Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 3 poin penting mengenai latar belakang G30S PKI:
1. PKI merupakan partai komunis terbesar di Indonesia dengan anggota mencapai 20 juta orang
2. Soekarno mulai mendekatkan diri dengan PKI sejak membubarkan parlemen pada 1959
3. Perpecahan internal di Angkatan Darat dan kedekatan Soekarno-PKI menjadi faktor pemberontakan G30S PKI
Analisis Kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan Berita dan Taj...
G30 S PKI dan Supersemar serta Disintegrasi Bangsa
1. Sejarah
G30S PKI
1. Latar Belakang
PKI merupakan partai
komunis terbesar di seluruh dunia
selain di Tiongkok dan Uni
Soviet. Partai yang beranggotakan
20 juta orang ini bertugas
mengontrol pergerakan serikat
buruh (anggotanya 3,5 juta) dan
pergerakan Barisan Tani
Indonesia (9 juta anggota).
1.1. Faktor pemerintahan
Juli 1959, Soekarno membubarkan parlemen dan menetapkan konstitusi
di bawah dekrit presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno
menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin dan PKI menyambut dengan hangat
sistem tersebut dan segera membentuk NASAKOM, Nasionalis, Agama, dan
Komunis. Namun sistem baru tersebut gagal memecahkan masalah politis dan
ekonomi yang menimpa Indonesia. Pendapatan ekspor menurun, foreign
reserves menurun, inflasi naik, dan korupsi birokrat dan militer mewabah.
Sejak tahun 1963, PKI terus berusaha memprovokasi bentrokan antara
aktivis massa dan polisi serta militer. Selain itu, PKI juga menginflitrasi polisi
dan tentara. Di akhir 1964 dan awal 1965, ribuan petani merampas tanah yang
bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan pun terjadi antara petani dan
polisi serta pemilik sah tanah. Hasutan PKI tersebut berupa pernyataan bahwa
petani berhak atas setiap tanah, karena miliki negara adalah milik bersama,
sesuai dengan revolusi Bolsevik di Rusia.
Tahun 1964, telah beredar isu sakit parah Soekarno. Hal ini
meningkatkan isu perebutan kekuasaan apabila Soekarno meninggal dunia. Isu
tersebut sengaja dibuat dan dihembuskan PKI untuk memicu ketidakpastian di
masyarakat.
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
2. Sejarah
Penyitaan petani atas taanah bukan hak miliki terus dilanjutkan dengan
penyitaan perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat oleh para buruh.
Di seberang, PKI mulai memasuki pemerintahan dengan jalur resmi dan
menduduki jabatan menteri. Jenderal militer tingkat tinggi pun ikut masuk
pemerintahan menjadi anggota kabinet dan oleh Soekarno disamatingkatkan
dengan menteri. Melihat ini, menteri PKI terus mendorong ilusi berbahaya
dengan menyatakan bahwa angkatan bersenjata merupakan bagian dari revolusi
demokratis rakyat.
Awal 1965, Soekarno memiliki ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri
lepas dari ABRI sebagai persiapan pembentukan rezim militer dengan
beranggotakan petani dan buruh bersenjata. Namun Angkatan Darat tidak
setuju sehingga timbullah nuansa saling mencurigai antara militer dan PKI.
Tidak lama kemudian, PKI menyadari dengan jelas persiapan tersebut. PKI
berusaha membatasi pergerakan massa untuk masuk ke hukum kapitalis negara
dan berdalih, di depan para jenderal militer, tindakan tersebut guna
memperkuat negara. PKI terus berusaha menekan aspirasi revolusiener kaum
buruh di Indonesia. Mei 1965, PKI mendorong ilusi bahwa aparat militer dan
negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat kepada rakyat
Indonesia.
