1. GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 33 TAHUN 2010
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, ditetapkan bahwa rincian tugas,
fungsi dan tatakerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Lampung;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tatakerja
satuan kerja perangkat daerah dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa
dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
12. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung.
14. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Lampung.
15. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung.
2

3. 16. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi
Lampung.
17. Badan Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi adalah Badan
Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
19. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
20. Badan Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut BANDIKLATDA
adalah Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
21. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek
Provinsi Lampung.
22. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi
Lampung.
23. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
24. Kantor Sandi adalah Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
25. Kepala Inspektorat adalah Inspektur Provinsi Lampung.
26. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
27. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Lampung.
28. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Inspektorat,
BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
BAB II
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Kesatu
Inspektorat Provinsi
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2
(1) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.
(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administrasi dilakukan
pembinaan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada
Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/
Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.
3

4. Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 17
(1) BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) BAPPEDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan;
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
f. pelayanan administratif.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18
Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari:
a.Kepala;
b. Sekretariat;
c.Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
d. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
e.Bidang Pengendalian;
f. Bidang Sosial Budaya;
g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
h. Unit Pelaksana Teknis;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf 3
Kepala
Pasal 19
(1) Kepala BAPPEDA mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda dalam menyelenggarakan
sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi
kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta melaksanakan tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan
yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur.
4

5. (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala BAPPEDA
mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pembinaan yang bersifat operasional;
b. penyelenggaraan pengarahan dan pengaturan pemanfaatan sarana dan
prasarana Bappeda;
c. penyelenggaraan penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan
antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d. penyelenggaraan pembinaan atas pelaksanaan tata ruang;
e. penyelenggaraan penetapan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman,
pemberian bimbingan dan perizinan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengamanan dan
pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. penyelenggaraan pembinaan personil, pembiayaan dan sarana prasarana
badan pada unit kerjanya; dan
h. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh
kegiatan Bappeda.
Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 20
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas kesekretariatan serta
memberikan pelayanan teknis dan administrarif kepada seluruh satuan
organisasi di lingkungan Bappeda.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan tahunan internal Bappeda;
b. perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur Bappeda;
c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
d. pelaksanaan urusan administrasi umum dalam arti melakukan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
Pasal 21
(1) Sekretariat Bappeda, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Bappeda.
Pasal 22
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan
dan mempersiapkan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan
Bappeda.
(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan ketatausahaan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perlengkapan;
5

6. d. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kerumahtanggaan dan
keprotokolan;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan sumberdaya aparatur
Bappeda;
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 23
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan Bappeda.
(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran
belanja tidak langsung dan belanja langsung Bappeda Provinsi;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan menyiapkan usulan rencana dan
pengelolaan gaji;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban anggaran dan
pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi atas pengelolaan
keuangan;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan klarifikasi laporan hasil pemeriksaan
(LHP) dan menyiapkan bahan tindak lanjut;
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian
Keuangan; dan
a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 24
(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan rencana kegiatan tahunan internal Bappeda.
(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan rekapitulasi bahan draft Rencana
Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan
Plafon Anggaran yang berasal dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah lingkup Provinsi;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan rekapitulasi rancangan Tema dan
Prioritas Pembangunan Daerah;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi perencanaan
prioritas dan program pembangunan daerah;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan rekapitulasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
e.melaksanakan dan menyiapkan rekapitulasi bahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah lingkup Bappeda;
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perencanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap bidang;
g.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan internal
Bappeda;
h.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kegiatan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dilingkungan Bappeda;
i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Perencanaan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6

