna, memang dibutuh-
kan peralatan yang lengkap sebagai
satu kesatuan sistem, yaitu kamera
dan DVR (Digital Video Recorder).
Kamera CCTV berfungsi sebagai alat
pengambil gambar yang terhubung
dengan dan DVR, yang berfungsi seba-
gai alat untuk merekam semua gambar
yang dikirim oleh kamera.
m muslim/arman/mc-aceh
AKPAndi Kirana, Kasatlantas
Polresta Banda Aceh
M Taufik. Kabid Pengembangan
Dishubkominfo Banda Aceh

8
Wawancara
Bagaimana persiapan KIPAceh
dalam Pemilu 2014 mendatang?
Alhamdulillah, KIP Aceh terus bekerja
untuk memaksimalkan persiapan Pemilu 9
April mendatang. Antara lain terus mel-
akukan sosialisasi kepada masyarakat
lewat media, termasuk goes to campus.
KIP juga telah melakukan validasi surat
suara yang dilakukan di Jakarta, dihadiri
perwakilan KIP se-Aceh dan KPU secara
nasional. Surat suara sudah dicetak dan
pendistribusiannya akan langsung disam-
paikan ke kabupaten/kota, di mana surat
suara dilipat dan distribusikan ke TPS-
TPS.
Berapa lama paling telat surat suara
sampai ke TPS?
Sesuai target kita, paling telat tiga hari
sebelum hari H surat suara sudah sampai
di TPS. Dan yakin surat suara akan sampai
tepat waktu, kecuali wilayah yang jauh
menjadi prioritas, namun KIP optimis tar-
get itu tercapai.
Berapa persen cadangan surat suara
di tiap TPS?
Sesusai Undang-undang No. 8 tahun
2012, besarnya cadangan surat suara dua
persen dari jumlah pemilih yang tercantum
dalam DPT.
Apakah surat suara yang rusak boleh
diganti?
Dalam undang-undang, apabila pe-
milih melihat atau keliru mencoblos, maka
pemilih boleh mendapatkan surat suara
pengganti hanya satu kali. Oleh karena itu
KPPS harus berulang-ulang mensosial-
isasikan cara mencoblos untuk
menghindari kesalahan berulang.
Bagaimana soal DPT Aceh,
apakah sudah final?
KIP Aceh 19 Januari 2014 telah
mensahkan daftar pemilih tetap
perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
berjumlah 3.315.094. Penambahan
dapil karena pertambahan penduduk
Aceh yang saat ini mencapai
5.015.234 jiwa sesuai dengan Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pileg
2014, sehingga Dapil Aceh pada Pemilu 2014
menjadi 10 Dapil dan TPS di seluruh Aceh,
10.839 buah.
Bagaimana dengan dana kampanye?
Kami, Senin (10/2/2014) telah melakukan
rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik
di Provinsi Aceh dan calon anggota DPD. KIP
menyampaikan proses pelaporan dana awal
kampanye, formulir yang harus digunakan, jenis
pelaporan yang dilaporkan dan batas waktu
yang telah diatur oleh KPU, yaitu 2 Maret 2014
pukul 18. 00 wib sesuai surat edaran KPU.
Apakah ada sanksi jika Partai Politik
tidak melaporkan dana kampanye?
Tentu saja semua aturan yang dibuat dibaren-
gi dengan sanksi. Jika Partai Politik tidak meny-
ampaikan laporan dana awal kampanye, bisa
dibatalkan sebagai peserta Pemilu. Sehingga
konsekwensinya semua Caleg dari Partai tidak
bisa ikut Pemilu.
Apa penyebab Partai Politik sedemikian
lama melaporkan dana kampanye?
Proses pelaporan tiga bulan pertama telah
dilakukan, KIP minta supaya Partai selalu
berkoordinasi dengan Helpdesk KIP Aceh.
Bagaimana dengan sistem pendanaan
Pemilu?
Dana dan bentuk pengelolaan anggaran
tidak dikelola oleh KIP, namun oleh sekre-
tariat. Anggaran Pemilu dari APBN, sedang-
kan APBA membantu hal-hal tertentu, seperti
sosialisasi.
Sudah berapa banyak lembaga yang
mendaftar sebagai pemantau Pemilu
2014?
Hingga saat ini baru ada satu yang masuk,
yaitu MATA. KIP akan memverifikasi apa-
kah memenuhi syarat, lewat rapat pleno, lalu
dikeluarkan akreditasi.
Apa ada batasan jumlah lembaga yang
MESKI berbagai persoalan mengiringi proses persiapan Pemilu 2014, namun Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Aceh terus berusaha agar pelaksanaan Pemilu 2014 ini dapat
berjalan lancar, aman, tertib dan meraih hasil sesuai dengan yang diharapkan.
“Sosialisasi dan verifikasi juga terus kita lakukan. Termasuk penyusunan DPT
sesuai perbaikan NIK yang disesuaikan dengan DP4,” kata Junaidi M. Ag, Komisioner,
Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, dalam wawancara dengan Nining Kh. dari
Seuramoe Informasi, Selasa, 11 Pebruari lalu.
KIP, tambahnya, berharap kepada masyarakat Aceh agar Pemilu 2014 berjalan damai
tanpa anarkisme, sehingga bisa memberikan hak suara tanpa intimidasi dan paksaan dari
siapapun. “Dan ini prinsip, implementasi sebagai masyarakat beradab. Tanpa suasana
damai akan sangat sulit menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah berbagai per-
masalahan,” katanya.
Berikut petikan wawancara Seuramoe Informasi dengan Junaidi, M.Ag, yang dilakukan
di ruang kerjanya, di kantor KIP Aceh.

9
Wawancara
mendaftar sebagai pemantau?
Tidak ada batasan bagi yang ingin jadi
pemantau, yang penting berbadan hukum,
legal, mempunyai anggota, menggunakan
uang sendiri dan tidak menggunakan dana
dari pihak asing.
Bolehkah atribut kampanye ditempel di
tempat pribadi tanpa izin pemilik?
Jika seizin pemilik boleh, tapi jika tanpa
izin maka laporkan ke Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL) di gampong, supaya dis-
ampaikan kepada Parpol bersangkutan. Jika
kita mencabut tanpa melaporkan, maka bisa
dikenakan pidana oleh Parpol, walaupun
sesungguhnya Parpol tidak berhak meny-
ampaikan. Jadi biarkan PPL yang meminta
Calegnya membersihkan.
Apa harapan KIPAceh pada Pemilu 9
April 2014?
Aman, tertib dan lancar. Meski ada sedikit
riak-riak kecil. Oleh karena itu KIP berharap
kepada masyarakat Aceh supaya Pemilu 2014
berjalan damai tanpa anarkisme, memberi-
kan hak suara tanpa intimidasi dan paksaan
dari siapapun, dan ini prinsip, implementasi
sebagai masyarakat beradab. Tanpa suasana
damai akan sangat sulit menciptakan kehidu-
pan yang harmonis di tengah berbagai per-
masalahan.
Bagaimana dengan sikap apatis
masyarakat?
Kesan apatis tetap ada terhadap pelak-
sanaan Pemilu. Di sinilah tugas KIP sebagai
penyelenggara, Pemerintah dan berbagai
stakeholder di masyarakat, melakukan sosial-
isasi dan pendidikan politik agar masyarakat
tahu hak dan kewajiban sebagai masyarakat.
Jika orang-orang yang baik dan cerdas tidak
peduli, maka akan menghasilkan Pemilu
yang tidak berkualitas dan berintegritas calon
yang dihasilkan.
Apa target KIP pada Pemilu 2014?
Target KIP secara nasional, pemilih yang
hadir ke TPS yaitu 75 persen dari DPT. Ma-
kanya di kabupaten/kota ada relawan demokrasi
(Relasi) yang mengajak stakeholder menggiat-
kan sosialisasi dan ikut memberikan suara 9
April 2014.
Apakah ada persentase target yang me-
nentukan Pemilu dianggap gagal?
Tidak ada persentase kehadiran pemilih pada
Pemilu dianggap gagal, walaupun yang hadir
di bawah 50 persen. Hanya legitimasi politik.
Namun secara hukum sah. Ini adalah cacat
bawaan demokrasi karena latar be-
lakang Pemilu di negeri kita adalah
hak warga negara bukan kewajiban.
Dari satu sisi merugikan diri sendiri
karena bisa saja caleg yang baik
tidak terpilih mungkin karena kurang
satu suara.
Bagaimana menggerakkan pe-
milih pemula?
KIP Aceh, KIP kabupaten/kota
akan mensosialisasikannya dengan
mendatangi sekolah-sekolah SLTA
pada hari Senin, saat upacara, meny-
ampaikan bahwa mereka punya hak
pilih dan gunakan hak pilih pada
Pemilu 9 April 2014.
Bagaimana cara mencoblos saat
Pemilu 9 April 2014?
Surat suara secara prinsip ada dua
model, satu surat suara DPD, satu
model surat suara DPR, Surat suara
sah jika mencoblos lambang partai
saja, atau nomor urut caleg, atau
mencoblos nama caleg saja, atau men-
coblos lambang partai. Jika seseorang
mencoblos lambang partai lalu mencoblos
caleg lebih dari seorang caleg dari partai
yang sama, maka suaranya diberikan untuk
partai tersebut. Yang tidak sah jika mencob-
los dua nama caleg dari partai yang berbeda.
Kalau DPD pemilih mencoblos pada gam-
bar (foto) caleg DPD yang dipilih.
Bagaimana kampanye ‘berbisik’?
Prinsipnya jika kampanye, maka kampa-
nye dengan benar. Kalau bisik maka bisiklah
dengan benar. Artinya jangan ada money
politik dan intimidasi. Jadi gantilah gosipnya
dengan gosip Pemilu, supaya semua meng-
gunakan hak pilihnya pada Pemilu 9 April
2014. *
Sosialisasi Pemilu Damai melalui Kegiatan Agama. foto: mc-aceh/rizal
Sosialisasi Pemilu Damai melalui Kegiatan Seni Rakyat. foto: mc-aceh/rizal