1.2. Faktor Malaysia
Kedekatan Soekarno dan PKI juga termasuk faktor pemberontakan G30S
PKI ini. Kedekatan ini diawali pada saat Soekarno murka saat Tunku Abdul
Rahaman, Perdana Menteri Negara Federasi Malaysia, yang menginjak lambing
Garuda Pancasila saat demonstrasi anti-Indonesia. Soekarno segara
memerintahkan Angkatan Darat untuk melawan, namun Letnan Jenderal
Ahmad Yani menanggapinya dengan dingin. Di samping Ahmad Yani tidak
mau melawan, Malaysia yang dibantu Inggris dirasanya berpotensi menang dari
Indonesia. Namun pada akhirnya Angkatan Darat berperang melawan Malaysia,
dengan setengah hati, di Kalimatan. Alhasil, operasi gerilya tersebut gagal dan
Soekarno pun tahu tentara Indonesia tidak mendukungnya. Dengan alasan
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
3. Sejarah
tersebut, Soekarno mencari dukungan PKI. PKI sigap menanggapi permintaan
Soekarno dan memanfaatkan kesempatan itu.
Tentara Indonesia yang melihat PKI yang makin menguat di
pemerintahan merasa terancam, ditambah dengan adanya poros Jakarta-Beijing-
Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno yang juga menyadari hal tersebut
terpaksa diam, karena Ia masih ingin meminjam kekuatan PKI, karena posisi
Indonesia melemah sejak keluarnya Indonesia dari PBB 20 Januari 1965.
1.3. Faktor Angkatan Darat
Perpecahan internal di Angkatan Darat mulai terjadi. Divisi Diponegoro
kesal dan kecewa karena petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia
dan berperang setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan.
Akhirnya mereka memutuskan bergabung dengan PKI untuk membersihkan
Angkatan Darat dari jenderal ini.
2. Peristiwa
Kudeta dilakukan 1 Oktober 1965 dini hari,
dengan korban enam jenderal senior dan beberapa
orang lainnya. Kudeta ini kemudian disalahkan kepada
pengawal istana yang dianggap loyal kepada PKI yang
saat itu dipimpin Letkol Untung, Panglima Komando
Strategi Angkatan Darat saat itu. Para korban selanjutnya
dibuang di suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta, yang
kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya dan mayat
mereka ditemukan pada 3 Oktober. Melihat ini, Mayjen Soeharto mengadakan
penumpasan terhadap PKI.
Kudeta tersebut ditujukan sebagai persiapan PKI merebut kekuasaan negara
dan mewujudkan masyarakat komunis. Setelah persiapan matang dengan latihat
kemiliteran para SUKWAN dan Ormas PKI di Lubang Buaya,
maka ditentukanlah hari dan tanggal pemeberontakan. Rapat
terakhir pimpinan G30S PKI terjadi tanggal 30 September
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
4. Sejarah
1965. Untuk operasi ini, Lubang Buaya telah dipersiapkan dan PKI telah
membentuk pasukan pelacar pemberontakan. Operasi ini segera diawali dengan
menculik dan membunuh secara keji petinggi Angkatan Darat yang telah difitnah PKI
yang pada saat pemberontakan berada di Studio RRI, pusat Telkom, dan lainnya.
2.1. Dewan Jenderal
September 1965, muncul isu adanya dewan jenderal
yang mengungkapkan ada beberapa petinggi Angkatan Darat
yang berinisiatif untuk menggulingkan Soekarno karena tidak
Mayjen Ahmad Yani
puas. Setelah itu, muncul isu Soekarno menanggapinya
dengan membentuk pasukan Cakrabirawa untuk menangkap
petinggi tersebut dan diadili oleh Soekarno. Namun dalam
operasi penangkapan tersebut, terbunuhlah Letjen Ahmad
Yani, Brigjen Panjaitan, dan Mayjen Haryono.
2.2 Dokumen Gilchrist
Mayjen Raden Suprapto
Dokumen ini diduga merupakan pemalsuan oleh
intelejen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari
KGB Rusia. Di dalamnya disebutkan bahwa adanya „Teman
Tentara Lokal Kita‟ yang dibuat dengan pengirim Andrew
Gilchrist, duta besar Inggris untuk Indonesia. Hal ini
mengesankan bahwa perwira Angkatan Darat telah berpihak
Mayjen Mas Tirtodarmo Haryono dan pada Barat. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan
Mayjen Siswondo Parman daftar nama anggota PKI kepada tentara agar ditindaklanjuti.