7. Paragraf 5
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Pasal 25
(1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi
kegiatan perencanaan, prediksi/proyeksi dan analisis perekonomian daerah,
pengembangan dan evaluasi pembangunan yang berkaitan dengan sektor
produksi (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan,
peternakan, perkebunan, industri, pertambangan dan energi), keuangan dan
pendapatan daerah, perdagangan, jasa dan pemasaran, pariwisata,
kebudayaan, penanaman modal, promosi dan pengembangan dunia usaha
(skala besar, menengah, kecil dan koperasi ).
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan kebijakan pembangunan
daerah bidang produksi (pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
kelautan dan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan,
industri, pertambangan dan energi), keuangan dan pendapatan daerah,
perdagangan, jasa dan pemasaran, pariwisata, kebudayaan, penanaman
modal, promosi, dan kerjasama pembangunan serta pengembangan dunia
usaha (skala besar, menengah, kecil dan koperasi serta kemitraan);
b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan bidang produksi (pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan,
perkebunan, industri, pertambangan dan energi), keuangan dan pendapatan
daerah, perdagangan, jasa dan pemasaran, pariwisata, kebudayaan,
penanaman modal, promosi dan kerjasama pembangunan antar Provinsi,
Kabupaten/Kota dan swasta baik dalam maupun luar negeri, serta
pengembangan dunia usaha (skala besar, menengah, kecil dan koperasi
serta kemitraan) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah bidang produksi (pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
kelautan dan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan,
industri, pertambangan dan energi), keuangan dan pendapatan daerah,
perdagangan, jasa dan pemasaran, pariwisata, kebudayaan, penanaman
modal, promosi dan kerjasama pembangunan antar Provinsi,
Kabupaten/Kota dan swasta baik dalam maupun luar negeri serta
pengembangan dunia usaha (skala besar, menengah, kecil dan koperasi
serta kemitraan);
d. penyelenggaraan penyusunan proyeksi dan analisis permasalahan di
bidang produksi (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan
perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, industri,
pertambangan dan energi), keuangan dan pendapatan daerah, perdagangan,
jasa dan pemasaran, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, promosi
dan kerjasama pembangunan antar Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta
baik dalam maupun luar negeri, serta pengembangan dunia usaha (skala
besar, menengah, kecil dan koperasi serta kemitraan) serta merumuskan
alternatif langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
7

8. e. penyelenggaraan koordinasi promosi dan kerjasama pembangunan antar
Provinsi Kabupaten/Kota dan swasta baik Dalam Negeri maupun Luar
Negeri .
(3) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
Pasal 26
(1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
a. Sub Bidang Produksi;
b. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
c. Sub Bidang Pembangunan dan Promosi.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Pasal 27
(1) Sub Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan
perumusan kebijaksanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan
yang berkaitan dengan sektor produksi (pertanian tanaman pangan
hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, koperasi, industri
dan pertambangan).
(2) Rincian Tugas Sub Bidang Produksi, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan
pembangunan yang berkaitan dengan produksi (pertanian tanaman pangan
hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, koperasi,
industri dan pertambangan).
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan
perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan produksi(pertanian
tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan,
kehutanan, industri dan perdagangan).
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis permasalahan di sektor
pertanian, industri dan pertambangan serta merumuskan alternatif langkah-
langkah pemecahannya;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan memadukan
penyusunan perencanaan program tahunan di bidang produksi (pertanian
tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan,
kehutanan, industri dan pertambangan).
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bidang Produksi; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 28
(1) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis permasalahan
di bidang perekonomian daerah, keuangan dan pendapatan daerah serta
merumuskan alternatif langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Ekonomi dan
Keuangan, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis permasalahan dan koordinasi
perencanaan pembangunan perekonomian, keuangan dan pendapatan
daerah;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan
pembangunan ekonomi, keuangan dan pendapatan daerah;
8