10
Banda Aceh, 12-2-2014 -
Seuramoe Informasi:
Sebagai perguruan tinggi
negeri (PTN) yang sudah beru-
sia lebih setengah abad, Uni-
versitas Syiah Kuala (Unsyiah)
bertekad meluluskan maha-
siswa dengan kualitas di atas
mahasiswa kampus lain yang
baru muncul.
“Itulah mengapa kami me-
nerapkan nilai toefl lulusan
kami harus berada di angka
475 untuk S-1 dan di atas 500
untuk S-2,” kata Dr. Rusli Yu-
suf, Pembantu Rektor (Purek)
III bidang Kemahasiswaan
Unsyiah, akhir pekan lalu.
Menurut dia, kebijakan ini
yang tertuang dalam SK Rek-
tor tentang kewajiban akade-
mik ini, sebagai bagian dari
penerapan tugas perguruan
tinggi, yaitu mengembangkan
Dr. Hizir Sofyan, M.Sc,
Dekan FMIPA Unsyiah
human resource secara maksi-
mal dan menambah capacity
development mahasiswa.
“Ini bukan maksud untuk
menghambat. Jadi diharapkan
kemampuan toefl-pun bisa
meningkat dari rata-rata nilai
toefl yang diminta,” katanya
seraya menambahkan, “Hasil
keputusan ini merupakan kes-
epakatan dari masing-masing
Pembantu Dekan bidang Aka-
demik dari tiap-tiap fakultas.”
Kebijakan ini, menurut Rus
li Yusuf, untuk mewujudkan
visi-misi Unsyiah, agar lulu-
sannya mampu bersaing seca
ra global. Suka tidak suka,
tambahnya, selain memiliki ke
mampuan standar dari ilmu pe
ngetahuannya, juga harus men-
guasai bahasa internasional,
yakni bahasa Inggris.
“Maka kemampuan berba
hasa Inggris diwajibkan seba-
gai standar kelulusan mahasis
wa. Dalam proses memudah-
kannya, Unsyiah membuka ke
las khusus, seperti kelas interna
sional. Selain untuk pertukaran
budaya, juga berguna memacu
kemampuan berbahasa Inggris
mahasiswa,” ujar Rusli.
Sejauh ini, Rusli mengakui,
yang menjadi persoalan, pen-
didikan bahasa Inggris yang
diberikan di jurusan masih se
dikit, cuma 2 SKS. Tes toefl
ini diharapkan menjadi bagian
untuk pendalaman kembali
kemampuan bahasa Inggris
mahasiswa. “Sebenarnya ke-
mampuaan berbahasa Inggris
haruslah dimulai sejak pendid-
ikan dasar atau SD.”
Respons mahasiswa terha
dap kebijakan ini, menurut
dia, sangat beragam. Namun
pihaknya memberi kemudahan
dengan les gratis kepada ma-
hasiswa, sebagai bahan peng-
ingat bahwa toefl itu penting.
“Kita syaratkan tiga kali
mengikuti ujian toefl. Kalau-
pun tidak lulus, itu sudah ke-
bangetan. Karena idealnya se
makin sering ikut toefl, sema
kin mudah ujiannya. Kan so
al-soal ujiannya juga sama,
meskipun hasil ujian pertama,
kedua dan ketiganya beda ber-
dasarkan kemampuan maha-
siswa,” kata Rusli.
Penting bagi rektorat, tern-
yata tak harus ada menurut Ju-
lismar Zahra, mahasiwa teknik
arsitektur Unsyiah angkatan 20
08, yang baru lulus toefl sete-
lah tiga kali mengulang. Bag-
inya, kebijakan agar lulus toefl
dulu baru bisa mengikuti ujian
ini tak harus. Apalagi standar
di tiap fakultas tidak sama.
Julismar mengaku, ada juga
fakultas yang berbeda aturan,
ujian dulu baru toeflnya meny
usul. Namun menurut dia itu di
lakukan hanya insidentil. “Bi-
asanya terjadi pada beberapa o
rang yang tidak lulus-lulus toe-
flnya,” kata dia. “Di fakultas
saya toefl dulu. Tapi ada juga
ujian dulu karena emergency.”
Aturan harus lulus toefl se-
belum ikut yudisium, menurut
Dr. Hizir Sofyan, M.Sc, De-
kan Fakultas MIPA Unsyiah,
sudah ada sejak dia pulang
usai S-3 dan menjadi Ketua
Jurusan Matematika. “Pebruari
2004, sudah berlaku dengan
nilai minimal 450. Untuk ma-
hasiswa angkatan 2010 sampai
angkatan baru, sudah 475,”
katanya, kepada Muslim, dari
Seuramoe Informasi, Kamis
pekan lalu.
Hizir mengaku tidak pernah
berhenti mengingatkan maha-
siswa, bahwa bahasa Inggris
itu penting. Mengajak maha-
siswa meningkatkan kemam-
puan toefl, baginya tak jauh
berbeda dengan berdakwah.
“Saya selalu menyampai-
kan kepada mahasiswa saat
penerimaan mahasiswa baru,
bahwa selama menjadi ma-
hasiswa, ada tiga hal yang
harus ditingkatkan, yaitu ke-
mampuan bahasa asing, dalam
hal ini bahasa Inggris yang
mengarah ke toefl. Kemudian
yang kedua kemampuan pro-
gramming atau IT, karena ju-
rusan matematika. Dan ketiga
kemampuan managerial atau
kemampuaan berorganisasi.
Jangan sampai mahasiswa
hanya ke kampus mengejar IP
yang tinggi, tetapi tidak ber-
gaul,” katanya.
Di fakultas MIPA, aturan yang
berlaku, jika belum lulus syarat
toefl, maka mahasiwa yang ber-
sangkutan tidak boleh ikut yudisi-
um, harus mengulang lagi. Sedan-
gkan batasannya, menurut Hizir,
itu resiko yang harus dihadapi
mahasiswa. Mereka menyadari,
makin sering ikut ulang toefl, se-
makin butuh biaya banyak.
“Sejak awal sudah kita sam-
paikan bahwa bahasa Inggris
itu begitu penting. Saat ini pun,
kecenderungan anak-anak Aceh
melanjutkan pendidikan lebih lan-
jut sangat tinggi, terutama dengan
adanya LPSDM. Yang saya den-
gar, yang lulus tahap administrasi
ada sekitar 1200 orang. Ini tidak
sedikit. Berarti untuk lolos admin-
istrasi minimal harus punya toefl
ITP untuk dalam negeri sebesar
450 dan untuk luar negeri sebesar
500,” katanya.
Meski menyadari kondisi ma-
hasiswa yang terkadang untuk
menghadapi sidang sarjana sudah
stres, ditambahkan lagi dengan
tekanan untuk lulus toefl sebelum
sidang, namun syarat untuk lulus
yudisium harus lulus toefl tetap
berlaku.
“Kalau tidak bisa yudisium-
kan semua hasil akademik tidak
berlaku dan tidak diakui, seperti
tidak ada transkrip serta pernyat-
aan lulus kuliah,” katanya.
Berat memang. Namun bagi
Yulianda, mahasiswa Fakultas
Ekonomi Unsyiah angkatan 2008,
ujian toefl memang harus dilaku-
kan sebelum mengikuti ujian sar-
jana. Apalagi, kini sistem yang
diberlakukan sedikit meringankan
mahasiwa dalam hal biaya.
“Kalau dulu dikenakan biaya
Rp25 ribu untuk ikut tes toefl per-
tama kali. Sistem baru sekarang
tidak. Sekarang gratis untuk tahap
pertama. Kalau tidak lulus dan
ikut tahap kedua baru bayar Rp25
ribu,” katanya.
Syarat yang ditetapkan di
Fakultas Ekonomi, katanya, mak-
simal lima kali mengikuti ujian
toefl. Namun jika tidak lulus juga,
mau tak mau harus minta bantuan.
“Harus toefl dulu, tidak boleh uji-
an sarjana dulu,” kata mahasiswa
yang baru sekali mengikuti tes
toefl ini.
Pro kontra memang terus
muncul. Tapi paling tidak, jika
semua mahasiswa Unsyiah punya
semangat seperti Yulianda, rasan-
ya kebijakan ini tak harus dipole-
mikkan. Yang penting, apa yang
dicita-citakan Unsyiah dalam
visi-misinya dapat terlaksana dan
tercapai.
m muslem/safara
Lulusan Unsyiah,
Wajib Toefl 475
Sejak tahun 2010, nilai toefl bagi mahasiswa S-1 Uni-
versitas Syiah Kuala (Unsyiah) tak lagi 450, tapi menjadi
475. Sedangkan untuk S-2 di atas 500. Ada yang setuju,
tak sedikit pula mahasiswa yang menolak.
Pendidikan
Dr. Rusli Yusuf, Pembantu Rektor (Purek) III bidang Kemahasiswaan
Unsyiah, Foto: mc-aceh
Julismar Zahra, mahasiwa
teknik arsitektur
Yulianda, mahasiwa
Fakultas Ekonomi