2.3. Keterlibatan Soeharto
Saat itu, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Strategis
Cadangan Angkatan Darat dan tidak membawahi pasukan. Meski demikian,
Soeharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dengan pemberontakan
Brigjen Donald Isaac Panjaitan ini.
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
Brijen Sutoyo Siswomiharjo
5. Sejarah
Peristiwa pemberontakan ini memakan enam petinggi Angkatan Darat
meliputi Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani (Menteri/ Panglima Angkatan
Darat/ Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi, Mayor Jenderal TNI Raden
Suprapto (Deputi II Menteri/ panglima AngkatanDarat bidang Administrasi),
Mayor Jenderal TNI Mas Tirtodarmo Haryono
(Deputi III Menteri/ Panglima Angkatan Darat
bidang Perencanaan dan Pembinaan), Mayor Jenderal
TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/ Panglima
Angkatan Darat bidang Intelijen), Brigadir Jenderal
TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/
Panglima Angkatan Darat bidang Logistik), dan
Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo
(Inspektur Kehakiman/ Oditur Jenderal Angkatan
Jenderal A. H. Nasution dan anaknya
Darat).
Aksi pembunuhan dalam aksi pemberontakan tersebut
menjadikan Jenderal TNI Abdul Harris Nasution sebagai
sasaran utama, namun ia berhasil selamat. Sebaliknya, putri A.
H. Nasution, Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya, Lettu
CZI Pierre Andreas Tendean tewas. Tidak hanya lingkup
Lettu Pierre Andreas Tendean Angkatan Darat di Jakarta saja yang menjadi korban,
pengawal, komandan, dan kepala staf yang berada di
Yogyakarta pun ikut terbunuh. yang turut menjadi korban tersebut adalan
Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal Kediaman Resmi Wakil Perdana
Menteri II, dr. J. Leimena), Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan
Korem 072/Pamungkas), dan Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf
Korem 072/Pamungkas).
Sesudah PKI membunuh petinggi tersebut, pimpinan G30S PKI
mengumumkan dekrit melalui RRI yang diberikan nama kode Dekrit No. 1 yang
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
6. Sejarah
mengutarakan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letkol
Untung. Dengan dekrit tersebut, Dewan Revolusi memiliki kekuasaan tertinggi.
Dilanjutkan dengan pengumuman Dekrit No. 2 tentang penurunan pangkat di atas
Letkol, dan kenaikan pangkat oleh prajurit pendukung PKI.
Usaha untuk mencari para pemimpin TNI Angkatan Darat yang diculik PKI
dilakukan TNI/ABRI dengan segenap hati. Akhirnya diketahui bahwa petinggi
tersebut telah dibunuh secara kejam dan jenazahnya dimasukkan ke sumur tua,
Lubang Buaya.
Di samping pembabaran jalannya pemberontakan oleh PKI di atas, juga
terdapat versi lain mengenai jalannya pemberontakan tersebut. Berikut penjelasannya
1. Versi tentara Angkatan Darat
Versi ini didukung oleh pemerintahan
otoriter Soeharto. Sekretariat negara menerbitkan
buku putih berjudul “Gerakan 30 September,
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar
Belakang, Aksi, dan Penumpasannya” pada tahun
1994. Melalui buku itu, tersirat bahwa pemerintah
menuduh bahwa PKI-lah yang menjadi tersangka
utama pemberontakan tersebut. Versi ini dijadikan
haram untuk dibantah dan dijadikan versi final yang menceritakan segala
kebenaran.
Sejarahwan LIPI Asvi Warman mencatat bahwa buku putih tersebut
mendominasikan tokoh PKI sebagai bahasan utama, ketimbang mengenai
PKI sebagai organisasi sosial-politik. Hal ini terbukti dengan banyaknya
penyebutan nama tokoh PKI daripada menjabarkan PKI itu sendiri.
