1. PT Guccitex Diduga Membuang
Limbah Cair Tanpa Proses IPAL
CIMAHI, (WN)
PT Guccitex mebanjiri kali yang ada disekitar lokasi pabrik dengan yang diduga limbah cair dari
bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan drying, printing dan finishing setiap hari. Hasil
pantauan Warta Nasional dilapangan, limbah cair yang dibuang oleh PT Guccitex tersebut
menimbulkan bau tidak sedap dan sangat menyengat dan gatal apabila terkena dikulit manusia
diduga karena tanpa proses IPAL.
Bahkan, limbah tersebut diduga telah mengandung unsur B3 dengan kode D213 sebagai sumber
pencemaran utama logam berat (As,Cd,Cr,Pb,Ca,Co,Cu,Zn) dengan pelarut organik lainnya juga
surfactant sehingga sangat membahayakan mahkluk hidup dan masyarakat sekitar, berdasarkan
UU No 32 tahun 2009 limbah industri harus diproses melalui water treatmen atau yang lazim
disebut Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang kesaluran umum.
Dengan demikian diduga kuat PT Guccitex belum memiliki IPAL sehingga limbah beracun ini
dibuang langsung kesaluran umum ketika masih mengeluarkan uap panas dan berbau tidak sedap
dan gatal serta akan menimbulkan penyakit bagi mahluk hidup yang terkena percikan limbah
tersebut dan diduga PT Guccitex tidak melakukan uji mutu limbah cair sebagaimana ditetapkan
Gubernur Jawa Barat dalam keputusannya No 6 tahun 1999.
2. Sehingga diperkirakan kadar limbah cair dan beban pencemaran limbahnya jauh melampaui
kadar maksimum limbah cair yang dapat dibuang ke saluran umum seperti yang tertuang
didalam keputusan tersebut, demikian juga limbah batu bara berupa fly ash dan botton ash tidak
ditangani secara baik dan benar akibatnya asap pembakaran batu bara di perusahaan itu
mencemari lingkungan karena asap dan debu hasil pembakaran batu bara beterbangan tak
terkendali yang tentunya mengancam keselamatan masyarakat setempat yang menghirup udara.
Sementara beberapa narasumber WN menyebutkan bahwa PT GUCCITEX tidak perduli dengan
keseimbangan lingkungan karena yang dipentingkan perusahaan adalah keuntungan semata.atas
dasar ini agar perusahaan mentaati PP No 27 tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan
hidup dan keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup No Kep-
01/BAPEDAL/09/1995.jika setiap perusahaan yang telah mengabaikan UU dan peraturan
tentang lingkungan hidup yang berlaku aparat penegak hukum diharapkan menindak tegas,
(Martua/Pantun)
Warga Keluhkan Limbah
Cair Dibuang PT Pulo Mas
BANDUNG, (WN)
Sehubungan informasi yang diterima oleh Warta Nasional dari masyarakat dan hasil dari
investigasi bahwa PT Pulo Mas telah membuang limbah cairnya dengan sembarangan ke kali
yang ada di lokasi pabrik dimana limbah cair tersebut menimbulkan bau busuk dan aroma tidak
sedap dan berwarna warni, sehingga warga sekitar merasa terganggu dan sering diserang oleh
penyakit akibat sering mencium bau tidak sedap yang di akibatkan oleh limbah cair.
Berbagai narasumber dan temuan team WN dilapangan dampak dari limbah sehingga
melayangkan surat konfirmasi (Tgl 06 Maret 2013) dengan No 001/WN/III/2013 terkait adanya
dugaan pelanggaran terhadap lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan beberapa hal
yang dipertanyakan, namun hingga berita ini dimuat pihak PT Pulo Mas tidak bisa memberikan
klarifikasi tertulis maupun lisan kepada WN sehigga kuat dugaan PT PULO MAS telah
mengabaikan peraturan dan perundang undangan yang diterbitkan oleh pemerintah.
Yakni UU RI No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup, UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No
20 tahun 1990 tenteng Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup No 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
3. Limbah Bahan Berbahaya,dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07 tahun 2007
tentang baku mutu emisi sumber tidakl bergerak bagi ketel uap.
Akibat pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Pulo MaS sehingga menimbulkan keresahan
berbagai pihak khususnya masyarakat setempat karena telah membuat air menjadi berbau dan
terlihat kebulan asap (bukan karena terbakar namun karena derasnya uap limbah) warga sekitar
meminta agar pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi serta kapasitas didalamnya turun
tangan, (Martua/Pantun)
(Gbr : Contoh Kuitansi penerimaan uang suap CPNS)
Jabatan di Pemkab Subang
Diperjual Belikan ?