11
BANDA ACEH- Puluhan jurnalis
lintas organisasi di Banda Aceh
berkumpul untuk menyusun dan
menyepakati Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pencegahan dan
advokasi kasus kekerasan terha-
dap Jurnalis. Diskusi perumusan
SOP itu berlangsung di aula ge-
dung PWI Aceh, pada Sabtu 15
Februari 2014.
Penyusunan standar penanga-
nan kasus ini dinilai penting seba-
gai acuan bagi jurnalis di lapangan
dalam melakukan pencegahan dan
upaya advokasi kasus kekerasan,
yang kapan saja bisa menimpa jur-
nalis. Sebab pekerjaan sebagai jur-
nalis dipandang rawan mengalami
kekerasan.
Diskusi ini dipimpin sejumlah
ketua dan perwakilan organisasi
jurnalis di BandaAceh diantaranya
Nasir Nurdin, yang mewakili Per-
satuan Wartawan Indonesia (PWI)
Aceh, Misdarul Ihsan mewakili
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Banda Aceh, Didik Ardiansyah
mewakili Ikatan Jurnalis Televisi
Indonesia (IJTI) Aceh, dan Am-
pelsa dari Pewarta Foto Indonesia
(PFI) Aceh, serta Daspriani Yayan
Zamzami mewakili Forum Jurna-
lis Perempuan Indonesia (FJPI)
Aceh.
Lebih dari 30 jurnalis yang
bekerja di sejumlah media lokal
dan nasional ikut memberikan
kontribusi dalam penyusunan
SOP ini. Standar penanganan
kasus kekerasan terhadap Jurna-
lis ini diharapkan dapat menjadi
rujukan bagi setiap jurnalis di
lapangan dalam melakukan tugas
jurnalistiknya.
“Tidak hanya dapat dijadi-
kan sebagai acuan bagi jurnalis
di Aceh, SOP ini juga nantinya
dapat menjadi rujukan bagi selu-
ruh jurnalis di Indonesia dalam
mencegah dan menangani kasus
kekerasan terhadap jurnalis,” kata
Nasir Nurdin, wartawan Harian
Serambi Indonesia.
Selain menyusun SOP, jur-
nalis Aceh juga mengeluarkan
rekomendasi bersama dalam me-
nyikapi pesta demokrasi di tanah
air, yang akan berlangsung pada
9 April 2014 mendatang. Re-
komendasi itu antara lain agar
wartawan yang bertugas di Aceh
bersikap profesional dan netral,
demi Pemilu damai dan demok-
ratis.
Wartawan Aceh mendorong
kontestan dan para pihak, untuk
menghormati tugas wartawan saat
menjalankan tugas jurnalistik.
Selain itu para pekerja media ini
juga mendorong Pemilu cerdas,
demokratis dan tanpa kekerasan.
m rilis
JurnalisAcehSusunSOPPencegahanKekerasanTerhadapJurnalis
Sidang Paripurna Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh (DPRA), Jumat medio
Januari lalu menyepakati
usulan Badan Musyawarah
(Bamus) terhadap 12 ran-
cangan qanun (raqan) prioritas
program legislasi (prolega)
2014, untuk disahkan. Rapat
paripurna khusus ini dipimpin
oleh Ketua DPRA, Hasbi
Abdullah.
Ketua Badan Legislasi
DPR Aceh, Abdullah Saleh
dalam laporannya mengata-
kan Badan musyawarah telah
sepakat untuk diusulkan dalam
rapat paripurna khusus seban-
yak 12 (dua belas) rancangan
qanun prioritas Prolega tahun
2014.
Yakni Raqan Aceh tentang
syariat Islam, Raqan Aceh
tentang Tanggungjawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan,
Raqan Aceh tentang Peruba-
han atas Qanun Aceh nomor
5 tahun 2008 tentang Penye-
lenggaraan Pendidikan, Raqan
Aceh tentang Ketenagaker-
jaan, Raqan Aceh tentang
Hukum Jinayah, Raqan Aceh
tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan yang berkaitan
dengan syariat Islam antara
Pemerintah Aceh dan Pemer-
intah kabupaten/kota, Raqan
Aceh tentang Zakat, Infaq dan
Sadaqah.
Kemudian Raqan Aceh
tentang Pedoman Pemeli-
haraan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Be-
ragama dan Pendirian Rumah
Ibadah, Raqan Aceh tentang
Pembinaan dan Perlindungan
Aqidah, Raqan Aceh tentang
Perubahan atas Qanun Aceh
nomor 12 tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan Per-
izinan Terpadu, Raqan Aceh
tentang Perubahan atas Qanun
Aceh nomor 1 tahun 2008 ten-
tang Pengelolaan Keuangan
Aceh dan Raqan Aceh tentang
Pembentukan Bank Aceh
Syariah.
“Sebelumnya terdapat 21
Raqan yang diusulkan, kemu-
dian dibahas ulang dan dira-
sionalkan menjadi 12 Raqan
saja,” kata Abdullah Saleh.
Pengurangan ini, tambahnya,
dilakukan mengingat masa
kerja anggota dewan periode
2009-2014 tinggal beberapa
bulan lagi.
m fj/rd
Banda Aceh, 21-1-2014 -
Seuramoe Informasi:
Ruang rapat Wakil Guber-
nur Aceh, Muzakir Manaf, 21
Januari lalu, dipenuhi sejum-
lah pria dengan pakaian necis,
berjas dan berdasi. Mereka, ad
alah para pengusaha dari Ko
rea Selatan, utusan perusaha
an Goka dan Samyong.
Dalam pertemuan dengan
wagub ini, para pengusaha Ko
rea ini berminat melakukan in-
vestasi di kawasan Pidie Jaya,
berupa pabrik bio oil. Bahkan
mereka sudah memastikan ak
an mulai melakukan pembang
unan pabrik tersebut pada 15
Maret mendatang.
Muzakir Manaf, dalam per-
temuan tersebut meminta para
investor Korea ini untuk berin-
vestasi di kawasan Aceh kepu-
lauan, seperti Simeulue, Saba
ng, dan Pulau Banyak, Aceh
Singkil. “Kami berharap inves
tor mau menanamkan investasi
di daerah kepulauan. Misalnya
membangun pembangkit lis-
trik tenaga surya (solar cell),”
kata wagub.
Wagub juga mengharapkan
investasi Korea bisa dilakukan
seluruh Aceh, baik di bidang
perkebunan, perikanan, agroin
dustri, solar cell, dan sebagai
nya. Setelah di Pijay, Korea ha
rus terus bergerak ke kabupa
ten/kota lainnya di Aceh.
“Yang paling penting inves-
tor Korea membangun kantor
di Aceh. Ini menjadi penting
untuk meningkatkan investasi
dan kerjasama Aceh-Korea
yang lebih baik lagi ke depan,”
harap Muzakir Manaf.
Keseriusannya investasi
pe ngusaha Goka-Samyong
di Pi jay ini ditandai dengan
pemba ngunan pabrik biooil
di lahan seluas 10 hektare di
Pidie Jaya. Pabrik ini nantinya
akan memproduksi BBM ken-
daran, deng an menggunakan
bahan mentah CPO. “Nilai in-
vestasinya pertahun mencapai
Rp550 miliar. Di kawasan itu
nantinya juga akan dibangun
pelabuhan khusus untuk me-
mudahkan pengangkutan ba-
han mentah dan hasil produksi
melalui jalur laut, dengan
tujuan untuk memudahkan
ekspor hasil produksi,” ujar
wagub.
Hadir dalam pertemuan ter
sebut antara lainAsisten II Sek
da Aceh, Kepala Badan Inves
tasi dan Promosi Aceh, Iskan
dar, Kepala Bappeda Aceh,
Abubakar Karim, Kadishubko
mintel Aceh, Said Rasul, dan
Wabup Pijay, Said Mulyadi.
m mus/wan/mc-aceh
DPRASahkan 12 Raqan
Prolega 2014
Dua belas Raqan prioritas Prolega 2014 disahkan legislatif
Aceh, dalam rapat paripurna khusus, Jumat (17/1).
Banda Aceh, 18-1-2014 -
Seuramoe Informasi:
Investor Korea keAceh (lagi)
Aceh, sepertinya begitu menarik bagi pengusaha Korea
Selatan. Berkali-kali para calon investor dari negeri gin-
seng itu silih-berganti datang ke Aceh.
Seputar UOPTD
Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, 21/1bertemu dengan investor dari Korea Selatan,
utusan perusahaan Goka dan Samyong. Foto: mc-aceh
Dirjen saat menggunting pita peresmian aula BP2IPAceh Besar.
Foto: mc-aceh/wandra