2. Versi kolega LaCapra
Versi ini berasal dari B. R. O. G Anderson dan Ruth McVey pada tahun
1966 yang menyatakan PKI tidak memerankan peran sama sekali dalam
pemberontakan tersebut dalam tulisan mereka “Cornell Paper”. Dikatakan
bahwa PKI tidak mempunyai motif apapun untuk melakukan kudeta, karena
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
7. Sejarah
pemimpinnya, Aidit, telah menikmati keuntungan yang besar di bawah
pemerintahan Soekarno.
Dinyatakan pula bahwa pemberontakan tersebut murni persoalan internal
Angkatan Darat. Kegagalan kudeta tersebut juga dipicu kesenjangan beberapa
kolonel divisi Diponegoro di Semarang. Kolonel seperti Untung, Supardjo,
serta Latief kecewa atas kepemimpinan Angkatan Darat di pusat. Hal ini
dikarenakan AD dinilai telah tercemar oleh kehidupan gemerlap kota Jakarta
dan lemahnya sikap antikomunis.
3. Versi “The End of Soekarno” dan “Soekarno File, Berkas-berkas Soekarno
1965 – 1967, Kronologi Suatu Keruntuhan”
Melalui buku John Hughes, “The End of Soekarno”, tersirat bahwa
Presiden Soekarno-lah yang bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa
kelam itu. Menurutnya, tindakan Kolonel Untung untuk melakukan
pemberontakan telah didasari restu oleh Soekarno. Bernada sama, Antonie C.
Dake dalam bukunya “Soekarno File, Berkas-berkas Soekarno 1965 – 1967,
Kronologi Suatu Keruntuhan”, mengatakan bahwa mastermind atau otak
utama peristiwa pemberontakan ini adalah Soekarno.
4. Versi Guru Besar Universitas Amsterdam
Wertheim, Guru Besar Universitas Amsterdam, mengatakan bahwa kuat
dugaan Soeharto berada di balik pemberontakan tersebut. Hal ini didasari
oleh pertanyaan mengapa Soeharto tidak dijadikan target penculikan?
Soeharto yang notabene juga berasal dari Kodam Diponegoro, juga tidak puas
dengan kepemimpinan AD di bawah Ahmad Yani. Selain itu, hal ini makin
diperkuat dengan adanya fakta bahwa Soeharto dekat dengan pemimpin
gerakan pemberontakan tersebut, Latief.
5. Versi Peter Dale Scott
Peter D. S.
mensinyalir adanya keterlibatan
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
8. Sejarah
pihak asing, khususnya Amerika Serikat melalui Central Intelligence Agency.
Scott menarik hubungan antara kepentingan CIA dan penggulingan Soekarno
serta kedekatan CIA dengan Angkatan Darat waktu itu. Menurutnya, respon
Soeharto yang mengambil alih keadaan serta pertumpahan darah merupakan
skenario Angkatan Darat untuk merebut kekuasaan. Tersirat kesan bahwa
Soeharto bermuka dua, seolah-olah memihak status quo (Soekarno), namun
di sisi lain ingin menumbangkan Soekarno.
SUPER SEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret)
Merupakan surat perintah yang ditandatangai Presiden Republik Indonesia
Soekarno tanggal 11 Maret 1966. Di dalam surat ini, Soeharto selaku Panglima
Komando Operasi Keamanand dan Ketertiban diinstruksikan untuk mengambil
segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan situasi pasca G30S PKI.
Keluarnya Super Semar diawali ketika 11
Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan
siding pelantikan Kabinet Dwikora yang telah
disempurnakan menjadi Kabinet 100 Menteri.
Saat persidangan, Brigjen Sabur yang
merupakan Panglima Pasukan Pengawal Presiden
Cakrabirawa melaporkan banyak pasukan tak
dikenal yang bertugas menahan orang di kabinet
yang diduga terlibat G30S PKI di bawah
pimpinan Mayjen Kemal Idris.
Berdasarkan laporan ini, Presiden bersma
Wakil Perdana Menteri I, Soebandrio, dan Wakil Perdana Menteri II, Chaerul
Saleh, berangkat ke Bogor. Setelah itu, siding ditutup oleh dr. J. Leimena yang
kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayjen Soeharto yang
saat itu menggantikan Letjen Ahmad Yani yang gugur dan saat persidangan tidak
hadir lantaran sakit. Namun banyak yang beranggapan Mayjen Soeharto tidak hadir
karena sedang menunggu skenarionya andil ke pelaporan ini.