9. c. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis permasalahan perekonomian
daerah keuangan dan pendapatan daerah;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan
penyusunan perencanaan program tahunan di bidang ekonomi dan keuangan
serta pendapatan daerah; dan
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 29
(1) Sub Bidang Pembangunan dan Promosi mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan, proyeksi dan analisis,
pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkaitan dengan sektor
pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, promosi dan kerjasama
pembangunan antar Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta baik dalam maupun
luar negeri, serta pengembangan dunia usaha (skala besar, menengah, kecil dan
koperasi serta kemitraan).
(2) Rincian tugas Sub Bidang Pembangunan dan Promosi, adalah
sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyusun bahan rancangan kebijakan pembangunan
daerah bidang pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, promosi dan
kerjasama pembangunan, serta pengembangan dunia usaha (skala besar,
menengah, kecil dan koperasi serta kemitraan);
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi promosi, perdagangan,
jasa dan pemasaran, penanaman modal dan pengembangan dunia usaha
(skala besar, menengah, kecil, dan koperasi);
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah bidang pariwisata, kebudayaan,
penanaman modal, promosi dan kerjasama pembangunan antar Provinsi,
Kabupaten/Kota dan swasta baik dalam maupun luar negeri serta
pengembangan dunia usaha (skala besar, menengah, kecil dan koperasi serta
kemitraan);
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan proyeksi dan analisis
permasalahan di bidang pariwisata, kebudayaan, penanaman modal,
promosi dan kerjasama pembangunan antar Provinsi, Kabupaten/Kota dan
swasta baik dalam maupun luar negeri, serta pengembangan dunia usaha
(skala besar, menengah, kecil dan koperasi serta kemitraan) serta
merumuskan alternatif langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan
pembangunan dan promosi pembangunan;
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis permasalahan di bidang
promosi perdagangan, jasa, pemasaran, penanaman modal dan
pengembangan dunia usaha (skala besar, menengah, kecil, dan koperasi);
g. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan
penyusunan program di bidang promosi perdagangan, jasa, pemasaran,
penanaman modal dan pengembangan dunia usaha;
h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bidang Pembangunan dan Promosi; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
9

10. Paragraf 6
Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
Pasal 30
(1) Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas
mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana
bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang dan pengembangan
wilayah, serta pendayagunaan sumber daya alam lainnya dan pelestarian
lingkungan hidup.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata
Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan perencanaan yang
berkaitan dengan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum,
perhubungan, penataan ruang, pengembangan wilayah, pendayagunaan
sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
b. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan
prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan
ruang, pengembangan wilayah, serta pendayagunaan sumber daya alam,
dan pelestarian lingkungan hidup;
c. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang pembangunan prasarana
wilayah dan sumberdaya alam serta merumuskan alternatif pemecahan
langkah-langkah kebijakan;
d. pelaksanaan koordinasi dan memadukan penyusunan perencanaan program
tahunan di bidang pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum,
perhubungan, penataan ruang, pengembangan wilayah serta
pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
(3) Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
Pasal 31
(1) Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, membawahi:
a. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
c. Sub Bidang Tata Ruang.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah.
Pasal 32
(1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan
pembangunan yang berkaitan dengan prasarana dan sarana pekerjaan umum,
perhubungan, pengembangan wilayah serta analisis permasalahan
pengembangan wilayah.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan
pembangunan di bidang pekerjaan umum, dan pengembangan wilayah;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah serta
transportasi/perhubungan (darat, laut dan udara);
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis permasalahan
10

11. pengembangan wilayah;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama antar
dinas/instansi kabupaten/kota serta antar provinsi dalam mewujudkan
keserasian dan keselarasan pengembangan wilayah Provinsi dengan
Kabupaten/Kota dan antar Kebupaten/Kota serta antar provinsi lainnya;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang
Pengembangan Wilayah; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 33
(1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan koordinasi perencanaan
pembangunan di bidang pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan hidup dan analisis permasalahan di bidang pembangunan sumber
daya alam.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah
sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan di bidang pengelola sumber daya alam dan
lingkungan hidup jangka pendek (tahunan), menengah dan jangka panjang;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis survey dan penelitian yang
berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan badan/dinas/
instansi terkait Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyusunan rencana
program pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
bersifat lintas Kabupaten/Kota;
d. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 34
(1) Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan di
bidang penataan ruang, dan perencanaan yang berkaitan dengan prasarana dan
sarana pekerjaan umum, perhubungan, serta analisis permasalahan tata ruang.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan
pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang serta
perhubungan (darat, laut dan udara) dalam mewujudkan keserasian dan
keselarasan tata ruang Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan antar
Kabupaten/Kota serta antar provinsi lainnya;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, pekerjaan umum,
serta transportasi/perhubungan (darat, laut dan udara);
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis permasalahan bidang
pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan yang bersifat lintas
Kabupaten/Kota dan melakukan analisis survey, penelitian/kajian
berkenaan dengan kegiatan penataan ruang, infrastuktur jaringan irigasi,
rawa, jembatan, bendungan, jalan, transportasi/perhubungan (darat, laut
dan udara);
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
11