12
Kolom
ERKEMBANGAN ting-
kat bertambahnya kema-
cetan lalu lintas di jalan
raya di kota Banda Aceh pasca
tsunami yang terjadi adalah sang
at dasyat dan signifikan, tidak
terbayangkan hampir semua sim-
pul dan titik-titik mencuri perha-
tian dengan penatnya kemacetan.
Sangat jauh berbeda bila diband-
ingkan sebelum tsunami terjadi,
hampir di semua lini jalan saat itu
lengang dan sepi, hanya terjadi
kemacetan pada simpul dan titik
tertentu saja itupun pada jam-jam
sibuk. Pasca tsunami kendaraan
bertambah makin dasyat baik
roda dua maupun roda empat,
apalagi sudah menjamur lembaga
financial yang banyak memberi
kemudahan fasilitas kredit untuk
mendapatkan kendaraan dengan
bunga yang cukup rendah.
Untuk mengatasi tidak terjadi
kemacetan di jalan raya, haruslah
dicari cara dan solusi dengan
upaya semaksimal mungkin den-
gan mencetuskan berbagai tero-
bosan-terobosan yang tentunya
sangat jitu. Didalam ilmu trans-
portasi kemacetan terjadi karena
adanya pemenuhan panjang jalan
raya yang ada tidak mencukupi
dan tidak sebanding dengan jum-
lah kendaraan yang ada, adanya
badan jalan digunakan untuk
parkir kendaraan di jalan raya
yang tidak tertata dengan baik
dan belum menerapkan secara
optimal manajemen dan rekaya-
sa lalulintas .Kalaulah mengatasi
kemacetan lalu lintas seperti hal
tersebut diatas belumlah teratasi,
maka jelas kondisi lalu lintas
akan terjadi kemacetan, semer-
awut, tidak tertib dan perilaku
pengguna jalan raya tidak san-
tun, bahkan lebih dominan tidak
beretika, justru akhirnya akan
terganggu keselamatan berlalu
lintas di jalan raya. Yang menjadi
pertanyaan bagi kita adalah pen
tingkah selalu beretika dalam
berlalu lintas di jalan raya? Ten
tu, jawabnya sangat penting,
karena dengan selalu beretika
dalam berlalu lintas di jalan raya,
maknanya yaitu pengguna jalan
raya dalam berlalu lintas baik
dengan jarak yang dekat, mau-
pun dengan jarak yang jauh sela-
lu santun, patuh dan taat dengan
mematuhi aturan lalu lintas yang
ada. Tidak peduli de ngan kend-
araan apapun boleh sepeda mo-
tor, becak mesin dan juga mobil.
Provinsi Aceh, merupakan
provinsi satu-satunya di Negara
Indonesia yang telah menerapkan
pelaksanaan Syariat Islam yang
kaffah. Hal ini ditandai dengan
telah diterapkannya Peraturan
Daerah nomor 5 tahun 2000 ten-
tang pelaksanaan syariat islam di
Provinsi Daerah Istimewa Aceh
dan Qanun Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 11 ta-
hun 2002 tentang Pelaksanaan
Syariat Islam Bidang Aqidah,
Ibadah dan Syiar Islam, maka
Yang Semestinya,
Etika Berlalulintas di Bumi Syariat
P k e h i d u p a n
masyarakat di
Provinsi Aceh
sangat bernuansa islami, hal ini
juga terlihat didalam implemen-
tasi perilaku sosial masyarakat
Aceh dalam berinteraksi mengais
kehidupan sehari-hari.
Dalam manefestasi selan-
jutnya, tentu apabila undang-
undang nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angku-
tan jalan telah dipahami oleh
masyarakat pengguna jalan raya
dan apabila Peraturan Daerah no-
mor 5 tahun 2000 tentang pelak-
sanaan syariat islam di Provinsi
Daerah Aceh serta Qanun nomor
11 tahun 2002 tentang Pelaksan-
aan Syariat Islam bidang aqidah,
ibadah dan syiar islam penera-
pannya dalam kehidupan seha-
ri-hari telah dilaksanakan oleh
masyarakat di Provinsi Aceh
secara kaffah, berarti kehidupan
dari pada masyarakat Aceh akan
berjalan bernuansa islami dan
menjadi insan yang patuh serta
taat menjalankan perintah Allah
SWT, baik itu dimanefestasikan
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Makna diatas secara
lebih luas adalah segala norma-
norma yang berlaku dalam ke-
hidupan di Negara Indonesia,
sebagai warga Negara yang baik
akan taat dan patuh, termasuk
peraturan yang menekankan
bagaimana perilaku sosial dalam
berlalu lintas di jalan raya yang
baik. Begitu juga sebaliknya,
apabila Qanun tersebut bagi in-
san pribadi sebagai bagian dari
masyarakat belum dilaksanakan
secara kaffah, berarti perilaku
kehidupan sehari-hari sebagai
warga masyarakat aceh belum
mencerminkan kehidupan yang
berperilaku islami dan masih
banyak pelanggaran yang terjadi,
termasuk adanya penyimpangan
perilaku sosial masyarakat dalam
berlalu lintas di jalan raya.
Dalam konteks penulis ingin
mengetahui tentang banyak per-
ilaku dari pengguna jalan raya
yang melakukan pelanggaran
saat berlalu lintas di jalan raya
dan sekaligus ingin mengetahui
motif apa dan faktor apa yang
melatar belakangi bagi pengguna
jalan raya melakukan perilaku
yang menyimpang/melanggar
saat berlalu lintas di jalan raya,
maka penulis melakukan peneli-
tian dengan pengamatan lang-
sung dan melakukan wawancara
yang mendalam terhadap be-
berapa pengguna jalan raya yang
melakukan pelanggaran saat ber-
lalu lintas baik pengendara se-
peda motor, mobil maupun den-
gan becak mesin yang lokasinya
di kota Banda Aceh. Dari hasil
pengamatan dilapangan ternyata
ada beberapa macam pelang-
garan perilaku lalu lintas yang
sering dilanggar oleh pengguna
jalan raya baik mengendarai den-
gan sepeda motor, becak mesin
dan mobil antara lain seperti,
tidak memakai helm pengaman,
menerobos lampu merah, tidak
menghidupkan lampu utama
pada siang hari, menjalankan
kendaraannya dengan tidak wa-
jar dan tidak kosentrasi, men-
jalankan kendaraannya dengan
tidak memperhatikan laik jalan
dan persyaratan teknis, men-
tidak mematuhi rambu perintah
dan rambu larangan, menjalan-
kan kendaraannya dengan tidak
mematuhi marka jalan, men-
tidak mematuhi alat pemberi
isyarat lalu lintas, menjalankan
kendaraannya tidak mematuhi
rambu berhenti dan parkir, men-
tidak membawa SIM dan STNK
dan menjalankan kendaraannya
dengan berbalap-balapan serta
untuk menjalankan kendaraan
mobil tidak menggunakan sabuk
pengaman.
Selanjutnya hasil pengama-
tan dan wawancara langsung
dilapangan bahwa, untuk pen-
gendara sepeda motor dari 23
orang yang melanggar ternyata
23 orang(100%) melanggar per-
ilaku lalu lintas dengan tidak
menghidupkan lampu utama
pada siang hari, 18 orang(78,2%)
melanggar perilaku lalu lintas
dengan menerobos lampu merah
dan 15 orang(65,22%) melang-
gar perilaku lalu lintas dengan
tidak memakai helm pengaman.
Sedangkan hasil pengamatan
dan wawancara langsung di lapa-
ngan untuk pengendara becak
mesin dari 20 orang yang mel-
anggar ternyata 17 orang (85%)
dengan menerobos lampu me-
rah, 16 0rang(80%) melanggar
perilaku lalu lintas dengan tidak
memakai helm pengaman dan 15
orang(75%) melanggar perilaku
lalu lintas dengan tidak memper-
hatikan laik jalan dan persyara-
tan teknis.
Hasil pengamatan dan wawan
cara langsung dilapangan untuk
pengendara mobil dari 7 orang
yang melang-
gar ternyata 6
orang(85,71%) melanggar per-
ilaku lalu lintas dengan tidak
menggunakan sabuk pengaman
dan menjalankan kendaraan mo-
bilnya tidak dengan wajar dan
tidak kosentrasi, 5 orang(71,4%)
dengan menerobos lampu merah.
Dari semua pelanggaran per-
ilaku lalu lintas yang dilakukan
oleh pengguna jalan raya baik
dengan mengendarai sepeda mo-
tor, becak mesin dan mobil, me-
miliki dalih alasan yakni karena
rendahnya kesadaran berlalu
lintas, mengganggu kenyamanan
dan kesehatan, keterpaksaan aki-
bat kebutuhan ekonomi keluarga,
membudayakan perilaku yang
salah, belum memiliki tentang
ilmu pengetahuan tentang lalu
lintas, menggampangkan dan
budaya cuek. Dalih alasan yang
diungkap inilah merupakan di-
antara motif dan faktor-faktor
yang melatar belakangi mengapa
pengguna jalan raya melakukan
pelanggaran perilaku lalu lintas
di jalan raya.
Rendahnya kesadaran berlalu
lintas merupakan alasan yang
hampir semua diungkap dan di-
jadikan justifikasi suatu alasan
dari pengguna jalan raya yang
melakukan pelanggaran perilaku
lalu lintas, sebagai contoh salah
seorang pengendara sepeda mo-
tor menuju ke mesjid untuk sho-
lat dan melintas di traffic light
tidak memakai helm pengaman
dan sekaligus menerobos lampu
merah, alasannya tidak pakai
helm karena tidak nyaman, enak
pakai peci saja, pakai helm pen-
ing kepala, kemudian menero-
bos lampu merah dengan alasan
karena buru-buru, karena polisi
tidak ada jaga di simpang. Hal
inilah yang memungkinkan ala-
san tersebut dijadikan oleh peng-
guna jalan raya dengan kesa-
daran berlalu lintas yang sangat
rendah. Begitu juga kasus-kasus
yang lainnya lagi.
Dengan demikian jelas,
sesuai pengamatan secara lang-
sung oleh penulis di lapangan
realita yang terjadi sangatlah
beda, seharusnya semakin ko-
kohnya dalam penegakkan dan
penerapan syariat islam yang
kaffah akan menghasilkan per-
ilaku pengguna jalan raya yang
taat dan patuh dalam berlalu
lintas di jalan raya sesuai aturan
yang berlaku, terutama undang-
undang nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan
jalan. Kalau sekarang belum ber-
implikasi langsung, setidaknya
sedikit demi sedikit langkah
kedepan sudah saatnya mulai
menyentuh.Harapan besarpun
akan tumbuh kedepan, dengan
penerapan syariat islam yang kaf-
fah, yang benar-benar didukung
oleh pemerintah dan masyarakat
aceh secara keseluruhan, pasti
syariat islam akan berhasil dan
langgeng didalam pelaksanaan-
nya di bumi syariat Aceh yang
kita cintai ini. Apalagi di dalam
Peraturan Daerah nomor 5 tahun
2000, pada Bab IV pasal 5 ayat
1 dan 2 menerangkan bahwa:
Ayat(1): Untuk mewujudkan
keistimewaan Aceh dibidang
penyelenggaraan kehidupan be-
ragama, setiap orang atau badan
hukum yang berdomilisi di dae-
rah, berkewajiban menjunjung
tinggi pelaksanaan syariat islam
dalam kehidupannya. Sedangkan
pada ayat (2): Pelaksanaan syar-
iat Islam sebagai dimaksud pada
ayat (1) meliputi aqidah, ibadah,
mu’amalah, akhlak, pendidi-
kan dan dakwa islamiyah/amar
ma’ruf nahi mungkar, baitul mal,
kemasyarakatan, syi’ar islam,
pembelaan islam, qadha, jinayat,
munakahat dan mawaris. Sedan-
gkan dalam pelaksanaan bidang
akhlak dalam Peraturan Dae-
rah nomor 5 tahun 2000 tersebut
tertuang pada pasal 11 dan 12
yang menerangkan bahwa: pada
pasal 11 ayat (1), Pemerintah
dan Institusi masyarakat berusa
ha mewujudkan tata pergaulan
hidup menurut tuntunan syariat
Islam, baik dalam pemerintahan
maupun dalam kehidupan ke-
luarga dan masyarakat. Sedang-
kan ayat(2): Pemerintah daerah
dan masyarakat berkewajiban
men cegah segala sesuatu yang
dapat mengakibatkan terjadinya
kerusakan akhlak dan dekadensi
moral.
Mudah-mudahan dengan ter
ciptanya aklak yang baik, akan
menghasilkan perilaku-perilaku
yang terpuji dan tidak membang
kang. Hal ini sepadan yang diha
rapkan juga dalam penegakan
peraturan lalu lintas di jalan ra
ya, agar kiranya masyarakat pe
ngguna jalan raya terutama di
bumi syariat Aceh tercinta ini
dapat sepenuhnya melaksanakan
aturan lalulintas saat berlalu lin
tas di jalan raya, sehingga pada
gilirannya tidak akan terjadi kese
merawutan, ketidak tertiban, ke-
celakaan lalu lintas. Selanjutnya
bahkan akan terjadi yang seba-
liknya yakni terciptanya kelan-
caran, ketertiban, kenyamanan,
keselamatan lalu lintas terjaga
dan selalu beretika, santun dalam
berlalu lintas di jalan raya. Hara-
pan besar kita semua ….amin.
Oleh : Ir. H. SANASI, MM
Banda Aceh, 10 Februari
2014
Penulis adalah: Kepala
UPTD Seuramoe Informasi
Aceh.
Dan Ketua Pelaksanaan Har-
ian PPID Utama Prov Aceh.