SUBANG, (WN)
Isu yang terus menggelinding menjadi tredmark perbincangan hangat di kalangan publik,
khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Subang adalah ihwal mutasi,
rotasi dan promosi pegawai. “ Tiada hari tanpa mutasi dan rotasi “ barangkali sindiran itu yang
kerap terdengar di kalangan masyarakat, sehingga banyak pihak menuding proses mutasi dan
rotasi hanya dijadikan mesin ATM Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Maka tak heran, bila institusi ini kerap menggelar mutasi, lantaran disitu area menyulap
produknya menjadi fulus. Institusi BKD yang kerap diplesetkan Badan Keuangan Daerah ini ,
4. seolah berubah fungsi bagai “Pasar Swalayan” yang mengacu pada kebijakan untung rugi dan
menggunakan mekanisme “Sempoa”.
Yang membedakan, bila Pasar Swalayan sungguhan dagangan yang dijajakan beraneka ragam
natura kebutuhan rumah tangga dan semua kalangan. Sementara di institusi ini, komoditi yang
dipasarkan secarik kertas berharga (baca : Surat Keputusan dsb.) mulai SK rekrutmen tenaga
Sukwan, CPNS, PNS, Kenaikan pangkat, Eselon jabatan Struktural, Jabatan Fungsional,
Pendidikan kedinasan/penjejangan kerir, Penyesuaian Ijazah (PI), Mutasi, Perpanjangan Jabatan,
Peinsiun. Sedangkan konsumennya khusus kalangan para Umar Bakri (baca : PNS) di lingkup
Pemkab Subang.
Kesemua SK-SK itu diperjual belikan dan ada tarifnya. “ Sudah dibandrol sesuai dengan
kompetensinya “ tutur sumber yang sangat mengetahui seluk beluk di BKD. Menurut sumber
tadi, SK Sukwan dihargai antara Rp5 Juta - Rp6 Jutaan; CPNS/PNS dibandrol variasi antara
Rp75 juta- Rp.200 Juta tergantung tingkat pendidikan dan formasinya. Sementara untuk kursi
Jabatan Eselon IV dipatok seharga Rp 20 Juta - 35 Juta, Eselon III Rp50 Juta –Rp.100 juta,
sedangkan untuk menduduki jabatan Eselon II ditarif Rp350 juta – Rp.500 jutaan.
Yang lebih ironis perpanjangan jabatan untuk setingkat eselon II tak luput ditenderkan, ini
tarifnya mencapai lebih dari Rp.500 jutaan. Sementara itu, kenaikan pangkat pilihan melalui
Penyesuaian Ijazah (PI) dibandrol Rp1,5 juta – 2,5 juta, penempelan gelar (PI) Rp1 juta – 2,5
juta, Ujian Dinas Rp.2 juta -2,5 juta, mutasi jabatan selevel dibandrol Rp.2,5 juta– Rp5 juta.
Dugaan praktek Jual beli Jabatan dan rekrutmen pegawai (Penerimaan CPNS-Red) terus tumbuh
suburkan dan berlangsung secara masif, sebagai bentuk usaha memperkaya diri dan
kelompoknya. Dari penelusuran dan keterangan berbagai sumber dihimpun Warta Nasional
menyebutkan, kebobrokan aparat Pemkab Subang lebih disebabkan pada penempatan
pegawai/pejabat yang tidak proporsional dan profesional di bidangnya (Right man in the right
place). Hal ini berimbas pada minimnya pelayanan publik dan sulitnya akses masyarakat untuk
mendapat pelayanan memadai. Selain itu ditengarai menjadi penyebab lambannya laju
pembangunan di berbagai bidang.
Kondisi ini rupanya memicu kekesalan sejumlah kalangan, sehingga beberapa waktu silam (8/3)
saat sedang berlangsung pelantikan pejabat eselon di pendopo Kabupaten Subang, sekelompok
massa berasal dari gabungan organisasi massa melakukan unjuk rasa di halaman kantor Pemkab
Subang. Dalam aksinya, masa mengingatkan Bupati Subang Ojang Sohandi, agar berhati-hati
dalam melakukan mutasi, rotasi dan promosi pejabat. Mereka menuding mutasi dan rotasi yang
terus berlangsung masa kepemimpinan Ojang Sohadi nyaris diwarnai KKN.
“ Pasalnya mutasi dan rotasi ini diduga kuat beraroma muatan KKN, apalagi kami melihat
banyak pembisik yang memengaruhi pengambil kebijakan, yang cenderung hanya untuk
kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan mendahulukan kepentingan rakyat Subang,” ujar
salah seorang orator Ujang Supardi.