12. antar dinas/instansi kabupaten/kota serta antar provinsi dalam mewujudkan
keserasian dan keselarasan tata ruang Provinsi dengan Kabupaten/Kota
dan antar Kebupaten/Kota serta antar provinsi lainnya.;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang
Tata Ruang; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 7
Bidang Pengendalian
Pasal 35
(1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
pengendalian kegiatan pembangunan di daerah, memonitor pelaksanaannya,
melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik, monitoring
dan pelaporan serta evaluasi program pembangunan daerah jangka panjang,
menengah dan tahunan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengendalian mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan Pengelolaan sistem informasi daerah melalui
pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi data pembangunan
statistik hasil pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai bahan
untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang,
menengah dan tahunan;
b. penyelenggaraan /monitoring, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan
terhadap pencapaian pelaksanaan program pembangunan di daerah,
menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaannya.
(3) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bappeda.
Pasal 36
(1) Bidang Pengendalian, membawahi:
a. Sub Bidang Data Statistik; dan
b. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan; dan
c. Sub Bidang Evaluasi.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian.
Pasal 37
(1) Sub Bidang Data Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan,
pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik mengenai hasil
pelaksanaan program pembangunan di daerah.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Data Statistik adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi daerah
termasuk sub sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan data dan penyampaian
informasi data statistik mengenai pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum,
kependudukan serta informasi dasar kewilayahan;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan
anggaran pembangunan daerah;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
12

13. kegiatan Sub Bidang Data Statistik; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 38
(1) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan
monitoring pelaksanaan program pembangunan di daerah (sumber dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggraan Pendapatan dan
Belanja Negara) dan menyusun laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan
program pembangunan baik jangka panjang, menengah dan tahunan.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian monitoring serta
supervisi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana
pembangunan daerah;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyerahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sosialisasi sistem
informasi pelaporan dan pertemuan berkala;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap
triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan, menghimpun dan menganalisis
pelaporan dalam rangka pencapaian rancangan pembangunan daerah;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 39
(1) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan di daerah (sumber dana APBD dan
APBN) baik jangka panjang, menengah dan tahunan.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Evaluasi adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian evaluasi terhadap
kebijakan pelaksanaan pelaksanaan program pembangunan daerah jangka
panjang, menengah dan tahunan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan bulanan program
pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi kegiatan masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap
triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan, menghimpun, menganalisis dan
menyusun hasil evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
rangka pencapaian rancangan pembangunan daerah;
g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bidang Evaluasi; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
13

14. Paragraf 8
Bidang Sosial Budaya
Pasal 40
(1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pelaksanaan analisis dan
merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan
perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring,
pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang Pengembangan
Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan,
Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga
Berencana dan Keagamaan), Kependudukan dan tenaga kerja, Hukum dan
Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Sosial Budaya, mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah bidang
Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan),
Kependudukan dan tenaga kerja, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban
Masyarakat;
b. perumusan dan melakukan analisis rancangan kebijakan pembangunan di
bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemerintahan,
Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan),
Kependudukan dan tenaga kerja, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban
Masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen serta mensinergikan
perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia,
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan
Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana
dan Keagamaan), Kependudukan dan tenaga kerja, Hukum dan
Keamanan serta Ketertiban Masyarakat yang disusun oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan;
d. pelaksanaan analisis terhadap permasalahan di bidang Pengembangan
Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan,
Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keagamaan), Kependudukan dan tenaga kerja,
Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat serta merumuskan
alternatif-alternatif kebijakan;
e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia,
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan
Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana
dan Keagamaan), Kependudukan dan tenaga kerja, Hukum dan Keamanan
serta Ketertiban Masyarakat;
f. pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang
Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan),
Kependudukan dan tenaga kerja, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban
Masyarakat.
14