13
Seputar UOPTD
Lhokseumawe, 13/2/14
Seuramoe Informasi:
“Pada prinsipnya pelayanan
publik di Kota Lhokseumawe
ini sudah baik, seperti pelayanan
kesehatan gratis dan e-KTP yang
melaksanakan sistem jemput
bola. Semua itu dalam rangka
mewujudkan transparansi pem-
bangunan.”
Itulah antara lain yang dike-
mukakan Muzakir, Asisten-III
Kota Lhokseumawe, pada forum
diskusi terkait implementasi
Undang-undang Nomor 14 tahun
2008, tentang keterbukaan infor-
masi publik, di Kota Lhokseu-
mawe, Rabu (12/2).
“Kita akan datang ke rumah-
rumah untuk menjemput pasien
yang sakit dan dibawa ke rumah
sakit atau dirujuk ke rumah sakit
provinsi. Begitu juga pembuatan
e-KTP akan dilakukan di rumah
penduduk yang tidak bisa datang
ke kantor agar dapat difoto,”
katanya.
Keberadaan UU No.14/2008
ini, tambah Yusuf A. Samad, dari
DPRK Lhokseumawe, menjamin
hak masyarakat untuk tahu/ Oleh
karena itu, tambahnya, pemerin-
tah harus lebih pro-aktif dalam
mengajukan program-program
yang bersifat memihak kepada
masyarakat. “Kita menyambut
positif dan mendukung sepe-
nuhnya.”
Yusuf juga berharap pemer-
intah, dalam hal ini, wali kota,
segera menyiapkan regulasi
tentang pelaksanaan pelayanan
informasi publik. Kalau perlu
dan dibutuhkan, katanya, dapat
saja dibuat peraturan agar PPID
itu dapat ditetapkan dalam struk-
tural, seperti beberapa lembaga
vertikal lainnya.
Sementara Pelaksana PPID
Aceh, Ir. Sanasi, MM dalam
paparannya mengatakan, forum
diskusi ini mestinya menjadi
wadah bagi para stakeholder dan
masyarakat untuk memperkuat
Pemerintah dalam meningkat-
kan transparansi di Kota Lhok-
seumawe. Masyarakat, kata dia,
dapat memberikan kontribusinya
dengan memberikan masukan
dan ide kepada pemerintah daer-
ah dalam pengambilan kebijakan
untuk memperkuat pelayanan
informasi publik di lingkungan
Pemerintah Kota Lhokseumawe.
“Pemerintah harus segera
menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
(PPID), kalau PPID-nya sudah
ada maka tinggal membuat
Peraturan Wali Kota dan SOP
tentang pedoman pelayanan
informasi dan dokumentasi di
linggkungan pemerintah kota,”
ujar Sanasi.
Di samping itu, masyarakat
juga diharapkan untuk lebih
cerdas dalam menyikapi had-
irnya UU 14/2008 tentang KIP
yang memberikan hak kepada
masyarakat untuk dapat lebih
proaktif mengawasi dan men-
gontrol pelaksanaan pembangu-
nan.
Hadir dalam diskusi terse-
buat antara lain Asisten I Pemko
Lhokseumawe, Ketua Komisi
A DPRK Lhokseumawe, Kadis
Perhubungan, Pariwisata dan
Kebudayaan serta berbagai unsur
masyarakat, diantaranya akade-
misi, mahasiswa, tokoh perem-
puan, LSM dan kalangan pers.
Fokus Group Discusion
(FGD) Penguatan Kelemba-
gaan PPID ini selanjutnya akan
dilaksanakan 13 Februari 2014,
di Kabupaten Aceh Utara. asri/
wan/mc-aceh
Keterbukaan Informasi Publik
akanMewujudkanTrasparansiDalamPembangunan
Mutasi Lagi di Setda Aceh
“Ke depan mutasi seperti ini akan tetap berlanjut seiring
dengan terjadinya kekosongan jabatan tertentu, maupun oleh
karena adanya kebijakan lain atau adanya pertimbangan
tertentu dari pimpinan Pemerintah Aceh.”
Seuramoe Informasi:
Sekretaris Daerah Aceh,
Drs. Dermawan, MM mewakili
Gubernur Aceh, Zaini Abdul-
lah, Selasa (11/2), di Gedung
Serbaguna Setda Aceh, melantik
sejumlah pejabat eselon II dan III
di jajaran Setda Aceh.
Menurut Setda, sesuai amanat
tertulis gubernur yang diba-
cakannya, pelantikan tersebut
merupakan rangkaian dari
pelantikan yang telah dilaksana-
kan sebelumnya. Bahkan masih
akan berlanjut seiring terjadinya
kekosongan jabatan tertentu mau-
pun karena adanya kebijakan dan
pertimbangan pimpinan.
“Pejabat yang dilantik hari ini
agar dapat mengemban amanah,
tugas dan tanggung jawab dengan
sebaik baiknya, sehingga kinerja
Pemerintah Aceh dapat terangkat
melalui unit kerja masing-mas-
ing. Pada akhirnya akan meng-
hasilkan kemajuan dan prestasi
yang lebih baik,” katanya.
Di alam reformasi dan
demokrasi yang sangat terbuka
terkait informasi publik, tam-
bahnya, tidak ada halangan
sedikitpun bagi semua elemen
masyarakat untuk menilai kinerja
aparatur pemerintah. “Sekali
berbuat salah, maka kita akan
dikritisi oleh masyarakat,” ung-
kap Dermawan.
Seperti diketahui, kepemimpi-
nan Gubernur dan Wakil Gu-
bernur Aceh periode 2012-2017
yang memasuki tahun ketiga ini
mengusung visi Aceh yang ber-
matabat, sejahtera, berkeadilan
dan mandiri berlandaskan Un-
dang-Undang Pemerintah Aceh
sebagai wujud MoU Helsinki.
Untuk mengwujudkan visi
tersebut, ada 10 program prioritas
yang akan dilaksanakan, di mana
kesemua program tersebut men-
garah pada tiga sasaran utama,
yaitu menciptakan Aceh yang
aman, demokratis dan damai
yang didukung sistem pemerin-
taha yang bersih dan berwibawa.
Kedua, mewujudkan ekonomi
Aceh yang berdaya saing dan
pro-rakyat, dan ketiga menin-
gkatkan SDM, kesejahteraan
rakyat dan memperkuat imple-
mentasi syariat Islam dalam
kehidupan masyarakat.
“Untuk mencapai sasaran
tersebut, sudah tentu Pemerintah
Aceh sangat membutuhkan adan-
ya team work yang kuat, padu,
cerdas dan cekatan. Juga sangat
dibutuhkan adanya pemimpin-
pemimpin di jajaran SKPA yang
punya leaderships yang baik serta
kreatif, sebagai tulang punggung,
guna merancang dan menjalan-
kan program pembangunan bagi
seluruh komponen rakyat Aceh,”
katanya.
Berkenaan dengan program
tahun 2014, Setda berharap para
kepala SKPA untuk secepatnya
menjalankan apa yang telah
ditetapkan dengan sebaik mung-
kin. Dia juga mengingatkan,
dalam memanfatkan anggaran,
agar pengelolaannya dilaksana-
kan dengan berhati-hati, sesuai
kaidah yang berlaku. “Jangan
sampai terjadi penggunaan ang-
garan yang menyalahi aturan.”
m mus/em/mc-aceh
Pemerintah Aceh dan Mission Aviation Fellowship (MAF) me-
nandatangani kesepakatan kerjasama penyediaan ambulan
udara, Kamis (30/1), di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Seuramoe Informasi:
Penandatanganan MoU ini dilakukan Pemerintah Aceh, yang
diwakili Kadis Kesehatan Aceh, Taqwallah dan Direktur Rumah
Sakit Umum Zainoel Abidin, Syahrul, dengan pihak maskapai
udara Mission Aviation Fellowship (MAF), yang diwakili Stan-
ley Ray Unruh.
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengharapkan ambulan
udara yang disediakan tahun ini melalui kerjasama dengan MAF
dapat dioptimalkan pemakaiannya oleh bupati dan walikota.
“Ini gagasan yang luar biasa sebagai upaya kita menyelamatkan
nyawa masyarakat dalam kondisi emergency,” katanya.
Dalam kesepakatan kerjasama penyediaan ambulan udara
tersebut, Pemerintah Aceh menyediakan anggaran Rp2 miliar
untuk dana operasional pesawat bagi lima kabupaten/kota yang
akan dilayani. Kelima kabupaten/kota tersebut adalahAceh Sing-
kil, Simeulue, Subullusalam, Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
Asisten I Setda Aceh, Iskandar Gani menerangkan, pemili-
han lima kabupaten/kota yang dilayani ambulan udara berdasar-
kan beberapa pertimbangan, diantaranya kelima daerah tersebut
belum memiliki rumah sakit tipe B. Selain itu juga, kelima ka-
bupaten tersebut belum memiliki sarana transportasi yang baik
serta jaraknya ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA)
Banda Aceh lebih dari empat jam.
Sementara itu Direktur RSUZA Syahrul menambahkan,
pasien yang memerlukan rujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) kabupaten/kota dengan fasilitas ambulan udara adalah
mereka yang secara emergency membutuhkan penyelamatan
jiwa segera, dan membutuhkan tindakan bedah. “Kami akan me-
nyiapkan tenaga medis pada ambulan udara guna penanganan
penatalaksanaan awal pasien,” katanya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah tenaga medis dari
RSUD serta tenaga medis RSUZA, bupati/walikota dari lima
wilayah tersebut serta unsur Pemerintah Aceh lainnya.
m mus/wan/mc-aceh
PemerintahAcehTandatangani
MoUPelayananAmbulanUdara