Menanggapi hal itu, Bupati Subang Ojang Sohandi mengatakan, mutasi dan rotasi menjadi
sebuah kebutuhan bagi sebuah organisasi. Pada kenyataannya ketika berlangsung proses mutasi
5. dan rotasi dipastikan ada yang suka dan tidak suka itu sudah menjadi konsekuensi logis. Namun
bagi PNS harus menerima, karena pada saat disumpah menjadi PNS bila untuk kepentingan
organisasi, siap melaksanakan tugas dimana saja dengan beban yang dipikulkan dipundaknya.
Apabila kedapatan PNS yang tidak menerima, patut dipertanyakan kesetiaan dan keimanannya,
tandas Ojang di hadapan pendemo.
Terkait hal ini, DPRD Kabupaten Subang, mendesak agar pihak Eksekutif segera meninjau
kembali penempatan pejabat/pegawai yang lebih didasarkan pada kompetensi dan kapablitas
pegawai yang bersangkutan. Statemnt itu mengemuka saat berlangsung digelar LKPJ Bupati
Subang, menyoroti seputar carut marutnya penempatan pejabat/pegawai di setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
Sebelumnya juga sempat mencuat kekesalan yang ditumpahkan kelompok yang mengklaim
Front Rakyat Menggugat (FRM) beberapa waktu silam. Mereka menebar pamplet di hampir
seluruh SKPD Pemkab Subang. Selebaran itu berisi menghujat kinerja pejabat/pegawai yang
dinilainya amburadul. Disebut-sebut dalam mengangkat pejabat, BKD cenderung lebih
didasarkan pada faktor 3 D ( Duit,Dekat, Dulur), bukan atas dasar kompetensi atau Daftar Urutan
Kepangkatan (DUK).
Mereka menuding BKD sengaja mengebiri peran dan fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat), ketimbang memperhatikan aspek normatif. Eksesnya, tulis selebaran
itu, nyaris di seluruh SKPD dihuni oleh pejabat/pegawai yang linglung bak “ Tikus
Kebingungan” yang bekerja seolah hanya untuk mengeruk keuntungan semata guna
menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Lebih miris lagi, sedikitnya ada 4 pegawai
mantan Nara Pidana yang tersandung kasus hukum (Koruptor-Red) dan telah divonis dinyatakan
bersalah, namun tetap masih bisa mnduduki jabatan strategis. Apakah BKD Subang akan
membentuk moral para pegawainya sebagai “ Calon Bandit Koruptor”, Tanya FRM.
Melihat kenyataan ini FRM menuntut kepada Bupati Subang Ojang Sohandi dan Sekda selaku
Ketua Baperjakat agar mencopot/melengserkan oknum pejabat BKD yang terlibat cawe-cawe
itu. Disebut-disebut oknum BKD itu dianggap piawai dalam memainkan perannya, sehingga
diduga sengaja ditanam (ditempatkan di BKD-Red) oleh Bosnya guna mendulang fulus makruh
yang dibarter dengan kursi jabatan atau traksaksi lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.
Ilustrasi terkait carut marutnya pengangkatan/penempatan pejabat itu tercermin seperti
pengangkatan pejabat setingkat eselon IVa di Dinas Bimair, kepangkatannya ( DUK ) lebih
rendah dibanding salah seorang stapnya.
Kasus lainnya, kedapatan pejabat yang diangkat menduduki eselon III dengan pangkat III c,
sementara bawahannya berpangkat III d,bahkan IVa. Hal ini dianggap mengangkangi PP.No.13
Tahun 2002, tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural.
Begitu pula pengangkatan pejabat setingkat eselon IV di Dinas Pertanian. Sebelumnya ybs
dijanjikan akan menduduki jabatan di Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan
(Tarkimsih). Diduga kursi/jabatan di Tarkimsih telah di pesan belakangan atas “ Memo Sakti ”
oknum pejabat teras Pemkab, maka yang bersangkutan hanya bisa mengurut dada, meski
berkompeten di bidangnya ( baca: Insinyur teknik) dan sudah menyerahkan mahar banyak.
6. Lain pula pengakuan Ujang (Nama samaran), dirinya kini menjabat Kasubag (Eselon IVb-Red)
di sebuah SKPD. Semula ingin menduduki kursi Eselon IVa, namun harus puas dengan hanya
menduduki kursi Eselon IVb, padahal membayar maharnya cukup mahal Rp.20,- Jtan kepada
oknum BKD berinisial YS. Aku Ujang polos.