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
9. Sejarah
Mayjen Soeharto segera mengutus Brigjen M. Jusuf,
Brigjen Amirmachmud, dan Brigjen Basuki Rahmat
untuk menemui Presiden di Bogor. Malamnya, terjadi
pembicaraan ketiga perwira dengan Presiden mengenai
situasi dan dicetuskan bahwa Mayjen Soeharto mampu
mengendalikan dan memulihkan situasi tersebut bila
diberikan surat tugas/ kuasa yang berisikan kewenangan.
Maka Presiden setuju dengan saran ketiga perwira
Mayjen Soeharto
tersebut dan segera membuat surat perintah yang
kemudian dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang ditujukan kepada
Mayjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan situasi
pasca G30S PKI. Surat perintah tiba di Jakarta tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00
yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat Brigjen Budiono.
Esoknya, Jenderal Soeharto atas nama Presiden, mengeluarkan perintah kepada
segenap jajaran ABRI dan mengumumkan kelahiran Supersemar. Perintah itu lalu
disusul dengan Keputusan Presiden/ Pangti ABRI/ Mandataris MPRS/ PBR Nomor
1/3/1966 yang berisi pembubaran PKI termasuk bagian organisasinya dari tingkat
pusat hingga daerha serta semua organisasi yang bernaung dibawahnya. PKI juga
dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Masyarakat menyambut gembira
keputusan itu dan melakukan pawai kemenangan pada tanggal 12 Maret 1966.
Di samping penjelasan di atas, masih terdapat versi lain mengenai Supersemar
ini walaupun versi proses terbitnya Supersemar telah beredar. Di etalase arsip negara,
tersimpan tiga versi Supersemar. Berikut penjelasannya
1. Versi Sekretariat Negara
Supersemar yang berasal dari secretariat negara ini terdiri dari dua
lembar, berkop Burung Garuda, diketik rapi, dan dibawahnya dibubuhi tanda
tangan dan nama „Sukarno‟.
2. Versi Pusat Penerangan TNI AD
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
10. Sejarah
Versi kedua ini terdiri dari satu lembar dan juga berkop Burung Garuda.
Ketikan Supersemar versi kedua ini juga tidak serapi versi pertama. Jika versi
pertama tertulis „Sukarno‟, maka yang kedua tertulis „Soekarno‟.
3. Versi ANRI
Versi terakhir Supersemar berasal dari ANRI. Versi ini terdiri dari satu
lembar, tidak berkop, dan hanya berupa salinan. Tanda tangan Soekarno di
versi ketiga juga tampak berbeda daripada versi pertama dan kedua.
M. Asichin memastikan ketiga surat itu merupakan versi palsu Supersemar.
Karena lazimnya surat kepresidenan, seharusnya kop surat Supersemar berlambang
Bintang, Padi, dan Kapas. Dari segi isi, ketiga versi relatif sama. Namun pada versi
pertama terdapat empat bab, sedangkan pada versi kedua hanya sampai bab ketiga.
Benedict Anderson, pakar sejarah Indonesia asal Amerika Serikat, menyatakan
bahwa Supersemar asli telah dihilangkan. Hal ini Ia nyatakan berdasarkan pengakuan
seorang tentara yang bertugas di Istana Bogor. Ia juga menyatakan bahwa Supersemar
asli berkop surat Markas Besar Angkatan Darat (MBAD), bukan lambang Burung
Garuda.
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
11. Sejarah
DISINTEGERASI BANGSA
1. DI/ TII, sebagai usaha pembentukan Negara Islam Indonesia
1. Jawa Barat
Di Jawa Barat, usaha tersebut dipimpin
oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Hal ini
dikarenkan Ia tidak setuju dengan perjanjian
Renville yang menyatakan bahwa Republik
Indonesia merupakan Republik Indonesia
Serikat di bawah kekuasaan Ratu Belanda.