sekedar untuk hiburan. “Tapi kalo
untuk kebutuhan sebagai transportasi
cepat, belum bisa. Kereta api yang ada
ini belum maksimal. Jarak tempuh
yang singkat cuma dari Bungkah ke
Krueng Geukueh selama ini memang
masih gratis, tetapi baru-baru ini sudah
diberlakukan tarif seribu rupiah untuk
sekali jalan. Kami naik sekedar untuk
rekreasi," ujar Ridwan.
Hal sama diungkapkan ‘Cek Gu’
Rasdiana. "Belum memenuhi seper
ti yang kita harapkan, karena letak
stasiun masih tanggung. Mungkin
karena rutenya masih singkat jadi kita
mau ke pasar Krueng Geukueh masih
harus naik RBT, Sama kalau ke Pasar
Krueng Mane juga begitu. Dari pada
dua kali kerja, mending naik kendara
an sendiri atau RBT. Namun untuk a
nak-anak sekolah, khususnya murid
saya, keberadaan kereta api ini menja
di sarana mereka untuk melihat dan
merasakan langsung naik kereta api,
yang selama ini hanya dilihat di TV."
Kadishubkomintel Aceh, Said
Rasul berharap, pada 2017 KAAceh
sudah dapat beroperasi, minimal
Lhokseumawe–Sigli. “Ini target kita,”
katanya, saat mendampingi guber-
nur ke Bungkah, bersama Asisten I,
Kepala Bappeda, para kepala SKPA
terkait, Bupati Aceh Utara, serta
tiga orang Direktur Kemenhub serta
Kepala Divre-I KA Sumut-Aceh.
m ira/mus/seuramoe
Gubernur: Pembangunan
KAAceh Sangat Lambat
Target Pembangunan Kereta Api
Aceh hingga 2025, menurut Guber-
nur Aceh, Zaini Abdullah, terlalu
lama. Untuk itu Pemerintah Pusat
perlu segera mempercepat pem-
bangunan kereta api Aceh, namun
dengan program dan rencana yang
tidak mubazir.
Krueng Geukuh, 8-2-2014
Seuramoe Informasi:
“Saya menyambut baik pertemuan
antara Pemerintahn Aceh dan Pemer-
intah Pusat untuk percepatan pemban-
gunan kereta api Aceh ini, agar lebih
efesien dari segi waktu dan biaya. Jadi
tidak hanya tertulis saja,” kata gu-
bernur saat melakukan ujicoba kereta
api Aceh dengan rute Desa Bungkah-
Krueng Geukuh, Sabtu (8/2).
Sebelum melakukan one trip, Zaini
memberikan arahan dalam pertemuan
dengan pihak perkeretaapian, pemer-
intah daerah dan tokoh masyarakat
Kabupaten Aceh Utara, di Stasiun
Bungkah. Dalam kesempatan itu, Zaini
mengingatkan pusat untuk benar-benar
melaksanakan dengan cepat, agar tidak
mubazir.
Jalur yang dilalui rombongan
gubernur ini memang telah selesai,
dengan panjang jalur 6,5 kilometer.
Namun dia meminta pembangunan rel
kereta api ini jangan setengah-seten-
gah, sehingga membutuhkan waktu
yang sangat panjang. Akibatnya harus
dilakukan pembangunan baru lagi.
“Termasuk dalam hal pembebasan
lahan masyarakat, perlu ada koordinasi
dengan Pemerintah Provinsi, guna
ditempuh jalan pelimpahan wewenang
ke Pemda setempat, agar lebih cepat
prosesnya.”
Menurut gubernur, pembangunan
KAAceh hendaknya tidak dimulai
dari Sumut ke Aceh, tetapi dari Aceh
menuju Sumut. Gubernur juga ber-
harap sesegera mungkin dibentuk
tim khusus Pemerinatah Aceh dan
tim Pemerintah Jakarta, agar terjadi
sebuah egrrement percepatan pemban-
gunan KA. Selanjutnya pemerintah
harus menyediakan anggaran yang
cukup untuk mencapai cita-cita pem-
bangunan KA agar berlangsung cepat.
Zaini juga mengharapkan agar dalam
perencanaan pembagunan ini benar-
benar diperhatikan keamanan, manfaat
dan kemaslahatannya, serta seberapa
besar keuntungan ke depannya.
Sementara itu masyarakat mengaku
belum merasakan banyak manfaat dari
rute singkat antara Bungkah-Krueng
Geukueh. Seuramoe Informasi sem-
pat mewancarai dua warga Bungkah,
Ridwan dan Rasdiana.
Sebagai pedagang, Ridwan men-
gaku dirinya naik kereta api hanya
14
Sosial
Polda Aceh terus menggalakkan program
Saweu Sikula (mengunjungi sekolah),
dalam rangka sosialisasi bahaya narkoba
dan tertib lalulintas.
Seuramoe Informasi:
Program Saweu Sikula Polda Aceh,
tidak hanya untuk menyosialisasikan ba-
haya narkoba dan tertib lantas sejak dini
bagi siswa SMP dan SMU di Aceh, tapi
program yang dilaksanakan setiap Jumat
di jajaran Polda Aceh ini, juga untuk mem-
berikan pemahaman ilmu tentang informasi
teknologi.
“Kita terus jalan untuk sosialisasi, teru-
tama bahaya narkoba, agar siswa paham
dan tidak berbuat salah, merugikan diri
sendiri dan membuat malu orang tua.”’
Demikian dikatakan Kapolsek Kuta Alam,
Banda Aceh, AKP Ibrahim Prades di hada-
pan ratusan siswa SMUN 2, Banda Aceh,
Jumat pekan lalu.
Menurut Prades, soal narkoba, jaringan-
nya sudah mendunia, termasuk di Aceh,
dan tidak pernah melihat siapa korbannya.
Maka dari itu, bagi siswa SMP maupun
SMU sebagai generasi penerus, diingatkan
untuk tidak sekali-kali terlibat di dalamnya.
“Kalau sudah kena, selain hukuman be-
rat, ujungnya sulit kita obati,” ujar Prades
yang datang bersama sejumalh personilnya.
Sebelum ke SMUN 2, tambah dia,
pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi
bagi siswa MAN Model. “Insya Allah, be-
berapa SMU yang ada di Kuta Alam dapat
tercover semua.”
Sementara itu Kepala SMUN 2 Banda
Aceh, Syarwan mengatakan, sudah ke-
wajiban semua sekolah untuk mengawasi
Polisi Saweu Sikula
siswa agar tidak merokok. Jika kedapatan,
sanksinya bisa dikeluarkan atau kita den-
gan memanggil orang tua untuk diperingat-
kan.
“Insya Allah kalau di lingkungan se-
kolah tidak ada, namun kalau di luar mung-
kin tidak terpantau oleh kami,’ ungkapnya
seraya menambahkan, “Saat inidi SMUN 2
terdapat 689 siswa dengan 64 orang guru.”
m joni
MC-Aceh: Muslim