15. (3) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bappeda.
Pasal 41
(1) Bidang Sosial Budaya, membawahi:
a. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;
b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja; dan
c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
Pasal 42
(1) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas pelaksanaan analisis
dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan
perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring,
pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum, adalah sebagai Berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan pembangunan
daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban
Masyarakat;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis rancangan kebijakan
pembangunan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta
Ketertiban Masyarakat;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen
serta mensinergikan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan,
Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat yang disusun oleh
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan pembangunan;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis terhadap permasalahan di
bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat
serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan, Hukum
dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat;
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi
perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Hukum dan
Keamanan serta Ketertiban Masyarakat;
g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang
Pemerintahan dan Hukum; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 43
(1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja mempunyai tugas
pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan,
koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam
pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang
Pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan tenaga kerja.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja, adalah
15

16. sebagai Berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan pembangunan
daerah bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kependudukan dan
tenaga kerja;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis rancangan kebijakan
pembangunan di bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia,
Kependudukan dan tenaga kerja;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen
serta mensinergikan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan
Sumberdaya Manusia, Kependudukan dan tenaga kerja yang disusun oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis terhadap permasalahan di
bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kependudukan dan tenaga
kerja serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pengembangan
Sumberdaya Manusia, Kependudukan dan tenaga kerja;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi
perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan Sumberdaya
Manusia, Kependudukan dan tenaga kerja;
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 44
(1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pelaksanaan analisis dan
merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan
perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring,
pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat
(Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan).
(2) Rincian tugas Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan pembangunan
daerah bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan
Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana
dan Keagamaan).
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan analisis rancangan
kebijakan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan,
Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keagamaan).
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen
serta mensinergikan perencanaan pembangunan bidang Kesejahteraan
Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan) yang
disusun oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis terhadap permasalahan di
bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa,
16

17. Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan)
dan merumuskan alternatif-alternatif kebijakan;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat
(Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan).
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi
perencanaan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan,
Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keagamaan).
g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 9
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 45
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pelaksanaan analisis dan
merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan
perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring,
pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang penelitian dan
pengembangan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan, pengatuiran, perencanaan dan
penetapan penelitian dan pengembangan daerah
b. penyelenggaraan perumusan dan melakukan analisis rancangan kebijakan
pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
c. penyelenggaraan koordinasi penelitian dan pengembangan bidang
pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumber daya alam dan teknologi
serta kemasyarakatan;
d. penyelenggaraan analisis terhadap permasalahan di bidang penelitian dan
pengembangan serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan;
e. penyelenggaraan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah bidang Penelitian dan pengembangan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan di
bidang penelitian dan pengembangan.
(3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
Pasal 46
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
a. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan;
b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
17

18. kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Pasal 47
(1) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan
pengembangan bidang ekonomi, keuangan, investasi dan dunia usaha,
organisasi dan tatalaksana perekonomian dan keuangan.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Perkonomian dan Keuangan, adalah
sebagai berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, mempelajari
ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan
dengan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan dunia
usaha, organisasi dan tatalaksana tentang ekonomi;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis dan evaluasi hasil penelitan
dan pengembangan di bidang ekonomi, investasi dan dunia usaha,
organisasi dan tatalaksana tentang ekonomi;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan
pengembangan di bidang keuangan daerah, organisasi, dan tatalaksana
keuangan;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang keuangan daerah, organisasi, dan tatalaksana
keuangan;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang
Pengembangan Perekonomian dan Keuangan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 48
(1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang pemerintahan umum
dan otonomi daerah, pemerintahan desa dan kelurahan, aparatur,
pengembangan di bidang sosial politik dan sosial budaya hukum dan hak asasi
manusia serta kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, adalah sebagai
berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah,
pemerintahan desa dan kelurahan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang organisasi dan tatalaksana serta aparatur;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang sosial politik, sosial budaya dan pemberdayaan
perempuan;
18