Sewaktu Ia hijrah ke Yogyakarta, ia dan anak
buahnya menolak dan tidak mengakui Republik
Indonesia serta ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk
itu, ua memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan
nama Darul Islam.
2. Jawa Tengah
Selama Agresi Militer Belanda kedua,
Amir Fatah diberi tugas untuk menggabungkan
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
12. Sejarah
laskar untuk masuk TNI. Namun, setelah banyak anggotanya, ia beserta
anak buahnya melarikan diri dan menyatakan diri sebagai bagian dari DI/
TII.
3. Sulawesi Selatan
Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar yang
berambisi menduduki jabatan pimpinan APRIS
(Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Ia
menuntut agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan
(KGSS) untuk dimasukkan ke dalam APRIS
dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan A. K. Muzakar ini ditolak
oleh pemerintah dengan alasan mereka yang memenuhi syarat saja yang
akan menjadi tentara.
4. Aceh
Gubernur Militer Aceh, Daud Beureueh,
melakukan pemberontakan ini karena status
Aceh yang diturunkan dari daerah istimewa
menjadi keresidenan di bawah provinsi
Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuaan dan
menyatakan dirinya sebagai bagian dari DI/ TII.
Pada akhirnya, pemberontakan ini dapat
dihentikan dengan jalan Musyawarah
Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA).
5. Kalimantan Selatan
Pemberontakan kali ini dipimpin oleh Ibnu
Hajar dengan tujuan memperjuangkan kelompok
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
13. Sejarah
rakyat yang tertindas. Ia menyatakan diri masuk ke dalam bagian DI/ TII
dan menyerang pos kesatuan tentara dan melakukan tindakan pengacauan
yang nantinya membuat dirinya tertembak mati.
2. PKI (Partai Komunis Indonesia)
PKI merupakan perpecahan dari Serikat Islam
yang telah terpengaruh Internasionalisme Sosialisme
Democratise Vereeniging (ISDV). PKI lahir di
Madiun tahun 1948 dengan tokoh Muso, yang pada
saat itu baru pulang dari Rusia. Muso bertujuan
mengubah dasar negara Pancasila menajdi dasar
negara komunis. Pemberontakan ini berhasil
digagalkan dengan ditembakmatinya Muso dan
Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.
3. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Pemberontakan ini dipimpin oleh
Kapten Raymond Westerling yang
merupakan bekas tentara KNIL. Ia
memberontak dengan tujuan agar
pemerintah RIS dan negara Pasundan
segera mengakui APRA sebagai tentara
negara Pasundan dan negara tersbut tidak
bersatu ke dalam NKRI. Ia merekrut
anggotanya dari APRIS dan lari ke
Makassar. Di sana, Ia membantai 700 orang.
4. Andi Aziz
Andi Aziz merupakan Komandan Kompi APRIS yang menolak
kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan. Akibatnya, suasana di sana tidak aman
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32
14. Sejarah
dan terjadi demonstrasi besar-besaran terhadap negara federasi. Ia dan
pasukannya menyerang bandara, kantor telekomunikasi, dan pos militer.
5. Permesta dan PRRI
Setelah Pemilu
pertama dilaksanakan,
terjadi banyak
pertentangan.
Beberapa daerah
merasa diberlakukan
secara tidak adil,
sehingga muncullah
gerakan separatis di
Sumatera, yaitu
Permesta (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) dan PRRI (Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia) di Sulawesi Utara. PRRI dipimpin oleh
Kolonel Ahmad Hesen dan Permesta dipimpin oleh D. J. Somba dan Kolonel
Ventje Sumual.
6. RMS (Republik Maluku Selatan)
Pemberontakan ini dipelopori oleh Dr.
Christian Robert Stevenson Soumokil yang
merupakan bekas jaksa agung di Negara
Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya
Republik Maluku Selatan dan
memproklamasikannya pada 25 April 1950.
Pemberontakan ini pada akhirnya dapat
ditumpas dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan
Mayor Abdullah.
Vanny Andriani/ XII IPA 7/ 32