Budaya
MAULID, milad, atau mawlidun, be-
rasal dari Bahasa Arab, artinya per-
ingatan hari lahir. Dan Maulid, bagi
umat Islam, secara umum diperingati
untuk mengenang hari lahirnya Nabi
Muhammad SAW. Maulid Nabi ini
menjadi hari besar bagi umat Islam di
manapun berada. Hanya saja pemaha-
man dan cara pelaksanaannya yang
berbeda-beda.
Setiap 12 Rabiul Awal dalam pen-
anggalan Hijriah, umat Islam di se-
luruh dunia akan merayakan Maulid
Nabi Besar Muhammad SAW. Perayaan
Mualid Nabi merupakan tradisi yang
terus berkembang di masyarakat mus-
lim, bahkan jauh setelah Rasulullah
SAW wafat.
Secara substansi, peringatan ini
adalah ekspresi kegembiraan dan peng-
hormatan kepada Nabi Muhammad. Di
era globalisasi sekarang ini, banyak hal
yang mulai berubah baik tatanan dalam
kehidupan sosial maupun pandangan
masyarakat itu sendiri terhadap sebuah
perubahan.
Namun tidak semua dalam kehidu-
pan terjadi perubahan disebabkan oleh
arus globalisasi. Yang masih bertahan
dan akan terus bertahan, salah satunya
peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW. Akan terus berlangsung setiap ta-
hun, meski gaya dan caranya berbeda,
sesuai dengan daerah masing-masing.
Dan Aceh, salah satu daerah yang
tetap mempertahankan tradisi Maulid
Nabi dengan ciri dan kekhasan tersendi
ri. Dari mulai cara, waktu hingga keuni-
kannya. Nyaris tak sama dengan daerah
lainnya di Indonesia, apalagi dunia.
Pada dasarnya, tujuan dari memper-
ingati Maulid Nabi adalah gambaranda
ri refleksi ke-Islam-an umat dalam men
jalankan ibadahnya. Biasanya, setiap ac
ara maulid tiba, panitia sebagai pihak
penyelenggara mendatangkan pencera
mah yang mengisi dan mengupas ten-
tang kiprah Rasulullah SAW yang sang
at luar biasa dan menjadi teladan.
Maulid Nabi di Aceh adalah berkah.
Berkah bagi siapa saja. Itulah mengapa,
pada umumnya masyarakat Aceh me-
nyelenggarakan peringatan maulid ini
tidak hanya pada Rabiul Awal, namun
hingga tiga bulan berturut-turut dalam
tahun tersebut.
DibeberapadaerahdiAceh,masyara
kat mempunyai kebiasaan untuk mem-
persiapkan segala sesuatu yang berhub
ungan dengan kebutuhan pelaksanaan
maulid ini, jauh sebelum bulan maulid
datang. Mereka telah menyisihkan ber-
bagai keperluan untuk kanduri maulid,
mulai dari beras, kelapa, ketan, bahkan
hewan peliharaan, tepung dan bumbu
kering lainnya, dipersiapkan dengan
cara menabung atau mencicil sedikit
demi sedikit. Sehingga tidak member-
atkan pada saat Kanduri Mulod tiba.
Momen tersebut, bagi masyarakat
Aceh merupakan ajang berbagi den-
gan sesama. Itulah mengapa dilakukan
dengan waktu yang panjang. Pola men-
yambut maulid-pun sangat beragam,
tergantung di mana tempat penyeleng-
garaan tersebut.
Namun semua itu untuk satu tujuan,
yaitu memperingati hari besar, hari ber-
sejarah, hari lahirnya Nabi Besar Mu-
hammad SAW. Maka masyarakat Aceh
mempunyai tradisi yang terbilang unik
dan menarik, layak untuk dijaga dan di
lestarikan sebagai bentuk kepedulian
orang tua pada generasi di masa men-
datang.
Masyarakat Aceh menjunjung tinggi
Maulid Nabi karena merupakan imple-
mentasi ajaran Rasulullah SAW dalam
kehidupan sehari-hari. Menciptakan
kebersamaan dalam masyarakat untuk
menikmati hidangan yang disajikan ke-
pada seluruh tamu yang hadir. Melalui
peringatan maulid, diharapkan akan
menambah ketakwaan dan ketaatan di
dalam masyarakat.
Esensi kanduri maulid lebih kepada
kebersamaan diantara keluarga, men-
umbuhkan rasa berbagi diantara sesa-
ma muslim, kususnya tetangga sekitar,
orang yang kurang mampu dan muslim
yang lain. Kebiasaan masyarakat Aceh
mengadakan kanduri maulid merupa-
kan sebuah barometer seseorang dalam
bentuk kecintaannya kepada Rasulull-
ah SAW.
Kanduri mulod dapat juga dijadi-
kan sebagai penyambung silaturrahmi
yang sudah lama terputus atau menja-
lin kembali hubungan silaturrahmi di-
antara keluarga dan masyarakat. Esensi
lain dari memperingati maulid nabi,
diharapkan umat muslim bisa mem-
pertahankan dan memberi arahan pa
da generasi beikutnya, bagaimana per-
jalanan Nabi Besar Muhammad SAW
dalam menyebarkan ajaran Islam.
Peringatan Maulid Nabi sudah men-
jadi tradisi turun-temurun masyarakat
Aceh yang dilakukan sejak lama, seba-
gai perwujudan pewarisan budaya yang
mempunyai kekususan dari daerah
lainnya. Bagi masyarakat Aceh, men-
gadakan maulid selama tiga bulan, yak-
ni Maulid Awal, Maulid Tengah, dan
Maulid Akhir, adalah sebuah tradisi,
sesuai dengan bulan Arab. Masyarakat
Aceh menggunakan ketiga bulan terse-
but sebagai bulan maulid, karena ada
beberapa hal yang menjadi alasan dari
beberapa sudut pandang masyarakat.
Sebagian masyarakat berpenda-
pat bahwa dalam kurun waktu yang
telah ditentukan sesuai dengan bulan
arab, maka masyarakat memaknainya
dengan berbeda pula, dengan jarak
waktu yang cukup panjang masyarakat
bisa lebih bijak mengambil keputusan
dalam menentukan waktu pelaksanaan,
sehingga tidak terjadi penumpukan—
beradu hari bagi tamu undangan—dan
yang akan berakibat mubazir, dikare-
nakan banyak tamu yang tidak dapat
hadir, apabila acara maulid tersebut di-
laksanakan bersamaan.
Di sisi lain, masyarakat berang-
ga pan dengan waktu yang panjang
tersebut, dapat digunakan sebagai
ajang pertemuan keluarga. Jauh-jauh
hari undangan telah disebar. Alasan
masyarakat, kehadiran waktu yang
cukup panjang tersebut, akan memu-
dahkan cicilan atau tabungan (beras,
ketan, ayam, bumbu kering dll). Jika
sudah, baru ditentukan bulan yang ke-
berapa akan dilaksanakan.
Semua alasan tersebut logis karena
pandangan masyarakat merupakan se-
buah keputusan yang bijaksana. Ketika
seseorang hendak mengadakan maulid,
tentu tidak terlepas dari kemungkinan-
kemungkinan lain. Artinya, berbagilah
dengan sesama namun tidak berlebi-
han, bahkan jangan sampai menimbul-
kan utang-piutang.
Karena berbagi dengan sesama mer-
upakan anjuran agama, apalagi orang
tersebut mempunyai kelebihan harta.
Yang pasti, tidak ada pemaksaan untuk
melakukan atau melaksanakan kanduri
maulid. Dengan pandangan yang de-
mikian, dapat mengatasi hal-hal yang
tidak diinginkan.
Ajang maulid merupakan simbol
kebersamaan dalam segala hal, berba
gi rezeki, berbagi informasi dan ilmu
(ceramah), berbagi rasa suka dan baha
gia (kenduri), mempererat silaturra
hmi, dengan beragam makna.
m rahmawati/mc-aceh
15
Foto: mc-aceh
Foto: mc-aceh