19. d. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta mempelajari ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan
penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, otonomi
daerah, desa dan kelurahan, organisasi, tatalaksanana, aparatur, sosial
budaya, pemberdayaan perempuan, hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis dan evaluasi hasil penelitian
dan pengembangan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, desa
dan kelurahan, organisasi, tatalaksana, aparatur, sosial budaya,
pemberdayaan perempuan serta hukum dan HAM;
g. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, desa dan
kelurahan, organisasi, tatalaksana dan aparatur;
h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan pemerintahan umum, otonomi daerah, desa dan kelurahan,
bidang organisasi, tatalaksana dan aparatur;
i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang
Pemerintahan dan Kemasyarakatan daerah; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 49
(1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bappeda dalam penelitian dan pengembangan bidang Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pesisir dan Kelautan serta Teknologi.
(2) Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, adalah sebagai
berikut:
a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, mempelajari
ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan
dengan penelitian dan pengembangan bidang transportasi darat, laut dan
udara, tata ruang dan tata guna lahan, sumber daya alam dan lingkungan
hidup, sumber daya pesisir dan kelautan, organisasi dan tatalaksana
tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis dan evaluasi hasil penelitian
dan pengembangan di bidang transportasi darat, laut dan udara, tata ruang
dan tata guna lahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya
pesisir dan kelautan, organisasi dan tatalaksana tentang sumber daya alam
dan lingkungan hidup;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang transportasi darat, laut dan udara, tata ruang dan
tata guna lahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya
pesisir dan kelautan, organisasi dan tatalaksana tentang sumber daya alam
dan lingkungan hidup;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
19

20. BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 319
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 320
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 321
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Kepala BAPPEDA dan Kepala
Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan
instansi lain.
(2) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Inspektorat, BAPPEDA dan
Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
(3) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Inspektorat, BAPPEDA dan
Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab kepada atasan dan
menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-
masing.
(4) Setiap pejabat struktural di lingkungan Inspektorat, BAPPEDA dan
Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengendalian internal.
Pasal 322
(1) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Inspektorat, BAPPEDA dan
Lembaga Teknis bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing.
(2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat pada waktunya.
(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, agar
tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Inspektorat,
20

21. BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk
dijadikan dalam memberikan arahan kepada bawahan.
Pasal 323
(1) Dalam hal Kepala Satuan Kerja berhalangan, maka Sekretaris pada
Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah melakukan tugas-
tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka tugas-tugas para Eselon III pada
Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah berada dalam
koordinasi seorang Pejabat Eselon III yang ditunjuk oleh Kepala Satuan
Kerja dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.
(3) Dalam hal Direktur Utama Rumah Sakit Umum berhalangan, maka
Direktur Umum dan Keuangan melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dalam hal Direktur Umum dan Keuangan berhalangan, maka tugas-tugas
Pimpinan Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Direktur yang ditunjuk
oleh Direktur Utama dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut
Kepangkatan.
(5) Dalam hal Direktur pada Rumah Sakit Umum berhalangan, maka tugas-
tugas Eselon III berada dalam koordinasi seorang pejabat Eselon III yang
ditunjuk oleh Direktur dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut
Kepangkatan.
(6) Dalam hal Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Kepala Kantor Sandi Daerah
berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas
pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka tugas-tugas
para Kepala Seksi berada dalam koordinasi seorang Kepala Seksi yang
ditunjuk oleh Direktur dan Kepala Kantor dengan memperhatikan senioritas
dalam Daftar Urut Kepangkatan.
Pasal 324
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat
struktural dalam lingkungan Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis
Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 325
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 326
Pejabat Struktural dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di
lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21

22. BAB VI
PENUTUP
Pasal 327
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dan ketentuan-ketentuan yang
merupakan pelaksanaan peraturan Gubernur tersebut yang bertentangan
dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 328
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Inspektur, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan, Direktur Utama,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSJ dan Kepala Kantor Sandi
Daerah setelah disetujui Gubernur.
Pasal 329
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.
Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Agustus 2010
GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
IRHAM JAFAR LAN PUTRA
BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010, NOMOR 33
22