Pengakuan serupa dari mulut Asep (Nama samaran),.” Saat itu saya dijanjikan oleh AD oknum
mantan pejabat BKD untuk ketemu di rumahnya, terkait transaksi rekrutmen CPNS, namun AD
tidak bersedia menandatangani kuitansi, malah menyerahkan kepada salah seorang anaknya yang
menandatangani kuitansi itu,” tutur Asep seraya memperlihatkan kuitansi bernilai ratusan juta
rupiah kepada Warta Nasional.( TIM)
Kasi Urusan Haji Dituding Aktor
Pembobol Dana Penyelenggaraan Haji
SUBANG, (WN)
Peranan Kasi Urusan Haji Kemenag Kabupaten Subang, Jabar, yang juga Ketua Panitia Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Subang, H.YH terkait dugaan penyelewengan
dana Ibadah haji TA 2012 senilai Rp.850 juta dituding berbagai kalangan sebagai actor
intelektual pembobol dana APBD Kabupaten Subang Pos Hibah itu.
Dengan kepiawaiannya, YH sering lolos dari jeratan hukum (Samen Loof -Red), kendati diduga
kerap melakukan pelanggaran hukum, seperti belakangan ini YH diduga menilep dana bantuan
program Lembaga Mandiri, Mengakar pada Masyarakat (LM-3) bernilai ratusan juta rupiah,
bersumber APBN diperuntukan usaha ternak sapi potong dan penggilingan tepung ikan, tutur
sumber.
Namun kali ini lanjut sumber,YH tampaknya akan sulit berkelit dari tudingan membancak dana
ibadah haji. Sebab itu bila kelak terbukti dirinya bersalah patut dimiskinkan dan diganjar sesuai
perbuatannya, Prediksi sumber tadi sangat mungkin jadi kenyataan. Gelagat itu tersirat dari
statemen Kasi Intel Kejari Subang Febrianda saat diwawancarai Warta Nasioanal di kantornya
(19/2).
Pihaknya mengaku memiliki data, dimana tingkat validitasnya sudah layak untuk menjerat YH
sebagai tersangka. Namun lanjut Febri belum bisa berbuat banyak, lantaran kasusnya masih lagi
disidik Polres Subang, kendati hingga kini pihaknya belum menerima Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan (SPDP).
“ Kita masih lagi menunggu , bila dalam kurun waktu sebulan ke depan penyidik Polres tidak
saja mengirim SPDP kita akan mengambil alih kasus itu,” tegasnya. Pihaknya juga meminta,
7. kepada para kuli tinta agar terus mengawal kasus dana ibadah haji ini, supaya kasusnya tidak
membeku di tengah jalan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menurut Yaya Humaya, dana bantuan sosial PPIH bersumber
APBD Kabupaten Subang TA 2012 dari Pos hibah sebesar Rp.850 juta. Sebagiannya
diperuntukan belanja baju seragam batik nasional calon jemaah haji senilai Rp.422.540.000,-
memang tidak direalisasi, tapi untuk membayar hutang baju batik yang dibeli tahun sebelumnya
yang tidak teranggarkan dalam APBD Kabupaten Subang TA 2011.
Masih kata Yaya, PPIH pada TA 2011 mengalokasikan belanja baju batik sebesar
Rp.210.345.000,- dan TA 2012 sebesar Rp.212.195.000,-dan secara keseluruhan dianggarkan
pada TA 2012 sehingga totalnya Rp.422.540.000,- “ Sebelumnya PPIH TA 2011
menganggarkan pembelian baju batik, namun hingga perubahan anggaran tidak tercover,
sehingga mencari dana talangan alias ngutang kepada pihak ketiga untuk membeli baju batik 2
stel, sekaligus untuk pengadaan TA 2012” ujarnya berkilah.(abh/esuh)
Proyek Balai Kesehatan
Memakai Anggaran Siluman?
BANDUNG, (WN)
8. Sesuai UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 16, memakai
sumber dana darimana apakah dari APBN/APBD atau dari sumbangan masyarakat atau murni
dana dari yayasan/swasta. Apalagi pembangunan Balai Kesehatan K3 di jalan Golf Cisaranteun
Bandung di duga tidak ada papan proyek (IMB) dan dana sumber darimana.
Wartawan WARTA NASIONAL dan anggota LSM Korek (Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil)
mengonfirmasikan perihal tersebut di atas kepada Kepala Balai Kesehatan Iyus Hidayat sampai 3
(tiga) kali tidak ada di tempat beberapa staf PNS salah satu yang dijumpainya pada waktu itu
adalah Waluyo bagian teknis mengatakan itu kami tidak tahu masalah pembangunan tersebut itu
urusan kantor Balai Kesehatan yang berpusat di Jakarta.