BANDAACEH : Senin pekan lalu, tim dari Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Pusat, mulai melakukan verifikasi terhadap berbagai venue
dan kesiapan Aceh, yang telah mengajukan diri secara resmi sebagai tuan
rumah PON XX/2020.
Tim yang beranggotakan 15 personil ini tak hanya melakukan peninjauan
dan verifikasi di Banda Aceh saja, namun tim yang dipimpin langsung Sekjen
KONI, E.F Hamidy itu infrastruktur olahraga di Aceh Besar, Pidie dan Sabang.
“Tim akan menilai dahulu. Kita akan membawa hasil ini nanti di rapat besar
PON,” kata Hamidy dalam siaran persnya, Rabu (12/2). “Persyaratan utama
agar lolos menjadi tuan rumah PON 2020 adalah, provinsi tersebut harus sudah
memiliki minimal 50 persen infrastruktur yang dibutuhkan,” tambahnya.
Timnya, tambah Hamidy, akan memverifikasi segala kelengkapan venue
berdasarkan beberapa kriteria, seperti status, tribun penonton, tempat pemana-
san, ruang ganti, akomodasi, dan sarana penunjang lainnya yang mendukung.
Di Banda Aceh, tim ini meninjau komplek Stadion Harapan Bangsa Banda
Aceh dengan beberapa venue olahraga, serta lokasi-lokasi lainnya yang
berkaitan.
Termasuk beberapa lokasi di Unsyiah yang diproyeksikan menjadi sarana
pendukung, seperti Gedung AAC Dayan Dawood, Gelanggang Mahasiswa,
Gedung Information and Communication Technology (ICT) Taiwan, Stadion
Mini, dan Gedung Olahraga.
Siap
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengatakan, Aceh siap men-
jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020. “Ini merupa-
kan impian warga Aceh,” katanya, usai menggelar pertemuan dengan tim dari
Koni Pusat, di pendopo Gubernuran, Ahad (9/2).
Dikatakan Zaini, keinginan masyarakat Aceh ini telah disampaikannya
kepada Presiden SBY, hampir dua tahun terakhir. Baik secara lisan maupun
tulisan atau melalui surat resmi.
“Situasi kondusif di Aceh akan dipertahankan sehingga Aceh tidak hanya
mampu menyelenggarakan PON, tetapi juga bisa menghidupkan iklim in-
vestasi. Kami bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bertekad
menjaga Aceh tetap dalam keadaan kondusif,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Aceh bahkan telah menyiapkan anggaran yang
diprediksi akan menghabiskan hingga Rp9 triliun, untuk pembangunan
infrastruktur olahraga jika terpilih sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020.
“Kami siap mendukung anggaran PON XX jika terpilih sebagai tuan rumah,”
katanya.
Sementara itu Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh,
Zainuddin Hamid menyatakan kesiapannya untuk memenuhi segala persyara-
tan sebagai tuan rumah PON. “Memang, banyak persyaratan menjadi tuan
rumah PON. Segala persyaratan itu siap kami penuhi, sehingga keinginan
masyarakat agar Aceh menjadi tuan rumah PON bisa terpenuhi,” kata Zainud-
din.
Untuk menjadi tuan rumah PON XX/2020, Aceh akan bersaing dengan
Jawa Tengah, Papua dan Papua Barat, Sumatera Utara, Bali, serta Sulawesi
Selatan.
Sembilan Triliun Rupiah
Wakil Ketua KONI Aceh, Maulisman Hanafiah, Senin (10/2) menyatakan,
Pemerintah Aceh Akan menyediakan anggaran hingga Rp9 triliun untuk pem-
bangunan infrastruktur olahraga, jika terpilih sebagai tuan rumah PON XX.
Dana itu, katanya, diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana
olahraga PON XX di Aceh. Baik pembangunan baru maupun renovasi arena
cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON XX 2020.
“Ada 33 arena, baik gedung maupun lapangan olahraga yang akan digu-
nakan jika Aceh terpilih sebagai tuan rumah PON XX pada 2020 mendatang.
Dari 33 arena itu, 40 persen diantaranya masih perlu direnovasi. 40 persen
lainnya akan dibangun baru. Hanya 20 persen arena, baik gedung maupun
lapangan olahraga yang siap digunakan,” kata Maulisman.
Ia mengatakan rehabilitasi dan pembangunan venue atau arena cabang
olahraga PON ditargetkan tuntas pada 2018, sehingga tidak ada lagi pekerjaan
pembangunan saat PON berlangsung. “Pemerintah Aceh sudah menyatakan
kesiapannya mendukung anggaran PON XX jika terpilih sebagai tuan rumah,”
kata Maulisman.*
Aceh Siap jadi Tuan
Rumah PON XX/2020
n Butuh Dukungan Semua Pihak
Aceh Siap jadi Tuan
Rumah PON XX/2020
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berbincang serius dengan Sekjen KONI Pusat, E. F. Hamidy, bersama Ketua KONI Aceh, Zainuddin Hamid
Foto: Repro Rakyataceh

Edisi keduabelas

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Similar to Edisi keduabelas

Similar to Edisi keduabelas (20)

More from Why Error

More from Why Error (14)

Edisi keduabelas