Dan Waluyo berjanji akan menyampaikan kepada Kepala Balai Kesehatan K3 yang berhak
berwenang dalam menerangkan perihal pembangunan balai kesehatan K3 dan sumber dananya.
Akan tetapi, beberapa kali dijumpai tidak ada di tempat dan Waluyo pun berjanji akan
menghubungi melalui via telepon ke wartawan WN kenyataannya tidak ada sama sekali
menghubunginya.
Salah satu staf PNS Niken terakhir dijumpai wartawan WN Jum’at 15/3, mengatakan bahwa
kepala balai Kesehatan K3 Iyus Hidayat sering ke Jakarta makanya tidak pernah ada di tempat,
kami tidak berani mengatakan pembangunan yang sedang berjalan yang jelas setelah selesai
bangunan tersebut kami akan pindah ke lokasi kantor yang baru, ujarnya. Salah satu anggota
LSM KOREK, pihak instansi DISTARCIP Kota Bandung khususnya di Korwil area tersebut
segera investigasi ke lapangan. (P. Marbun.)
Longsor di Pangatikan, Istalasi
Pipanisasi Air Bersih Hancur
GARUT, (WN)
9. Tingginya curah hujan di Kabupaten Garut menyebabkan terjadi bencana banjir dan longsor di
beberapa daerah, salah satunya di daerah Kampung Sirnarasa, Desa Babakan Loa, Kecamatan
Pangatikan, Garut. Bahkan, tebing lamping setinggi 15 meter dengan panjang mencapai 150
meter mengalami longsor.
Pantuan Warta Nasional, gundukan tanah longsor tersebut menghancurkan areal pesawahan
warga sekitar 15 hektar areal sawah warga hancur di terjang longsor, kejadian ini tidak
menimbulkan korban jiwa m kerugian maretil sekitar 50 juta lebih, ujar Mulyadi tokoh pemuda.
Longsor juga menghancurkan Instalasi sarana air bersih, pipa saluran air bersih sepanjang 100
meter terbawa longsor akibatnya pasokan air bersih terhenti total bagi 4 buah Mesjid, 1 madrasah
,1 Pesantren dan 409 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di RW 01 dan RW 02 , kejadian ini
sudah di sampaikan kepada aparat pemerintahan setempat ujar mulyadi
“Kami berharap agar pemerintah Kabupaten Garut segera memperbaiki saluran pipanisasi air
bersih yang ada di Kampung sirnarasa Desa Babakan loa kecamatan Pangatikan, perbaikan
sarana pipanisasi diharapkan sebelum memasuki masa kemarau, bila memasuki masa kemarau
pipa belum di perbaiki di kawatirkan ratusan warga akan mengalami bencana yang lebih besar
lagi , yaitu kesulitan mendapatkan air bersih apalagi pipa tersebut merupakan salah satu abdalan
warga mendapatkkan pasokan air bersih ujarnya.(Iwan)
AULA KANTOR DESA SALAM MULYA
Mendapat Perhatian Bantuan
PURWAKARTA, (WN)
Keberadaan Aula Kantor Desa Salam Mulya, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta
dinilai kian hari sangat memprihatinkan saja, karena selain semua kayunya sudah lapuk juga
10. sebagian enternit tersebut sudah hampir mulai ambruk. Karena ditakutkan tiba – tiba ambuk
oleh Kades Wawan kini sudah dibuatkan penyangga dengan bambu sehingga terlihat agak sedikit
kuat untuk menahan kayu – kayu yang sudah lapuk apalagi dimusim penghujan seperti ini.
Hingga kini keberadaan Aula Kantor Desa itu sudah dikosongkan lantaran itu tadi takut ambruk
mendadak dan menimbulkan korban. Padahal sebelumnya Aula Kantor itu serba guna selalu
sering dipergunakan untuk Rapat – rapat tingkat Kecamatan Pondok Salam, pertemuan –
pertemuan dengan 11 desa yang ada dan rapat – rapat PNPM.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Asep Suparman yangg didampingi Kasubid Sarana
dan Prasarana BKBPIA mengatakan, kami akan segera melakukan usulan perbaikan ke
Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa
(BPMPD) agar mendapat kucuran dana untuk perbaikan Aula Desa tersebut. Pihaknya berjanji
akan membantu terkait hal itu agar kedepan aset aula kantor Desa Salam Mulya dapat berfungsi
dipakai kembali. (Habel Hendrik / Tbn)